Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha perusahaan dibutuhkan sejumlah dana, diantaranya dengan menerbitkan Obligasi. Penerbitan Obligasi sebagai alternatif pembiayaan berpotensi menimbulkan masalah, terutama pada saat pembayaran bunga maupun pelunasan pokok Obligasi. Ketidakmampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian yang signifikan. Keadaan yang demikian sudah seharusnya diimbangi dengan peningkatan perlindungan bagi Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat sebagairnana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perlu diperhatikan bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan dan tindakan hukum apa yang akan dilakukan apabila Emiten lalai Berta akibat hukumnya akibat Emiten lalai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif sedangkan tipe penelitian menggunakan tipe penelitian evaluatif, yaitu basil penelitian yang diperoleh menguji dan menilai pelaksanaan penerbitan obligasi dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi Pemegang Obligasi. Emiten yang melakukan Penawaran Umum wajib memenuhi prinsip keterbukaan dengan menyampaikan informasi mengenai keadaan perusahaan, baik dart segi keuangan, manajemen, maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Apabila Emiten lalai dalam memenuhi kewajiban, Wali Amanat Pemegang Obligasi dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan antara lain menjadi penasihat dan pengawas bagi Emiten dengan cara memantau perkembangan usaha Emiten. Wall Amanat wajib memberitahukan kelalaian Emiten kepada Pemegang Obligasi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Wall Amanat wajib memanggil Pemegang Obligasi untuk mengadakan RUPO, jika RUPO memutuskan Wall Amanat untuk melakukan tindakan tertentu kepada Emiten dan pada saat Obligasi jatuh tempo Emiten tidak melaksanakan kewajibannya maka Wall Amanat dapat segera melaksanakan hak-hak Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan."

"Dengan ditawarkannya saham-saham perusahaan PMA yang bergerak di bidang pertambangan umum melalui pasar modal, dapat terjadi benturan antara ketentuan tentang penawaran tender yang mengacu kepada undang-undang pasar modal, elan ketentuan Indonesianisasi saham yang terdapat dalam kontra-kontrak karya pertambangan.Mekanisme penawaran tender disatu sisi memberikan kesempatan para pemegang saham publik untuk mengambil keputusan terhadap saham yang dimilikinya dengan jaminan adanya keterbukaan informasi, kewajaran dan keadilan, namun disisi lain mekanisme tersebut dapat menyebabkan terjadinya proses going private suatu perusahaan terbuka, sekaligus menjadikan kepemilikan asing menjadi seratus persen di perusahaan PMA Terbuka khususnya yang bergerak di bidang pertambangan umum, karena suatu aksi korporasi yang lazim dalam kegiatan di pasar modal.Dari fakta yang adz, berdasarkan pemberitaan di media massa, permasalahan yang dikuatirkan telah terjadi, dan dalam rangka menemukan bagaimana penyelesaian terhadap persoalan tersebut, diperlukan pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, dan kepentingan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Indonesianisasi saham, dan penawaran tender.Dengan penelitian yuridis normatif, diambil kesimpulan bahwa penawaran tender atas saham Perusahaan PMA Terbuka di bidang Pertambangan Umum wajib dilaksanakan oleh pengendali baru perusahaan, meskipun pengendali baru perusahaan tersebut adalah pihak asing."

"Obligasi sebagai salah satu Efek yang diperdagangkan di pasar modal tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko usaha maupun penyimpangan penggunaan dana yang akhirnya menyebabkan default (wanprestasi dalam pembayaran kembali obligasi). Terkait dengan risiko tersebut, saat ini perlindungan atas pemegang obligasi adalah suatu keniscayaan. Tidak sedikit obligasi yang mengalami default, sedangkan pemegang obligasi merasa tidak terlindungi. Hal ini menjadikan perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi adalah suatu hal yang penting untuk ditelaah. Salah satu obligasi yang mengalami default adalah Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003, dikarenakan kondisi Bank Global (Emiten Obligasi) yang terus memburuk karena mengalami banyak permasalahan mulai dari penempatan surat berharga fiktif, kredit fiktif, reksadana fiktif, tindak pidana penghancuran dokumen warkat bank yang berujung pada kaburnya dua direktur Bank Global dengan membawa serta uang nasabah dan investor Bank Global. Kejadian ini membuat Bank Indonesia terlebih dahulu menetapkan Bank Global dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus, Pembekuan Kegiatan Usaha, Pencabutan Izin Usaha sampai pada proses Likuidasi Bank Global yang sekarang masih berlangsung.Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan obligasi serta risiko-risiko investasi obligasi disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab Wali Amanat dalam penerbitan obligasi, dimana Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tentunya hal tersebut di atas tidak terlepas dari telaah mengenai Peijanjian Perwaliamanatan.Kemudian peneliti melakukan analisa terhadap kasus wanprestasi Bank Global terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dimulai dari kondisi Obligasi Subordinasi sesuai propektus memiliki bunga yang cukup tinggi sebesar 14,5%, rating A- (single A minus), adanya jaminan berupa dana pelunasan pokok obligasi (sinkingfund), memiliki rasio kecukupan modal (CAR) tinggi yang menunjukkan tingkat kesehatan bank yang cukup baik. Sampai pada kegagalan pembayaran obligasi yang tentu saja merugikan pemegang obligasi yang menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan obligasi subordinasi disusul dengan kajian mengenai risiko investasi obligasi subordinasi ini. Pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum pemegang obligasi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh emiten obligasi adalah Peijanjian Perwaliamanatan dimana Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi untuk melaksanakan tindakan-tindakan sesuai yang tercantum dalam Peijanjian Perwaliamanatan apabila Emiten melakukan Wanprestasi, diantaranya pelaksanaan RUPO, upaya-upaya hukum yang tersedia mulai dari eksekusi jaminan (dalam hal ini sinkingfund), melakukan gugatan perdata yang diwakili oleh Wali Amanat ataupun Pemegang Obligasi Subordinasi secara pribadi kepada Emiten Obligasi, mempailitkan Emiten dan menyelesaikan melalui arbitrase. Mengingat banyaknya pemegang obligasi yang dirugikan karena obligasi yang diinvestasikan mengalami gagal bayar maka penting sekali ditingkatkan peran lembaga pengawas yaitu Bapepam."