Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

---

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company."

"ABSTRAKKomisaris Independen bertanggung jawb atas diterapkannya prinsip tata kelolaperusahaan yang baik dengan pemberdayaan Dewan Komisaris agar melakukan tugaspengawsan serta memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapatmemberikan nilai tambah kepada perusahaan.Adapun kendala bagi Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian dalammelaksanakan fungsinya adalah dimungkinkan terjadinya benturan kepentingan (conflictof interest) antara pemegang saham Perusahaan Asuransi dengan Kepentingan PemegangPolis yang mana Komisaris Independen harus selalu mendahulukan kepentinganPemegang Polis sehingga ada jaminan bagi perlindungan hak Pemegang Polis.Namun dalam prakteknya hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh, yangmana masih terjadi timbulnya kerugian pada pemegang polis karena keberpihakanKomisaris Independen kepada Pemegang Saham ditempat yang bersangkutan bekerja.Oleh karena itu dipandan perlu untuk melakukan pengawasan kepada pelaksanakan tugasdan tanggung jawab Komisaris Independen Perusahaan Asuransi, disamping perlunyaevaluasi kembali sistim pengangkatan Komisaris Independen agar Komisaris Independenyang diangkat dapat memenuhi harapan perusahaan dalam rangka Good CorporateGovernance.

---

ABSTRACTAn Independent Commisioner is responsible for the application of good companymanagement principlas by empowering the Board of Commisioners to carry out theirtask of supervision and to give advice to the Board of Directors effetively so as to be ableto give added value to the company.An obstacle for an Independent Commisioner in an insurance company in fulfilling hisfunction is the possible accurrance of conflict of interest between the Shareholders of theInsurance Company and the Policy Holders, and the Independent Commisioners alwayshas to prioritize the intereset of the Policy Holders so as to guarantee that the right ofPolicy Holders is protected.However, in practicy this cannot as yet be fully carried out since losses continue to besuffered by the Policy Holders due to partiality of Independent Commisioners in favourof the Shareholders at place where they are employed.Therefore, it is decmed neccessary to anpervise the implementation of the task andresponsibility of Independent Commisioners of Insurance Companies as well as toreevaluate the appoinment system of Independent Commisioners in order that theappointed Indenpendent Commisioners will be able to realize the hopes of the companywithin the framework of Good Corporate Governance."

"Pemerintah Indonesia menerapkan Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada perusahaan publik, sebagai upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia tahun 1997, terutama Asia Tengqara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari lahirnya produk-produk hukum yang mengatur mengenai GCG dan juga pembentukan suatu komite yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai GCG, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No. 10/M.EKUIN/08/1999 jo No. 49/M.EKON/11/2004. GCG dipercaya mampu memperbaiki kondisi perusahaan publik di Indonesia yang tengah porak poranda akibat kurang diterapkannya prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.Salah satu elemen utama (key force) dalam GCG adalah Komite Audit, yaitu suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pengendalian intern, kebijaksanaan akunting, manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan Serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan publik di Indonesia wajib untuk memiliki Komite Audit, dasar hukumnya adalah Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Sampai dengan saat ini 97% dari perusahaan publik di Indonesia telah memiliki Komite Audit. Angka tersebut menunjukan eksistensi dan peran Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik, hanya saja belum sempurna."

"Sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda negara kita sampai hari ini, para pakar hukum, ekonomi, politik dan lainnya mencari-cari apa penyebab dari krisis tersebut dan mengapa Indonesia sangat sulit bangkit dari keterpurukannya dibandingkan dengan negara-negara asia lainnya, yang sudah cepat kembali bangkit seperti sedia kala. Setelah ditelaah, dianalisa, diseminarkan, dan sebagainya akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu penyebab krisis negara kita dan sulitnya bangkit dan keterpurukan tersebut, karena baik pemerintah Republik Indonesia dengan birokrasinya maupun perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN di Indonesia tidak menjalankan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya telah mulai dilaksanakan oleh puluhan negara sejak tahun 1992 melalui prakarsa-prakarsa nasional masing-masing negara. Bahkan, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, Brazil, Korea Selatan, Malaysia, Thailand dan India telah menyusun laporan nasional dan mulai melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli, pada level pemerintahan dan level perusahaan.Di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki corporate governace juga telah dimulai, baik karena tekanan dari IMF yang mensyaratkan kelanjutan bantuan keuangan berdasarkan perbaikan dibidang corporate governance, maupun melalui inisiatif sendiri dengan membentuk Komite NasionaI mengenai kebijakan Corporate Governance yang hasilnya mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance yang dapat digunakan oleh perusahaan¬-perusahaan di Indonesia, dan forum-forum serta asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi yang terus berkembang pesat sampaisaat ini. Kelemahan implementasi Good Corporate Governance adalah disebabkan lemahnya kesadaran dan pengetahuan untuk meningkatkan good corporate governance dikalangan Direksi, Dewan Komisaris dan Exekutif senior lainnya.Peneliti melihat bahwa fungsi dari Dewan Komisaris dan Komite Auditlah yang seharusnya berperan banyak dalam mengimplementasikan good corporate governance pads perusahaan-perusahaan di Indonesia. Peneliti dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan data sekunder serta bahan primer, sekunder maupun tattier untuk menyusun tesis Fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas Direksi dalam mengelola organisasi perusahaan dalam prakteknya sangat lemah di Indonesia, sehingga dengan adanya Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris maka diharapkan akan memperkuat fungsi pengawasan di dalam organisasi perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit yang merupakan mekanisme dari tata kelolaperusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptifanalitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit, secara simultan maupun parsial tidakmempengaruhi nilai perusahaan yang diambil dari nilai PBV. Sementara variabelkontrol yang adalah ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif signifikanterhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to investigate the effect of proportions of independentcommissioners, independent directors and audit committee which is a corporategovernance mechanism on firm value. This is an analytical descriptive research,using secondary data obtained from various sources. The conclusion of this studyis the proportion of independent commissioners, independent directors and auditcommittee, simultaneously and partially does not affect the firm value taken fromthe PBV ratio. While firm size as control variables, gives a negative significanteffect on firm value."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah terdapat pengaruh yang signifikan peran komisaris independen dan audit komite dalam penentuan struktur pembiayaan perusahaan. Model penelitian menggunakan regresi linier simultan. Pengujian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang telah go public dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara keberadaan komisaris independen dengan tingkat leverage perusahaan. Hubungan tersehut menunjukkan peran komisaris independen dalam upayamengurangi risiko gagal bayar atas utang jangka panjang perusahaan. Namun demikian tidak diperoleh bukti yang signifikan bahwa keheradaan komisaris independen dapat mengurangi permasalahan agensi dengan adanya kepemilikan managerial. Keberadaan komite audit dapat mengurangi insentif manager melakukan tindakan-tindakan oportunistik dalam penentuan struktur pembiayaan perusahaan. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa leverage dapat menjadi alternatif monitoring terhadap kepemilikan managerial."