Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan pengetahuan tradisonal Indonesia yang berupa tradisi sastera lisan dan produk sumber daya hayati, dalam undang-undang hak cipta dan hak merek yang berlaku saat ini, serta pembuktian terhadap pengetahuan tradisional Indonesia yang telah disalahgunakan oleh pihak asing. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menyarankan pemerintah perlu segera membuat aturan khusus mengenai pengetahuan tradisional atau indikasi geografis yang memihak pada komunitas lokal pemilik dari pengetahuan tradisional atau produk indikasi geografis tersebut. Selain itu pemerintah perlu membuat basis data yang berisikan berbagai dokumentasi pengetahuan tradisional di Indonesia. Adanya basis data ini dapat mengatasi kesulitan dalam menemukan dokumentasi yang akan digunakan sebagai alat bukti.

---

This thesis research it's about legal protection of oral tradition and specific product of Indonesian province in copyright law and trademark law, with legal evidence of Indonesian traditional knowledge property. This research are normative legal research, and the analysis methode are qualitative.

The result of this research suggest that the traditional knowledge law are necessary for local community in Indonesia. The goverment needs to build a database that contents various documentation of traditional knowledge in Indonesia. The database and the documentation can be used for legal evidence of Indonesian traditional knowledge property."

"Hal yang sangat mendasar dalam mcndukung terciptanya iklim pendidikan yang baik dan berkualitas adalah, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung bagi proses beiajar-mengajar. Salah satu sarana yang sangat penting dalam proses belajar-mengajar adalah buku pelajaran yang merupakan sumber pengetahuan. Hal ini disebabkan, selama kegiatan proses belaiar-mengajar berlangsung, tentunya tidak terlepas dari keberadaan buku sebagai sumber pengetahuan yang akan memperkaya ilmu yang dimiliki peserta didik. Dewasa ini, usaha pengadaan buku, khususnya buku-buku hasil karya pengarang asing (buku berbahasa asing) sangat diperlukan bagi peningkatan kualiras pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta bagi kemajuan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Menyadari keadaan tersebut, maka diperlukan upaya untuk menerjemahkan buku berbahasa asing tersebut kedalam bahasa Indonesia. Dalam peneijemah buku berbahasa asing terkait dua pihak, yaitu pengarang asli dan penerjemah. Kedudukan hukum pengarang asli adalah sebagai pemegang hak cipta, yang hak moralnya tetap melekat pada buku hasil terjemahan. Sedangkan kedudukan hukum dari penerjemah adalah juga sebagai pencipta yung mandiri. Penerjemah dalam kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing berkedudukan sebagai pencipta karena hasil terjemahannya merupakan ciptaan yang asli dan mandiri. Sehingga buku berbahasa asing yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sesuai prosedur hukum, menghasilkan karya baru yaitu buku terjemahan. Karya terjemahan tersebut, juga diakui sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi dalam UUHC. Hal yang melatar belakangi dimasukkan terjemahan sebagai salah satu bentuk ciptaan adalah karena terjemahan merupakan hasil karya intelektual atau hasil olah pikir manusia yang memiliki keahlian dalam bahasa. Dengan demikian setiap orang yang akan memperbanyak ciptaan yang, berbentuk terjemahan harus mendapat izin dari pemegang hak ciptanya. Tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, maka tindakan memperbanyak karya terjemahan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipla. Dengan adanya perlindungan terhadap penerjemah buku tersebut dimaksudkan untuk menggairahkan penerjemahan buku-buku berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia, sehingga kebuluhan dunia pendidikan dan penelitian dapat terpenuhi."

"Penegakan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual ("HKI")di negara-negara berkembang, bukan hanya mengalami ketertinggalan dari sudut peraturan perundang-undangan. Ketertinggalan yang lebih jauh adalah pemahaman terhadap prinsip perlindungan HKI. Ketertinggalan dimaksud terjadi karena terdapat permasalahan utama bahwa di negara-negara berkembang asumsi yang mengatasnamakan kepentingan publik di semua bidang masih amatlah kental. Ini mengakibatkan bahwa ketentuan-ketentuan HKI yang ada dalam peraturan perundang-undangan menjadi berbenturan dengan pemahaman seperti itu yang masih melekat dalam peraturan perundangundangan lain.Hal demikianlah yang terjadi pada karya cipta sinematografi yang dilindungi oleh Hak Cipta. Perlindungan hak cipta yang terdiri dani hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta yang menciptakan karya Sinematografi adalah terlahir dengan sendirinya. Namun ternyata perlindungan tersebut secara riil tidak dapat diberikan karena berbenturan dengan peraturan perundangundangan di bidang perfilman khususnya yang mewajibkan setiap karya film harus disensor dengan mengatasnamakan kepentingan kebudayaan.Dasar-dasar perlindungan Hak Cipta telah dikesampingkan dalam hal sensor film terhadap sebuah karya cipta sinematografi. Henturan ketentuan sensor film dengan prinsip perlindungan hak cipta yang utama merupakan benturan dengan hak moral yang melarang adanya perubahan dalam bentuk apapun terhadap ciptaan; sedangkan penolakan secara utuh sebuah karya sinematografi oleh Lembaga Sensor film telah mengakibatkan matinya hak-hak ekonomi pencipta."