Ditemukan 167839 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 2002
S24435
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Harvarindo, 1997
332.6 PER I (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fitria Hannani
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S23974
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pane, Fauziah Fitri Iskana
"Go Private adalah aksi perusahaan yang merupakan kebalikan dari Go Public. Pada Go Public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik/masyarakat sehingga menjadi perusahaan terbuka, sedangkan pada Go Private perusahaan terbuka justru merubah statusnya menjadi perusahaan tertutup kembali. Perusahaan Terbuka melakukan Go Private sehingga menjadi Perusahaan Tertutup disebabkan karena tujuan Perusahaan saat menjadi Perusahaan Terbuka tidak tercapai. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Proses Go Private suatu Perusahaan Terbuka, Akibat hukum yang timbul akibat Go Private khususnya pada PT. Alfa Retailindo Tbk, dan Peran Notaris dalam proses Go Private PT. Alfa Retailindo Tbk.
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Akibat hukum dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup dalam kaitannya dengan PT. Alfa RetailindoTbk, Efek milik PT. Alfa Retailindo karena telah dilaksanakannya Voluntary Delisting mengakibatkan Bursa Efek Indonesia menghapus nama PT. Alfa Retailindo dari daftar perusahaan tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, serta kembali menjadi tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagai Perusahaan Tertutup. Notaris pasar modal berperan dalam hal pembuatan akta-akta yang terkait dalam proses Go Private PT. Alfa Retailindo tersebut.
Go Private is a corporate action that is the opposite of Going Public. On the Go Public, a company sells shares to the public / community so that it becomes a public company, while the company's Go Private is to change the status to become a private company again. Public Company's Go Private means that the companies do so as a Private Company due to the Company's objectives when a public company is not reached. Issue in this study is the process of a public company to Go Private, legal consequences arising from Go Private especially in PT. Alfa RetailindoTbk, and the Role of the Notary in Go Private process of PT. Alfa RetailindoTbk. The method used in this thesis is a normative research using library research methods. Legal consequences of a Public Company goes to Private Company in relation to the PT. Alfa RetailindoTbk, Effects of PT. Alfa Retailindo for Voluntary Delisting has resulted in the implementation of the Indonesia Stock Exchange to remove the name of PT. Alfa Retailindo from the list of registered companies which listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, and again become subject to the legislation as a Private Company. Notary capital markets have a role in terms of making the deeds involved in the process of PT. The Alfa Retailindo's Go Private."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35969
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gunawan Widjaja
Jakarta: Kencana, 2009
332.6 GUN g
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hafez Aditya Komar
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24972
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005
332.6 PRO
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2001
S24241
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rininta Carolina Amoz
"Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Program Pemisahan Rekening Dana Investor (RDI) Dan Rekening Perusahaan Efek Sebagai Suatu Upaya Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Dana Oleh Perusahaan Efek akibat tercampurnya dana investor kelolaannya dengan dana perusahaan itu sendiri. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dana investor oleh pihak tertentu dan banyaknya aduan dari investor mengenai masalah ini mengharuskan otoritas pasar modal untuk melakukan penyesuaian terhadap cara penanganan masalah dan solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapepam-LK selaku otoritas pasar modal yang berwenang (periode sebelum beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan) merasa perlu untuk menciptakan regulasi yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan investor dalam hal penyalahgunaan dana tersebut. Atas dasar itu, Bapepam-LK membuat suatu program yang pada pokoknya adalah melakukan Pemisahan Rekening Dana Investor dengan Rekening yang dimiliki oleh Perusahaan Efek. Pemisahan rekening dana investor akan menjadi kewajiban untuk dilaksanaan baik oleh investor itu sendiri, perusahaan efek selaku pengelola dana maupun bank kustodian selaku penampung dananya. Pemisahan dalam hal efek/saham investor sebenarnya sudah ada sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun tampaknya tidak cukup mengatur tentang rekening investor dari segi dana tunai. Sehingga perlu ada tambahan regulasi terkait yang benar-benar melindungi investor dan dananya. Dari penelitian berupa skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjamin semua pihak melaksanakan ketentuan terkait pemisahan rekening dana investor, maka sangat perlu adanya kesadaran penuh dari pihak-pihak terkait untuk menjalankan kewajiban masingmasing, dan sanksi tegas dari regulator. Karena pada kenyataannya, walaupun suatu aturan telah diberlakukan resmi dan mengikat baik dalam bentuk Undang- Undang atau regulasi lain, namun tetap masih terjadi pelanggaran yang berulang.
This mini thesis is a legal research using juridical normative method with descriptive analytical approach. This paper discusses about the enforcement of separation investor funds accounts with securities accounts as One Of the Efforts to Prevent the Misuse of Funds by the securities company due to chaos of mixed funds management between investor’s funds and company’s own funds. Increasing cases regarding misuse of investor funds by certain parties and complaints from investors about this matter, reguiring capital market authority to make some adjustments for the remedies and better solution. Therefore, Bapepam-LK as a competent capital market authorities (prior period before the Financial Services Authority was operated) need to create a clear regulation in terms of investor protection fund due to misuse of the funds. Based on that, Bapepam-LK maek a program that is essentially to set the separation of investor funds accounts with accounts that owned by the securities company. This regulation of separation will be obligated to do either by investors itself, securities company as fund manager or custody banks as fund collector. Separation in terms of stocks/shares actually have existed since enforcement of Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (subjected Capital Market), but it seems not effectively arrange about investor accounts from cash fund side. Therefore it is necessary to add a related regulation that truly protecting investors and it funds. From this mini research, can be concluded that in order to ensure all parties perform the separation of investor funds accounts, will be trully required full attention of hte relevant parties to perform their respective obligation, and strict sanctions from regulator. Due to the fact that, although the regulations have been formally implemented and binding either by the formal act or other regulations, but nonetheless repeated infringements. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45494
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Josef Orth Edward P
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24763
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library