Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenaikan harga BBM yang terjadi pada periode Oktober 2005 - 15 Desember 2008 menimbulkan dampak pada seluruh bidang. Skripsi ini membahas ekonomi global yang melatarbelakangi kenaikan harga BBM dan mempengaruhi dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008, serta melihat dampak kenaikan BBM tersebut pada investasi usaha perikanan. Melalui penelitian hukum normatif, diketahui bahwa kenaikan harga BBM memaksa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melindungi investor dan pelaku usaha di bidang perikanan. Peraturan tersebut telah memberikan nuansa positif dalam pengembangan Unit Pengolahan Ikan di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan kemudahan administratif dan penetapan peraturan pemerintah yang mendukung pelaku usaha perikanan.

---

The increasing of the fuel price that occurred in the period of October 2005 - December, 15, 2008, had the various impact. This study describe the global economic condition that caused the increasing of the fuel price, and issued The Regulation of The Ministry of The Sea and Fishery No. 05/MEN/2008, also describe the impact of that regulation to the fishery investment. By the research on the normative law, is known that the increasing of the fuel price have pushed the government to issue that regulation in order to protect the fishery investor and businessman. That regulation have the positive athmosphire for investor and businessman to develop the fishery processing company in Indonesia. The government have to make the fishery business easier to manage of their administration and issue the regulation that support the fishery business."

"Tesis ini membahas tentang kekuatan mengikat secara umum dan implikasi hukum penerapan Surat Keputusan Bersama TigaMenteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikaji dari ilmu perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian ilmu perundang-undangan, SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan, terbukti bertentangan dengan UUD 1945, memuat materi muatan undang-undang, dan tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundangundangan. Implikasi hukum dari penerapan SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, telah mengakibatkan fenomena pembentukan peraturan-peraturan kebijakan di daerah terkait aktifitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang substansinya tidak menyelesaikan masalah sebaliknya menimbulkan diskriminasi, pelanggaran HAM, dan memicu kekerasan terhadap warga JemaahAhmadiyah Indonesia (JAI).

---

This thesis discusses binding power in general and legal implication of Joint Decree of Three Ministers No 3 year 2008 regarding Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) studied from Legal Theory. Based on the study result of legal theory, the Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah does not have any binding legal power in general since it is not deemed as laws and regulations. It is, in fact, in contrast with the Constitution 1945, containing legal substance, not recognized in the hierarchy of laws and regulations. The legal implication of the application of such Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah has resulted in the creation policy regulations in the region conflicted with Jemaah Ahmadiyah Indonesia activities, substantially failing to resolve the problems, but in contrary, bringing the rise of discrimination, human rights violations, and triggering violence against Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)."

"Lembaga pengangkatan anak telah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai pengangkatan anak, salah satunya adalah Keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/1995. Dalam keputusan menteri tersebut diatur mengenai pengangkatan anak-anak yang berada dalam asuhan orang tua dan dalam asuhan organisasi sosial yang telah di tunjuk. Namun dalam ketentuan selanjutnya pengaturan pengangkatan anak hanya menekankan pengangkatan anak dalam asuhan organisasi sosial saja. Maka untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak dalam prakteknya apakah sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial tersebut, penulis mengadakan penelitian di sebuah organisasi sosial yang telah ditunjuk menjadi biro pengangkatan anak di DKI Jakarta, yaitu Yayasan Sayap Ibu. Dalam skripsi ini penulis menganalisa kasus-kasus pengangkatan anak yang dilakukan melalui Yayasan Sayap Ibu dan telah mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan. Diharapkan dari kasus-kasus tersebut dapat mewakili pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu."