Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetelah 27 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) 1 sudah banyak perusahaan PMA yang didirikan di Indonesia. Dan dalam perkembangannya ternyata terjadi Pula peningkatan dilakukannya merger di antara perusahaan EMA tersebut pada tahun-tahun belakangan ini Perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan PMA yang melakukan merger, baik yang berada dalam satu induk atau perusahaan yang berbeda 4 pada umumnya mendasari kebijaksanaan dilakukannya merger tersebut dengan tujuan antara lain untuk mengembangkan atau pun melakukan ekspansi pada bidang usaha lain sehingga dapat menguasal pangsa pasar yang lebih luas. Atau pada intinya suatu perusahaan melakukan merger bermaksud untuk dapat meraih dan mengatasi persaingan di dalam dunia perdagangan dan industri. Ternyata perkembangan dunia usaha di Indonesia, terutama dengan adanya peningkatan kegiatan merger di antara perusahaan-perusahaan sasta khususnya perusahaan PMA 5 tidak atau kurang diikuti dengan perkembangan perangkat-perangkat hukum baik peraturan yang langsuni berhubungan dengan proses merger tersebut atau pun yang berhubungan dengan aspek-aspek lainnya misalnya aspek perpajakan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan merger. Maka dengan keterbatasan informasi berupa literatur dan peraturan-peraturan yang ada pada saat ini melalui penulisan skripsi ini diupayakan menelaah aspek perpajakan pada perusahaan PMA yang melakukan merger di Indonesia."

"Monetary sector especially banking constitutes a sector which at most getting some facilities from the government referring to the economic crisis impact. These facilities include aid of liquidity from the central bank (BLBI), transfer of credit stuck, fund of recapitalization, revaluation of assets and permit for quasi reorganization. Bank X uses additional paid in capital coming from recapitalization fund for deficit elimination through quasi reorganization. Actually this method is aimed by bank at distributing earnings. The Bank wants to release from the failure of managing bank at the past which is it can be seen from the deficit by vanishing it. From the taxation prospective, the bank always makes any effort to carry over her fiscal lost despite the lost commercial has been eliminated. They can set and adjust the tax regulation to accommodate its interest for example the tax regulation about The Use of Book Value for Corporate Restructuring Transaction. Revaluation of assets and quasi reorganization are used to compensate her profit against loss and then the remaining profit may be distributed without taxable before. From the accounting aspect, the Bank X only eliminates the deficit to additional paid in capital account because it doesn?t follow the accounting procedure for quasi reorganization. The Bank X doesn?t revalue its assets to the fair value at the date of quasi reorganization by the way the value of retained earnings account do not become zero. The Bank X doesn?t have significant impairment of its assets so that it doesn?t have any reason for quasi reorganization. Another principle for quasi reorganization that the firm after quasi reorganization start from newly are not fulfilled by Bank X because there are still profit balance expressing management interest. From the business aspect, quasi reorganization doesn?t have significant effect to Bank X performance. Performance and healthy of Bank X measured with financial and CAR rasio does not effected by deficit amount. The study was taken by analyzing and comparing the implementation of quasi reorganization at the Bank X with the rules and theory thereof. This study was also taken by interviewing a couple of people who have competence. The important finding of this analysis is that the Bank X may release from mistakes of past management by engineering her deficit elimination and also the Bank X can enjoy as maximum its earnings through fiscal loss compensation. Pursuant to that finding, there is required to be conducted the observation of applying of quasi reorganization according to accounting standard and there is required the clearer taxation and accounting regulation to be made so that quasi reorganization can not be used solely to divide profit."

"Merger merupakan alternatif strategi yang lazim digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Dalam dunia perbankan, baik skala nasional maupun internasional, alternatif merger adalah merupakan salah satu alternatif strategi bisnis  yang dipandang efektif untuk memperbaiki kondisi kesehatan perbankan di sebuah negara.Strategi merger yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu agenda dalam regulasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sesuai dengan strategi konsolidasi perbankan yang tertuang dalam API, terdapat kewajiban pemenuhan permodalan perbankan yang harus dipenuhi sebesar Rp 80 miliar sampai dengan akhir 2007. Hal ini yang menjadikan motif utama mergernya PT Bank Y (BY) kedalam PT Bank X Tbk (BX) pada tanggal 8 Januari 2008.Dengan telah dilakukannya merger antara BY dengan BX, perlu dilakukan penilaian atas sinergi yang tercipta yaitu untuk mengetahui apakah keputusan strategis bisnis bank untuk melakukan merger merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengukur sinergi adalah mengetahui adanya benefit dari bank hasil merger salah satunya adalah melalui penilaian rasio-rasio keuangan pokok sesuai perhitungan tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Termasuk juga penilaian atas hasil yang telah dicapai selama triwulan pertama setelah merger dan penilaian atas proyeksi laporan keuangan sampai dengan satu tahun setelah merger.Laporan keuangan yang dihasilkan pada saat penggabungan atau merger adalah dengan menggunakan metode pooling of interest. Dimana nilai laporan keuangan dari mergernya kedua bank ini merupakan penjumlahan dari masing-masing akun dari tiap-tiap bank. Sehingga laporan keuangan konsolidasi Bank hasil merger merupakan penggabungan harta, kewajiban, ekuitas dari masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan usaha

---

Merger is an alternative strategy that is commonly used to increase the growth and development of a company. In the world of banking, both on a national and international scale, alternative mergers are one of the alternative business strategies that are considered effective in improving the health condition of banking in a country.

The merger strategy in Indonesia is also one of the agendas in the regulation of Bank Indonesia as the central bank as stated in the Indonesian Banking Architecture (API). In accordance with the banking consolidation strategy contained in the API, there is an obligation to fulfill banking capital that must be met in the amount of Rp 80 billion by the end of 2007. This is the main motive for the merger of PT Bank Y (BY) into PT Bank X Tbk (BX) on January 8, 2008.

With the merger between BY and BX, it is necessary to evaluate the synergy created, namely to determine whether the strategic decision of the bank's business to conduct a merger is the right decision or not. One way to measure synergy is to know the benefits of the merged bank, one of which is through the assessment of basic financial ratios according to the calculation of the soundness of the bank conducted by Bank Indonesia. This includes an assessment of the results that have been achieved during the first quarter after the merger and an assessment of the projected financial statements up to one year after the merger.

The financial statements produced at the time of the merger or merger are using the pooling of interest method. Where the value of the financial statements of the merger of these two banks is the sum of each account from each bank. Therefore, the consolidated financial statements of the Bank resulting from the merger are a combination of assets, liabilities, and equity of each of the companies conducting the business combination."

"Dalam penulisan karya akhir ini penulis juga membahas perlakuan Pajak Penghasilan atas manfaat dan pembayaran dari perusahaan asuransi jiwa. Mengacu pada sasaran sistem perpajakan maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan prinsip keadilan dan netralitas (jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak). Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif analitis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan serta analisis empiris atas kasus-kasus dilapangan melakukan penelitian di Asuransi Bumi Asih Jaya. Analisis yang didapat bahwa ketentuan perpajakan atas manfaat asuransi jiwa yang tersebut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 tanggal 23 Juli 1997 bertentangan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah yang mengenakan Pajak Penghasilan Final terhadap penerima manfaat asuransi jiwa, dan pajak penghasilan atas pembayaran bagian laba dari perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis adalah kurang mencerminkan azas keadilan, baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal."

"Kegiatan usaha jasa teknik dan manajemen harus dipisahkan dari kegiatan usaha jasa lainnya. Prosesperh-itungan dan analisa berbagai biaya serta dampak perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakandan peraturan-peraturan perpajakan lainnya.Menggunakan penelitian kepustakaan gunà melengkapi latar belakang teori serta penelitian lapangan untuk studi kasus jasa teknik pada PT1E.Tarip PPh jasa teknik dikenakan Pasal 23 semula sebesar 15% x Penghasilan bruto diubah menjadi 15% x perkiraan penghasilan netto (60%x penghasilan bruto) sejak 1 Januari 1992. Studi kasus jasa teknik pada PT1E mi untuk tahun buku 1991 sedangkan untuk thn1992 dan seterusnya diberikan illustrasi. Untuk thn 1991 P1IE lebih bayar PPh dan minta restitusiakibatnya Wajib Pajak tersebut diperiksa. Pada saat pemeriksaan, kelemahan dokumen pembuktian kepada fiskus menempatkan Wajib Pajak pada posisi yang lemah sehingga terdapat banyak koreksi fiskal positif akibatnya untuk tahun 1991 PT"IE" bukan memperoleh kembali restitus.i tetapi masih kurang bayar dan ditagih dengan SKP. Dokumen pembuktian harus dapat diandalkan dan lengkap. Diharapkan adanya kesamaan persepsi antaraWajib Pajak dengan Fiskus didalam menafsirkan ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan harus terus menerus direvisi dalam menyesuaikan din dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini."