Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan masyarakat yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus untuk menghindari pembayaran pajak. Sehubungan dengan usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak non minyak, maka perlawanan aktif WP Badan terhadap pajak penghasilan merupakan masalah yang penting diperhatikan mengingat pajak penghasilan Badan merupakan jenis pajak yang dapat menghasilkan penerimaan dana yang besar bagi negara. Sifat-sifat tertentu pada beberapa variabel di da1am perundang-undangan (peraturan) perpajakan dapat berpengaruh pada terjadinya perlawanan aktif WP. Badan atas pajak penghasilan. Beberapa variabel tersebut ada1ah struktur tarif, ketentuan pembebasan dan keringanan, ketentuan pengurangan, ketentuan wewenang fiskus, dan sanksi-sanksi hukum terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itulah penyusunan skripsi ini bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana perundang-undangan PPh dapat mengurangi gejala perlawanan aktif WP Badan dibandingkan dengan perundang-undangan PPs. Dari hasil penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis-komperatif yang didasari metode pengumpulan data secara studi kepustakaan ditambah studi lapangan, dapat diketahui bahwa pada umumnya sifat kelima variabel yang berpengaruh pada terjadinya perlawanan aktif dalam perundang-undangan PPh dapat mengurangi perlawanan aktif WP Badan jika dibandingkan dengan perundang-undangan PPs. Namun demikian pada variabel struktur tarif, ketentuan pembebasan dan ketentuan pengurangari dalam perundang-undangan PPh masih ada beberapa hal yang dapat merangsang terjadinya perlawanan aktif WP Badan. Untuk itu penulis menyarankan agar rangsangan yang masih ada dari perundang-undangan PPh dapat dikurangi dengan cara penyempurnaan perundang-undangan (yuridis) dan penyempurnaan penyelenggaraan pemungutan pajaknya (administratif)."

" ABSTRAK Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara, untuk menbiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai maksud tersebut terus diupayakan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 9, No. 10, No.11, dan No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disempurnakan tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu Sistem Self Assessment yang dilengkapi dengan Sistem Withholding Tax, dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang pada dasarnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Agar Sistem Self Assessment dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan peningkatan pengawasan kepada para Wajib Pajak, terutama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di KPP Jakarta Kebon Jeruk ternyata pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan telah memberikan kontribusi yang paling besar pada upaya peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Jakarta Kebon Jeruk, sehingga pemeriksaan kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Agar pemeriksaan pajak berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan analisis SWOT guna menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dipilih dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan. Wajib Pajak yang tidak patuh mendapat prioritas untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang relatif lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap aturan penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang selama ini harus dilakukan melalui pemeriksaan. Dengan peningkatan kinerja pemeriksaan ternyata telah meningkatkan penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. "