Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu organ pengawas dalam institusi perbankan syariah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting, terutama dalam pengawasan yang menyangkut prinsip syariah. Untuk mengoptimalkan pengawasannya, maka DPS perlu menerapkan prinsip Good Corporate Governance di dalam proses pengawasan dan pemeriksaannya. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata pelaksanaan pengawasan DPS memberikan dampak postif kepada institusi syariah dan juga industri perbankan syariah.

---

Sharia Supervisory Board is one of the most important elements in supervising sharia transactions at sharia institutions, especially to assure sharia principles. To perform this function, Sharia Supervisory Board must apply a good corporate governance principles in its supervisory process in order to optimize its functions. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. From the analysis of this study, the implementation of a good corporate governance principles in supervising sharia transactions at sharia institution make a positive impact to sharia institution itself and sharia banking industry."

"Skripsi ini membahas mengenai fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban baik secara administratif dan/atau pidana bagi anggota Dewan Pengawas Syariah. Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, beserta bentuk pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah setelah adanya Undang-Undang tersebut dan tentunya juga mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia serta Surat Edaran Bank Indonesia sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

AbstractThis thesis discusses about oversight function and accountability of both administrative and/or criminal for members of the Sharia Supervisory Board. The purposes of main issues in this thesis are in order to know about implementation of oversight functions were performed by The Sharia Supervisory Board before and after the enactment of Law Number 21 Year 2008 About Islamic Banking and Sharia Supervisory Board accountability after the act and of course also refers to the Regulation of Bank Indonesia and Bank Indonesia Circular Letter as The Implementing Regulations of Law Number 21 Year 2008. This study is using a normative juridical approach. "

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."

"ABSTRAKDalam industri perbankan syariah, kepatuhan pada prinsip syariah adalah kuncidalam memastikan integritas dan kredibilitas dari sebuah bank syariah. Langkahuntuk menjaga institusi perbankan syariah melakukan kegiatannya sesuai denganajaran islam, hanya dapat dilakukan jika adanya organ pengawas yang legal didalam institusi tersebut. Maka menjadi penting untuk institusi tersebut untukmembentuk sebuah Dewan Pengawas Syariah.Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Dewan PengawasSyariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah dan bagaimanakah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah. Penelitiandilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatifterhadap data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwapengaturan kriteria, jumlah, masa jabatan, mekanisme pengangkatan, tugas dantanggung jawab, rapat serta aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah lebihlengkap dan baik setelah berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.Penelitian ini juga menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada PT. BankBNI Syariah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan proseduryang ada dan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggung jawabhukum yang melekat yang dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentangperbankan syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentangPelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

---

ABSTRACTIn Islamic banking industry, sharia compliance is central in assuring the integrityand credibility of an islamic bank. The safeguard to make Islamic financialinstitutions perform their dealings according to the Islamic laws comes when thereis a legitimate control body in the institution. Hence, it is vital for such institutionsto form a sharia supervisory board. The problem of this research are how is theregulation regarding Sharia Supervisory Board before and after theimplementation of Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 regarding IslamicBanking, and how are the implementation of duties and legal responsibilities ofSharia Supervisory Board in PT. Bank BNI Syariah. This research is done byqualitative method with used normative-juridical toward secondary data andinterviews. The analysis shows that criteria, quantity, length of service,appointment mechanism, duties and legal responsibilities, meeting, andtransparancy aspect of Sharia Supervisory Board are much better and completeafter the implementation of Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 regardingIslamic Banking. This research also shows that Sharia Supervisory Board in PT.Bank BNI Syariah already performed its duties in compliance with existingregulation and that Sharia Supervisory Board have legal responsibilities that canbe threatened with administrative and criminal punishment in accordance withUndang-undang nomor 21 tahun 2008 regarding Islamic Banking and SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS regarding Implementation of GoodCorporate Governance for Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.;"

"Penerapan dual banking system pada dunia perbankan di Indonesia berkembang menjadi dual system dengan Bank Umum Konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah dengan membuka suatu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dapat melaksanakan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pelaksamaam Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) pada BTN UUS dilihat dari aspek hukum dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam pelaksanaan layanan syariah pada BTN UUS merupakan salah satu bentuk perkembangan dari dual banking system yang diterapkan pada dunia perbankan Indonesia. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum islam. Dalam pelaksanaannya BTN UUS menggunakan sistem yang berbeda yang memisahkan aset Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BTN Layanan Syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dimana BTN Layanan Syariah dapat melayani produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Namun pada kenyataannya BTN Layanan Syariah masih melayani produk penghimpunan dana saja. Pelaksanan Layanan Syariah pada BTN UUS memiliki dampak positif maupun negatif.

---

The implementation of dual banking system in Indonesian banking field has been developed became dual system with Conventional General Bank can run busines sactivities by using syariah principle through its Syariah Business Unit. Conventional General Bank which has Syariah Business Unit can actuate Syariah Services Policy (Office Channeling). The problem discussed in this topic is about the aspect of the law and its impact of the implementation of Syariah Services Policy (Office Channeling) in the BTN Syariah Business Unit. Research method being used to answer that problem is normative legal research with library methodology. Within the implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit is one of the development of dual banking system implemented in Indonesian banking field. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has already been comply with related Government Laws and Islamic Law. During the implementation Syariah Services, BTN Syariah Business Unit using different system to separate the Conventional Bank Assets with Syariah Bank Assets. But, during the Implementation BTN Syariah services is not fully comply with related Government Laws, whereas BTN Syariah Services can serve fund raising product, financing and other services. In the real condition, BTN Syariah services is still serve fund raising product only. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has positive and negative impact also."

"Sehubungan dengan mandatory spin-off sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 pasal 87 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) No. 4 Tahun 2023, oleh karena itu peneliti bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Asuransi Umum Syariah di Indonesia antara full-fledged dan unit usaha syariah (UUS) periode 2017-2022 dalam dua langkah. Pertama, metode non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Asumsi analisis ini yaitu CRS (Constant Return to Scale) dan VRS (Variable Return to Scale) dengan pendekatan output & input oriented. Adapun variabel inputnya adalah aset dan biaya usaha, sedangkan variabel outputnya adalah laba netto dan pendapatan usaha. Kedua, skor hasil pengukuran DEA akan digunakan sebagai variabel dependen yang dianalisis menggunakan model Tobit untuk mengetahui faktor determinan tingkat efisiensi Asuransi Umum Syariah di Indonesia. Varibel independennya yaitu, Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Current Ratio, dan Risk-Based Capital (RBC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum syariah full-fledged yang mencapai tingkat efisiensi hanya PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 2022. Selanjutnya untuk perusahaan UUS yang mencapai tingkat efisiensi yaitu PT Asuransi Astra Buana pada tahun 2018, 2020, dan 2022; PT Asuransi Umum Mega pada tahun 2020; PT Sompo Insurance Indonesia pada tahun 2022; dan PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1972 pada tahun 2022. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan jenis unit usaha syariah lebih mampu mencapai tingkat efisiensi dibandingkan dengan full-fledged. Faktor determinan penyebab tingkat efisiensi dari perusahaan asuransi umum syariah yaitu dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel ROA dan signifikan negatif oleh Current Ratio. Sedangkan variabel ROE dan RBC tidak signifikan.

---

In connection with the mandatory spin-off in accordance with Law No. 40 of 2014, Article 87, which has been updated with the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) No. 4 of 2023, the researcher aims to analyze the efficiency level of Sharia General Insurance in Indonesia between full-fledged and Islamic business units (UUS) for the 2017–2022 period in two steps. First, the non-parametric method, namely Data Envelopment Analysis (DEA), The assumptions of this analysis are CRS (Constant Return to Scale) and VRS (Variable Return to Scale) with an output- and input-oriented approach. The input variables are assets and business expenses, while the output variables are net profit and operating income. Second, the DEA measurement score will be used as the dependent variable, which is analyzed using the Tobit model to determine the determinants of the efficiency level of Islamic General Insurance in Indonesia. The independent variables are Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Current Ratio, and Risk-Based Capital (RBC). The results of the study show that the only full-fledged Sharia general insurance company that achieves a level of efficiency will be PT Asuransi Takaful Umum in 2022. Furthermore, UUS companies that achieve this level of efficiency are PT Asuransi Astra Buana in 2018, 2020, and 2022; PT Asuransi Umum Mega in 2020; PT Sompo Insurance Indonesia in 2022; and PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1972 in 2022. These findings indicate that Sharia business unit companies are more capable of achieving efficiency than full-fledged ones. The determinant factor causing the level of efficiency of a general Sharia insurance company is influenced significantly positively by the ROA variable and significantly negatively by the Current Ratio. While the ROE and RBC variables are not significant."