Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu instrumenekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraanumat. Namun hingga saat ini, peran wakaf sebagai sebuahalternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat belum banyakdirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, upaya-upayapengembangan wakaf terus dilakukan berbagai pihak, baikdari pemerintah, maupun lembaga pengelola wakaf. Saat iniIndonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf. Dalam kedua peraturan perundang-undangantersebut sudah diatur mengenai wakaf produktif dan wakafuang. Salah satu lembaga pengelola wakaf di Indonesia yangtelah mengelola wakaf uang adalah Tabung Wakaf Indonesia(TWI). Permasalahan yang ditemukan adalah: bagaimanakahperan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umatberdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2006?. Bagaimanakah manajemenpengelolaan wakaf uang di TWI?. Apa sajakah kendala yangdihadapi oleh TWI dalam pengelolaan wakaf uang danbagaimanakah solusinya?. Berdasarkan data kepustakaan yangditunjang dengan penelitian mengenai manajemen pengelolaanwakaf di TWI, Penulis berusaha memaparkan potensi wakafuang. Wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaaninvestasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanansosial. Oleh karena itu wakaf uang dapat berperan dalamupaya mensejahterakan umat. Saat ini, TWI telah melakukanpengelolaan wakaf uang dengan prinsip manajemen yangprofesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.Akan tetapi TWI masih menemukan kendala dalam melakukanpengelolaan wakaf uang. Kendala tersebut disebabkan karenabelum adanya Peraturan Menteri Agama yang menjadi petunjukpelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42/2006. Hal inimengakibatkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan wakafuang menjadi tidak jelas. Sebaiknya, Peraturan MenteriAgama yang mengatur masalah wakaf dapat segera dikeluarkanoleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar Undang-Undangtentang Wakaf yang telah ada lebih dulu dapat segeradiaplikasikan. Sehingga proses pelaksanaan wakaf uang dapat berjalan secara optimal."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena adanya wacana untuk menerapkan cyber notary di Indonesia. Penerapan cyber notary di Indonesia tentunya tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, melainkan harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait terutama yang berhubungan dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa konsep cyber notary ini belum dapat diterapkan secara utuh di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyak hal-hal mengenai konsep cyber notary yang berbenturan dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the phenomenon of the discourse to apply cyber notary in Indonesia. The application of Cyber Notary in Indonesia would not necessarily be applied that easily, however it must pay attention to the various aspects which mainly related to the Law of Notary Professions. This research uses normative legal analysis, while the data collection is conducted through literature research. The author concludes that the concept of cyber notary can`t be fully applicable yet in Indonesia, this is because there are still many matters regarding cyber notary concept which is conflicting against the Law of Notary Professions."

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), khususnya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi perbincangan menarik dan hangat diantara para pengelola negara dalam melaksanakan pemerintahan yang di amanatkan kepada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Perpu yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi polemik bagi berbagai pihak. Jika dilihat dari lahirnya Perpu tersebut yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi, dalam hal ini kepentingan investasi. Untuk itu, menjadi hal yag menarik untuk dikaji lebih jauh apa latar belakang sesungguh dari dikeluarkannya Perpu tersebut. Apakah investasi di bidang pertambangan di Indonesia ini, memang dibutuhkan pengaturan dengan menggunakan PERPU. Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap hal di atas, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan lahirnya Perpu 1 Tahun 2004 dan kajian terhadap penggunaan kawasan Kehutanan untuk keperluan investasi dalam bidang pertambangan ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Untuk memperkuat dan validasi data juga dilakukan wawancara dengan informan, terutama yang berkaitan dengan penentu kebijakan dan pihak yang terkena kebijakan.Dari hasil studi ditemukan beberapa permasalahan berupa kegiatan usaha yang diperbolehkan di kawasan hutan (Hutan Lindung), usaha pertambangan pada kawasan hutan, tumpang tindih perizinan, dan kepastian investasi dalam bidang pertambangan. Perijinan usaha pertambangan di hutan lindung secara hukum dilarang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kehutanan No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun pada kenyataannya, penambangan di kawasan hutan sudah berjalan dengan sistem pinjam pakai kawasan hutan yang diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan. Lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut merupakan produk politik Pemerintah pada saat itu yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Dampaknya, setelah posisi Pemerintah tidak kuat maka dalam semua Kontrak Pertambangan menjadi bermasalah dan investasi di bidang pertambangan tidak lagi menjadi investasi yang menarik bagi investor. Investor menjadi ragu akan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang pertambangan. Departemen Kehutanan sebagai pengelola hutan juga dalam keadaan yang tidak menguntungkan, karena hutan Indonesia saat ini dalam keadaan rusak dan berbahaya bagi lingkungan.Hutan tropis Indonesia bukan lagi menjadi milik bangsa Indonesia tetapi sudah menjadi bagian global dari sistem kehutanan dunia. Kerusakan hutan semakin bertambah dengan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Luas hutan semakin bertambah setelah adanya otonomi daerah. Daerah masih menganggap hutan dari sisi ekonomi yang harus di ekploitasi untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidaklah heran apabila semua investasi yang berkaitan dengan kawasan hutan akan mendapat sorotan yang tidak baik dari pemerhati lingkungan nasional maupun internasional. Akibatnya meskipun sudah ada Perpu ternyata belum menjamin kepastian hukum investasi usaha pertambangan di Indonesia. Sudah saatnya dilakukan amandemen terhadap aturan hukum pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang harmonis dan menarik bagi investor."

"ABSTRAKPita cukai rokok yang melekat pada tiap bungkus rokok yangberedar di tanah air adalah tanda bukti dari pembayarancukai rokok oleh perusahaan dan importir rokok kepadaNegara. Cukai rokok menyumbang dana yang tidak sedikit bagikas Negara. Kerena maraknya pemalsuan atas pita cukairokok, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memutuskanuntuk menambahkan hologram sebagai tambahan pengaman agarpita cukai rokok sulit dipalsukan. Hologram sebagai materiyang masih sulit diperoleh, dianggap efektif untuk menambahtingkat keamanan bagi pita cukai rokok. Pelaksanaanpengadaan hologram pita cukai rokok ini dilakukan olehPerum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada. Perjanjian antaraPerum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada dalam pengadaanhologram pita cukai rokok ini tidak menetapkan mengenaiwaktu berakhirnya perjanjian, akibatnya perjanjian initidak pernah berakhir sehingga pelaku usaha lainnya yangingin turut bersaing dalam pasar hologram pita cukai rokoktidak dapat masuk ke dalam pasar. Pelaku usaha yang merasadirugikan lalu melaporkan Perum Peruri dan PT. Pura NusaPersada kepada KPPU karena kegiatan yang dilakukan olehkeduanya diduga telah menyebabkan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat, hal ini merupakan pelanggaranatas ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalamPutusan Perkara No. 03/KPPU-L/2004, menghukum Perum Peruridan PT. Pura Nusa Persada untuk menghentikan kegiatan yangmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan hologram pitacukai rokok dengan cara membatalkan perjanjian antara PerumPeruri dan PT. Pura Nusa Persada. KPPU juga memerintahkankepada Perum Peruri untuk membuka pasar pengadaan hologrampada pita cukai rokok melalui tender yang terbuka dantransparan."