Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Good Corporate Governance merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi fokus utama bagi perusahaan di Indonesia, dengan tujuan antara lain: meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, meminimalisir penyalah gunaan wewenang direksi, meningkatkan kepercayaan stakeholders. Masalahnya adalah kesenjangan informasi (asymetric information) antara principal dan agent, dan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, karena keterwakilan pemegang saham minoritas di dalam susunan Dewan Komisaris, maupun Direksi tidak efektif, sehingga tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tidak sepenuhnya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menemukan bahwa secara normatif penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT CMNP Tbk. telah berjalan cukup baik. Namun, penerapan GCG untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan Pemegang Saham Minoritas belum efektif karena keterwakilan di dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris belum efektif.

---

The implementation of Good Corporate Governance is very important and still a major focus for companies in Indonesia, with the purpose, among others: to increase the value of the company, increase transparency in the decision making process, minimizing the misuse of the authority of directors, increasing the confidence of stakeholders. The problem lies in the disparity of information (asymetric information) between principal and agent, and between majority shareholders and minority shareholders, whereby minority shareholders are not represented either in the composition Board of Commissioners or Board of Directors, so they are not effectively involved in the decision making process. The decisions taken of not fully protect the interests of minority shareholders. The study was conducted with qualitative descriptive method, the result show that the implementation of GCG has been normatively applied in the company. This study found that application of the principles of Good Corporate Governance at PT CMNP Tbk is not fully implemented to provide protection to the interests of Minority Shareholders, because their representation are not fully effective."

"Penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatuperusahaan publik memberikan pengaruh yang besar terhadapsejumlah besar pemegang saham sebagai investor dan asetasetdalam suatu perusahaan publik, karenanya diperlukansuatu upaya perlindungan hukum bagi para pemegang sahampublik (sebagai pemegang saham yang memiliki posisi tawaryang lemah) dalam rangka memberikan kepastian hukum danjaminan keamanan bagi mereka dalam kedudukannya sebagaiinvestor. Untuk memenuhi perlindungan hukum tersebutpemerintah melalui UU No.1 Tahun 1995, PP No.27 Tahun 1998serta UU No.8 Tahun 1995 dan berbagai peraturanpelaksananya mengatur mekanisme pelaksanaan penggabunganusaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan publik dimanakeberlakuannya didasarkan atas asas Lex Specialis DerogatLex Generalis (undang-undang yang bersifat khususmenyampingkan undang-undang yang bersifat umum). Di dalamberbagai peraturan perundang-undangan tersebut telahterakomodasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)yang salah satu ide dasarnya adalah memberikan perlindunganterhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalamkaitannya dengan perbuatan pengelola perusahaan, sehinggadengan dilaksanakannya ketentuan dalam berbagai peraturanperundang-undangan tersebut penerapan atas prinsip-prinsipGCG telah dilaksanakan, yang berarti bahwa upayaperlindungan terhadap pemegang saham minoritas telah puladilaksanakan oleh perusahaan publik yang melaksanakanpenggabungan usaha. Permasalahan muncul apabila prinsipprinsipGCG sebagaimana yang terkandung dalam berbagaiperaturan perundang-undangan tersebut tidak diterapkan dandilaksanakan, sehingga dapat merugikan kepentingan pemegangsaham minoritas. Untuk itu diperlukan peran aktif dariBapepam sebagai pembina, pengatur dan pengawas sehari-harikegiatan pasar modal, pemerintah sebagai pembuat peraturanperundang-undangan terkait serta peran serta dariperusahaan publik sebagai pelaksana berbagai peraturanperundang-undangan terkait dengan pelaksanaan penggabunganusaha tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas di pasar modal dalam haldilakukannya backdoor listing terhadap emiten dan juga mengkaji lebih mendalam terkait aksi korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan backdoor listing, menganalisis terkaitkemungkinan pelanggaran prinsip good corporate governance atas proses backdoor listing suatu perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik backdoorlisting di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti Penerapan Prinsip Keterbukaanoleh Perusahaan Terbuka, penerapan pre-emptive right, dilarangnya benturan kepentingan pada pemegang saham mayoritas, penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan jika hendak melakukan praktik backdoor listing. Akan tetapi, di Indonesia secara regulasi jelas memberi ruang untuk tidak memenuhi penarapan prinsip- prinsip tersebut, terutama penarapanprinsip Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada tidak terdapat sanksi tegas apabila prinsip- prinsip tersebut tidak diterapkan. Situasi ini juga akanberdampak pada pemenuhan perlindungan hukum kepada investor khususnya pemegang saham minoritas. Dengan demikian, dalam pelaksanaan praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak- hak pemegang saham minoritas.

---

This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection to minority

shareholders on capital market if there’s a backdoor listing towards issuer, and also examines more

deeply related corporate actions that can be categorized as backdoor listing actions, analyzing the

possibility of violations of the principle of good corporate governance in the process of backdoor

listings. Law protection for minority shareholders in backdoor listing practices in Indonesia can be seen in several forms, such as the application of the principle of transparancy by a public company, the application of pre-emptive rights, the prohibition of conflicts of interest in the majority shareholder, the application of the principles of Good Corporate Governance by the company if it wants to do backdoor listing practices. However, in Indonesia, regulations clearly

provide room for not complying with the application of these principles, especially the application

of the principles of Good Corporate Governance. This is because based on existing regulations there are no strict sanctions if these principles are not applied. This situation will also have an impact on the fulfillment of law protection for investors, especially minority shareholders. Thus,

in the implementation of backdoor listing practices in Indonesia, there is no legal certainty for the

protection of the rights of minority shareholders."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."