Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 204936 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Tindak pidana pencucian uang tidak hanya rentan
terjadi pada sektor perbankan, akan tetapi juga rentan terjadi
pada sektor pasar modal. Yang berwenang melakukan
penegakan hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam.
Sedangkan yang berwenang melakukan penegakan hukum
di bidang tindak pidana pencucian uang adalah PPATK.
Dalam perusahaan terbuka maka segala informasi yang
menyangkut mengenai perusahaan tersebut akan dapat
mempengaruhi harga saham di bursa. Dalam kasus ini, fakta
yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa tersebut
adalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PT
Bank BNI Tbk. Informasi yang salah atau simpang siur akan
membuat harga saham perusahaan tersebut di bursa akan
bergerak secara signifikan dan hal ini dapat merugikan
pemegang saham khususnya dalam hal ini adalah
pemegang saham minoritas yang biasanya merupakan
pemegang saham publik. Penulisan skripsi ini bermaksud
untuk melakukan pengkajian terhadap peranan Bapepam di
dalam kasus pembobolan dana sebesar Rp1,7 triliun yang
terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan publik yang
karena statusnya tersebut berada dibawah yurisdiksi
Bapepam. Sebagai sebuah perusahaan publik, maka
kepentingan pemegang saham minoritas harus terlindungi.
Untuk itu, melalui penulisan skripsi ini penulis berusaha
mengkaji secara yuridis peranan Bapapam dalam upaya
penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana
pencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT Bank
Negara Indonesia Tbk serta mengkaji dan menganalisa
secara yuridis masalah perlindungan pemegang saham
Tinjauan yuridis..., Amalia Christianti, FH UI, 2005
v
minoritas PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungan
dengan kasus."
[Universitas Indonesia, ], 2005
S24531
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Carolina
"Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ternyata belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram melalui perbankan yang beroperasi di Indonesia. Semua pihak masih pesimis apakah undang-undang ini akan mampu mengurangi praktik pencucian uang di Indonesia, sebab penegakan hukum di negara ini masih sangat lemah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apa pengertian dari pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan, peranan perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU dan peranan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan wawasan studi hukum tentang kegiatan pencucian uang (money laundering) dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencucian uang dan penanggulangannya kepada masyarakat luas.
Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yang bertitik tolak pada penulisan secara deskriptif analitis. Data yang diperoleh meliputi berhagai macam literatur hukum, pendapat ahli hukum yang ditulis dalam buku ataupun majalah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturanperaturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Selain itu data juga diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dan ahli di bidangnya di Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profit dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dan nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17038
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alita Dewi Anggraini
"Semakin memburuknya kondisi perbankan di Indonesia selain diakibatkan oleh krisis moneter, juga disebabkan oleh faktor sumber daya manusia di sektor perbankan yang melakukan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau group usahanya dan para pengurus bank juga tidak mandiri dalam pengelolaan banknya karena mengutamakan atau mengakomodir kepentingan pemilik bank. Oleh karenanya, perbankan merupakan sarana yang paling dominan digunakan dalam pencucian uang. Sejalan dengan kompleksitas kegiatan pencucian uang dan sesuai pasal 18 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah didirikan sebuah lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berkaitan dengan hal tersebut, lagi-lagi dunia perbankan kita diguncang oleh perbuatan yang tidak bertanggung jawab, kali ini dilakukan oleh pengelola Bank Global. Selain terjadinya penggelapan dana nasabah dan kejahatan lainnya, Tim Penyidik yang dibantu oleh PPATK juga menemukan adanya dugaan praktik pencucian uang. Dengan demikian, timbul permasalahan bagaimanakah peran PPATK dalam upaya melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan apakah tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bank Global, Tbk termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang NO. 25 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kepustakaan dan metode wawancara. Dapat disimpulkan bahwa peranan PPATK dalam upaya melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Pencucin Uang dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang No.25 Tahun 2003 Pasal 26 dan Pasal 27. Dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa tindakan Direktur Utama PT. Bank Global dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang."
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2005
S24367
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Dyah Worosari
"Skripsi ini membahas tentang keamanan penggunaan kartu ATM /debet yang pada saat ini menjadi alat pembayaran penting selain uang tunai. Sisi positif kecanggihan teknologi perbankan adalah memberikan kemudahan nasabahnya dalam bertransaksi, namun juga ternyata menimbulkan dampak negatif yaitu semakin bervariasinya kejahatan perbankan.
Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah ketidakhadiran salah satupihak, yaitu si penerbit ATM (bank) dalam setiap transaksi yang dilakukan nasabah, sehingga peluang terjadinya pembobolan kartu ATM sebagai ?debet card? lebih mudah terjadi, yaitu dengan memalsukan tanda tangan pemilik kartu ATM yang dicuri.
Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan, khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan hukum ekonomi, salah satunya di bidang hukum perbankan.
Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam bab-bab isi, maka dapat disimpulkan adanya kelemahan penggunaan kartu ATM yang digunakan sebagai kartu debet dengan menggunakan metode tanda tangan sebagai bentuk otorisasi seperti yang digunakan oleh bank-bank tertentu. Peraturan yang ada saat ini belum cukup melindungi para nasabah yang mengalami kejahatan perbankan.
Hasil penelitian ini menyarankan agar peraturan perbankan yang ada saat ini dapat lebih mengakomodir kepentingan nasabah atas keamanan penggunaan kartu atm/debet.

This thesis discusses judicial review regarding the safe use of ATM cards / debit at this time become an important means of payment other than cash. Positive side of the technological sophistication of banking is to provide its customers convenience in transaction, but also turned out negative impact of increasing the variety of banking crimes.
One of the weak points of the target ATM crime is the absence of one party, namely the ATM issuer (bank) in every customer transaction made, so the chances of burglary ATM card as "debit card" is more easily happen, that is by forging the signature owner ATM cards were stolen.
The research method used for this thesis is the study of normative juridical literature that is research that linked the law in an effort to become foundation and guide by the implementation of the various areas of public life that can regulate the order and justice, particularly in this case is the law relating to legal economy, one in the field of banking law.
Based on the overall discussion in the content chapters, it can be inferred the existence of flaws using an ATM card that is used as a debit card by using the signature method as an authorization form as used by certain banks. The current regulations do not adequately protect its customers who experienced banking crimes.
The results of this study suggest that banking regulations that exist today can better accommodate the interests of its customers on the safe use atm card / debit."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S1517
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Vista Agusti
"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan. Khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bank BCA melalui ATM. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlidungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank secara langsung.

This thesis is the study of law with the normative juridical approach is descriptive and analytical perspective. In this thesis discusses about how the criminal setting in banking in banking law and other regulations. Additionally this thesis discusses the legal protection granted by banks to customers in case of banking crimes. In particular offense of theft which occurred at a bank through ATM BCA. And it can be concluded that the protections afforded to customers of the bank is an indirect form of protection and the protection directly. Protection is certainly given to customers in the event of criminal acts in the field of banking is the compensation provided by the bank directly. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1588
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Julius Dermawan
"ABSTRAK
Dana masyarakat merupakan salah satu sumber dana yang vital bagi bank. Berbagal
upaya dilakukan oleh manajemen bank untuk mencapai suatu posisi dana yang terbaik
bagi pendanaan usahanya. Kesalahan dalam pengelolaan dana masyarakat akan
mengakibatkan permasalahan yang senus dalam operasi bank.
Sejak deregulasi perbankan pada bulan Juni 1983 yang dikenal dengan PAKJUN 1983
dan berbaga kebijakan serta undang undang yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah
itu, telah mendorong perbankan nasional Indonesia berada dalam suatu era kehidupan
yang sangat dinamis. Banyaknya jumlah bank yang tumbuh secara tidak langsung
mengakibatkan persaingan antar bank dalam merebut pasar dana masyarakat menjadi
semakin tinggi. Untuk menghadapi persaingan tersebut setiap bank menggunakan
berbagai teknik pemasaran yang berbeda balk dengan memanfaatkan jaringan distribusi
yang dimiliki, kualitas jasa dan pelayanan dan berbagai pendekatan Iainnya. Sedangkan
untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha tersebut, manajemen bank juga
menggunakan berbagai key indicator yang berbeda pada masing bank.
Sebagai salah satu baglan dan industri perbankan nasional. Bank BNI juga tidak terlepas
dari lingkungan persaingan tersebut. Dengan memanfaatkan berbagai konsep
pemasaran, bank BNI menjadi saiah satu bank yang mempunyai share terbesar di
Indonesia. Dengan basis bisnis yang masih didominasi oleh bisnis perkreditan, sumber
dana khususnya dana masyarakat menjadi bagian yang penting dalam kebijakan bianis
Bank BNI. Seiring dengan berkembarignya bisnis perkreditan terutama pada sektor
korporasi telah menjadikan usaha penghimpunan dana menjadi semakin penting. Untuk
menjamin posisi likuiditas usaha dalam pembiayaan bisnis perkreditan, Bank BNI juga
tidak luput dari persaingan dalam penghimpunan dana khususnya dana masyarakat.
Oleh karena itu segala upaya dilakukan untuk mengarnankan posisi likuiditas yang antara
lain dengan memanfaatkan jaringan distribusi melalui cabang-cabang untuk menghimpun
dana masyarakat. Upaya penghimpunan dana masyarakat pada Cabang ABC
merupakan suatu bukti kongkrit dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan untuk
memacu prestasi cabang dalam mencapai tujuan penghimpunan dana tersebut, target
posisi dana nienjadi indikator utama bagi Bank BNI. Pencapaian atas target yang telah
ditetapkan melalui Corporate Plan menjadi ukuran kinerja cabang dalam melakukan
penghimpunan dana masyarakat.
Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketika krisis ekonomi mulal merebak dan
menggoncang perekonomian nasional. Knsis yang diawali dengan jatuhnya nilai tukar
mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amenka tersebut, telah menjadi awal yang
buruk bagi perbankan nasional. Kondisi yang kemudian membawa perbankan ke dalam
kondisi krisis telah mengakibatkan bank menghadapì berbagai perrnasalahan kongkrit,
antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, Negative Spread, Non Peforming
Loan yang tinggl, dan berbagai masalah lainnya. Keadaan ¡ni menjadi semakin serius
karena pertumbuhan dana masyarakat pada Cabang ABC temyata mengalami lonjakan
yang luar blasa. Namun disisi lain bermuara pada permasalahan profitabilitas dan
likuiditas. Dari gambaran tersebut dl atas timbul pertanyaan apakan penilaian kinerja
pennghimpunan dana masyarakat dengan semata-mata mempertimbangkan target
pencapalan masih relevan sebagal indikator pengukuran kInerja.
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luciana Fransiska
"Kasus dugaan perdagangan orang dalam (insider trading) pada perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, di tahun 2007 merupakan salah satu kejahatan keuangan yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia. Namun, sebagaimana kejahatan keuangan lainnya yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia, dugaan insider trading tersebut hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak pernah berhasil dibawa pada tingkat pengadilan untuk dapat dituntut secara pidana. Padahal, unsur-unsur pasar perdagangan orang dalam yang ada dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa saat penanganan kasus dugaan insider trading PT PGN tersebut, kendala utama terdapat pada kekosongan aturan hukum yang tidak memungkinkan diterimanya alat bukti digital di pengadilan. Selain itu kemampuan lembaga penegak hukum yang masih tergolong minim, ketiadaan fasilitas yang mendukung, dan juga budaya hukum di negara Indonesia yang tidak jera terhadap sanksi administratif juga ikut menyebabkan kendala penegakan hukum terhadap kasus dugaan insider trading tersebut.

The cases of alleged insider trading on the trade shares of PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, in 2007, is one of the financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market. However, as other financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market, the punishment for the insider trading allegations only with an administrative sanctions and has never managed to be taken at the level of the court to be prosecuted criminally. In fact, the elements of insider trading in the Law Number 8 Year 1995 concerning on Capital Market has been fulfilled. It is proved that there are still obstacles in the enforcement of laws against financial crimes that have occured in Indonesian Capital Market. The author concludes when the cases of alleged insider trading of PT PGN is handled, the major constraints is on the vacancy rule of law that does not allow acceptance of digital evidence in court. In addition, the ability of law enforcement agencies are still relatively minimal, the absence of supporting facilities, and the legal culture of the Indonesian state that’s not deterrent to an administrative sanctions, also contributed to the constraints of law enforcement on the case of alleged insider trading.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54103
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>