Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan dana yang dimiliki baik oleh Pemerintahmaupun perusahaan telah mendorong keduanya untuk mencarialternatif sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhanpembiayaannya. Obligasi sebagai surat pengakuan utangsekaligus instrumen untuk berinvestasi dianggap sebagaialternatif yang paling tepat untuk menghimpun dana dalamwaktu yang singkat. Obligasi dapat diterbitkan baik olehPemerintah yaitu Obligasi Negara maupun oleh perusahaanyaitu Obligasi Perusahaan. Perbedaan emiten dalampenerbitan Obligasi Negara dan Obligasi Perusahaanmenyebabkan perbedaan dalam mekanisme penerbitan keduaobligasi tersebut ditinjau dari kerangka yuridis yangmelandasinya. Obligasi Negara merupakan salah satuinstrumen dari Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkanberdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang SuratUtang Negara. Penerbitan Obligasi Negara dilakukan melaluimekanisme Lelang di pasar perdana dan melalui mekanismeLelang dan Non-Lelang di pasar sekunder dengan melibatkanBank Indonesia dalam penerbitan, penjualan dan pembelianserta penatausahaannya. Obligasi Perusahaan merupakan salahsatu efek yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Penerbitan dilakukanmelalui proses penawaran umum berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,kemudian dilanjutkan dengan perdagangan di pasar perdanadan di pasar sekunder. Perbedaan kerangka yuridis ini padaakhirnya menyebabkan perbedaan dalam perlindungan hukumbagi pemegang Obligasi Negara dan pemegang ObligasiPerusahaan. Namun demikian, baik Obligasi Negara maupunObligasi Perusahaan sama-sama melibatkan Badan PengawasPasar Modal (Bapepam) dalam penerbitannya."

"Produk obligasi syariah Ijarah yang diterbitkan PT. Matahari Putra Prima Tbk. merupakan produk baru di dalam dunia pasar modal. Terhadap penerbitan suatu obligasi syariah harus diterapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan akad syariah yang digunakan. Tetapi hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang dibuat untuk menjadi payung hukum bagi produk obligasi syariah ini. Dalam obligasi syariah akad ijarah pemegang obligasi merupakan pemilik dari suatu hak sewa atas gedung. Metode penelitian yang dipergunakan adalah ekploratoris dan ekplanatoris yang bertujuan untuk menguraikan dan memperdalam mengenai obligasi syariah Ijarah terutama bentuk produk obligasi syariah Ijarah PT. Matahari Putra Prima, Tbk. juga untuk mengetahui mekanisme penerbitan obligasi syariah Ijarah tersebut. Selain itu, akan dibahas pula mengenai aspek perlindungan dari pemegang obligasi syariah ijarah. Meski memakai nama obligasi tetapi secara substansi produk ini memiliki perbedaan karakteristik dengan obligasi konvensional, yakni bahwa ia bukan merupakan suatu surat utang atas pinjaman seperti yang terjadi pada obligasi konvensional. Kewajiban membayar ada dikarenakan adanya underlying asset yang menjadi dasar transaksi. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur produk obligasi syariah menyebabkan obligasi ini masih dipersamakan secara hukum dengan obligasi konvensional yakni ia tunduk pada undang-undang yang berlaku dalam pasar modal, yang membedakan hanyalah pada penerbitannya dibentuk suatu Tim Ahli Syariah sebagai pihak yang mengawasi penerapan aspek syariah. Investor obligasi syariah ijarah PT. Matahari Putra Prima, Tbk. selain memperhatikan kehalalan juga masih sangat memperhatikan aspek perlindungan atas dana yang diinvestasikan. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut tercipta dengan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan penerbit obligasi syariah ijarah seperti prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas."

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah mendorong Pemerintah untuk melakukan rekapitalisasi perbankan melalui penerbitan Obligasi Negara. Realisasi penerbitan awal Obligasi Negara yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 1999 sampai dengan 31 Oktober 2000 mencapai Rp.430.422 miliar.Jumlah pokok Obligasi Negara yang sangat besar tersebut telah menimbulkan beban tambahan pada anggaran Pemerintah baik untuk pembayaran kupon maupun pokok obligasi yang jatuh tempo antara tahun 2002 sampai dengan 2009.Untuk mengatasi masalah dalam pembayaran pokok Obligasi Negara tersebut terdapat beberapa program Pemerintah, yaitu program pertukaran/konversi dari seri FR menjadi seri VR, Asset-Bonds Swap (ABS), reprofiling, buy back, pelunasan dan penerbitan Obligasi Negara baru. Program tersebut ditempuh agar profil jatuh tempo Obligasi Negara lebih merata untuk setiap tahunnya dengan waktu yang lebih lama, sehingga dalam jangka panjang dapat menciptakan debt sustainability yang pada akhirnya akan meringankan beban anggaran Pemerintah.Dalam penulisan tesis ini akan diteliti pengaruh positif dan signifikan antara reprofiling, buy back, dan penerbitan Obligasi Negara baru terhadap pengelolaan Obligasi Negara dilihat dari sudut pandang pasar/ pelaku pasar. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan jumlah responder 33 orang pakar/pelaku pasar yang dianggap mampu dan memahami persoalan Obligasi Negara; terdiri dari 11orang Pejabat Bank Indonesia, 11 orang Pejabat Departemen Keuangan/Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) dan 11 prang pakar/pelaku pasar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang merujuk pada skala model Likert dan analisis dilakukan melalui analisis deskriptif dan kuantitatif.Berdasarkan hasil kajian dan penelitian dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :1. Pembayaran pokok dan kupon Obligasi Negara telah membebani anggaran Pemerintah karena jumlahnya yang cukup besar dan menumpuk pada periode tertentu. Untuk mengatasi agar beban kewajiban pembayaran pokok dan bunga Obligasi Negara tersebut tersebar lebib merata, telah diupayakan beberapa program yang dilakukan Pemerintah, yaitu program pertukaran/konversi dari seri FR menjadi seri VR, Asset-Bonds Swap (ABS), reprofiling, buy back, pelunasan dan penerbitan Obligasi Negara baru.2. Kebijakan pengelolaan Obligasi Negara melalui program-program tersebut telah merubah profil jatuh tempo Obligasi Negara, yaitu yang semula berkisar antara Rp.25.547 miliar sampai dengan Rp.72.001 miliar dan berada pada periode tahun 2002 sampai dengan 2009 berubah menjadi berkisar antara Rp.4.963 miliar sampai dengan Rp.40.632 miliar dengan waktu yang lebih lama antara tahun 2003 sampai dengan 2020.3. Pengelolaan Obligasi Negara melalui reprofiling, buy back dan penerbitan Obligasi Negara baru direspon positif oleh responden, yaitu dapat mengatasi masalah anggaran Pemerintah, mengurangi resiko gagal bayar utang, menyeimbangkan struktur jatuh tempo Obligasi Negara, mengurangi jumlah beban biaya kupon, mendorong kenaikan PDB, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan debt' sustainability dimasa yang akan datang.4. Hasil analisis kuantitatif dan uji hipotesis baik parsial maupun simultan menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan antara reprofiling, buy back dan penerbitan Obligasi Negara baru dengan pengelolaan Obligasi Negara.5. Secara parsial dilihat dari nilai korelasi ternyata reprofiling mempunyai kekuatan hubungan paling tinggi dalam rangka pengelolaan Obligasi Negara dibandingkan dengan buy back dan penerbitan Obligasi Negara baru. Hal ini mengindikasikan bahwa responder meyakini alternatif kebijakan pengelolaan Obligasi Negara melalui reprofiling akan lebih baik dalam mengatasi masalah pengelolaan Obligasi Negara."

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"The objective of this study is to analyze the effect of the interest rate towards the bond price issued by the corporations and the government. The study used the Duration Theory to analyze the data quantitavely. The result indicated that the interest rate influenced the bond price significantly. The average value of price change in government bonds was higher than that in corporation.The price predicted by the Duration Theory in corporation and Government bonds was different from the real bond price in capital market after the interest rate dropped significantly. The difference shown by the Duration Theory, however cannot be used as calculated means to predict the bond price accurately after the change of interest rate."

"ABSTRAKPenerbitan Obiigasi Negara Ritel scri ORI004 pada bulan Maret 2008 merupakan salah satu kebijakan bidang ekonomi yang dikcluarkan dalam rangka memcnuhi Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Salah satu jenis dari Surat Berharga Sobagai Surat Utang Negara (SUN) dijual secara rite] kepada masyarakat Indonesia. Dengan maksud agar masyarakat dapat mcmbcli Obligasi Negara Ritel tersebut dengan dana yang tidak banyak. Pokok permasalahan yang diangkat adalah hubungan hukum antara Pemerimah Republik Indonesia sebagai penerbit obligasi dengan Citibank, N.A. sebagai agcn penjual, hubungan hukum antara Citibank, N.A. sebagai agen penjual dengan Investor sebagai pemegang obligasi dan prosedur penyelesaian apabila agen penjual terkena pailit. Menggunakan metode penelitian hukum antara Iain penelitian hukum deskriptif normatif dan wawacara ke nara sumber. Hubungan hukum yang terjadi antara Penerbit yaitu Pemerintah Indonesia dan Agen Penjual dilandasi oIeh hukum perjanjian yang saling mengikat kedua belah pihak scsuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kcuangan Nomor I0/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Pcraturan Menteri Keuang Nomor 36lPMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Ncgara Ritel Di Pasar Perdana. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi amara Agen Penjual dengan Investor adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang saling mengikat antara Agen Penjual dengan Investor yaitu dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat pemesanan dan pembelian Obligasi Negara Rite] tersebut. Lebih Ianjut agar Pemerintah mcncrbitkan aturan hukum mengenai Agen Pcnjual apabila tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar kodepan Pemerintah ketika mencrbitkan Obligasi Negara Ritel seri selanjutnya masyarakat melihat ini merupakan invcstasi yang menguntungkan dan aman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan harapan akan meningkatkan keberhasilan Pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat"