Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagaian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Wewenang para notaris diberikan oleh Undang-Undang yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan masyarakat.Notaris wajib menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Apabila notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata ternyata diketahui melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adanya gugutan yang diajukan kepada notaris dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum berakibat kehilangan keotentisitasan atas akta tersebut dan dinyatakan batal demi hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang meminta dibuatkan aktanya oleh notaris yang bersangkutan.Atas kerugian tersebut para pihak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana notaris wajib memberikan ganti rugi berupa denda, bunga serta biaya. Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pendeketan yang ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Ternyata terdapat gugatan yang banyak terdapat pembatalan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan menjadi batal demi hukum akibat kelalaiannya tersebut. Untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain, seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki sika profesionalisme yang baik serta ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup dibidang kenotariatan dan pengalaman.Notary is a Public Officials who was given by law authority and trust from the people to operate the power the the state power to make a written attestation in the field of civil law. Authentic document which made written by notary public gives strength posses authentication perfect with a given certainty law. Authotrity notary public has given by law which constitute obligation and responsibility to operate duty position for public society importance.

A Notary as stated in the Indonesian ordinance is obliged during performing their functions at their best. When the notary during performing their profession somehow distinguish that they do a fault or neglection that cause loss effect to their clients, then the notary without a cause anyhow should have a direct responsibility to process the their act in legal procedure. When there?s a legal suit that given to them in an act that cause had an infringement aspect can make the deed losing their othenticity, to their official document so then the parties who have a right to the deed can sue the notary to give a fine to their negligent act.

To the loss that caused from the notary, the parties can demand for a compensation as stated in act 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, where the notary is bind to give a compensation to the parties loss that cause from the notary itself.

This thesis research is using a library analysis reference method with a juridicial normative approach that was valid in Indonesia. In the reality that there?s a lot of legal suit that demand a deed cancelation that was made by a notary these days from their own act of violating during the procedural process that make the official document invalid. And so to avoid a legal suit from the other parties, a notary during operating their assignment and authority needs a professionalism that supported with sufficience science and experience on their profession field."

"Tindak pidana pencucian uang tidak hanya rentanterjadi pada sektor perbankan, akan tetapi juga rentan terjadipada sektor pasar modal. Yang berwenang melakukanpenegakan hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam.Sedangkan yang berwenang melakukan penegakan hukumdi bidang tindak pidana pencucian uang adalah PPATK.Dalam perusahaan terbuka maka segala informasi yangmenyangkut mengenai perusahaan tersebut akan dapatmempengaruhi harga saham di bursa. Dalam kasus ini, faktayang dapat mempengaruhi harga saham di bursa tersebutadalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PTBank BNI Tbk. Informasi yang salah atau simpang siur akanmembuat harga saham perusahaan tersebut di bursa akanbergerak secara signifikan dan hal ini dapat merugikanpemegang saham khususnya dalam hal ini adalahpemegang saham minoritas yang biasanya merupakanpemegang saham publik. Penulisan skripsi ini bermaksuduntuk melakukan pengkajian terhadap peranan Bapepam didalam kasus pembobolan dana sebesar Rp1,7 triliun yangterjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan publik yangkarena statusnya tersebut berada dibawah yurisdiksiBapepam. Sebagai sebuah perusahaan publik, makakepentingan pemegang saham minoritas harus terlindungi.Untuk itu, melalui penulisan skripsi ini penulis berusahamengkaji secara yuridis peranan Bapapam dalam upayapenegakan hukum terhadap dugaan tindak pidanapencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT BankNegara Indonesia Tbk serta mengkaji dan menganalisasecara yuridis masalah perlindungan pemegang sahamTinjauan yuridis..., Amalia Christianti, FH UI, 2005vminoritas PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungandengan kasus."

"Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Sehubungan dengan itu, meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek, kejahatan manipulasi pasar kerap terjadi. Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.Skripsi ini membahas fungsi pengawasan dan kewenangan Bapepam-LK untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan manipulasi pasar dengan menempuhupaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentukpemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi.

---

Public investors need information on trading activities, market conditions and securities prices on a Securities Exchange, as indicators by the strength of the supply and demand, and as a basis for making investment decisions. Bearing in mind, even though Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market prohibits activities that create a deceptive representation of trading activities, market conditions or securities prices with intent to influence others to buy, sell, or hold securities, market manipulation felonies are often occurred. Considering the capital market is a source of business financing and an investment opportunity for investors, which plays a strategic role in supporting national development, its activities must be supervised to ensure that it is conducted in an orderly, fair, and efficient manner. Therefor, Bapepam-LK is given an administrative authority and the responsibility to guide, regulate and supervise persons engaged in capital market activities. The focuses of this study are the supervisory function and authority to conduct law enforcement of Bapepam-LK regarding market manipulation felonies, either in preventive in the form of regulations, guidelines, guidance and directions, or remedial in the form of inspections, investigations and the imposition of sanctions, as well as legal protections for investors."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi.

---

This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager."