Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."

"Obligasi merupakan salah satu cara bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dari masyarakat. Pemasaran obligasi yang telah diterbitkan mempunyai jangkauan yang sangat luas baik di dalam maupun di luar Indonesia. Karena luasnya jangkauan obligasi tersebut, tidak mungkin bagi Emiten (perusahaan) untuk berhubungan secara langsung dengan pemegang obligasi. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa bagi terlaksananya kepentingan Emiten dan masyarakat yang ingin membeli obligasi. Badan atau lembaga tersebut adalah Wali Amanat. Dalam penerbitan obligasi Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan para investor dan untuk menjamin kepentingan investor tersebut maka Emiten diwajibkan untuk mengadakan suatu"Perjanjian Perwaliamanatan" atau sering disebut dengan "Perjanjian Trust" dengan Wali Amanat atau Trustee. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam Perdata serta sesuai dengan maksud dan aturan hukum perdata adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para warga masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi perselisihan di antara para pihak maka dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini juga perlu diatur hak dan kewajiban para pihak seeara jelas dan terperinci untuk menghindarkan timbulnya kerugian pada masing-masing pihak."

"Obligasi merupakan salah satu cara bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dari masyarakat. Pemasaran obligasi yang telah diterbitkan mempunyai jangkauan yang sangat luas baik di dalam maupun di luar Indonesia. Karena luasnya jangkauan (perusahaan) untuk berhubungan secara langsung dengan pemegang obligasi. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa bagi terlaksananya kepentingan Emiten dan masyarakat yang ingin membeli obligasi. Badan atau lembaga tersebut adalah Wali Amanat. Dalam penerbitan obligasi Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan para investor dan untuk menjamin kepentingan investor tersebut maka Emiten diwajibkan untuk mengadakan suatu 'Perjanjian Perwaliamanatan". Berdasarkan asas kebebasan berkontral yang ada dalam KUH Perdata serta sesuai dengan maksud dan tujuan hukum perdata adalah mengatur hal dan kewajiban para warga masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi perselisihan diantara para pihak maka dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini juga perlu diatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan terperinci untuk menghindarkan timbulnya kerugian pada masing-masing pihak. Jika terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Emiten maka Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Emiten maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Emiten, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Emiten."

"Produk obligasi syariah Ijarah yang diterbitkan PT. Matahari Putra Prima Tbk. merupakan produk baru di dalam dunia pasar modal. Terhadap penerbitan suatu obligasi syariah harus diterapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan akad syariah yang digunakan. Tetapi hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang dibuat untuk menjadi payung hukum bagi produk obligasi syariah ini. Dalam obligasi syariah akad ijarah pemegang obligasi merupakan pemilik dari suatu hak sewa atas gedung. Metode penelitian yang dipergunakan adalah ekploratoris dan ekplanatoris yang bertujuan untuk menguraikan dan memperdalam mengenai obligasi syariah Ijarah terutama bentuk produk obligasi syariah Ijarah PT. Matahari Putra Prima, Tbk. juga untuk mengetahui mekanisme penerbitan obligasi syariah Ijarah tersebut. Selain itu, akan dibahas pula mengenai aspek perlindungan dari pemegang obligasi syariah ijarah. Meski memakai nama obligasi tetapi secara substansi produk ini memiliki perbedaan karakteristik dengan obligasi konvensional, yakni bahwa ia bukan merupakan suatu surat utang atas pinjaman seperti yang terjadi pada obligasi konvensional. Kewajiban membayar ada dikarenakan adanya underlying asset yang menjadi dasar transaksi. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur produk obligasi syariah menyebabkan obligasi ini masih dipersamakan secara hukum dengan obligasi konvensional yakni ia tunduk pada undang-undang yang berlaku dalam pasar modal, yang membedakan hanyalah pada penerbitannya dibentuk suatu Tim Ahli Syariah sebagai pihak yang mengawasi penerapan aspek syariah. Investor obligasi syariah ijarah PT. Matahari Putra Prima, Tbk. selain memperhatikan kehalalan juga masih sangat memperhatikan aspek perlindungan atas dana yang diinvestasikan. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut tercipta dengan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan penerbit obligasi syariah ijarah seperti prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas."

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"ABSTRAKObligasi yang diterbitkan di Pasar Modal cukup banyakyang telah disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat,yaitu dalam bentuk obligasi syariah. Beberapa pokokpermasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu konsepakad Ijarah, Pembiayaan Ijarah, Obligasi Syariah Ijarah,persyaratan penerbitan, struktur transaksi, penggunaanterminologi dan akad syariah serta pemilihan forumpenyelesaian sengketa dalam praktek penerbitannya. Metodepenelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada metodekepustakaan dengan metode pendekatan analisis datakualitatif. 'Akad" dalam bahasa Arab berarti perikatan atauperjanjian, sedangkan Ijarah berarti upah, sewa, jasa atauimbalan merupakan bentuk kegiatan muamalah dengan tujuanpengalihan manfaat. Lembaga pembiayaan Ijarah awalnyadikenal pada lembaga keuangan syariah, pada perkembangannyajuga dikenal di Pasar Modal dalam bentuk Obligasi SyariahIjarah ('OSI"). Dalam praktek, prasyarat penerbitan OSIadalah keharusan mendapatkan opini dari Tim Ahli Syariahdan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI. Strukturtransaksi penerbitan OSI adalah Ijarah (sewa menyewa),sehingga tidak dikenal terminologi/istilah yang berkaitandengan hutang piutang dan riba dalam penerbitan OSI,demikian pula akad yang dipergunakan adalah akad Ijarah.Sedangkan pemilihan forum penyelesaian sengketa dalampenerbitannya adalah Badan Arbitrase Syariah. Sejalandengan berkembangnya transaksi bisnis syariah di PasarModal maka perlu penyesuaian kembali peraturan perundangundangandi bidang Pasar Modal (antara lain Undang-undangNomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), demikian pulamulai saatnya diberikan pendidikan/kuliah dasar-dasar hukumperikatan Islam kepada calon-calon sarjana hukum sertapengembangan keterampilan bidang hukum bisnis syariah dikalangan praktisi."

"Dunia bisnis dan usaha di Indonesia berkembang pesat seiring dengan herkembanqnya era globalisasi disegala bidang. Dari perkembangan pola bisnis Hi Indonesia muncul berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan dan menoernbangkan Perusahaan. Banyak cara yang dapat ditempuh urituk menraoai suatu perkembangan dan keberhasilan dari perusahaan antara lain dengan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi. Akuisisi banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik lingkungan grup perusahaan maupun diluar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur permodalan ataupun menguasai serta mempelajari teknologi dari pesaing."