Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal yang terdiri dari NPF, RCA, CAR, FDR NIM dan faktor eksternal yang terdiri dari inflasi dan SBI terhadap tingkat bagi hasil deposito Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat.Upaya untuk meningkatkan kinerja investasi deposito DPLK Muamalat yaitu dengan mencari tingkat bagi basil yang maksimal di bank syariah. Agar hasilnya maksimal, tentunya pergerakan hasil investasi harus terus dikontrol dan juga memperhatikan pergerakan investasi DPLK yang lain. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini agar tidak terjadi perpindahan nasabah/peserta yang akan berakibat berkurangnya modal pada DPLK Muamalat.Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil DPLK diantaranya yaitu FDR dengan tingkat pengaruh yang cukup tinggi. Jika secara individual, variabel-variabel lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan akan tetapi jika secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan.

---

This research is to find internal factor which consist of NPF, ROA, CAR, FDR, NIM and also internal factor which consist of inflation, SBI and how their influence to profit sharing from deposit financial fund of muamalat pension institution.

To increase the work of deposit in DPLK muamalat investment, we have to find the maximum profit sharing rate in syariah banking. These movements from investment have to be notice and also the other DPLK muamalat investment, in order to get maximum result. This action is to detect as soon as possible, the volatility of customers which cause capital loss in DPLK muamalat.

From this research, there is some factor which influence DPLK profit loss sharing rate, one of them is LDR with showing high correlation in individuality. Thus, the others variable have not significantly correlated but they will correlate significantly together on the same time."

"Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjajikan manfaat pensiun. Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun mengatur mengenai segala ketentuan pokok tentang dana pensiun. Dana pensiun terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK). PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang kepesertaannya terbuka bagi setiap orang, selama memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan oleh DPLK BNI. Penyelenggaraan dana pensiun pada DPLK BNI berpedoman pada peraturan dana pensiun dari DPLK BNI yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Peraturan tersebut memuat segala hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang terkait didalamnya, yaitu pihak DPLK dan pihak Peserta yang bersangkutan. Pihak DPLK membuat peraturan itu secara sepihak, maka pihak DPLK wajib memberitahu kan isi peraturan tersebut kepada setiap Peserta dalam rangka kepesertaannya. Peraturan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian, mak peraturan tersebut dapatlah dikatakan perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhannya. Perjanjian tersebut mengikat para pihak bilamana telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Perjanjian tersebut mulai mengikat para pihak dengan adanya tanda persetujuan (tanda tangan) Peserta atas peraturan dana pensiun. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum kekayaan antara pihak DPLK dengan Peserta. Apabila Pengurus, sebagai organ pelaksana DPLK, melakukan kelalaian atau tidak melakukan kewajibannya, maka Pengurus tersebut wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya"

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kebijaksanaan investasi Dana Pensiun di Indonesia, khususnya PT " XY " sebagai pengelola dana pensiun pegawai negeri sipil, terutama yang menyangkut alternatif dan kombinasi jenis investasi selama 10 tahun periode analisa, serta meIihat pengaruh Undang-Undang Dana Pensiun terhadap pereneanaan inVestasinya di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dari be-rbagai literatur dan studi lapangan p.ada PT " XY ". Masil penelitian yang diperoleb adalah bahwa sebagai BUMN dibawah pengawasan Departemen Keuangan RI, PT " XY " secara operasional mempunyai aturan tersendiri yang berbeda dengan Undang-Undang Dana Pensiun. Dengan alasan keamanan. likuiditas dan hasil yang pasti demi memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun, maka pilihan investasi diprioritaskan Pada deposito berjangka, dengan porsi dana yang sering melebihi batas maksimum investasi (menurut KMK No. 231 Tahun 1993). Jenis -investasi lain adalah saham, obligasi, SBI, surat berharga lain, tanah dan bangunan,' serta investasi lain. Saran dari penulis adalah perlu kejelasan lebih lanjut tentang status PT " XY - demi efisiensi dan efektifitas kerjanya, apakah berbentuk asuransi jiwa, dana pensiun atau tetap seperti semula. Selain itu perlu dibuat pula suatu arahan investasi terinci seperti yang dikehendaki peraturan yang ada."

"Perkembangan Lembaga Dana Pensiun saat ini semakin pesat. Oleh sebab itu Dana Pension harus meningkatkan pelayanan kepada peserta dana pensiun agar dapat bersaing dengan Dana Pensiun lain. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang andal kepada peserta dana pensiun. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis penerapan akuntansi dana pensiun agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang and dan akurat. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan riset lapangan yaitu dengan cara melakukan kerja paruh waktu pada DPLK 'X' sebagai studi kasus yang dipergunakan dalam pembahasan. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, terlihat bahwa pencatatan informasi keuangan pada DPLK 'X' belum dilakukan secara tepat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaaan saldo iuran pensiun, investasi dane pensiun dan manfaat pensiun antara bagian kepesertaan dan keuangan dan investasi dan keuangan. Perbedaan ini disebabkan karena bagian keuangan belum melakukan rekonsiliasi bulanan untuk memudahkan proses rekonsiliasi pada akhir tahun. Selain itu belum dibuat buku besar pembantu untuk memudahkan proses rekonsiliasi tersebut. Peyebab lainnya adalah kurangnya tenaga pelaksana pencatatan transaksi dana pensiun yang menyebabkan adanya kesalahan pencatatan, belum dicatat maupun pencatatan ganda transaksi-transaksi tersebut. Kurang akuratnya hasil dari bagian pencatatan menyebabkan proses pelaporan juga mengalami kesulitan untuk menghasilkan informasi yang andal. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan laporan bulanan yang sebagian besar menggunakan informasi dari bagian lain (Laporan Penempatan Dana dari bagian investasi). Juga pembuatan laporan keuangan akhir tahun yang memerlukan waktu yang lebih lama karena hasil dari proses pencatatan belum akurat. Oleh sebab itu penulis menyarankan DPLK 'X' untuk membuat Buku Besar Pembantu untuk memudahkan proses rekonsiliasi, melakukan rekonsiliasi bulanan dan menambah pelaksana bagian pencatatan."