Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Siklus perubahan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya, merupakan hal yang biasa terjadi di pasar modal dunia termasuk di Indonesia. Go private adalah perubahan status perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Beralihnya status ini ditandai dengan disetujuinya akta persetujuan pemegang saham tentang perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.Bagi Bapepam, hal utama yang diperhatikan dalam go private adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik, dimana pemegang saham publik dianggap sebagai pemegang saham independen kecuali yang bersangkutan menyatakan lain. Sehingga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu dan melakukan pembelian saham melalui penawaran tender. perlindungan yang didapat melalui ketentuan penawaran tender tersebut adalah dalam hal harga saham, dan adanya kesempatan yang sacra bagi semua pemegang saham publik untuk menjual saham yang dimilikinya.Ketentuan go private di pasar modal belum diatur secara jelas, akan tetapi Bapepam telah menetapkan rambu-rambu ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan go private, beberapa diambil dari ketentuan-ketentuan yang memang sudah ada sebelumnya ditambah dengan perubahan-perubahan untuk menampung aspek perlindungan hukum bagi investor publik.Go private merupakan salah satu bagian dari industri pasar modal secara keseluruhan, maka apapun bentuk jaminan kepastian hukum tersebut, sudah sewajarnya apabila tetap memberikan perlindungan bagi pemegang saham publik baik sebelum maupun setelah perusahaan melakukan go private."

"Salah satu sarana investasi bagi para investor adalah pembelian obligasi korporasi. Apabila pembayaran pokok dan bunga obligasi korporasi yang dijanjikan oleh emiten dilakukan tepat pada waktunya, maka para investor atau pemegang obligasi korporasi tersebut akan menikmati keuntungan seperti yang diharapkannya. Namun demikian, dalam praktek banyak terjadi obligasi korporasi yang dibeli oleh para investor tersebut bermasalah, dalam arti bahwa banyak emiten yang tidak melakukan pembayaran pokok maupun bunga tepat pada waktunya. Demikian pula banyak emiten yang tidak memenuhi janji-janji yang telah diatur dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara emiten dengan wali amanat selaku pihak yang mewakili kepentingan para investor. Perbuatan yang dilakukan oleh emiten tersebut di atas dalam hukum dikenal dengan istilah wanprestasi atau cidera janji. Beberapa wanprestasi yang dilakukan oleh emiten memang terkait dengan masalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, tetapi ada pula yang tidak terkait dengan krisis ekonomi tersebut. Salah satu forum yang tersedia bagi para pemegang obligasi korporasi dalam menyikapi wanprestasi yang dilakukan oleh emiten adalah melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Dalam RUPO tersebut pemegang obligasi korporasi dapat memutuskan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan terhadap emiten. Melihat fungsinya, masalah RUPO yang biasanya diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini sangatlah penting. Namun demikian, dalam prakteknya masalah RUPO (khususnya mengenai suara pemegang obligasi) ini bisa dimanipulasi oleh emiten, terutama untuk kepentingan emiten sendiri, dengan berbagai cara yang tujuan utamanya adalah untuk memenangkan pengambilan suara dalam RUPO untuk memutuskan suatu tindakan tertentu. Beberapa cara memanipulasi suara dalam RUPO tersebut adalah dengan melakukan pembelian kembali (buyback) obligasi korporasi dari para pemegang obligasi korporasi (bisa terjadi sebelumnya, emiten dengan berbagai cara membuat harga obligasi korporasi tersebut jatuh terlebih dahulu), melalui suara pemegang obligasi korporasi yang terafiliasi dengan emiten atau pihak ketiga yang bertindak selaku nominee dari emiten.Dengan dikuasainya jumlah suara dalam RUPO oleh emiten, maka emiten dapat memutuskan hal-hal yang menguntungkannya dengan kemungkinan merugikan pemegang obligasi korporasi lainnya (minoritas). Apabila emiten melakukan wanprestasi seperti tersebut di atas, maka ada upaya-upaya hukum yang tersedia dan bisa dilakukan oleh pemegang obligasi korporasi, di antaranya adalah mengeksekusi jaminan (jika ada), melakukan gugatan perdata, melakukan gugatan perwakilan, mempailitkan emiten dan menyelesaikan melalui arbitrase. Dalam praktek, upaya-upaya hukum yang pernah ditempuh oleh pemegang obligasi korporasi adalah mengeksekusi jaminan dan mempailitkan emiten, tetapi hasilnya tidak memuaskan karena eksekusi jaminan tersebut banyak mendapat perlawanan atau gugatan dari emiten dan upaya mempailitkan emiten sering kandas di Pengadilan Niaga. Selain itu masih korupnya sistem peradilan dan masih jarangnya para hakim melakukan penemuan-penemuan hukum turut andil pula dalam melemahkan aspek perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi korporasi. Masalah yang lain dalam emisi obligasi korporasi adalah masalah wali amanat di mana kedudukannya sangat penting karena ia bertindak mewakili kepentingan para pemegang obligasi korporasi, tetapi dalam praktek, penunjukan wali amanat tersebut dilakukan oleh emiten, sehingga terkadang timbul benturan kepentingan. Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah obligasi korporasi dan wali amanat tersebut belum ada."

"ABSTRAKBagaimana cara melindungi para investor syariah yangsedikit berbeda dengan investor obligasi konvensional padaumumnya dapat dilihat dari suatu perlindungan tambahan yangmanjaga agar pada investor dalam berinvestasi dapatterlindungi dananya dari hal-hal yang tidak sesuai dengansyariah, sehingga dengan demikian maka investasinyatersebut dapat juga dijadikan sarana untuk beribadah kepadaAllah SWT. Default adalah suatu resiko yang harusdipertimbangkan oleh para investor dalam hal melakukaninvestasi pada obligasi, ada berbagai macam cara untukmenyelesaikan masalah default ini, dan salah satu caraterakhirnya adalah dengan melakukan penjualan asetperusahaan. Berbeda dengan obligasi konvensional, padaobligasi syariah dana yang diinvestasikan oleh investortersebut harus ditempatkan pada usaha yang bersih (sesuaidengan ketentuan syariah), sehingga dengan demikian carapengelolaannya juga harus bersih, dan pada saatpengembaliannya kepada investor dana tersebut juga akanbersih. Bagaimana proses menjaga kebersihan ini adalah halyang tidaklah mudah. Ketika emiten obligasi syariahmengalami resiko default yang mengakibatkan harus menjualaset-aset perusahaan untuk mengembalikan dana para investorsyariah, bagaimana melindungi investor dari emiten yangpada dasarnya belum secara syariah menjalankan usahanya."