Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan prinsip prudential banking secara konsistendiharapkan akan membawa sektor perbankan menuju sistemperbankan Indonesia yang sehat. Penerapan prinsipprudential banking, khususnya penerapan ketentuan BatasMaksimum Pemberian Kredit atau legal lending limit mutlakdiaplikasikan untuk menghindari kegagalan usaha bank akibatkompleksitasnya inovasi jasa perbankan. Hal mengenaipenerapan legal lending limit ini dirasakan perlu untukmenghindari konsentrasi penyediaan dana bank kepada suatukelompok debitur tertentu, dengan demikian bobot risikoyang harus ditanggung oleh bank dapat diminimalisirserendah mungkin. Selain itu, penerapan Batas MaksimumPemberian Kredit dapat menggairahkan bank lain agar dapatberpartisipasi dalam penciptaan kredit melalui kreditsindikasi (syndicated loan), dan tentunya hal inimenimbulkan implikasi yang positif pada perkembangan sektorindustri perbankan itu sendiri. Dalam penerapannya,seringkali terdapat mispersepsi antara bank yang memberikankredit dengan Bank Indonesia dalam perhitungan bataspemberian kredit ini. Perbedaan perhitungan inilah yangmengakibatkan ketidakpastian hukum dalam praktek perbankan,karena bank yang memberikan kredit merasa telah memenuhistandar legal lending limit, sementara Bank Indonesiaselaku pengawas perbankan berpendapat sebaliknya. Disinilahpenafsiran hukum dipergunakan dalam analisis peraturan gunamemecahkan masalah perhitungan Batas Maksimum PemberianKredit, agar terdapat kepastian dalam praktek perbankankhususnya mengenai pemberian kredit."

"Skripsi ini membahas mengenai salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia diwajibkan untuk melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa mengutamakan tercapainya tujuan dan tugas Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya. Walaupun proses tersebut sampai mengharuskan Bank Indonesia melepaskan anak perusahaannya demi tercapainya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia yang optimal. Sehingga pada akhirnya dengan optimalnya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

---

This paper discusses one of the provision in Indonesian Law Number 23 of 1999 cocerning Bank Indonesia as amended lastly with Indonesian Law Number 6 of 2009 which stated that Bank Indonesia is required to release the entire equity capital in a legal entity or other entities that is not related to the implementation of Bank Indonesia purpose and task. This is a juridical normative study.

The result of this study suggest that Bank Indonesia in its activities should always give priority to the achievement of Bank Indonesia purpose and task as well as possible. Although Bank Indonesia in the process have to release its subsidiaries for the optimal achievement of the implementation of Bank Indonesia purpose and task. Ultimately the optimal implementation of Bank Indonesia purpose and task will boost the economy of Indonesia itself."

"Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap bank, ketentuan mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris serta segala sanksi yang mengikutinya apabila dilanggar, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipatuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila kewajiban untuk merahasiakan, baik oleh bank maupun Notaris diperhadapkan dengan kepentingan umum atau penegakan hukum yang menghendaki keterbukaan akan rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris. Apabila ketentuan kerahasiaan bank dan rahasia jabatan Notaris merupakan suatu hal yang mutlak, maka hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang terkait dengan kegiatan usaha bank dan Notaris, terutama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang tidak jarang melibatkan bank dan Notaris sebagai salah satu sarana yang memudahkan para pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu pembentuk undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengatur pengecualian mengenai kerahasiaan untuk mengurangi hambatanhambatan bagi para penegak hukum tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, penulis menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan wawancara, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kaitannya dengan pemberian jasa Notaris terhadap Bank serta pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia

---

Bank secrecy is a confidential relationship between bank and its customer that become logical consequences from bank?s business character as a trust entity. The same applies to a Notary as public officer who is given trust by state and society, also has a consequence to keep such secrecy in conducting his/her liability. Therefore, if Notary being acted as a service provider to the bank, regulation on bank secrecy and Notary secrecy including all sanctions that follow if those secrecies being violated, inevitably become important matters to be observed and complied with. What becomes a problem is if the obligation to keep the secret, either by bank or Notary is confronted with public interest or law enforcement which requires disclosure on bank secrecy and Notary secrecy. If the regulation on bank secrecy and Notary secrecy are inalienable then those regulations could turn into obstacle for the law enforcement officers to solve the case in relation to business activities of bank and Notary, particularly in preventing and combating crime on money laundering which often involves bank and Notary as one of means to facilitate the person who conduct crime on money laundering. In that matters, legislators of crime on money laundering in Indonesia have already stipulate the exemption on secrecy in order to reduce obstacles for law enforcement. The writer solved the mentioned problem by using the research method of descriptive analytical through interview, clear discussion and precise elaboration regarding with the bank secrecy regulation in relation to notary services granted against bank and the enforceability exemption of bank secrecy and notary secrecy based on law regarding the preventing and combating crime on money laundering in Indonesia."

"ABSTRAKRahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabahadalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembagakepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikankepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untukmenjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu,apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap bank, ketentuanmengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris serta segala sanksi yangmengikutinya apabila dilanggar, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dandipatuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila kewajiban untukmerahasiakan, baik oleh bank maupun Notaris diperhadapkan dengan kepentinganumum atau penegakan hukum yang menghendaki keterbukaan akan rahasia bankdan rahasia jabatan Notaris. Apabila ketentuan kerahasiaan bank dan rahasiajabatan Notaris merupakan suatu hal yang mutlak, maka hal tersebut tentunyamenjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yangterkait dengan kegiatan usaha bank dan Notaris, terutama dalam mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang yang tidak jarang melibatkan bankdan Notaris sebagai salah satu sarana yang memudahkan para pelaku tindakpidana pencucian uang. Oleh karena itu pembentuk undang-undang tentangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telahmengatur pengecualian mengenai kerahasiaan untuk mengurangi hambatanhambatanbagi para penegak hukum tersebut. Dengan menggunakan metodepenelitian deskriptif analitis, penulis menyelesaikan permasalahan yang adadengan melakukan wawancara, membahas dan menguraikan dengan tepat danjelas mengenai pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kaitannya denganpemberian jasa Notaris terhadap Bank serta pengecualian rahasia bank dan rahasiajabatan Notaris dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang diIndonesia.

---

Abstract Bank secrecy is a confidential relationship between bank and its customer thatbecome logical consequences from bank?s business character as a trust entity. Thesame applies to a Notary as public officer who is given trust by state and society,also has a consequence to keep such secrecy in conducting his/her liability.Therefore, if Notary being acted as a service provider to the bank, regulation onbank secrecy and Notary secrecy including all sanctions that follow if thosesecrecies being violated, inevitably become important matters to be observed andcomplied with. What becomes a problem is if the obligation to keep the secret,either by bank or Notary is confronted with public interest or law enforcementwhich requires disclosure on bank secrecy and Notary secrecy. If the regulationon bank secrecy and Notary secrecy are inalienable then those regulations couldturn into obstacle for the law enforcement officers to solve the case in relation tobusiness activities of bank and Notary, particularly in preventing and combatingcrime on money laundering which often involves bank and Notary as one ofmeans to facilitate the person who conduct crime on money laundering. In thatmatters, legislators of crime on money laundering in Indonesia have alreadystipulate the exemption on secrecy in order to reduce obstacles for lawenforcement. The writer solved the mentioned problem by using the researchmethod of descriptive analytical through interview, clear discussion and preciseelaboration regarding with the bank secrecy regulation in relation to notaryservices granted against bank and the enforceability exemption of bank secrecyand notary secrecy based on law regarding the preventing and combating crime onmoney laundering in Indonesia"