Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagaimacam tindak pidana juga ikut berkembang. Salah satunyaadalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang proses pencucianuang hasil tindak pidana tersebut semakin lama semakinsulit untuk dilacak. Di Indonesia sendiri, pasar modalmerupakan salah satu sarana yang mudah dan aman digunakanuntuk mencuci uang hasil tindak kejahatan. Hal inidikarenakan sistem dalam pasar modal itu sendiri yangmenyebabkan sulitnya pelacakan terhadap proses pencucianuang ini. Dengan demikian, pemerintah dengan berbagai caraberusaha untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uangini. Adapun salah satu usahanya adalah dengan mewajibkansetiap penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiaptransaksi-transaksi yang berhubungan dengan mereka yangdianggap mencurigakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Melalui penulisan ini, penulis menganalisa lebih lanjutmengenai kewajiban pengelola reksa dana sebagai salah satupenyedia jasa keuangan dalam kegiatannya membeliinstrumen-instrumen reksa dana kepada penyedia jasakeuangan lainnya. Berdasarkan peraturan yang diberlakukanoleh PPATK, pengelola reksa dana dikecualikan darikewajiban untuk melaporkan setiap transaksi tunai yangdilakukannya, selama transaksi tersebut dilakukan antarsesama penyedia jasa keuangan. Tetapi disampingpengecualian karena alasan tersebut, penulis beranggapanbahwa ada alasan lain yang menyebabkan mengapa pengelolareksa dana selama ini di kecualikan dari kewajiban untukmelakukan pelaporan. Hal tersebut adalah kedudukan reksadana sebagai nasabah biasa pada saat pengelola reksa danamelakukan pembelian atas instrumen-instrumen reksa dananyakepada pihak lain, baik itu penyedia jasa keuangan ataupunpihak lainnya."

"ABSTRAKInvestor tertarik untuk melakukan investasi karena investasi dianggap menghasilkannilai lebih jika dana yang tadinya digunakan untuk dikonsumsi, pada akhirnya disimpan dalamjangka waktu tertentu untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Demikian juga tujuantraders melakukan trading adalah untuk mendapatkan profit. Mereka dapat memilih varianinstrumen (asset class) yang diinginkan sesuai dengan ketersediaan dana, profil risiko danbiaya dalam melakukan transaksi. Bagi trader ritel, selain saham, terdapat pilihan tradingseperti obligasi ritel indonesia, sukuk ritel indonesia ataupun reksa dana. Namun pada saatmemilih kemana dana harus diinvestasikan, trader juga harus mempertimbangkan berapabiaya transaksi yang harus ditanggung oleh trader dan apakah biaya tersebut dapat ditutupoleh imbal hasilnya. Dari hasil penelitian, setelah menghitung net return keseluruhan obligasireturn mempunyai return yang positif. Namun, disisi lain terdapat reksa dana yang mempunyainet return yang positif dan negatif. Hal ini berarti terdapat reksa dana yang returnnya tidakmenutupi transaction cost. Tesis ini membahas analisis deskriptif obligasi, reksa danapendapatan tetap dan reksa dana pasar uang.

---

ABSTRACTInvestors are willing to invest because investment is considered generating more valueif the money invested in a certain assets rather than used for consumption. Even so, tradersare trading to make profit. They can choose a variant of instruments or asset class desiredaccording to availability of fund, risk profile and cost of doing transaction. For retail traders,in addition to stocks, there are many choices to trades such as retail bond, retail sukuk or anymutual fund. However, traders must consider how the transaction costs will be covered by allthe asset return. After calculated transaction cost and sort all the results, the mutual fundshave positive and negative net returns but all retail government bonds have positive returns. Itmeans, all of the retail government bonds can cover their costs therefore result in positivereturn. But on the other hand, not all of mutual funds produce positive results which meansthese mutual funds are unable to cover their transaction costs"

"Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah kejahatan yang berupaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang seolah-olah diperoleh secara legal. Salah satu upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Yaitu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pembentukannya disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPATK bebas dari intervensi pihak manapun. PPATK memperoleh informasi dari Laporan PJK, Ditjen Bea Cukai, Informasi Media dan Masyarakat. Kemudian PPATK menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. PPATK menyerahkan hasil analisanya terkait transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan atau penyidik lainnya untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. "

"ABSTRAKBank memiliki peranan sebagai penghimpun dana dari masyarakat memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penyediaan dana sebagai modal pembangunan. Usaha pokok dari bank sebagai lembaga keuangan adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaraan uang. Salah satu bagian yang penting dalam kehidupan perbankan adalah pemberian kredit. Sebab bankdapat hidup dari usaha penyaluran dana berupa pemberian kredit tersebut. Bank sebagai badan hukum yang bergerak di bidang finansial mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. berdasarkan UU no. 23 Tahun 1997 tentang UU Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan UUPLH merupakan UU pokok bagi kalangan lingkungan hidup untuk melaksanakan kegiataan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam penjelasan UU no 10 Tahun 2008tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Paragraf 5 disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau beresiko tinggi. Kredit yang telah diterima nasabah debitur tetapi tidak dipergunakan sesuai perjanjian kredit yang mengharuskan adanya penerapan AMDAL maka nasabah debitur itu memperolehkeuntungan/laba dari dana tersebut. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyamaran relokasi dana kredit itu. Sehingga mempunyai dampak yang besar dan merusak bagi lingkungan tempat nasabah debitur melakukan usahanya dan nasabah debitur itu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 3-Pasal 4 UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kategori pengusaha perorangan serta Pasal 5-Pasal 6 untuk kategori pengusaha korporasi.

---

ABSTRACTBanking holds key role in accumulating funds from community members as well as providing financing/capital fund for development activities. One of the banking?s key businesses is to provide credit and services in facilitating payment / money transfer. Credit facility is crucial for bank, since from the credit interest, the bank gets the profit. Pursuant to Law No.23/1997 on Environmental Management (UUPLH), Bank also has their obligation for involvement in environmental management. The explanatory section of Law No.10/2008regarding Amendment on Law No.7/1992 regarding Banking, Paragraph 5, demands an enhancement of the principle of prudence particularly in banking?s credit channeling mechanism, including requirement to submit Environmental Impact Analysis (AMDAL) for large-scale and/or high-risk companies applying for bank?s credit. When the credit is disbursed but found not to be used in accordance to the credit provision agreement, as supported by the AMDALdocument, and that the debtor company has gained benefit of the capital, then it can be categorized as deception scheme on the credit allocation. Such fraud may also pose great and damaging environmental hazard as the debtor company?s business may no longer be done in accordance to their initial AMDAL. In such case, the debtor is subject to criminal charges pursuant to Article 3 & 4 of LawNo.15/2002 on Money Laundering Illegal Practices for individual business person and Article 3 & 4 of the same Law for corporate entity."