Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBanyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan merger, meliputi bidangusaha peserta merger, kondisi perusahaan serta maksud dan tujuan dari perusahaanhasil merger termasuk dalam pelaksanaan Merger PT “LK” Tbk. Permasalahanpokok yang diteliti adalah mencari jawaban apakah suatu perseroan bolehmempunyai maksud dan tujuan yang bermacam-macam serta pelaksanaan mergerdelapan perusahaan di dalam PT “LK” Tbk. Metode penelitian adalah metode- kepustakaan dengan meneliti data sekunder melalui bahan hukum primer yaituberupa UU Nomor 40 Tahun 2007, PP 27 1998 beserta peraturan pelaksAnaannyadan UU No. 1 1995 sebagai pembanding ditambah dengan bahan pustaka sebagaidata sekunder serta Studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa sekalipun penggabungan berbagai bidang usaha dalam satuperseroan akan terkendala oleh ketentuan yang memisahkan antara bidang usahaumum dan khusus akan tetapi pada prinsipnya, suatu perseroan terbatas hasil mergertidak dilarang untuk menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yangberaneka ragam sepanjang maksud, tujuan dan kegiaatan usaha tetapi bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang melarang atau membatasinya sertamemenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku termasuk ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 1999, UU No.9 Tahun 1995, UU No. 5 Tahun 1960yang mencegah terjadinya monopoli swasta atas tanah, PP No. 76 Tahun 2007 yangmengatur bidang usaha terbuka dan yang tertutup bagi investor serta PeraturanBapepam No. IX.E.2. Pelaksanaan penyatuan maksud dan tujuan serta kegiatanusaha hasil Merger PT “LK” Tbk dimulai dengan penyatuan pada tingkat direksidengan menempatkan mantan direksi kelompok perusahaan PT. ”LK” Tbk ditambahdengan anggota Komisaris yang berasal dari peserta merger serta anggota direksi darikalangan profesional yang disepakati oleh seluruh peserta merger.’Tra i/e mark” yangsudah terkenal tetap dipertahankan dan bergabung dalam PT. ”LK” Tbk hasilMerger.

---

ABSTRACTMany factors affect merger, i.e. business activity of participants in the merger,companies’ conditions, purposes and objectives of the company resulting from themerger including the merger of PT “LK” Tbk. The main issue researched is to findanswer whether a company can have various purposes and objectives andimplementation of merger of eight companies in PT “LK” Tbk. This research usesbibliographical method by studying secondary data through primary legal materialsnamely Law Number 40 Year 2007, PP 27 1998 and its implementing regulation andLaw No. 1/1995 as control plus bibliographic materials as secondary data anddocumentary and interview studies. From the results of research, it can be concludedthat merger of various business activities in one company will be hampered byprovisions which separate general and specific activities, however in principle, alimited liability company resulting from merger is not prohibited to stipulate variouspurposes and objectives and business activities as long as not contradicting with the lawand regulation which prohibit or restrict them and comply with the applicablerequirements and procedures including the provisions set forth in Law No. 5 Year 1999,Law No.5 Year 1999, Law No.9 Year 1995, Law No. 5 Year 1960 which prevent anyprivate monopoly of land, Government Regulation No. 76 Year 2007 which governsbusiness activities which are open and closed to investors and Capital MarketSupervisory Agency (Bapepam)’s Regulation No. IX.E.2. Integration of purposes andobjectives and business activities of the company resulting from merger, PT "LK" Tbkstarts with the integration at the level of Board of Directors by placing ex directors of thecorporate group PT. ”LK” Tbk plus members of the Board of Commissioners originatingfrom participants of merger and members of the Board of Directors from professionalsapproved by all participants of merger. The "trade mark'' already known so far ismaintained and included in PT. ”LK” Tbk resulting from Merger."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan substantive test sebagai bentuk penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengawas persaingan usaha di berbagai Negara untuk menilai apakah suatu merger dapat berdampak terhadap persaingan atau tidak. Ada tiga jenis substantive test yang dikenal di dunia, yaitu Market Dominance Test, Substantial Lessening Competition Test atau Significant Impediment to a Competition Test dan Public Interest Test. Penilaian merger dituangkan dalam sebuah merger guidelines yang dikeluarkan oleh otoritas persaingan yang memuat berbagai kriteria penilaian merger. Merger dua raksasa petrokimia Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Barito Pacific Tbk., PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. mengakibatkan threshold yang sangat besar sehingga banyak kalangan menilai merger kedua pelaku usaha ini dapat berdampak terhadap persaingan.

---

This thesis discusses about the application of substantive tests as a form of assessment conducted by business competition supervisory authorities in various countries to assess whether a merger may affect competition or not. There are three types of substantive tests which is well-known in the world, namely the Market Dominance Test, Substantial Lessening Competition Test atau Significant Impediment to a Competition Test and Public Interest Test. Assessment of the merger set forth in a merger guidelines issued by competition authorities that includes a variety of merger assessment criteria. Merger of two giant petrochemical Indonesia, which is a subsidiary of PT. Barito Pacific Tbk., PT. Chandra Asri and PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. resulted in a very large number of its threshold, so many people thinks that there should be an assessment merger towards them because their merger plan can give an impact on competition. "

"Perbankan Indonesia yang kuat dan sehat merupakan salah satu tujuan utama dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menciptakan penguatan struktur perbankan yang sehat adalah dengan mendorong percepatan konsolidasi perbankan melalui program merger dan insentif sebagaimana yang diatur dalam PBI Insentif Konsolidasi. Permasalahan yang dianalisis adalah perbedaan pokok antara ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan merger dalam upaya konsolidasi perbankan sebelum dan sesudah dicanangkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) serta manfaat yang dapat diperoleh bank dari PBI Insentif Konsolidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penyehatan melalui konsolidasi bank. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah Kebijakan konsolidasi bank khususnya melalui program merger sebelum berlakunya API hanya bersifat peraturan pelaksanan dari PP No. 28 Tahun 1999 sedangkan kebijakan serupa sesudah dicanangkannya program API merupakan suatu upaya untuk menjadikan merger dan konsolidasi bank sebagai salah satu cara untuk menciptakan bank yang lebih solid sesuai dengan program API. Program merger bank sejak diberlakukannya PBI Insentif Konsolidasi perbankan diperkirakan akan memperoleh manfaat ganda. Pertama bank yang bersangkutan akan dapat memperbaiki tingkat kesehatan termasuk untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, dan yang kedua, bank hasil merger dan konsolidasi kemudian akan memperoleh kelonggaran waktu dan kemudahan lainnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat memenuhi berbagai persyaratan yang terkait dengan kesehatan bank pada batas waktu yang ditetapkan. Program insentif konsolidasi perbankan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa akan tetapi merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh jalan keluar berupa kemudahankemudahan untuk menunda sementara pemenuhan persyaratan kesehatan bank.

---

The establishment and healthy of Indonesia Banking represent one of the main targets from Arsitektur Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Architecture -API-). One o f the methodological research effort of the Central Bank o f Indonesia (BI) to establish healthy banking structure is pushedly banking merger and consolidation acceleration with the incentives. The main problems analysed are difference and equation between the BI's rule (PBI) of Merger and Consolidation during, before and after API and also the benefit able to be obtained from PBI Number 9/12/PBI/2007 jo. Number 8/17/PBI/2006 to accomplish the condition specified by BI. The Methodological Research Applicated in this thesis is the bibliography research involve with law normative character to analyse the secondary data consist of the law literatures and regulation about merger and consolidation of banks.

The result descripted as the conclusions that policy of merger and consolidation of banks during pre API only as the rule of application of Government Relugation (PP) Number 28/1999 while the BI's policy base on the API related with the consolidation of banks represent as the easier way for the banks to be establish and healthy bank as the really target of banks' merger and consolidation. The merger and consolidation line with PBI of incentives for consolidation will obtain the double benefit. First, the pertinent bank will be able to improve it's healthy including to fulfill minimum capital, and second, the bank after merger or consolidation then will be given the amenity and more time which can be exploited optimally as the opportunity to achieve it's conditions as a healthy bank according to BI's standard until determined deadline. The mentioned PBI is not a forced regulation instead of the regulation preparing the opportunity for the banks to get the easier way, amenity in delaying time to accomplish as healthy bank according to condition in BI's regulations."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan merger di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 khususnya di bidang perbankan. Dalam membahas mengenai pengaturan merger di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dibandingkan dengan Merger Control Law di Uni Eropa, serta juga membahas pembagian kewenangan antara otoritas perbankan yakni Bank Indonesia dengan otoritas pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan merger diantara kedua peraturan tersebut serta masih terdapat beberapa peraturan yang kurang jelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, apabila dibandingkan dengan Peraturan Merger yang berlaku di Uni Eropa. Selain hal diatas, skripsi ini menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

This bachelor thesis is mainly focusing on merger policy in Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 especially in banking sector. Discuss about merger policy in Indonesia, This Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, compared with Merger Control Law in European Union, also discuss about authority separation between banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research stated that there are some similiarities and some differences in merger policy between Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 and Merger Control Law in European Union. Beside that, this bachelor thesis explain about authority separation between Banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) to control merger practices."