Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan kasus yang terjadi pada Bank X, dimana jaminan kredit yang ada pada Bank X digugat oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah dari jaminan tersebut. Kedudukan Bank X selaku kreditur preference pemegang Hak Tanggungan dan proses pemberian kredit yang dilakukan pun dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses KPR yang dilakukan oleh Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada dengan menerapkan prisnip prudential banking dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Bank X merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 sudah mengatur perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur yang beritikad baik. Namun dalam kasus ini hukum tersebut dikesampingkan, dan kedudukan bank selaku kreditur preference menjadi tidak mutlak.

---

This thesis discusses the legal protection for the bank as creditor Mortgage holders in Housing Credit From Bank X Cases, where the credit guarantees available From the Bank X sued by a third party claiming to be legitimate owner of the collateral. The Bank X Status as the holder of preference Mortgage lenders shaken and processes performed lending has also been questioned. This study case uses the literature resources with juridical normative approach to generate qualitative analytical descriptive data. Based on the results of this study concluded that the mortgage process is carried out by the Bank X is in conformity with the provisions of the existing credit by applying prudential banking principles as well. Therefore, it can be said that Bank X as a good faith creditor, so its interest should be protected by law. In the Indonesia Supreme Court's Jurisprudence No. 394/K/Pdt/1984 on May 31, 1985 has been set as the legal protection of creditor banks were acting in good faith. But in this case the law be excluded, and the position of the bank as creditor preference not becomes absolute."

"Peranan kredit perbankan dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya suatu benda jaminan. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah hak atas tanah beserta benda/bangunan yang berdiri di atasnya. Dengan telah terjadi unifikasi di bidang hukum jaminan khususnya dengan tanah maka pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui lembaga hak tanggungan. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 51 UUPA maka terbentuk Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Pengikatan jaminan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 adalah yang paling memiliki kepastian hukum. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi hak tanggungan masih banyak mengalami kesulitan. Penetapan sita jaminan oleh pengadilan juga sangat merugikan pemegang hak tanggungan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tanggung jawab pihak kedua selaku pemberi hak tanggungan mengenai pelunasan utang. Kemudian perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan dan alasan putusan pengadilan juga akan dibahas.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap segi-segi yuridis dengan menggunakan data kepustakaan sebagai penelitian data sekunder. Tanggung jawab pemberi hak tanggungan terhadap PT. Bank P dan PT. Bank PS sebagai pemegang hak tanggungan tetap ada pada pemberi hak tanggungan dan tidak beralih kepada PT. SA. Sebagai kreditor pemegang hak tanggungan, PT. Bank P dan PT. Bank PS lebih didahulukan dalam pelunasan utang-utangnya daripada kreditor-kreditor yang lain.Eksekusi atas jaminan pelunasan utang yang diikat dengan hak tanggungan pun lebih mudah dilaksanakan karena disediakan beberapa cara dalam hal eksekusi hak tanggungan. Akta nomor 2 tanggal 17 Nopember 1999 disahkan oleh hakim karena dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, sehingga mengakibatkan perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pertimbangan hakim yang lebih mengutamakan kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam Hak Tanggungan."

"Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Agunan hanyalah sebagai salah satu unsur pemberian kredit, agunan kredit berupa Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan (HGB) diminati terutama oleh bank dan dianggap aman. HGB sebagai agunan kredit bank harus dibebani dengan Hak Tanggungan. Adanya ketentuan hapusnya Hak Tanggungan dengan hapusnya hak atas tanah yang dibebaninya, akan menimbulkan persoalan dan keberatan di dalam praktek. Dengan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga Hak Tanggungan, karena tanah yang dijaminkan itu suatu waktu dapat berganti statusnya dan dengan demikian menghapuskan hak tanggungannya. Dari data yang ada pada PT. Bank XYZ yang berkedudukan di Jakarta, pada posisi Bulan Mei 2014 terdapat 61 (enampuluh satu) sertipikat HGB yang telah jatuh tempo dan terdapat 184 (sertatus delapanpuluh empat) sertipikat HGB yang akan jatuh tempo sebelum 2 (dua) tahun ke depannya. Tesis ini hendak mengkaji kekuatan kuasa SKMHT atau APHT untuk perpanjangan HGB jatuh tempo yang masih dibebani Hak Tanggungan, selain itu perlindungan hukum dan upaya kreditur jika debitur wanprestasi sementara HGB yang diagunkan akan atau telah jatuh tempo. Kesimpulan dalam tesis ini SKMHT atau APHT tidak memiliki kekuatan kuasa untuk perpanjangan HGB yang akan atau telah jatuh tempo dan bagi kreditur Bank akan mengakibatkan hilangnya kedudukan yang diutamakan (preferen) karena pelaksanaan permohonan perpanjangan HGB yang masih dibebani Hak Tanggungan tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

---

Loans granted by banks involve risks, so the banks have to pay attention to their implementation principles of a healthy credit. To reduce these risks, credit guarantees in terms of confidence in the ability and responsibility of debtor to pay off its obligations in accordance with the agreement is an important factor that must be considered by the bank. Collateral is only as one element of the provision of credit, mortgage credit in the form of Land Rights Reserved or Land Brooking (HGB) demand especially by banks and are considered safe. HGB as collateral for bank loans should be burdened with the Mortgage. In the absence of voidance Mortgage with the abolition land rights are burdened by it, will cause problems and objections in practice. Thus it would create legal uncertainty for Mortgage institutions, because the land as collateral was a time can change its status and thus abolishes dependents. From the existing data on the PT. XYZ Bank based in Jakarta, the position as of May 2014 there were 61 (sixty one) HGB certificates that have expired and there are 184 (one houndred eighty-four) HGB certificates that will expire before the two (2) years in the future. This thesis examines the power going to the power SKMHT or APHT for extension of maturity HGB is still burdened Mortgage, in addition to the legal protection and efforts to creditors if the debtor defaults while HGB will collateralized or have expired. The conclusion of this thesis SKMHT APHT not have the power or authority to HGB extension that will or have expired and the creditor bank will result in the loss of the preferred position (preferred) since the implementation of the application for extension of the HGB is still burdened Mortgage is not aligned with the statutory provisions."

"Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah ditujukan untuk menjamin pelunasan atas piutang Kreditur, akan tetapi salah satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan adalah hapusnya Hak Atas Tanah. Hapusnya Hak Atas Tanah dapat terjadi melalui habisnya jangka waktu ataupun pelepasan hak berdasarkan Pembaharuan Hak Atas Tanah. Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang harus ditempuh bagi Hak Atas Tanah yang telah berakhir haknya atau jangka waktu perpanjangannya telah berakhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, dengan alat pengumpulan data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang ditentukan secara porposif yaitu Notaris dan PPAT serta Kepala Kantor Pertanahan. Data-data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini pertama, Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah suatu prosedur yang bersumber dari Hak Bangsa dan hak Menguasai Negara. Kedua, Pembaharuan Hak Atas Tanah menyebabkan hapusnya Hak Atas Tanah, sehingga Hak Tanggungan yang melekat di atasnya menjadi hapus. Hapusnya Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijaminnya, akan tetapi kreditur kehilangan kedudukannya sebagai kreditur preferen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang bersifat imperatif, sehingga keberadaan Hak Tanggungan tidak dapat mengenyampingkannya, akan tetapi guna menjaga kedudukan preferen kreditur dapat dilakukan mitigasi oleh para pihak serta Notaris dan PPAT, melalui pengikatan jaminan sebelum dilakukannya permohonan Pembaharuan Hak Atas Tanah atau penggunaan jaminan umum terlebih dahulu sebagai underlying hapusnya Hak Tanggungan.

---

Encumbrance Right (regulated by Encumbrance Law ('EL')) as a form of security for land titles which intended to guarantee repayment of creditor's, an expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Land Titles expiration happens through the expiration of the period or release of right based one Land Titles Renewal. Land Titles Renewal is a mandatory procedure for an expiring Land Titles or a Land Titles which it's period of extension expired. This research is normative-juridical and conducted using an analytical description type of methods, which describe and analyze the problem based on Basic Agrarian Law ('BAL') and other Indonesia's land regulations. Data on this research consist of primary and secondary data, primary data is gathered using an interview and secondary data is gathered using literature studies. The informant on this research is deliberately determined i.e. Notary Public, Land Deed Official, and head of the Land Office. Data analysis conducted using qualitative methods. The results of this research, first Land Titles Renewal is a procedur sourced from Nation's Right and State's Right to Control. Second, Land Titles Renewal caused expiration of Land Titles, expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Encumbrance Right expiration does not write off guaranteed debt, however creditor lose it's privilege of being preference creditor. The conclusion are Land Titles Renewal is a mandatory procedure, hence the existance of encumbrance right can't put aside Land Titles Renewal procedures. In order to maintain creditor's preferred position, mitigation can be carried out by the parties including Notary Public and Land Deed Official. This mitigation conducted through encumbrance of other Land Titles before existing Land Titles Renewal is proceeded, or using other methods of security as an underlying agreement."

"ABSTRAKHak Tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakansuatu hal yang sangat diminati oleh kreditur khususnya lembaga keuangan bank.Hak Tanggungan merupakan sarana untuk melindungi dana kreditur jika debiturcidera janji dimana terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap kredit macet.Dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yangdijadikan agunan kredit yang diberikan bank merupakan hal yang menarik untukdikaji karena dalam praktiknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yangtidak ada dalam teori. Untuk itu penulis akan meneliti apakah keberadaan HakTanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan bankdan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan HakTanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara utang piutang denganpihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1401 K/Pdt/2003.Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yangbersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahanhukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitandengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga HakTanggungan dalam pemberian kredit yang diberikan bank terhadap kasus yangditeliti memberikan perlindungan kepada bank, yaitu adanya kepastian bankmemiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan memilikihak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila debitur cidera janji melalui caracarayang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut; selain SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai dasar dalam pembuata AktaPemberian Hak Tanggungan maka segala kuasa lainnya yang dipakai sebagaidasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan diberlakukan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBenda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah harus dinyakatan tidak berlaku lagi.

---

ABSTRACTHak Tanggungan is an official guarantee that financial foundation or benefactorsbank need.The main function o f Hak Tanggungan is to protect creditor assetagainst beneficiary legally if any rebuffing or credit stagnation. It will be detailedon Hak Tanggungan. In fact, there are some mishmash solutions during execution.A writer will explore is Hak Tanggungan really protect benefactors fairly? Andwhat kind o f protection if warranties have been promised to third party?Analyzing will be based on resolution o f Mahkamah Agung Republik Indonesiano. 1401 K/Pdt/2003 with library method which is combined by prime, secondaryand any material law in order to have some right description of Hak Tanggungan.By this way the benefactor asset will be fully covered beside of Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan as a basic o f producing Akta Pemberian HakTanggungan hence the others letter or memo which is used before not going intoeffect, it’s declared by Undang-undang No 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah."

"Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia, baik pemerintah, swasta dan juga perorangan, memerlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu pemerintah membuka kesempatan untuk memperoleh dana dengan adanya fasilitas kredit. Dalam membicarakan mengenai kredit maka tidak terlepas dari masalah, jaminan. Lembaga jaminan yang dikenal dengan Hak: Tanggungan diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menggantikan peraturan lama, ketentuan Hypotheek dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Credietverband dalam Staatsb aad 1908 No. 542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1937 No. 190. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 yang lebih dikenal dengan sebutan undang-undang Hak Tanggungan ini tentunya memiliki perbedaan sistem dan azas dari hukum yang lama. Sehigga diharapkan dapat menyelesaikan masalah masalah yang terjadi dalam praktek yang ditimbulkan dari sistem hukum yang lama Selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegangnya; Hak Tanggungan juga selalu mengikuti objek yang dijaminkan ditangan siapapun objek itu berada, memenuhi asas spesialitas, publisitas, serta mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Dengan demikian. Hak Tanggungan dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana prosedur dalam Bank untuk menetapkan bahwa debitur telah wanprestasi dan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.  Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam prinsipnya, pemberian kredit harus dituangkan dalam sebuah perjanjian (“perjanjian kredit”). Selain itu, harus terdapat jaminan yang termuat dalam perjanjian accesoir (tambahan) dari perjanjian kredit agar keamanan kreditur lebih terjamin. Berdasarkan putusan No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, jaminan yang digunakan adalah tanah dan bangunan yang berarti pengikatannya menggunakan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah. Apabila debitur mengalami kredit macet maka pihak bank akan melakukan upaya restrukturisasi agar debitur dapat memperbaiki kualitas kreditnya. Namun, apabila tetap tidak berhasil maka akan dikirimkan somasi sebagai bentuk pernyataan bahwa debitur telah lalai (wanprestasi). Setelah dikirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap tidak ada upaya debitur untuk pembayaran kewajibannya, maka akan dilaksanakan eksekusi objek jaminan dengan metode pelelangan umum. Pelaksanaan parate eksekusi dengan pelelangan umum merupakan hak bank selaku kreditur separatis untuk menjual objek jaminan melalui lelang dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang debitur sebagai upaya bank untuk recovery kredit macet. Dapat disimpulkan bahwa bank memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada dan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pemilik objek jaminan yang akan dieksekusi tidak akan membatalkan proses lelang yang telah sesuai dengan prosedur. 

---

This paper analyzes the procedures within a bank to determine debtor default and whether there are elements of unlawful actions (tort) in verdict No. 1059/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Sel. This paper employs doctrinal legal research. In principle, the granting of credit should be formalized in a credit agreement. Additionally, there must be collateral included in an accessory agreement to the credit agreement to provide further security for the creditor. According to verdict No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, the collateral used is land and buildings, indicating their encumbrance through a Mortgage Right. Mortgage Right is the sole security interest in land. In the event of a default, the bank will attempt to restructure the loan to allow the debtor to improve their credit quality. However, if these efforts prove unsuccessful, a notice of default (somasi) will be sent as a declaration that the debtor has defaulted. After sending the notice of default three times without any attempt by the debtor to fulfill their obligations, the bank will proceed with the execution of the collateral through a public auction. The execution of the collateral through a public auction is the right of the bank as a separate creditor to sell the collateral through an auction, and the proceeds will be used to settle the debtor's debt as part of the bank's efforts to recover from non-performing loans. In conclusion, the bank has the right to execute the collateral if the debtor defaults, following the existing procedures and regulations. Lawsuits claiming unlawful actions filed by the owner of the collateral to be executed will not invalidate the auction process that has adhered to the proper procedures."