Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 193588 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Burhanuddin Susanto
Yogyakarta: UII Press, 2009
332.6 BUR p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Adrian Sutedi
"On Islamic capital market according to Indonesian regulations"
Rawamangun: Sinar grafika, 2011
332.041 ADR p (1);332.041 ADR p (2)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Budiman Prawiroatmojo Danardana
"Penelitian ini menganalisis kecukupan peraturan dan pengawasan di bidang pasar modal yang berlaku saat ini dalam mengidentifikasi pelanggaran pasar modal melalui praktik transaksi saham oleh beneficial owner dari perusahaan terbuka dengan melakukan analisis kasus transaksi saham PT SIAP. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal untuk menganalisis ketentuan hukum pasar modal di Indonesia pada saat terjadinya transaksi saham PT SIAP dan ketentuan hukum saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan pengawasan di bidang pasar modal telah cukup dalam mengidentifikasi pelanggaran pasar modal atas transaksi saham oleh beneficial owner. Akan tetapi, diperlukan adanya ketegasan dalam penyidikan pidana pasar modal dan diperlukan adanya pengaturan yang mampu mengakomodasi pelanggaran atas suatu rangkaian transaksi saham oleh beneficial owner perusahaan terbuka di pasar modal.

This thesis analyzes the adequacy of current regulations and supervision in the capital market sector in identifying capital market violations through stock transaction practices by the beneficial owner of a listed company, focusing on the stock transactions case of PT SIAP. This thesis is prepared using a doctrinal method to analyze the provisions of capital market law in Indonesia, at the time of PT SIAP's stock transactions and current legal provisions. The results of the research show that regulations and supervision in the capital market sector have been sufficient in identifying capital market violations related to stock transactions by beneficial owners. However, there is a need for firmness in the investigation of capital market crimes and the establishment of regulations capable of accommodating violations involving a series of stock transactions by the beneficial owners of listed companies in the capital market."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parlindungan, Batara
"Skripsi ini membahas tentang transaksi di luar bursa (over the counter) atas saham perusahaan yang tercatat di BEI. Pembahasan menekankan pada analisa terhadap pengawasan dan penegakan hukum atas tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh Bapepam-LK, sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban berdasarkan pasal 3 UU No. 8/1995. Analisa dibatasi pada pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bapepam-LK pada kurun waktu 2005¬2010. Kelemahan pengawasan dan penegakan hukum pada kurun waktu tersebut berawal dari kelemahan pengaturan dan pelaksanaan fungsi oleh Bapepam-LK yang kemudian menimbulkan permasalahan lebih lanjut pada pengaturan dan praktek di tingkat SRO, yaitu antara BEI dan KSEI.

Abstract
This thesis discusses about over the counter transactions of company listed stock on the Indonesia Stock Exchange, particulary analyzing the surveillance and law enforcement on capital market crimes performed by Bapepam-LK as duties and functions carried under Article 3 of Act no. 8 / 1995. The analysis is limited to surveillance and law enforcement by Bapepam-LK in the period 2005-2010. The weakness of surveillance and law enforcement in this period came from the weakness of regulation and execution of functions by the Bapepam-LK, which led to further problems in regulation and practice in the SRO level, between BEI and KSEI.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S484
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia , 1976
332.61 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Andreas Eno Tirtakusuma
"Penerapan prinsip keterbukaan memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan yang cukup bagi para pemodal, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham secara rasional. Dalam UU Pasar Modal, prinsip keterbukaan diatur sebagai pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut dalam waktu yang tepat.
Penerapan prinsip keterbukaan perlu dilakukan untuk mempertahankan potensi pasar modal yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan menjadi alternatif investasi. Dalam UU Pasar Modal, pengaturan penerapan prinsip keterbukaan dimulai dari pengaturan keharusan dipenuhinya syarat-syarat tertentu dalam melakukan penawaran umum dan selalu mengumumkan adanya informasi material kepada pemodal. Ketentuan yang sama juga perlu diberlakukan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dengan maksud untuk melindungi kepentingan pemegang sahamnya.
Dalam penegakan prinsip keterbukaan, UU Pasar Modal memungkinkan Bapepam untuk menggunakan baik sarana hukum administrasi atau sarana hukum pidana. Dalam penggunaan sarana hukum administrasi, Bapepam diberi kewenangan membuat peraturan-peraturan. Dalam penggunaan sarana hukum pidana, UU Pasar Modal telah memuat rumusan larangan-larangan yang dikenal sebagai rumusan tindak pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam.
UU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan hingga akhirnya dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap adanya pelanggaran administrasi prinsip keterbukaan, tetapi Bapepam hanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan. Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana, Bapepam harus menyerahkan berkas penyelidikan dan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum dan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan melalui proses peradilan pidana. Adanya dua sarana hukum tersebut yang dapat digunakan menimbulkan adanya ambivalensi dalam penegakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia. Atas ambivalensi ini, Bapepam memiliki diskresi untuk memilih salah satu dari kedua sarana hukum tersebut. Dalam kenyataannya, Bapepam lebih cenderung menggunakan sarana hukum administrasi dan mengesampingkan penggunaan sarana hukum pidana dalam menegakkan prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia. Penggunaan sarana hukum administrasi saja tidak menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan dan tidak menutup kemungkinan digunakannya sarana hukum pidana atas tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan yang dimaksud."
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T9196
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>