Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan merupakan salah satu faktor utama untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana program penjaminan simpanan yang ada di Indonesia saat ini serta bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan maka sistem penjaminan simpanan menjadi bersifat terbatas. Dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi dana para nasabah sehingga akan menciptakan rasa aman bagi mereka dan selanjutnya akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.

---

The public confidence towards national banking industry is one of the keys to preserve banking industrial stability. This essay discusses about deposit guarantee program in Indonesia nowadays and the role of Deposit Guaranteeing Institution (LPS) to increase public confidence in using banking services. This research is normative legal research with analytical descriptive. The result of this research concludes that with the appliance of Deposit Guaranteeing Institution, the deposit guarantee system in Indonesia became limited guarantee. In this case, the function of Deposit Guaranteeing Institution is to give protection for the customers fund so they can feel safety about their fund and further will increase the public confidence in using banking services."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh PT Optima Kharya Capital Management yang menimbulkan suatu tindakan pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana sebagai upaya restrukturisasi. Topik skripsi ini menarik untuk diangkat karena sebelumnya belum ada skripsi yang membahas mengenai tindakan pengalihan kontrak investasi dan mengingat juga kasus ini masih berjalan hingga saat skripsi ini dibuat, sehingga untuk melakukan analisis terhadap kasus merupakan suatu hal yang cukup menantang bagi Penulis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.G.6 merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus- kasus terkait Kontrak Pengelolaan Dana seperti pada kasus PT Optima Kharya Capital Management yang di dalamnya juga terdapat pelanggaran maupun kejahatan pasar modal. Mengenai opsi pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana juga disimpulkan tidak efektif dan tepat untuk dilakukan.

---

This thesis discusses about the legal aspects of the assessment of embezzlement's case by PT Optima Kharya Capital Management which causes a discretionary fund? transferring as a restructuring way. The thesis's topic is interesting because previously not only there had no thesis discussed about investment contract's transferring yet but also considering that the case is still processing until this thesis is made so that analyze this case is a challenging thing for the writer. This thesis is stacked by legal normative method which delivers descriptive analytical information.

The results of the research conclude that the making of Badan Pengawas Pasar Modal's Rule Number V.G.6 is a way to reduce many cases about Discretionary Fund like the case of PT Optima Optima Kharya Capital Management which also consist of capital market's violation and crime. Concerning the option of Discretionary fund?s transferring concludes that it is not a right way to do."

"Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan, sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi adalah salah satu bank yang ditangani oleh LPS. Dengan demikian maka timbul permasalahan mengenai proses penyelesaian simpanan nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah di BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LPS sudah melaksanakan pembayaran kepada nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dilaksanakan dalam bentuk penjaminan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut, LPS menjamin simpanan pada bank dan akan membayar simpanan pada bank yang dicabut sesuai izin usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah harus adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya kepada masyarakat luas

---

Bank, in its function of a financial intermediary, needs trust from the society acting as their deposit customer. Such trust can be gained by legal certainty in the regulatory and supervisory measures of banks, as well as the customer?s savings guarantee. Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (?LPS?) has the objective to give legal coverage and legal certainty toward the deposit customers, which therefore is expected to be able to manage the society?s trust towards banking industry. Liquidated People Creditor Bank Tripanca Setiadana (?BPR Tripanca Setiadana?) is one of those bank handled by LPS. Therefore, legal problem of giving solution towards customers? deposit and legal protection for customers of BPR Tripanca Setiadana on whether it has been in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative supported by the data collection tool of interviews. The conclusion of this research is that the LPS has made their payments towards the deposit customers of BPR Tripanca Setiadana in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009, and the legal protection for the deposit customers is done in the form of guarantees by the LPS for the deposits of the BPR?s customers, LPS guarantees the deposits in the bank and will pay the deposits in banks which license has been revoked according to its business license in accordance with Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. Suggestions that can be offered in relation to this research is that socialization to the broad society of the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 as well as its implementation regulations has to be made."

"

Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran sangat vital, sebagai lembaga intermediasi industri perbankan mempunyai sifat khusus yang tidak dimiliki oleh sektor jasa keuangan lain. Industri perbankan sebagai penggerak dan jantung dalam suatu perekonomian negara. Saat ini, bank digital tengah berlomba-lomba menawarkan suku bunga simpanan tinggi hingga 10%, untuk menarik minat masyarakat. Hal tersebut berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para nasabahnya. Dari hasil penelitian ini, perlu menjadi perhatian penting bagi para nasabah karena apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah tersebut tidak akan dijamin. Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Proses penyelesaian sengketa nasabah dalam mengajukan ganti rugi jika mengalami kerugian dapat ditempuh secara non-litigasi dan litigasi. Secara non-litigasi dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sedangkan dengan cara litigasi dengan mengajukan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Dalam menyelenggarakan dan menawarkan produk dan/layanan digital, Bank Digital wajib memperhatikan risiko-risiko yang ada dan keamanannya guna memenuhi ketentuan pelindungan hukum nasabah. Bank Digital harus dapat memenuhi dan mematuhi prosedur pelaksanaan, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary principle),prinsip kerahasiaan (confidential principle), dan prinsip kehati-hatian (prudential principle), dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip tersebut harus ditunjukkan dalam menjalankan kebijakan maupun teknis perbankan.

---

Banking is a sector that has a very vital role, as an intermediary institution the banking industry has special characteristics that are not shared by other financial services sectors. The banking industry is the driving force and heart of a country's economy. Currently, digital banks are competing to offer high deposit rates of up to 10%, to attract public interest. This has the potential to have detrimental risks for its customers. From the results of this study, it should be an important concern for customers because if the deposit interest rate agreed between the bank and the depositor exceeds the deposit guarantee interest rate, the customer's deposit will not be guaranteed. The Indonesia Deposit Insurance Corporation will basically only guarantee the payment of customer deposits up to Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah). The process of resolving customer disputes in applying for compensation if they experience losses can be pursued in non-litigation and litigation. Non-litigation by submitting a dispute resolution application to the Alternative Dispute Resolution Institution for Financial Services Sector (LAPS SJK), while by litigation by submitting a dispute resolution process in court, where all parties to the dispute face each other to defend their rights before the court. In organizing and offering digital products and services, Digital Banks must pay attention to the existing risks and security in order to fulfill the provisions of customer legal protection. The Digital Bank must be able to fulfill and comply with the implementation procedures, namely fiduciary principle, confidential principle, prudential principle, and know your customer principle. These four principles must be demonstrated in carrying out banking policies and techniques.

"