Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWaralaba maupun distributor sama-sama suatu usaha/bisnis dengan investasi ‘kecil’ resiko dengan peluang mendapatkan profit besar yang sangat baik. Waralaba merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa, sedangkan Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Dalam distributor pihak kedua yang menjual barang milik pihak pertama hanya mendapatkan fee atau pembayaran dari jumlah barang yang dibelinya, harga barang ditentukan oleh pihak pertama sebagai pemilik barang. Tugas pihak kedua hanya menjual saja, tidak terlibat manajemen, secara tidak langsung distibutor agreement hanya merupakan perpanjangan tangan pihak pertama saja. Jelas yang diterima pihak kedua sebagai penyalur hanya berupa fee yang telah ditetapkan oleh pihak pertama. Bila dilihat dari segi keuntungan maka jelas lebih menguntungkan franchise, karena baik franchisor maupun franchisee dapat ikut andil dalam manajemen, franchisee hanya perlu membayar lisensi yang telah dimiliki oleh pemilik atau pihak pertama. Namun begitu, dipercaya usaha distributor juga memiliki kelebihan-kelebihan sendiri yang berbeda dari waralaba."

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum penerima waralaba pada perjanjian waralaba antara PT Baba Rafi Indonesia dengan Made Denny Mirama Sanjaya. Perlindungan hukum ini akan dilihat dari peraturan perundang-undangan dan asas keseimbangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian yang dibuat para pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi keseimbangan dalam perjanjian belum dicapai. Saran yang diberikan kepada pemerintah adalah memberi sanksi bagi pelanggaran pasal 7 PP no 42 tahun 2007 dan mengawasi jalannya waralaba di Indonesia sedangkan untuk pihak penerima waralaba diharapkan agar membaca peraturan yang terkait waralaba dan mendaftarkan usahanya.

---

This thesis discusses the legal protection of franchisee in the franchise agreement between PT Baba Rafi Indonesia and Made Denny Mirama Sanjaya. These legal protections will be seen from the legislation and the principle of balance. This research use normative juridical method.

The results of this research are agreements made by the parties in accordance with the legislation, in the other hand, it has not achieved a balance in the agreement.

The writer gave advice to goverments so goverments could overseeing the franchise in Indonesia. To the franchisee, the advices are franchisee must read the related regulations and register their frachise."

"Dalam era persaingan perdagangan global diperlukan adanya suatu sistem pemasaran yang efisien dan efektif salah satu alternatif yaitu dengan sistem franchise. Dalam suatu perjanjian franchise yang menjadi para pihak yaitu franchisor atau pemberi waralaba dan franchisee atau penerima waralaba. Dalam perkembangannya sistem franchise yang di dalam bahasa Indonesia diartikan waralaba ini juga telah masuk ke Indonesia, terutama di bidang restoran cepat saji. Bila dibandingkan dengan sistem pemasaran yang sudah ada sebelumnya, bisnis menggunakan sistem waralaba memiliki beberapa keuntungan, yang paling menarik yaitu dengan sistem ini, franchisee dapat langsung menggunakan popularitas produk dan merek orang lain (franchisor) tanpa perlu mengembangkan sendiri produk tersebut dalam bentuk trial and error. Salah satu bentuk usaha lokal yang juga menggunakan perjanjian waralaba dalam melakukan perluasan usahanya yaitu Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo dimana penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bentuk perjanjian waralaba pada rumah makan ini.Pada Penelitian ilmiah ini penelitian hukum normatif dengan mendapatkan data dari bahan pustaka dan juga dengan wawancara kepada beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.Seiring dengan perkembangan bisnis yang cepat, bentukbentuk waralaba juga mengalami perkembangan. Dengan bentuk perjanjian waralaba yang dituangkan dalam Surat Aqad Syariat Mudharabah Waralaba Ayam Bakar Wong Solo, yang menjadi permasalahan yaitu apakah bentuk perjanjian ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.Setelah melakukan penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu bentuk perjanjian waralaba pada RM Wong Solo seperti ini tidak dapat disebut sebagai perjanjian waralaba karena tidak memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam peraturan yaitu PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan KEPMENPERINDAG No. 259 Tahun 1997."

"Dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk ikut berperan dalam pembangunan nasional, pemerintah telah menciptakan suatu pola kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan pengusaha besar yang disebut kemitraan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu pola kemitraan adalah waralaba. Dalam pelaksanaan waralaba, disyaratkan adanya suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum diperlukan dalam pelaksanaan waralaba agar dalam pelaksanaannya, kedudukan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba setara dan seimbang. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah apa saja hak-hak dan kewajiban pemberi waralaba dalam kemitraan dengan pola waralaba dan apa saja perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam kemitraan dengan pola waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam waralaba berkaitan dengan pembinaan yang diberikan pemberi waralaba dan pembayaran royalti yang diberikan penerima waralaba. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba dan perlindungan hukum tersebut mengakibatkan kesetaraan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang juga merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

---

In order to empower the Micro, Small and Medium Enterprises to participate in national development, the government has created a pattern of business cooperation between entrepreneurs of micro, small and medium enterprises with large employers who called the partnership as stipulated in Law Number 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises. An example of the cooperation in the form of franchise partnership. In the exercise of the franchise, it is required the existence of a franchise agreement shall contain the rights and obligations of the parties. Legal protection is required in the implementation of the franchise, in its implementation the position between franchisor and franchisee would be equal and balanced. In this study, the issue raised is what are the rights and liabilities of the franchisor in partnership with the franchisee and what are the patterns of legal protection for franchisees in a franchise partnership. The method used is the method of juridical normative legal research that uses secondary data that begins with an analysis of legal issues both derived from the literature and legislation. Based on the results of research it can be known that the rights and obligations of the parties in a franchise associated with a donor coaching given by the franchisor and royalty payments by the franchisees. In addition, Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise provides legal protection conditions for franchisees and the protection of the law resulted in equality between both the franchisor and the franchisee that is also the purpose of Law Number 20 Year 2008 about the Micro, Small and Medium Enterprises."

"ABSTRAKKebutuhan masyarakat akan produk yang berkualitasinternasional dan kebutuhan pengusaha dalam mencarimetode pemasaran produk dan jasa secara internasionaltelah mendorong timbulnya konstruksi bisnis usahawaralaba. Konstruksi bisnis waralaba umumnya adalahkonsep bisnis yang memberikan izin penggunaan merekdagang milik pihak asing sebagai pemberi waralaba kepadapenerima waralaba sebagai mitra lokal dengan menawarkansuatu paket usaha yang terstandarisasi dan terformatbaku. Banyaknya bisnis restoran dan café bermerekinternasional yang dijalankan dalam bentuk waralaba asingdewasa ini menimbulkan pemikiran apakah konstruksi bisniswaralaba asing ini sama dengan penanaman modal asing ?Bagaimanakah aturan perpajakan melihat konsep bisniswaralaba? Dalam usaha waralaba ini bentuk modal yangdiinvestasikan oleh pihak asing bukan sebagai pemasukansaham atau finansial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1Tahun 1967 tentang PMA, tetapi berupa Hak atas KekayaanIntelektual. Berkaitan dengan adanya daftar negatifinvestasi yang masih membatasi jenis usaha yang mendapat fasilitas penanaman modal asing, maka seringkali lembagawaralaba ini dijadikan pintu belakang masuknya modalasing. Dari sudut perpajakannya, permasalahan pembayaranroyalti yang melalui lintas negara akan mendapatperlakuan khusus dengan adanya ketentuan dalam PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda. Sedangkan dalam rangkapenggalian potensi perpajakan pihak asing yang bertindaksebagai pemberi waralaba, pengenaan pajaknya dapatdisamakan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri karena memenuhikriteria memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiankepustakaan dengan mengumpulkan data dari bahan pustaka,dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepadapihak yang terkait."

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Tidak hanya terbatas pada pihak pemberi dan penerima waralaba saja, melainkan juga karyawan masing-masing pihak. Mengingat pentingnya perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan rahasia dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Berdasarkan hal-hal tersebut, perjanjian waralaba hendaknya memuat klausulaklausula sebagai berikut: Secara spesifik menyatakan dalam perjanjian waralaba bahwa setiap hal yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba dalam kaitannya dengan bisnis waralabanya dilisensikan kepada penerima waralaba dan tidak untuk dijual; Memasukkan klausula non-disclosure, noncompete, dan non-solicitation agreement dalam perjanjian waralaba dan juga perjanjian kerja terhadap karyawan masing-masing pihak; Memasukkan klausula yang mewajibkan penerima waralaba mengembalikan benda-benda yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba secepatnya setelah perjanjian berakhir.

---

This Thesis studies the trade secret law protection on a franchise agreement. This research uses library research method with secondary data as its data resources. Result from the research shows that trade secrets is very important to be protected on a franchise business system, because through a franchise business system, trade secret that was owned by the rights owner (franchisor) can be revealed, therefore the possibility of trade secrets being revealed is very high. Not only limited to the franchisor and the franchisee, but also to employees as well. Considering that trade secret protection is very important on a franchise business system, a franchise agreement must be made in a comprehensive way. The agreement must guarantee trade secret protection not only in the moment in which the agreement was made but also in the moment when the agreement has ended.

According to things explained beforehand, a franchise agreement should provide provisions as follows: specifically state in the franchise agreement that any item indicates as the franchisor?s trade secret in its relation to the franchise business system are being licensed to the franchisee as opposed to being sold; includes non-disclosure, non-compete and non-solicitation provisions; includes specific provisions that require the immediate return of any of the franchisor?s trade secret after the end of the agreement."

"Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 1 1, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis ini menggunakan metode penelitian Empiris, bahan Kepustakaan sebagai Data Sekunder dan wawancara langsung sebagai Data Primer. Dari hasil penelitian terdapat pro kontra terhadap ketentuan cuti dengan Notaris Pengganti. Alternatif sementara yaitu Notaris tersebut dapat diberhentikan sementara atau cuti tanpa Notaris Pengganti, sehingga tidak ditemukan permasalahan rangkap jabatan pada kepala akta Notaris dan protokol Notaris yang diganti.

---

One of the deficiencies in the UUJN is about the impact or conflict between the Article 8 , paragraph (1) letter e juncto Article 3 letter g with Article 11 paragraph (1) that raises a question, which procedures should be taken by a Notary who was appointed as State Officials, and the Article 17 letter d with Article 11, which cause the existence of geminating of position that cause conflict of interest. This thesis uses empirical research methods, materials bibliography as Secondary Data and direct interviews as Primary Data. From the results of the research there is a procontra leave with the provisions of the Notary Replacement. Alternative to intercede that is does not refer Substitution Notary, that means Notary can be dismissed for a while or leave without Substitution Notary so that does not duplicate the problems found positions as seen in the making of the head of teaching license and Notary protocols that replaced it."