Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa lalu, sektor pertambangan umum, pernahmenjadi penyumbang devisa terbesar bagi Negara. Akan tetapisemenjak tahun 1999, penerimaan devisa dari sektorpertambangan umum mulai mengalami penurunan, yangdisebabkan oleh adanya penurunan nilai investasi baru. Halini kemudian disikapi pemerintah dengan jalan membuatroadmap atau peta persoalan di sektor pertambangan umum.Berdasarkan roadmap tersebut, perpajakan dianggap menjadisalah satu masalah yang menghambat perkembangan sektorpertambangan umum. Masalah perpajakan di sektorpertambangan umum, dapat dilihat dari dua aspek. Aspekpertama adalah aspek penerapan pengaturan perpajakan disektor pertambangan umum. Untuk membahas mengenai aspekini, digunakan Kontrak Karya, perundang-undangan perpajakandan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sementara aspekkedua adalah aspek penerapan perpajakan. Pembahasanmengenai aspek penerapan perpajakan ini dilakukan untukmenganalisis kendala perpajakan yang dihadapi olehkontraktor di sektor pertambangan umum. Pembahasandilakukan untuk menganalisis kendala yang dihadapi padamasa sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999Tentang Pemerintahan Daerah dan pada masa setelah keluarnyaUndang-undang Nomor 22 tahun 1999."

"ABSTRAKRegulasi perpajakan atas sektor panas bumi terbagi menjadi dua rezim, yaitu rezim lama yang bersifat lex specialis dan rezim baru yang bersifat lex generalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan mendeskripsikan kendala dalam pungutan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi. Metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi belum dapat mendorong industri panas bumi untuk berkembang. Penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang dihadapi otoritas pajak dalam penatausahaan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi. Kendala tersebut mencakup kurangan jumlah fungsional penilai PBB, kendala sosialisasi, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan kurangnya data serta informasi untuk pengoptimalan potensi PBB Pertambangan atas sektor panas bumi.

---

ABSTRACTTax regulation over geothermal sector could be split into two regimes; the lex specialis old regime and the lex generalis new regime. The purpose of this research is to implement and describe problems on mining land and building tax over geothermal sector. The methodology and approach at this research are qualitative. The result states that land and building tax over geothermal sector policy has no correlation in developing the industry. This research also describes problems faced by the authorities; lack of land and building tax appraisal, socialization, tax-payer obey rate, and limited data as well as information to optimize land and building tax on geothermal prospects.;"

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah.Diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesiamerupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diinginkan oleh negara?negara lain sehingga mempunya nilai jual yang tinggi. Bahan galian tambangseharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah berusahamengakomodir pengusahaan tambang demi kemakmuran rakyat. Mulai dari rezimkontrak sampai dengan rezim izin usaha pertambangan memilik beberapa kendala.Juga dikaitkan dengan terbitnya moratorium kehutanan yang dianggap sebagaisolusi untuk ketertiban lingkungan di Indonesia yang ikut bersinggungan denganpengaturan mengenai pertambangan di Indonesia. Kepastian hukum yang jugaberkaitan dengan penanaman modal di Indonesia yang telah menggunakanundang?undang baru yaitu Undang?Undang No.25 Tahun 2007 tentangpenanaman modal. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir olehperaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin ikliminvestasi pertambangan di Indonesia.

---

AbstrakIndonesia is a country with a very rich natural resources. Among them areminerals mines. Minerals mine in Indonesia are very good and desirable by othercountries that had high value offers. Minerals mine are supposed to be used forthe prosperity of the people, the Government sought to accommodateentrepreneurial mine for the sake of the prosperity of the people. The start ofcontract regime until the regime of mining business license has severalconstraints, also associated with the publication of the moratorium on forestry isconsidered to be the solution to order environment in Indonesia which intersect onmining in Indonesia settings. Legal certainty is also associated with Investment inIndonesia that has been using new laws i.e. law No. 25 of 2007 concerninginvestment. The importance of legal certainty to be priority by regulations issuedby government is to assure the investment climate of mining in Indonesia"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana pengaturan pelaksanaan investasi usahajasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu,membahas mengenai akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPKuntuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Sertaakibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakansendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Metode yangdipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pertambangan batubaradilaksanakan berdasarkan pasal 124 UU Minerba yaitu dengan mewajibkanpemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasapertambangan lokal dan/atau nasional, serta mewajibkan pemegang IUP danIUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri.Akibat hukum dari ketentuan kewajiban pemegang IUP atau IUPKmengutamakan menggunakan perusahaan jasa lokal dan/nasional menyebabkanperbedaan perlakuan terhadap perusahaan jasa pertambangan lokal danperusahaan jasa pertambangan asing, dan hal ini melanggar prinsip nationaltreatment yang diakui dalam perjanjian perdagangan internasional. Adapunakibat hukum kewajiban pemegang IUP atau IUPK melaksanakan kegiatanpenambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri menyebabkan pemegang IUPatau IUPK wajib mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerjasamadengna perusahaan jasa pertambangan, dan hal ini berpotensi menimbulkangugatan hukum. Hasil penelitian ini secara umum menyarankan agar kegiatanusaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangandidukung dengan regulasi yang lebih jelas tentang pengaturan perusahaan jasapertambangan asing.

---

AbstractThis thesis discusses how the implementation of Law No. 4 of 2009 on Mineraland Coal Mining (Mining Law) in regards to coal mining services business.Furthemore will discuss the legal consequences the obligation of holders of IUPor IUPK to use the services of local and/or national mining services companiesand the obligations of IUP or IUPK holders to carry out its own mining andrefining process. The method used in this study is juridical-normative approach.The results showed that coal mining services based on article 124 of Mining law,namely by requiring the IUP or IUPK holders to use of local/national miningservice companies and carry out its own mining and refining process. In regardsto the legal effects of obligation for IUP or IUPK holders to prioritize usage oflocal/national mining services companies, causing different treatment to foreigncompanies and local/national companies, and this violates the principles ofnational treatment which is recognized within international trade agreements. Inadditon, the legal effect of IUP or IUPK holders to conduct their own mining andrefining process shall terminate or not renew a cooperation agreement withmining service company, and this could potentially lead to legal action. Theresult of this research suggest in general that mining service business activitieswhich are supported by mining regulation clearer about setting foreign miningservice."

"Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan tersebut ternyata bertentangan dengan UUKUP dan ternyata PP tersebut juga terindikasi tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). Oleh Karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan dan bagaimana dengan upaya hukumnya terhadap Wajib Pajak itu sendiri. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-perspektif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 29 PP No.74 Tahun 2011 tesebut tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP), dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan 2 cara yaitu cara pertama dengan mengedepankan system case by case yang kedua yaitu dengan langsung mengajukan judicial review.

---

This thesis discusses about the principles of justice and the rule of law in Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 seen from Article 13A of Law the General Provisions and Tax Procedures. But Article 29 of the Regulation prohibits the submission of objections to the petition. The problems that arise are banning the application for legal remedy of appeal was contrary to land it also indicated that Government Regulation does not meet the provisions of Act Regulation No. 12 In 2011 Act Establishment of Legislation. By because on this background, the subject matter of this thesis is whether the article has been in accordance with the principles of justice and the rule of law in taxation and how the legal efforts against taxpayers themselves. The problem is addressed by using descriptive research typology perspective, using research literature and coupled with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 proficiency level does not reflect the principles of justice and the principle of legal certainty for Taxpayers, and remedies that can be done in 2 ways is the first way to promote system case by case the second is to directly apply for judicial review."

"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dalam penyusunan Izin Usaha Pertambangan.

---

The following thesis is discussing about compliance with the terms and conditions regulated in the article 39 Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining against Mining Exploration License and Production Operation. The thesis used juridical norms method as research implementation method.

The result of this thesis found that tin mining exploration license owned by PT. Bumi Palong and coal mining production operation owned by PT. Mitra Tambang Tambang Barito is not comply the article 39 law regarding mineral and coal mining. The consequence of that condition is the licenses would be void by administration court. This thesis recommends the Government too soon issuing the Government Regulation as the reference in formulating Mining Business License."

"Upaya hukum dalam Sengketa Pajak dengan Peninjauan Kembali adalah merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila kemudian salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Pajak terhadap suatu Sengketa Pajak. Terhadap putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding Wajib Pajak dan membebankan kewajiban Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) kepada Fiskus diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fiskus dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Namun dalam Kententuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengamanatkan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan dalam hal Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Maka apabila Pemerintah berlindung pada ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 akan mempunyai akibat hukum yakni tertundanya pembayaran imbalan bunga yang merupakan amanat putusan Pengadilan Pajak, penundaan tersebut adalah bertentangan dengan ilmu hukum terkait dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 33 ayat (1) Pasal 86, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (2) bahwa Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang dan Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak. Dari uraian d atas, bahwa imbalan bunga yang dibebankan kepada Fiskus terhadap amanat putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding Wajib Pajak yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dapat menimbulkan multi tafsir dalam hal penyelesaian kewajiban perpajakan dan dapat pula menimbulkan ketidakpastian penerapan hukum dalam bidang perpajakan serta dapat merugikan Wajib Pajak.

---

Remedies in Tax Dispute with judicial review is a right granted by legislation in the field of taxation if the later one is not satisfied with the decision of the Tax Court for a Tax Dispute. The decision of the Appeal Tax Court that taxpayer wins and imposes a duty of 2% interest expense (two percent) to the tax authorities provided for in Article 27A paragraph (1) of Law Number 28 Year 2007 regarding General Provisions and Tax Procedures. Tax authorities may file judicial review remedies, as provided for in Article 27 of Law No. 28 of 2007. But in these Terms of Article 43 paragraph (6) letter b and c of Government Regulation Number 74 Year 2011 Concerning the Implementation of the Rights and Obligations Tax Compliance, which mandates that the Taxpayer Appeals to apply, if the interest expense given to the Appeal Decision has not been filed Revision Petition to the Supreme Court, and Appeal Decision in the case of judicial review petition filed, if the exchange rate ruling granted judicial review upon receipt by the Director General of Taxes of the Supreme Court. when the Government took refuge to the provisions of Article 43 paragraph (6) letter b and c of Government Regulation Number 74 Year 2011 has caused the delay in payment of interest expense in return is a mandate Tax Court's decision, the delay is contrary to the law relating to the decision of legally binding as stated in law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court, Article 33 paragraph (1), Article 86, Article 77 paragraph (1) and Article 89 paragraph (2) that the Tax Court decision can be implemented immediately with no need for the competent authority's decision and the Tax Court Decision final decision and have the force of the permanent and judicial review application does not suspend or stop the implementation of the Tax Court Decision. From the description above, that the interest expense charged to the tax authorities against the decision of the Tax Court's mandate that won the Taxpayer Appeals is the first and final decision can lead to multiple interpretations in terms of settlement of tax liabilities and may also cause uncertainty in the application of taxation law and can detrimental to the taxpayer."

"Tesis ini membahas mengenai hak Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan yang diterbitkan DJP sesuai dengan Pasal 25 KUP. Tetapi ayat (7) UU KUP 16/2000 mengatakan, keberatan tidak menghentikan proses penagihan. Persoalan timbul ketika sedang dalam proses keberatan, kemudian ditagih secara paksa, barang-barang milik WP disita, pemblokiran rekening bank milik WP, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan dan pelelangan atas barang yang telah disita sebelumnya, ternyata kemudian dalam proses keberatan atau banding WP dinyatakan benar. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal ini telah sesuai dengan asas keadilan dan telah memberikan asas kepastian hukum bagi WP. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitan eksplanatoris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 25 ayat (7) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi WP.

---

This thesis discusses the right of Taxpayers (WP) to object to an assessment issued by the DJP in accordance with Article 25 KUP. But paragraph (7) of the Act KUP 16/2000 says, mind does not stop the billing process. Problems arise when the object is in the process, then billed by force, belongings confiscated, blocking of bank accounts, abroad prevention, hostage taking and auctions for goods that have been seized earlier, was then in the process of objection or appeal is substantiated Taxpayer. Because of this background, the subject matter of this thesis is whether this article in accordance with the principles of equality and the certainty has given hope to WP. The issues discussed by using the typology of explanatory research, using research literature and supplemented with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 25 paragraph (7) of Law no. 16 Year 2000 on General Provisions and Tax Procedures (KUP) does not reflect the principles of equality and the principle of certainty for WP."