Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk aksi korporasi yaitu akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perseroan terbuka yaitu PT Bumi Resources, Tbk (BUMI) terhadap 2 (dua) perusahaan tertutup dan 1(satu) perusahaan terbuka dalam rentang waktu yang berdekatan. Akuisisi ini dianggap bermasalah oleh Badan Pengawas yaitu Bapepam-LK yang mengindikasikan akuisisi tersebut merupakan Transaksi Material berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam penjelasannya BUMI menyatakan sebaliknya bahwa akuisisi tersebut bukanlah Transaksi Material dengan melakukan penafsiran yang berbeda tentang aturan dalam Undang-undang tersebut. Terdapat celah hukum dalam aturan tersebut yang dimanfaatkan oleh BUMI untuk dapat terus melaksanakan akuisisi tersebut yang mana celah hukum tersebut oleh Bapepam-LK dapat dikatakan diakui sebagai kelemahan dengan dikeluarkan peraturan yang baru tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

---

This thesis discusses about one form of corporate action which is an Acquisition made by the listed Company in an adjacent span. The acquisition was considered problematic by the supervising board of Bapepam-LK who indicates that the acquisition is a material transaction by virtue of The Chairman of Bapepam-LK regarding material transaction and changes of the main business activity. In explanation, BUMI stating instead that the acquisition was not a material transaction by making a different interpretation of the rules utilized by BUMI to be able to continue to implement the acquisition and the legal loopholes by the Bapepam-LK can be said to be recognized as a weakness by the making of the new regulation about it. Notary as one of supporting professions on capital market plays an important role under the act that are involved in corporate actions. The roles of notaries in general and spesifically in the acquisition of this case study will be elaborated as well in this thesis."

"Krisis ekonomi telah terjadi pada saat sekarang. Kebanyakan negara-negara di dunia terkena krisis ini. Tidak terkecuali dari setiap perusahaan. Setiap negara atau perusahaan akan berusaha mencari solusi untuk keluar dari krisis. PT. Bumi Resources Tbk melakukan aksi korporasi untuk mendapatkan solusi. Akuisisi yang dilakukan BUMI terhadap PT. Darma Henwa., Tbk, PT. Fajar Bumi Sakti dan PT. Pendopo Energi Batubara telah menjadi berita yang kontroversial saat ini. Timbul pertanyaan dari akuisisi yang terjadi terhadap ketiga perusahaan ini. Apakah akuisisi ini merupakan material, benturan kepentingan dan telah terjadi pada harga yang wajar?.

---

The economy crisis has come in this time. Most of countries are suffering the crisis. The same situation happens in every single company. They are trying to find a solution to survive. The acquisitions of PT. Darma Henwa., Tbk, PT. Fajar Bumi Sakti and PT. Pendopo Energi Batubara by PT. Bumi Resources., Tbk has become controversial issue. There are some questions of this acquisition, is the acquisition material or immaterial and/or is the acquisition has a conflict of interest and/or is the acquisition price has done by fair value?."

"Dalam rangka meningkatkan nilai perseroan, pada tahun 2008, PT Ancora Resources (dahulu PT TD Resources) membeli 40% saham PT MNK yang dimiliki oleh PT Ancora Mining Services. Untuk memperkuat struktur permodalan dalam pembiayaan pembelian 40% saham PT MNK tersebut dan untuk menambah modal kerja, maka pada bulan Oktober 2008, perseroan menawarkan right issue kepada para pemegang saham. Akan tetapi ternyata right issue tersebut menyisakan masalah. PT TD Resources Tbk dinilai telah melanggar Peraturan Bapepam No IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu..Hal ini dikarenakan ada tujuh pihak terafiliasi dengan PT Ancora Resources, yang bukan pemegang saham independen, memberikan suaranya dalam RUPS PT TD Resources Tbk yang diadakan pada bulan September 2008. RUPS tersebut diselenggarakan untuk menyetujui right issue dan akuisisi yang dilakukan oleh PT TD Resources Tbk. Akibat adanya pelanggaran ini,penulis ingin mengetahui mekanisme right issue I yang seharusnya dilakukan oleh PT TD Resources Tbk.

---

In order to increase company's value, in 2008 PT TD Resources (formerly PT TD Resources Tbk.) bought 40% share of PT MNK which was previously owned by PT Ancora Mining Services. To strengthen the capital structure for buying 40% share of PT MNK and to increase working capital, in October 2008 the company offered a rights issue to shareholders. However, the right issue left problem. PT TD Resources Tbk. was founded violated Bapepam Rule No. IX.E.1. about Conflict of Interest on Certain Transactions. This was because there were seven affiliates of PT Ancora Resources, which was not independent shareholders, voted at PT TD Resources Tbk's General Meeting in September 2008. That general meeting was held to approve right issue and acquisition held by PT TD Resources Tbk. Because of this violation, the writer want to conduct research on right issue I mechanism that should be implemented by PT TD Resources Tbk."

"Skripsi ini membahas tentang pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk, ditinjau dari hukum persaingan usaha khususnya Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. Dengan akusisi ini maka PT Elang Mahkota Tekologi Tbk menguasai saham dua stasiun televisi yaitu SCTV dan Indosiar. Penguasaan terhadap dua stasiun televisi ini berpotensi menciptakan Barrier to Entry terhadap pelaku usaha lain karena menguasai frekuensi penyiaran yang telah dipunyai oleh kedua stasiun televisi ini. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar industri pertelevisian. Oleh sebab itu pengawasan berdasarkan pengawasan persaingan usaha terhadap akusisi ini haruslah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akusisi PT Elang Mahkota Teknologi tidaklah melanggar persaingan usaha namun penilaian KPPU dalam menganalisis akusisi banyak terdapat kekurang tidakcermatan.

---

This mini-thesis discusses about the acquisition of PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk on PT Indosiar Karya Media Tbk analyzed from Unfair Business Competition Law according to Government Regulation Number 57 Year 2010.. With this acquisition, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk control two television station namely SCTV and Indosiar. Mastery of two station televisions potentially creates a barrier to entry to other businesses because control the frequency of broadcasting that has been acquired by both of the two station televisions. Causing of this acquisition this is certainly going to be very dangerous conditions in the market. And therefore, regulation and supervision based on competition law for this action of acquisition is absolutely necessary. This study uses Juridical Normative research where data is mostly from the research literature. The results of this study that the Acquistion of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk does not violate unfair business competition law, however evaluation of KPPU in analyzing this acquisition have much of lack."

"Untuk memudahkan usaha restrukturisasi perusahaan maka BPPN membentuk perusahaan-perusahaan induk (holding companies) dan ke dalam perusahaan induk tersebut telah dialihkan kepemilikan atas perusahaan dan asset milik para konglomerat yang telah disetujui untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai jaminan dari utang-utang konglomerat kepada pemerintah. Salah satu perusahaan induk tersebut adalah PT Holdiko Perkasa (Holdiko) yaitu perusahaan induk yang dibentuk sebagai vehicle BPPN untuk menampung asset eks milik Grup Salim.Calon investor yang berminat untuk membeli asset-aset eks milik Grup Salim dapat langsung membelinya melalui Holdiko, dalam hal ini pembelian tersebut dapat mengakibatkan pihak tersebut mempunyai kemampuan baik langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Jika perusahaan yang mengalami perubahan pengendalian tersebut adalah perusahaan terbuka maka berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, ditentukan bahwa pihak yang melalui pembelian atas 25% atau lebih saham suatu perusahaan terbuka atau pengendali baru wajib melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham atau efek bersifat ekuitas lainnya perusahaan tersebut. Tetap terdapat pengecualian yang ditentukan dalam Peraturan Bapepam No. I3X.H.1 tersebut jika transaksi yang dimiliki danlatau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau egara dalam hal ini BPPN, sehingga ketentuan penawaran tender tidak berlaku.Yang menjadi permasalahan disini adalah jika terjadi pembelian saham atau efek bersifat ekuitas lainnya melalui Holdiko. PenuIis melihat bahwa terdapat dualisme penafsiran atas ketentuan yang berlaku tersebut. Sehingga bagaimanakah penerapan yang harusnya terjadi pada transaksi tersebut, apakah terkeria pengecualian dari penawaran tender atau tidak."

"Akhir-akhir ini kita melihat semakin banyaknya perusahaan di Indonesia melakukan akuisisi, baik di dalam lingkungan grup perusahaan sendiri maupun di luar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur permodalan ataupun menguasai serta mempelajari teknologi dari pesaing. Istilah akuisisi mulai populer pada awal tahun 1990-an, ini bersamaan maraknya pasar modal di Indonesia, sungguhpun sebenarnya pelaksanaan akuisisi telah dijalankan jauh sebelumnya. Hanya pada waktu itu dipakai istilah yang berbeda seperti jual beli saham ataupun jual beli perusahaan. Peraturan mengenai akuisisi atau pengambilalihan baru secara jelas dan tegas dituangkan dalam perundang-undangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 106, dan Pasal 108, serta Pasal 109 mengenai pengambilalihan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dalam Pasal 84. Dengan adanya arus globalisasi yang berpengaruh juga di Indonesia, semakin banyak perusahaan asing yang turut berperan aktif di dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lokal. Praktik akuisisi semakin berkembang dan kompleks sehingga kecenderungan pengusaha saat ini adalah mencari celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Hal itu terjadi karena masih lemahnya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur akuisisi."