Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Indonesia pada saat ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur sistem kesehatan pada perbankan syariah. Peraturan ini akan menilai tingkat kesehatan perbankan baik secara faktor finansial maupun faktor manajerial berdasarkan prinsip syariah. Pentingnya pengaturan suatu sistem penilaian kesehatan pada perbankan syariah disebabkan oleh perkembangan produk dan jasa pada bank syariah yang mengalami kenaikan eksposur risiko perbankan syariah dan kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku otoritas pengawasan bank. Pencapaian penilaian kesehatan yang baik pada perbankan syariah, setiap bank umum yang berdasarkan prinsip syariah harus melaksanakan pengaturan dan penerapan prinsip prudential banking dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kinerjanya. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah konsep sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut, bagaimanakah konsep prudential banking dan aplikasinya dalam Peraturan Bank Indonesia, bagaimanakah konsep GCG dalam PBI dan bagaimanakah hubungan antara penerapan prinsip prudential banking dan prinsip GCG pada PBI dengan pencapaian penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini diketahui tentang konsep penilaian kesehatan perbankan syariah, penerapan prinsip prudential banking dalam PBI yang baik pada faktor permodalan, aset, likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas risiko pasar yang akan mempengaruhi tingkat penilaian kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor finansialnya, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam PBI yang baik yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor manajemen."

"ABSTRAKKrisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dilndonesia sejak awal Tahun 1997 salah satupenyebabnya adalah lemahnya menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance-GCG) dan prinsip Kehati-hatian Perbankan (PrudentialBanking Principles) dalam sistem industri perbankan nasional. Lemahnya perbankanmenerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dapat membahayakan dan merugikanstakeholder terutama para depositor dan kreditur. Oleh karena itu penerapan prinsip GCGdan prinsip kehati-hatian perbankan sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan,kesehatan, dan kestabilan nilai perbankan di Indonesia. Permasalahan yang munculsehubungan dengan penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan adalahpertama, bagaimana Hukum Perbankan mengatur prinsip GCG dan prinsip kehati-hatianperbankan, kedua, bagaimana relevansi antara prinsip GCG dan prinsip kehati-hatianperbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, dan ketiga, upaya-upaya apayang telah dilakukan perbankan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG dan prinsipkehati-hatian perbankan dalam sistem perbankan Indonesia. Untuk menganalisispermasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptifanalitis dan pendekatan yuridis normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan datasekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang terkaitdengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dari penelitian tersebutdiperoleh hasil sebagai berikut; pertama, dalam hukum perbankan Indonesia, ketentuanketentuanmengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan dalamketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Capital AdequatyRatio (CAR), dan ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada The Basel Core Principlesarticle 6 sampai dengan article 15, dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 TentangPerubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.3tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang BankIndonesia, Undang-Undang No.l Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, KeputusanMenteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good CorporateGovernance Pada Badan Usaha Milik Negara. Kedua, prinsip GCG dan prinsip kehatihatianperbankan merupakan dua elemen yang sangat penting dalam sistem perbankan diIndonesia, pelaksanaan terhadap aturan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatianperbankan akan menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, sedangkanpelanggarannya akan membuat suatu kondisi perbankan yang tidak stabil sebab dalamdunia perbankan selalu ada efek yang menular (contagion ejfect) dari suatu permasalahanyang timbul. Ketiga, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penerapan prinsip GCGdan prinsip kehati-hatian perbankan antara lain dengan mengeluarkan ketentuanketentuanyang berhubungan dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankandiantaranya ketentuan mengenai Capital Adequaty Ratio (CAR), Batas MaksimumPemberian Kredit (BMPK), pelaksanaan fit and proper test bagi calon direksi dankomisaris bank umum, dan pembuatan code of conduct yang harus dilaksanakan olehlembaga perbankan.

---

ABSTRACTFinancial crisis and economic that begin in 1997 one of the cause is a porous bankingindustry, that a consequence of weakness implementation Good Corporate Governanceand Prudential Banking Principles. Beside that, unperform of prudential bankingprinciples by banking can dangerous and adverse stakeholder, especially to depositorand creditor. That is why implementation of prudential banking principles is reallyneeded to make a safety, healthy and stable banking value in Indonesia. The study of thematters is : (1) How Banking Law was regulating prudential banking principles and alsoGood Corporate Governance, (2) How relevance between prudential banking principlesand Good Corporate Governance to make a health banking system, (3) What efforts aremade by banking in order to applicate GCG principles and prudential banking principlesin banking system at Indonesia. To analysis the matters, is using Analysis Deskriptivewith juridical normative approach, and qualitative data analysis. Technique of collectingdata is using library study that comprise a rule and book, also journal that related withGood Corporate Governance and prudential banking principles. From the research, isget a result as, first, in Indonesian banking law a rule that related with Good CorporateGovernance and prudential banking principles is implementation in a rule regardingBMPK, Capital Adequaty Ratio (CAR), and rule that reference to The Basel CorePrinciples article 6 until article 15, in Act of Banking Number 10 of Year 1998, Act ofBank Indonesia Number 3 of Year 2004, Act of Limited Company Number 1 of Year1995, Resolution Minister ofBUMN Number 117/M-MBU/2002 Regarding ApplicationGood Corporate Governance Practice to BUMN. Second, Good Corporate Governanceand prudential banking principles is two element that really important in Indonesiabanking system, the application of a rule regarding Good Corporate Governance andprudential banking principles will create a healthy banking system, whereas a violationwill make banking condition not stable because in banking is always emerge contagioneffect from the matters. Third, the expedient that has perform in implementation of GoodCorporate Governance and prudential banking principles such as taking out regulationthat related with prudential banking principles and Good Corporate Governance includea rule regarding BMPK and Capital Adequate Ratio (CAR), and fit and proper test tocandidate of direction and commissary."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat stabilitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional di Indonesia dengan menggunakan sampel 11 bank umum syariah dan 11 bank umum konvensional. Data sekunder triwulanan digunakan dalam periode pengamatan mulai tahun 2011-2013 dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor, baik dari faktor internal perbankan yang meliputi laba sebelum pajak, rasio kredit terhadap total aset, rasio cadangan kerugian terhadap total pembiayaan, rasio beban operasional terhadap pendapatan opersional dan faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat nilai tukar rupiah terhadap USD, BI Rate, dan pertumbuhan GDP berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah dan konvensional dengan kesimpulan akhir bahwa tingkat stabilitas keuangan perbankan syariah masih lebih rendah jika dibandingkan perbankan konvensional.

---

The purpose of this study was to compare the stability of Islamic and conventional banking in Indonesia by using 11 Islamic banks and 11 conventional banks as samples. The secondary data used in the quarterly observation with beginning period 2011-2013, using panel data regression. The results of the study explained that there are several factors, both internal banks factors consist of banking profit before tax, credits to total assets ratio, the ratio of loss reserves to total financing, the ratio of operating expenses to revenues operational and macroeconomic factors include the level of the exchange rate against the USD BI Rate, and GDP growth are significantly influence the financial stability of Islamic and conventional banking where the conclusion indicate that the level of financial stability of Islamic banking is still lower than conventional banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pemilihan dominan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif pada Bank Syariah di Jakarta. Selain itu, juga untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kriteria pemilihan dominan antara nasabah pengguna produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif. Untuk menjawab permasalahan pertama, digunakan teknik Analisis Faktor (Factor Analysis), sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua, digunakan Analisis Uji Beda Dua Rata-Rata. Penelitian ini menghasilkan jawaban-jawaban atas kedua permasalahan di atas. Pertama; Krtieria dominan pemilihan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif pada Bank Syariah di Jakarta adalah Faktor Pelayanan dan Sumber Daya Insani, yang terdiri dari: simpanan aman, pelayanan yang ramah dan sopan dari karyawan/ti bank, pelayanan yang cepat dari para karyawan/ti bank, pelayanan yang memuaskan dari karyawan/ti bank, karyawan/ti yang kompeten dalam menjelaskan produk-produk syariah, dan karyawan/ti yang tanggap terhadap masalah dan responsif. Hasil ini tidak sesuai dengan dugaan awal (hipotesis) penelitian ini. Kedua, Ada perbedaan kriteria dominan pemilihan antara nasabah yang menggunakan produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif. Hal ini sesuai dengan dugaan awal (Hipotesis) penelitian ini.

---

This reasearch aims to indentify the dominant customers selection criteria in using of productive and consumptive Islamic financing products in Islamic Bank in Jakarta. In addition, to identify whether there is any difference between the dominant customers selection criteria of productive and consumptive Islamic financing product user. To solve the first problem it will be used Factor Analysis Techniques, as for answering the second problem, it will be used Comparing Group Means T-Test Techniques.

This reasearch resulted in the answers to the two problems above. First; the dominant customers selection criteria in using of productive and consumptive Islamic financing products in Islamic Bank in Jakarta is the factor of services and human resources, which consists of: deposits safe, friendly and courteous service of the employees bank, fast service from the employees bank, satisfactory service from the employees bank, employees competent in explaining about Islamic products, and employees who is responsive to problems.

These results are not consistent with the hypothesis of this reasearch. Secondly, There is a difference between the dominant customers selection criteria of productive and consumptive Islamic financing products user. This is consistent with the hypothesis of this reasearch."

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."

"Bank Indonesia (BI) dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai bank sentral memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan sebagai pengatur dan pengawas perbankan. Namun fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang dimiliki BI akan berpindah kepada sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2010 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Lembaga ini nantinya bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.Tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek micro prudential seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sedangkan aspek macro prudential berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter BI. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Menteri Keuangan bahkan Presiden agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.Setelah OJK terbentuk Pengawasan perbankan akan menjadi kewenangan OJK. BI sebagai bank sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, perannya tidak bisa dikesampingkan dalam pengawasan bank karena lembaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan BI, diantaranya menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada. Setelah OJK terbentuk, BI akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijaksan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

---

BI for the agenda of implementing the function as central bank has role as monetary stability custodian, arranges and takes care of disbursement system fluency, and as regulator and banking supervisor. In Indonesia itself, it is likely the function of regulation and supervision to bank owned by BI will make a move to an observation institute of independent finance service sector which so called Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the year 2010 in accordance with provision in Article 34 Law Number 3 Year of 2004 regarding Amendment of Law Number 23 Year of 1999 regarding Bank of Indonesia (BI). Later the institution (OJK) undertakes the supervision of banking industry, insurance, pension fund, capital market, risk capital, and defrayal company, and other bodies carrying out fund management of public.OJK's duty and authorize in the case banking supervision only related to the micro prudential aspect such as institutional, business activities, and assessment of health level. While macro prudential aspect which related to monetary policy and paying system, like in the rule about Statutory Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum or GWM), state?s income regulation, Open Market Operation (Operasi Pasar Terbuka or OPT), and reports with the inspection that related to the duty implementation in monetary area along with the paying system, is the authority of BI as a monetary institution. The OJK supervising board which will be formed by law at the latest in 2010, must be proactive in managing cooperation with BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan the minister of finance.After OJK is formed, therefore the supervision authority is no longer belong to BI. The Banking supervision will be come the authority of OJK. And BI will be focus on the authority in of monetary policy which is the policy to reach and maintain rupiah?s value stability done by inter alia through controlling the money circulation and/or interest rate.If the OJK is formed by the end of year 2010, therefore we will have fiscal authority, that is The Minister of Finance, monetary authority, that is BI, and finance service supervisor authority, that is OJK. Bapepam will enter OJK, thus it will no longer under The Minister of Finance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan efisiensi biaya dan keuntungan beberapa kelompok bank yaitu antara Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS), antara bank milik pemerintah dengan milik swasta dan antara bank asset besar, menengah dan kecil. Selain itu, penelitian ini akan menguji perbedaan efisiensi biaya dan keuntungan antara fungsi translog dan fungsi Cobb-Douglas. Metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai efisiensi adalah dengan Stochastic Frontier Analysis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tidak terdapat perbedaan efisiensi biaya dan keuntungan antara kelompok bank dan antara fungsi translog dengan fungsi Cobb-Douglas. Nilai efisiensi biaya tertinggi dan terendah secara berturut-turut dimiliki UUS Bank Aceh dan UUS Bank Permata. Sedangkan, nilai efisiensi keuntungan tertinggi dan terendah masing-masing dimiliki UUS Bank Kalimantan Barat dan UUS Bank Jawa Timur.

---

This study aims to examine the differences in cost and profit efficiency some banks namely between Sharia General Banks with Sharia Business Units, between the government-owned banks and private banks and between large, medium and small banks. In addition, this study will examine the difference cost and profit efficiency between translog function and the Cobb-Douglas function. The method used to obtain the value of efficiency is the Stochastic Frontier Analysis.

The results are no difference cost and profit efficiency between group of banks and between translog function with Cobb-Douglas function. Highest value and lowest cost efficiency respectively were obtained by Sharia Business Unit Bank Aceh and Sharia Business Unit Bank Permata. Meanwhile, the value of the highest and lowest profit efficiency respectively were obtained by Sharia Business Unit Bank Kalimantan Barat and Sharia Business Unit Bank Jawa Timur."