Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan pasal 21 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hak imunitas arbiter diakui dalam hukum arbitrase di Indonesia. Hak imunitas yang diberikan terhadap arbiter tidak berlaku mutlak, namun relatif. Artinya, selama arbiter menjalankan fungsinya dalam proses arbitrase dengan baik dan benar, hukum menjamin ditegakannya hak imunitas ini. Akan tetapi jika dapat dibuktikan adanya itikad yang dimiliki oleh arbiter, maka arbiter tersebut bisa saja dikenai tuntutan hukum. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai pembuktian perbuatan melawan hukum oleh arbiter. Pada dasarnya, pembuktian yang digunakan adalah hukum pembuktian dalam hukum acara perdata. Akan tetapi, terdapat keunikan karena fokus pembuktiannya adalah itikad tidak baik yang dimiliki oleh arbiter. Sebagai tinjauan, adalah kasus gugatan PT Pura Barutama atas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan tiga arbiternya, yakni Fatimah Achyar, Priyatna Abdurrasyid dan Fred B.G. Tumbuan. Dalam putusan No. 146/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel, BANI beserta ketiga arbiternya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata dari adanya itikad tidak baik dalam memberikan putusan arbitrase. Hal mana telah merugikan penggugat."

"ABSTRAKPita cukai rokok yang melekat pada tiap bungkus rokok yangberedar di tanah air adalah tanda bukti dari pembayarancukai rokok oleh perusahaan dan importir rokok kepadaNegara. Cukai rokok menyumbang dana yang tidak sedikit bagikas Negara. Kerena maraknya pemalsuan atas pita cukairokok, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memutuskanuntuk menambahkan hologram sebagai tambahan pengaman agarpita cukai rokok sulit dipalsukan. Hologram sebagai materiyang masih sulit diperoleh, dianggap efektif untuk menambahtingkat keamanan bagi pita cukai rokok. Pelaksanaanpengadaan hologram pita cukai rokok ini dilakukan olehPerum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada. Perjanjian antaraPerum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada dalam pengadaanhologram pita cukai rokok ini tidak menetapkan mengenaiwaktu berakhirnya perjanjian, akibatnya perjanjian initidak pernah berakhir sehingga pelaku usaha lainnya yangingin turut bersaing dalam pasar hologram pita cukai rokoktidak dapat masuk ke dalam pasar. Pelaku usaha yang merasadirugikan lalu melaporkan Perum Peruri dan PT. Pura NusaPersada kepada KPPU karena kegiatan yang dilakukan olehkeduanya diduga telah menyebabkan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat, hal ini merupakan pelanggaranatas ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalamPutusan Perkara No. 03/KPPU-L/2004, menghukum Perum Peruridan PT. Pura Nusa Persada untuk menghentikan kegiatan yangmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan hologram pitacukai rokok dengan cara membatalkan perjanjian antara PerumPeruri dan PT. Pura Nusa Persada. KPPU juga memerintahkankepada Perum Peruri untuk membuka pasar pengadaan hologrampada pita cukai rokok melalui tender yang terbuka dantransparan."

"Sengketa Pertamina Vs. Karaha Bodas Company (KBC) sendiri berawal dari ditangguhkannya perjanjian/kontrak yang tertuang dalam Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC) yang ditandatangani oleh Pertamina, KBC dan PT. PLN (Persero). JOC dan ESC merupakan kontrak kerja sama pembangunan proyek PLTP di Karaha Bodas. Sejak tahun 1998 Indonesia dilanda krisis moneter, maka atas rekomendasi dari IMF untuk menunda proyek yang pembayarannya menggunakan US Dollar, pemerintah RI mengeluarkan Keppres No. 5/1998 yang menangguhkan proyek PLTP tersebut. Atas hal itu dan berdasarkan pasal 13 ayat (2)a JOC KBC membawa sengketa tersebut ke lembaga arbitrase Jenewa, Swiss. Majelis Arbitrase Jenewa memenangkan KBC dan menghukum Pertamina untuk membayar ganti rugi. Terhadap putusan arbitrase tersebut Pertamina mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase Jenewa Ke PN Jakarta Pusat. Dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat disebutkan bahwa upaya hukum Pertamina untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase Jenewa adalah tepat diajukan di pengadilan Indonesia dengan pertimbangan: karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan meskipun pasal 70 UU No. 30/1999 mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional, akan tetapi karena pasal V Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa “pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional mungkin ditolak atas permohonan salah satu pihak, hanya jika pihak yang bersangkutan membuktikan kepada instansi yang berwenang, antara lain: pengangkatan arbiter tidak diberitahukan secara layak kepada para pihak dan susunan tim arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak (JOC dan ESC), para pihak tidak memiliki kapasitas berdasarkan hukum yang berlaku (sesuai dengan JOC dan ESC hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia).”"

"Tesis ini menyampaikan hasil penelitian pada sistem lini produksi berdasarkan produk, di Divisi Kertas Berharga Non Uang, Perum Peruri. Sistem lini produksi telah berlangsung selama lebih dari enam tahun, namun masih mengalami permasalahan dalam memenuhi rencana jadwal penyelesaian produksi dan ketidaksesuaian standar kualitas produk. Hal ini memicu untuk dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem lini produksi. Apabila faktor-faktor tersebut dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan suatu rencana pengembangan sistem lini produksi percetakan dokumen sekuriti yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.Penelitian diawali dengan melakukan analisa faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja sistem lini produksi percetakan dokumen sekuriti non uang dengan mengintegrasikan Design of Experiment (DoE), yaitu metode Perancangan Eksperimen (Experimental Design) dengan pendekatan simulasi permodelan sistem. Dari analisa tersebut diketahui adanya beberapa faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja sistem lini produksi. Informasi ini menjadi alternatif-alternatif rencana pengembangan sistem lini produksi percetakan dokumen sekuriti non uang. Hal ini mengacu kepada sistem manajemen aliran kerja (Work Flow Management System, WFMS) dengan menggunakan pendekatan Manajemen Proses Bisnis (Business Process Management, BPM).Akhirnya, penelitian ini ditutup dengan simulasi untuk menguji metode rencana pengembangan sistem lini produksi percetakan dokumen sekuriti non uang. Hasil pengujian dengan simulasi ini, dapat membuktikan adanya peningkatan kinerja sistem lini produksi.

---

This thesis consists of research at line production system of pursuant to product in Commercial Security Printing Division, Perum Peruri. This system have taken place during more than six year, but still face to the problems of fulfilling production schedule plan and unconformity of product quality standard.This is a trigger to research some factors which might be able to influence the performance of line production system. If we can know about some factors hence will be able to conduct a plan development of printing line production system on document commercial security printing to overcome the problems.The research was started with factors analysis which might be influence performance of line production system on document commercial security printing using integrated Design of Experiment (DoE) and approach of system modeling simulation. From this analysis, it will be obtained the dominant factors that might be influenced the performance of line production system. This information ecomes the alternatives development plan of line production system. This matter s designed related to job and activity Work Flow Management System (WFMS) using approach of Management Process Business Finally, this research is terminated with simulation to test the development lan method of printing line production system on document commercial security rinting. The simulation result gives the evidence of performance improvement in ine production system."

"Dalam dunia perdagangan internasional terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perjanjian internasional, antara lain perbedaan kewarganegaraan para pihak, perbedaan budaya hukum, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, para pihak berupaya mencari alternatif penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak. Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam perjanjian internasional. Menyadari pentingnya peran arbitrase dalam dunia bisnis internasional, maka masalah pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia menarik untuk dikaj i lebih dalam dengan melakukan studi kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah Tbk dan PT. BT Prima Securities Indonesia. Beberapa permasalahan yang dibahas meliputi: pertama., apa yang menjadi dasar Pengadilan Nasional untuk melakukan penolakan putusan arbitrase asing; kedua, apakah ada upaya hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia; ketiga, bagaimanakah penerapan Konvensi New York 195 8 terhadap kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah dan PT. BT Prima Securities Indonesia. Berdasarkan pembahasan permasalahan tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Nasional dapat melakukan penolakan putusan arbitrase asing berdasarkan alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Suatu putusan arbitrase asing yang ditolak permohonan eksekuaturnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan ketentuan dalam Konvensi New York 1958 terhadap kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah Tbk, dimana permohonan eksekuatur atas putusan Arbitrase Internasional Pengadilan London - Arbitrase N o . 8119 ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum, dan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formil yaitu terlambat dalam pengajuan kasasinya karena melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985."

"This is descriptive quantitative research with only have one variable (univariat). The purposes of this research are to identify culture types, dominant culture type and analyze suitability between current organization culture and preferred organization culture from Offset Division and Convening Division at PT. Pura Barutama. In this research, it was used survey method of Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) which was developed by Kim S. Cameron and Robert E. Quinn from University of Michigan. The data analyzing technique is comparing mean value from the variables.This research was involving 404 respondents from Offset Division and 327 respondents from Converting Division. Results of this research are as followed:1) there is identical perception concerning culture types in offset division and converting division, that the forth culture types Clan, Adhocracy, Market and Hierarchy are stated by both divisions and have similar average values that is up 20.2) there is identical perception concerning culture types in Pura Group refer to the offset division and converting division perceptions, that the forth culture types Clan, Adhocracy, Market and Hierarchy are stated by both divisions as Pura Group corporate cultures and have similar average values that is up 20.3a.) there is no identical perception in offset division and converting division concerning current dominant culture types (culture strength) in offset division and converting division.3b.) there is identical perception in offset division and converting division concerning preferred dominant culture types (culture strength) in offset division and converting.4a.) there is no identical perception in offset division and converting division concerning current dominant culture type (culture strength) at Pura Group refer to offset division and converting division perceptions.4b.) there is no identical perception in offset division and converting division concerning preferred dominant culture type (culture strength) at Pura Group refer to offset division and converting division perceptions.4c) there is identical perception in offset division concerning current and preferred dominant culture type (culture strength) at Pura Group refer to offset division perceptions.5a) there is no identical perception in offset division concerning current and preferred dominant culture type (culture strength) at offset division and current and preferred dominant culture type (culture strength) at Pura Group refer to offset division perceptions with corporate culture which was developed by the owner/founder and stated at the corporate philosophy.5b.) there is no identical perception in converting division concerning current and preferred dominant culture type (culture strength) at converting division and current and preferred dominant culture type (culture strength) at Pura Group refer to converting division perceptions with corporate culture which was developed by the owner/founder and stated at the corporate philosophy.5c.) the difference between both divisions? culture type perceptions and the owner/founder corporate culture seems that the management has not embedded the stated corporate values, to the employees, especially in the both division."