Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi Kendaraan Bermotor menjamin beberapa resiko kerugian, diantaranya adalah resiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi ini menjamin resiko berupa luka (bodily injured), dan/atau kerusakan harta benda (property damaged), yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tertanggung, atau hal lain yang diperjanjikan dalam polis. Bila terjadi perbuatan melawan hukum dari pengguna kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut, misal nya menabrak orang atau kendaraan lain yang menimbulkan kerugian, maka akan timbul hubungan hukum antara Penanggung, Tertanggung dan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga adalah pihak yang menderita kerugian dimana ia dapat menuntut pemberian ganti rugi dari pengguna kendaraan bermotor atau tertanggung. Tertanggung akan mengajukan permohonan klaim kepada penanggung atas resiko tanggung jawab hukum tersebut. Kemudian tertanggung memberikan kuasa kepada penanggung untuk menyelesaikan klaim, maka penanggung dapat berhadapan dengan Pihak Ketiga. Adapun penggantian yang dilakukan oleh Penanggung adalah sesuai dengan luas jaminan yang tertera di dalam polis Tertanggung. Jadi tidak semua tuntutan Pihak Ketiga yang merugi tersebut dapat di ganti. Sebagai pengguna jasa asuransi, harus dapat menilai apakah suatu polis, yang juga dapat disebut sebagai perjanjian baku, telah benarbenar dipahami sesuai dengan kebutuhan jaminan yang diinginkan. Sebagian besar permasalahan yang timbul pada saat terjadi klaim karena kurangnya pemahaman isi polis yang menimbulkan salah penafsiran (misinterpretation), sehingga ada kewajiban bagi pengguna jasa asuransi untuk membaca, dan bagi perusahaan asuransi untuk menjelaskan secara menyeluruh luas pertanggungan yang diperjanjikan. Penyelesaian klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia walaupun sudah baik namun masih membutuhkan perbaikan system mekanisme kerja yang lebih cepat, mengingat jangka waktu penyelesaian yang melampaui ketentuan undang-undang yang berlaku."

"Perusahaan asuransi syariah, yang operasional usahanya berdasarkan syariah Islam merupakan alternatif yang ada bagi kaum muslim sebagai pengganti asuransi konvensional. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah belum ada, sehingga pelaksanaan asuransi syariah tetap menggunakan kaidah-kaidah perasuransian global, yaitu mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pertanggungan pada PT. Asuransi Takaful Umum (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor).Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum asuransi di. Indonesia apabila dikaitkan dengan asuransi menurut syariah, bagaimana pelaksanaan perjanjian (akad) pertanggungan asuransi kerugian (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor) pada PT. Asuransi Takaful Umum, serta apakah klausula-klausula perjanjian pertanggungan asuransi kendaraan bermotor yang dituangkan dalam polis asuransi kerugian kendaraan bermotor pada perusahaan ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang Asuransi dan syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dan data sekunder, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan di atas.Pelaksanaan perjanjian (akad) asuransi kendaraan bermotor (ABROR) pada perusahaan ini ditandai dengan adanya penandatanganan formulir surat permintaan takaful (ABROR) oleh peserta dan dengan diterbitkannya polls oleh penanggung, yang merupakan suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Operasional perusahaan ini menjauhi larangan-larangan bermuamalat dalam Islam, yaitu tidak mengandung unsur aharar (probabilitas atau risiko), maisir (perjudian), riba (bunga) dan juhala (ketidakpastian). Akad yang dilakukan adalah akad tabarru' dan apabila tidak terjadi klaim maka perusahaan akan memberikan pengembalian berupa uang bagi hasil (nisbah) kepada pesertanya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang berkaitan dengan ketentuan tentang akad tijarah dan tabarru'. Dalam praktik asuransi syariah terdapat perbedaan pendapat mengenai akad tabarru'. Sebagian asuransi syariah dalam praktiknya memberikan bagi hasil apabila terjadi surplus dana tabarru', namun sebagian lagi asuransi syariah tidak membagikan dengan alasan bahwa tabarru' adalah dana yang sudah diikhlaskan peserta untuk tolong menolong, sehingga peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah SWT."

"Karya akhir skripsi ini membahas tentang Sistem Informasi Akuntansi siklus pendapatan dan pengeluaran pada perusahaan asuransi syariah, PT Jaya Proteksi Takaful. Pembahasan dimulai dari uraian mengenai setiap aktivitas dalam kedua siklus tersebut. Kemudian dilakukan analisis efektivitas dan efisiensi proses serta pengendalian internal secara umum dan secara khusus di setiap prosesnya. Hasil dari skripsi ini menyimpulkan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan perusahaan sudah cukup baik. Namun masih terdapat sedikit kekurangan terkait kedua siklus yang masih harus diperbaiki perusahaan agar seluruh prosesnya berjalan lebih efektif dan efisien serta didukung pengendalian internal yang memadai.

---

This paper discusses about the Accounting Information System, specifically revenue and expenditure cycle on Syari'a insurance company, PT Jaya Proteksi Takaful. The discussion starts from explanation of each process from those two cycles. Then do analyze the effectiveness and efficiency in every activity and the internal control in general and specifically in each process.

The result of this paper concludes that the Accounting Information System which is applied by the company is good. However, there's still a few deficiency in the two cycles that need to be improved so that the whole process could be more effective and efficient and also supported by adequate internal control."

"Untuk mengatasi resiko terhentinya ketersediaan dana pendidikan akibat bencana atau malapetaka yang setiap saat dapat terjadi terhadap orang tua adalah dengan mengikuti asuransi dana siswa. Takaful Dana Siswa menyediakan perlindungan dari resiko tersebut bagi para pesertanya, dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditujukan untuk menutup biaya pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Jumlah Dana diberikan pada saat-saat memulai pendidikan di SD, SMP, SMU, Perguruan Tinggi dan pada setiap tahun ajaran di Perguruan Tinggi yang besarnya sesuai dengan nilai aplikasi yang diajukan. Takaful Dana Siswa dapat juga diberikan oleh seseorang atau suatu lembaga kepada Anak Asuh, sehingga dapat merupakan salah satu alternatif terbaik upaya menyantuni anak-anak asuh dalam segi pendidikan. Pelaksanaan Takaful Dana Siswa bagi anak asuh dapat dilaksanakan seperti halnya bagi anak kandung atau anak angkat. Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, dalam penerbitan polis Takaful Dana Siswa bagi anak asuh harus dilengkapi dengan surat wasiat dari peserta yang disetujui oleh ahli waris peserta."