Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip relokasi dalam pelaksanaan relokasi warga di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Jakarta Utara. Teori yang digunakan adalah prinsip-prinsip relokasi yang dikemukakan oleh Cernea. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist melalui pengumpulan data studi lapangan wawancara mendalam dan observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga prinsip relokasi dari Cernea yang menjadi dimensi dalam penelitian ini, yaitu government responsibility, resettler rsquo;s participation dan the host population belum semua indikator dapat terpenuhi dalam pelaksanaan relokasi warga di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang Jakarta Utara. Pada dimensi pertama, government responsibility, indikator yang belum terpenuhi di antaranya adalah: penentuan lokasi baru terkait dengan desain dan tata ruang, penentuan lokasi baru terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana, kebutuhan finansial untuk membangun kembali kehidupan warga yang terkena dampak relokasi dalam hal soft cost seperti pelatihan. Pada dimensi kedua, resettlers rsquo;s participation, indikator yang belum mampu dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya adalah: sosialisasi dengan warga yang terkena relokasi seperti informasi waktu pelaksanaan relokasi, pemilihan lokasi permukiman baru, prosedur kompensasi, hak-hak pemukim, dan partisipasi melalui pemimpin formal, informal dan organisasi non pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi. Pada dimensi ketiga, the host population, dapat disimpulkan bahwa semua indikator di dalamnya telah terpenuhi.

---

ABSTRACTThis research aims to describe about implementation of the relocation principles in the resident relocation in Pasar Ikan Luar Batang Area North Jakarta. Theory that used in this research is the relocation principles by Cernea. This research uses post positivist approach by field study of collecting data in depth interview and observation and literature study. Based on this research, the three principles of Cernea that become dimensions in this research, government responsibility, resettler rsquo s participation and the host population, cannot be met entirely by the provincial government of DKI Jakarta in the Resident Relocation in Pasar Ikan Luar Batang Area, North Jakarta. The first dimension, government responsibility, indicators that cannot be met are determination of the new location associated with design and layout, determination of the new location associated with facilities and infrastructures, financial needs to rebuild the lives of the residents affected by relocation in terms of soft cost such as training. The second dimension, resettlers rsquo s participation, indicators that can not be met are socialization with residents affected by the relocation as the time information to relocate, the recovery of the new settlement, procedure of compensation, the rights of the settlers, and participation by informal, formal and non government organization leader in the planning and implementation of the relocation. The third dimension, the host population, can be concluded that all indicators have been met."

"Tesis ini membahas tentang perancangan bentuk intervensi pemerintah dalam kcbijakan perumahan rakyat dan analisisnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dcngan desain deskriptif Metodologi yang digunakan adalam melakukan perancangan kebUakan adalah policy making process oleh William N. Dunn. Sedangkan untuk analisisnya digunakan Analitikal Hirarki Pmses (AHP).Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk pasar pcrumahan rakyat di Indonesia, peran intervensi pemerintah masih sangat dominan, baik dari sisi kebliakan maupun dari sisi alokasi APBN, sehingga pasar perumahan rakyat yang ada belum siap untuk dilepaskan kepada mekanisme pasar bebas

---

The focus of this study is analysis and policy making of the intervention from in the public housing. This reseach is qualitative research with descriptive design. Methodology that is used on the policy making is the policy making process by William N. Dunn, and the analytical hierarchy process (AHF) for analyzing.

The result suggests that the Indonesian housing market for low income people, needs intervention fron the govemment, including the policy side and also in spending of the national budget (APBN). So, the housing market for low income people is not ready to be released to free market mechanism yet."

"Hakekat demokrasi adalah keterbukaan, partisipasi dan hak asasi. Demokrasi telah menjadi "kata kunci" sebagai alternatif sistem sosial, politik dan ekonomi, yang mampu mengakomodasikan tuntutan dan kebutuhan bangsa-bangsa dan masyarakat modern. Sistem sosial, politik dan ekonomi yang bercirikan totaliter, etatisme dan serba tertutup sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum dengan sistem pemerintahan yang berasaskan demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mekanisme Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya, masih mengalami proses pencarian bentuk serta penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, melainkan menganut pemisahan kekuasaan dalam arti formil yakni pembagian kekuasaan. Dalam sistem pembagian kekuasaan berfungsinya alat-alat kelengkapan negara, baik di Pusat maupun di Daerah, berdasarkan kerangka kinerja saling melengkapi (komplementer). Perwujudan negara Republik Indonesia merupakan transformasi Republik Desa yang disertai dengan asas-asas modern, yaitu berdasarkan hukum (rechtstaat) dan wawasan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (constitutionele system). Pemisahan kekuasaan (separation of power) versi Trias Polltika dari Montesquieu hanya berfungsi sebagai perbandingan (comparatively), dan tidak dijadikan rujukan utama (referensi). Pada tingkat Pusat DPRD berada di luar struktur pemerintahan. Di Tingkat Daerah DPRD merupakan unsur Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kedudukan Kepala Daerah lebih dominan dari pada DPRD. Fungsi dan peranan DPRD belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor kelemahan DPRD adalah meliputi (1) yuridis-normatif, (2) primordialistik, dan (3) sarana penunjang. Peranan DPRD dalam penetapan APBD cenderung meligitimasi konsep-konsep kebijaksanaan yang disusun oleh Kepala Daerah. Kemampuan DPRD untuk menyalurkan dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat ke dalam APBD belum menampakkan optimalisasinya. "

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pengembang selaku penjual Tanah dan Bangunan dengan Konsumennya. Guna mengamankan kepentingan Pengembang dan Konsumennya, Pemerintah, melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 09/KPTSIM/95 Tanggal 23 Juni 1995, tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli.Berkenan dengan hal tersebut diatas, Penulis tergerak untuk milakukan penelitian:(1) Apakah Perjanjian JUa1 Beli Tanah dan Bangunan tersebut telah menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum secara memadai kepada Pihak Penjual maupun Pihak Pembeli?(2) Apakah klausula-klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut telah mampu melindungi kepentingan Pembeli dan Penjual?Metode penelitian yang dipilih bersifat yuridis normatif dan dilakukan melalui study kepustakaan berupa dokumen-dokumen serta penggunaan data sekunder. Disamping itu penelitian ini juga bersifat deskriptif dan eksplanatoris, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan secara jelas balk dari segi per undang-undangan maupun dalam realita praktiknya.Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh kesimpulan:(1) Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Tanah dan Bangunan tersebut belum mernberikan kepastian hukum, karena masih dibuat dibawah tangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik;(2) Bahwa klausula dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut menunjukan adanya ketidakseimbangan hubungan yang cenderung menguntungkan pihak pengembang sebingga tidak mendukung terciptanya rasa keadilan, kepastian dan ketertiban hukum."

"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

---

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems.

This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling.

Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well."

"Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48)."