Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat di tahun 1997, para pemilik modal banyak yang menanamkan modalnya dibidang agrobisnis. Bidang ini yang dipilih karena terbukti relatif lebih tahan goncangan terhadap pengaruh memburuknya ekonomi nasional. Keadaan ini disalahgunakan dengan banyaknya perusahaan agrobisnis yang menawarkan kegiatan usaha agrobisnis yang secara logika ekonomi sangat tidak masuk akal. Mereka menawarkan usaha dengan pola bagi basi dengan memperoleh keuntungan return yang sangat tinggi di tambah dengan rayuan yang meniadakan adanya resiko kerugian bagi investor. Dalam ekonomi Islam, adanya pihak yang terdzalimi dan mendzalimi adalah sesuatu yang diharamkan dan juga terdapatnya unsur riba di dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang dilarang oleh syariah Islam."

"Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang cukup dipahami oleh umum sebagai asas membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian pemborongan pembangunan pelabuhan oleh PT Y dan PT X, asas ini dipakai sebagai dasar terbentuknya isi kontrak. Namun ternyata isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut terdapat syarat prostetif yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagaimana isi perjanjian tersebut juga menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang menjadi objek perjanjian. Dalam isi perjanjian, dengan pencantuman masa pelaksanaan ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisa isi perjanjian pemborongan PT Y dan PT X dilihat dari beberapa peraturan terkait, yaitu: Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang¬undang Pelayaran dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa. Hasil penelitian menunjukan pentingnya memperhatikan asas lain yang berlaku dalam membuat suatu perjanjian. Untuk menerapkan keadilan pekerjaan konstruksi pelabuhan, maka dalam suatu perjanjian pemborongan pembangunan pelabuhan perlu menerapkan asas keseimbangan.

---

Freedom of contract is a commonly understood principle of contract. In a Port Development contract agreed between Company Y and Company X, this principle is used as the basis for the formation of the contract. But it turns out that some of the terms agreed by the parties are contrary to the Civil Law Code. As the contents of the agreement also cause problems in the implementation of port development which is the object of the agreement. More specifically, thhe inclusion of the execution timetable in the agreement is in contrary to relevant laws and regulations. In writing this essay, the writer analyzes the contents of Port Development Contract between Company Y and Company X using relevant regulations, namely: Construction Services Act, Shipping Act and the Presidential Regulation on Procurement of Goods / Services. The results show the importance of attention to other principles that applies in making a covenant. The principle of balance has to be applied to ensure justice in Port construction Work Contracts."

"Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan konsumen semakin berkembang. Hal yang menjadi faktor pendorong tingginya pertumbuhan usaha pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan konsumen merupakan media penyaluran kredit usaha kecil perbankan melalui perusahaan pembiayaan. Salah satu contoh bentuk perjanjian kerjasama chanelling dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) dalam penyaluran kredit pemilikan mobil atau motor kepada debitur. Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui perjanjian kerjasama Chanelling antara perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan ketentuan perbankan, serta kedudukan dan hubungan hukum antara para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisa dan saran terhadap kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai peraturan perusahaan pembiayaan konsumen dan bank. Dengan demikian, tercipta suatu alternatif pendanaan dari bank kepada perusahaan pembiayaan konsumen, yang pada akhir..."

"Penerapan perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja adalah sangat penting, karena perjanjian kerja merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam hubungan kerja tersebut. Namun dalam pelaksanaan outsourcing, pekerja/buruh tidak menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan tempatnya bekerja (pemberi kerja), melainkan dengan perusahaan pelaksana outsourcing (penerima kerja). Dalam posisi ini, buruh tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja walaupun buruh bekerja di perusahaan pemberi kerja. Dalam skripsi ini, penulis mengadakan penelitian mengenai ketentuan-ketentuan tentang hubungan kerja dalam perjanjian kerja dan perjanjian kerjasama outsourcing, untuk melihat perbedaan hubungan kerja antara kedua perjanjian tersebut dan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama outsourcing. Sasaran penulisan ini adalah memberikan wawasan dan saran-saran bagi para pihak yang akan melaksanakan outsourcing. Semoga skripsi ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang."

"PT. TELKOM dalam membangun Fasilitas Telekomunikasinya membutuhkan dana yang besar, sehingga mengikutsertakan pihak investor (swasta) dalam pelaksanaan pembangunannya. SeteIah diberlakukannya UU Nomor : 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dimana pihak swasta diperbolehkan sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, maka terlihat adanya peningkatan peran pihak swasta dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, balk sebagai penyelenggara telekomunikasi maupun sebagai investor dengan melakukan kerja sama di perusahaan telekomunikasi. Dengan adanya peran sektor swasta yang lebih luas di PT. TELKOM, maka diharapkan dapat mempercepat pembangunan fasilitas telekomunikasi di PT. TELKOM khususnya di daerahdaerah yang belum terjangkau oleh fasiltas telekomunikasi.Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai pelaksanaan pembangunan Fasilitas Telekomunikasinya dengan menggunakan sistem Build Operate and Transfer (HOT), mengenai Hak dan Kewajiban antara pihak PT. TELKOM dan pihak Mitra dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pola Build Operate and Transfer, dan mengenai cars penyelesaian perselisihan jika terjadi perselisihan antara pihak PT. TELKOM dengan pihak Mitra.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan memaparkan obyek penelitian untuk kemudian dilakukan pembahasan terhadap permasalahan sehubungan dengan obyek tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pejabat atau karyawan yang bekerja di PT. TELKOM maupun beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan.Dari uraian tersebut maka disimpulkan bahwa : PT. TELKOM dalam melaksanakan pembangunan Fasilitas Telekomunikasinya dengan menggunakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pola Build Operate and Transfer (BOT), dengan demikian PT. TELKOM tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembangunan tetapi yang mengeluarkan dana adalah pihak Mitra. Hak dan Kewajiban para pihak dalam melaksanakan PI(S dengan pola BOT adalah : a. Pihak Mitra dan PT. TELKOM memperoleh pembagian pendapatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. b. Pihak PT. TELKOM menerima penyerahan kepemilikan (Transfer of Title) atas hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Mitra kepada PT. TELKOM pada akhir kerjasama. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. Akan tetapi apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat, maka para pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase yang telah disetujui oleh para pihak atau di Pengadilan Negeri."