Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 121143 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
cover
Josef Orth Edward P
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24763
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sahid Ramadian
"Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) merupakan lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk menjadi lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal. Selama ini tidak ada kejelasan dalam penyelesaian sengketa perdata di bidang pasar modal. Oleh karena itu, BAPMI diharapkan dapat menjalankan peran yang vital sebagai jalan keluar atas masalah tersebut. Sampai saat ini, belum ada satu pun kasus yang diselesaikan melalui BAPMI, tetapi di sisi lain pasar modal Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat. Untuk memahami masalah ini, perlu diketahui bagaimana sifat dan sengketa pasar modal itu sendiri. Selain itu, perlu diketahui pula bagaimana BAPMI menyelesaikan sengketa pasar modal tersebut dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan untuk penyempurnaan penyelesaian sengketa pasar modal melalui BAPMI dengan tujuan agar masyarakat pasar modal memilih BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa yang mereka miliki. Dalam menyelesaikan sengketa, BAPMI telah menetapkan persyaratan khusus dalam menyeleksi sengketa apa sajakah yang dapat diselesaikan olehnya sebagaimana yang termuat dalam Peraturan dan Acara BAPMI, yaitu sengketa perdata yang berkenaan dengan kegiatan di bidang pasar modal serta adanya perjanjian penyelesaian sengketa yang dibuat oleh para pihak, baik melalui forum arbitrase, mediasi, maupun pendapat mengikat. Di samping, itu, Peraturan dan Acara BAPMI juga mengatur secara rinci proses penyelesaian sengketa dalam ketiga forum tersebut serta upaya-upaya dalam menegakkannya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk membumikan BAPMI sebagai lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang membutuhkan kerjasama dari semua elemen pasar modal. Pada akhirnya, perlu dipertimbangkan penerapan hal-hal baru yang dapat menyempurnakan penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bakhtiar Yusuf
"Sejak diperkenalkannya reksa dana berbentuk KIK melalui UU No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana berkembang sangat pesat. Reksa dana dirancang khusus bagi investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Investor yang memiliki dana membeli saham di dalam reksa dana, kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi yang ahli dan profesional untuk mendapatkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada investor. Seiring dengan krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak Agustus 1997, perkembangan reksa dana juga terkena imbas dan mengalami pasang surut. Data per Januari 2002 terdapat 11 reksa dana yang dibubarkan oleh Bapepam, hal ini dikarenakan selain tidak mendatangkan keuntungan bagi investor dan berkurangnya nilai investasi, juga karena ada sebab lain yang lebih penting yaitu adanya pelanggaran peraturan pasar modal oleh manajer investasi. Dengan bubarnya reksa dana tersebut, sebagian besar investor menanggung kerugian. Sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana milik investor, manajer investasi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan investasi reksa dana. Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana hubungan hukum antara manajer investasi dengan investor reksa dana serta sejauh mana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara manajer investasi dan investor ternyata terdapat suatu hubungan pemberian kuasa. Mengenai tanggung jawab manajer investasi terhadap investor sudah diatur secara terperinci dalam UUPM, Peraturan Bapepam dan KIK. "
2004
S23754
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sesha Putri
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S23882
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Ticoalu, Gabriella Maria Clara
"Di dalam pasar modal Indonesia dikenal aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu dengan penerbitan saham baru tanpa harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama atau pemegang saham terdahulu untuk membeli saham baru tersebut seimbang dengan pemilikan sahamnya. Mekanisme seperti ini sangat efisien dalam penggunaan waktu pelaksanaan sehingga perusahaan yang melakukan dengan menggunakan cara mekanisme ini dapat cepat terlaksana proses penambahan modal dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Umumnya mekanisme ini digunakan perseroan guna pembayaran utang-utangnya dengan cara mengkonversi utang menjadi saham (debt to equity swap).
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan aksi ini oleh PT. Bumi Resources, Tbk. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan aksi korporasi tersebut oleh PT Bumi Resources, Tbk.

In the Indonesian capital market, there is known a corporate actions capital increases without preemptive rights that can be performed by a company by issuing new shares without having to give an opportunity beforehand to the old shareholders or former shareholders to buy new shares equal to the ownership of its shares. The mechanism is very efficient in the use of execution time so that companies which uses this mechanism can be quickly implemented process of capital increase in order to increase the company's financial condition. Generally, this mechanism is used by the company to pay its debts by converting debt into equity (debt to equity swap).
In this paper the author discusses about the implementation of this action by PT. Bumi Resources, Tbk. The discussion is done by analyzing Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Rule Number IX.D.4 On Capital Increases Without Preemptive Right which is then associated with the implementation of such corporate action by PT Bumi Resources, Tbk."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24728
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>