Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Evaluation and analysis on the implementation of regional autonomy in Indonesia; collection of articles."

"Tesis ini ditujukan untuk mengetahui dampak penerbitan obligasi pemerintah terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta dalam jangka panjang dan jangka pendek, apakah crowding out, crowding in, atau Ricardian Equivalence. Penelitian menggunakan data Indonesia tahun 2000 s.d. 2008 secara kuartalan dengan metode estimasi Error Correction Model (ECM) prosedur Engle·Granger.Dalam literatur ilmu ekonomi, dampak ekspansi fiskal pemerintah (dan juga pembiayaannya) dapat dikelompokkan dalam tiga arus utama pemikiran, yaitu: (1) Klasfk: menyatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat menyebabkan terjadinya Crowding out effiecient yang disebabkan oleh adanya asumsi full employment dan market clearing. Crowding out terjadi salah salunya karena ekspansi fiskal pemerintah rnenyebabkan naiknya tingkat suku bunga yang menekan investasi swasta, (2) Keynes: menyatakan bahwa stimulus fiskal pernerintah dibutubkan dalam perekonomian, karena perekonomian belum berada pada kondisi full employment, sehingga ekspansi fiskal pemerintah dapat memberikan accelerator effect atau crowding in effect bagi investasi swasta, dan (3) Ricardian Equivalence Theorem: menyatakan bahwa ekspansi fiskal pemerintah tidak akan berdampak pada sektor swasta karena swasta secara ra<;ionru menganggap bahwa ekspansi tersebut (yang dibiayai dengan penerbitan obligasi) hanya merupakan pajak yang tertunda dan akan diperhitungan pada saat jatuh tempo obligasi, Hal tersebut menyebabkan sektor swasta yang mcmperoleh imbal basil dari obligasi pemerintah tidak akan mengubah tingkat pengeluarannya (baik konsumsi maupun investasi) untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa yang akan datang.Estimasi menggunakan dua model persamaan, yaitu persarnaan investasi swasta dan persamaan tingkat suku bunga nominal. Pada kedua model persamaan tersebut, penulis rnemasukkan v&iabei posisi obligasi pemerintah sebagai variabel tidak terikat untuk melihat dampaknya terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta."

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintahIndonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untukpembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki. Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentangpemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisimemberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnyamasing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebihbesar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetapmelakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yangsangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat,dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentinganmasyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkandana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah(municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerahmendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkankeuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan jugakeuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu. Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yangbertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkuthak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun jugamenyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian. Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasarmodal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yangditerbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitupeningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai. Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdaganganobligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatupenggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumenkeuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemdaserta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benarmengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannyamelakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya. Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasipemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangatmenjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambunganpembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada danaAPBD dan APBN."

"The objective of this study is to analyze the effect of the interest rate towards the bond price issued by the corporations and the government. The study used the Duration Theory to analyze the data quantitavely. The result indicated that the interest rate influenced the bond price significantly. The average value of price change in government bonds was higher than that in corporation.The price predicted by the Duration Theory in corporation and Government bonds was different from the real bond price in capital market after the interest rate dropped significantly. The difference shown by the Duration Theory, however cannot be used as calculated means to predict the bond price accurately after the change of interest rate."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap dampak kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengaturan dan Pengelolaan Kewenangan di Bidang Perhubungan Laut di kabupaten/kota Cilegon.Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah:1) Ketidaksamaan persepsi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.2) Adanya Peraturan yang tidak sejalan atau bertentangan antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan Peraturan pelaksanaannya.3) Khusus di bidang perhubungan laut lahirnya PP 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang materinya tidak sejalan dengan jiwa UU No. 22 Tahun 1999,4) Lahirnya Peraturan Daerah No. I Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang ditetapkan pemerintah kota Cilegon yang materinya bertentangan dengan PP 69 Tahun 2001.Analisis Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Pelaksanaanya di bidang Perhubungan Laut Pada Pemerintah Kota Cilegon diangkat 6 (enam) hal pokok, yakni Desentralisasi dan otonomi Daerah. Kewenangan Pemerintah Desentralisasi di Bidang Perhubungan laut, Aspek Kepelabuhanan. Aspek Keselamatan Pelayaran. Aspek Lalu Lintas dan. Angkutan Laut. Hubungan Kebijakan Otonomi Daerah dengan Ketahanan Nasional.Hasil Penelitian menemukan:1) Pelabuhan laut merupakan potensi yang membedakan secara signifikan Kota Cilegon dengan daerah lainnya di Indonesia,2) Masalah krusial ketidaksinkronan antara Perda dengan PP adalah pengertian pelabuhan khusus, pengelompokan pelabuhan, pengelolaan kepelabuhanan,3) Secara rill di wilayab Kota Cilegon tetjadi perebutan kewenangan pengelolaan wilayah Kepelabuhanan antara PT Pelindo dengan Pemda Cilegon , sebagai akibat adanya dualisme Peraturan di bidang Kepelabuhan yang menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum,4) Pelabuhan sebagai pusat pengembangan mempunyai multiplier efek yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pertumbuhan di Kota Cilegon,5) Sikap yang masih sentralistik dari Pemeritah Pusat,6) Sistem legislasi kepelabuhan harus disempurnakan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dan pada otonomi daerah serta ketentuanketentuan dan konvensi internasional.Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemda, tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian karena masih banyak ketentuan yang bertentangan dengan jiwa dan maksud dan pada otonomi daerah.Pelabuhan Laut memegang peranan yang penting dalam menunjang perekonomian daerah dan perekonomian nasional, karena pelabuhan merupakan tempat mobilitas penduduk dan distribusi barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pemda diharapkan dengan kebijakan otonomi daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Begitu pula pengelolaan pelabuhan di Kota Cilegon supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industri dan mengurangi pengangguran.Untuk menunjang Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional, semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepelabuhanan, agar disempurnakan sesuai dengan jiwa Otonomi Daerah.This research is an, valuation on the impact of Regional Autonomy policy on port authority management and maritime regulations in the regency/city of Cilegon.

The focal point of the thesis is:

1) Different perceptions of regional autonomy implementation between the central/provincial government and the regiona4lmunicipal government;

2) Contradictory regulations between Law No 22 Year 1999 and its lower implementing regulations;

3) Particularly in the field of maritime, the Government Regulation No 69 Year 2001 on the port management in which the content is contradicting with the spirit Law No 22 Year 1999;

4) The Regional Regulation No I Year 2001 on port management stipulated by the municipal government of Cilegon City in which the material conflicts with the Government Regulation No 69 Year 2001.

The analysis of the decentralization and regional autonomy and their implementation in the field of sea transportation in the municipal government of Cilegon discusses 6 (six) main points: i.e. decentralization and regional autonomy, the authority of decentralized government in the field of sea transportation, the aspect of the port, the safety aspect in sailing, the aspect of traffic and sea transportation, the relationship between the regional autonomy policy and national defense.

The finding of the research shows that:

1) The port has made significant difference between Cilegon City and other cities in Indonesia;

2) The crucial discrepancy between the Regional Regulation and the Government Regulation situates on the perception of particular port, grouping the ports, and port management;

3) In Cilegon City, there are two managerial authorities on port management, between PT Pelindo and Cilegon Municipal Government, as a result of dualistic regulations, which in turn bringing to the inconsistency of laws;

4) The port as the development center has a multiplied effects which greatly influences the economy and growth of Cilegon City;

5) Centralistic attitude of the Central Government;

6) Port legislation system needs to be improved considering the aim and goal of regional autonomy and the international laws and conventions.

The policy on the regional autonomy has given authority to the regional government. However, at the implementing level, there are many aspects that need to be modified/revised due to the many regulatory instruments conflicting with the spirit and aim of the Regional Autonomy.

A seaport plays a very important role in supporting the regional and national economy because it is the place of people mobility and the goods distribution needed by the society. It has been expected that the Regional Government with regional autonomy policy can benefit the resources of the region so that the people welfare can be improved. It has also been expected that the port management in Cilegon City can improve the economic growth, trade, and industry and decrease unemployment.

In order to support the regional and national defense, all legal instruments regulating port management should be revised and adapted with the spirit of regional autonomy. "

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."