Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan PT. KPEI (Kliring penjaminan Efek indonesia) adalah dalam rangka menciptakan kondisi pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu pelaksanaan tugas dan wewenang dari lembaga ini sangat diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tugas dan wewenang dari lembaga ini adalah memberikan pernyataan gagal bayar apabila ada anggota bursa yang tidak dapat menyelesaikan transaksi sekaligus menalanginya atau menjamin bahwa transaksi itu selesai. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi adalah bagaimana memahami sebuah transaksi gagal bayar oleh PT. Kuo Capital Raharja terkait transaksi saham PT. AGIS, dan bagaimana PT. KPEI melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam transaksi gagal bayar tersebut serta hubungannya dengan prinsip keterbukaan, dan apa konsekuensi hukum terhadap anggota bursa yang gagal bayar apabila PT. KPEI melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penulisan skripsi mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan berbagai sumber, yaitu akademisi dan pejabat PT. KPEI. Penelitian menghasilkan simpulan , pertama, Bahwa gagal bayar itu terjadi ketika tidak dapat melaksanakan penyelesaian transaksi pada tanggal 26 Juni 2007 yang seharusnya transaksi tersebut dilunasi pada tanggal 29 Juni 2007. Kedua, PT. KPEI (Kliring Penjamin Efek indonesia) dalam kasus ini tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya, yakni sebagai pihak yang menyatakan angota bursa mengalami gagal bayar dan sebagai pihak yang menjamin penyelesaian transaksi. Selain itu, pihak KPEI juga cenderung mengabaikan prinsip transparansi dalam penanganan kasus ini. Ketiga, akibat bagi perusahaan efek dengan adanya transaksi gagal bayar seharusnya pihak PT. KPEI memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Nomor II-8 mengenai Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring, yakni mulai dari pemberian sanksi administratif hingga pembekuan aset-aset yang selanjutnya dilikuidasi oleh KPEI.

---

The existence of PT. KPEI (Clearance and Guaranty of Indonesia’s Stock) is to create regulated, normal and efficient stock & equity market condition. Therefore, the job and authority implementation of the related institution is expected to be in accordance with the prevailling regulation. One of the task and authority of this institution is to declare payment’s failure statement on condition that the member of stock exchange is unable to close the transaction at one hand to cover or to guaranty that the transaction is accomplished. Topic to be discuss in this mini thesis is how to understand a payment’s failure transaction by PT. Kuo Capital Raharja in related to stock transaction of PT. AGIS, and how PT. KPEI perform its task and authority in payment’s failure transaction and its relationship with transparency principle, and whatever legal consequence toward the stock exchange’s members that fail to pay when PT. KPEI performs its task and authority. This writing is based on Legal Norm Law on library research and is using secondary data resource which is supported by interview from various sources such as academic society and lecturers and PT. KPEI executives and officers. The research come out with a conclusion : first, payment’s failure happened at June 26, 2007 which was supposed to be closed on June 29, 2007. second, PT. KPEI (Kliring Penjamin Efek indonesia) in this case did no carry out its task and authority as party that declare the stock exchange member suffered payment’s failure and as party that guaranty the accomplishment of the transaction. Besides, KPEI is also tend to ignore transparency principle in managing this case. Third, the impact toward stock exchange company/securities company with the existence of Payment’s failure transaction, it is PT. KPEI supposed to give sanction in accordance with Regulation Number II-8 regarding violation and sanction to Clearance Member, from the administrative sanctions up to detainment of assets which then will be liquidated by KPEI."

"Tesis ini meneliti hubungan tingkat kompetisi dan tingkat konsentrasi perbankan terhadap risiko sistemik. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai hubungan kontribusi bank terhadap risiko sistemik dengan karakteristik masingmasing bank. Penelitian ini menggunakan model Panzar - Rosse dan CR5 atas data laporan keuangan bulanan seluruh bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kompetisi dan tingkat persaingan. Penelitian ini juga menggunakan model CoVaR dengan metode Quantile Regression atas data return saham bulanan bank umum untuk mengukur risiko sistemik. Periode pengamatan adalah Januari 2004 sampai Maret 2013.Hasil penelitian menunjukkan tingkat persaingan dan tingkat konsentrasi perbankan meningkatkan risiko sistemik Hal ini berarti mendukung hipotesa competition fragility dan concentration fragility. Hal ini menandakan bahwa persaingan yang makin tinggi mendorong perbankan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi sementara tingkat konsentrasi yang makin tinggi mendorong bank dengan kekuatan pasar besar untuk mengenakan bunga yang lebih besar yang pada gilirannya dapat menyebabkan meningkatnya risiko sistemik atas sistem keuangan. Adanya pengaruh variabel kontrol Net Interest Margin terhadap kedua model memperkuat hipotesa tersebut. Selain itu ukuran bank dan rasio pinjaman antar bank terhadap pendanaan juga berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik suatu bank. Sementara variabel profitability (ROA), variabel struktur permodalan (EQ), dan variabel struktur deposito (ratio demand.

---

This thesis analyzes the relationship between Indonesian banking competition, concentration, and systemic risk. This thesis also analyes the relationship between bank?s contribution to systemic risk with characteristics of individual bank. This thesis uses Panzar - Rosse and CR5 model of the entire bank?s monthly financial report to measure competition and concentration. CoVaR with Quantile Regression of banks? monthly stock return were used for systemic risk contribution measurement. The period of observation is from January 2004 until March 2013.

The empirical result shows concentration and competition increase the systemic risk (CoVaR). This thesis support both competition-fragility and concentration-fragility hypothesa. This means increasing competition leads banks to taking higher risks and banks with high market power tends to charge higher interest rate to their debtors which will lead to increasing banks? contribution to systemic risk. The fact that Net Interest Margin as control variable is statistically significant for both models shows further support for both hypothesa. The influence of size and interbank deposit ratio to bank?s contribution to systemic risk is statistically significant, meanwhile, profitability, capital structure, and demand deposit to total funding ratio are not significant."

"Penerimaan yang optimal harus di dukung kemampuan otoritas pajak menghimpun berbagai data dan informasi yang digunakan sebagai alat pengawasan kepatuhan pajak. Di Indonesia, dalam melaksanakan pemungutan pajaknya menggunakan self assessment system, sehingga membutuhkan data dan informasi wajib pajak melalui lembaga keuangan, salah satunya perbankan. Sebelum adanya kebijakan keterbukaan, kondisi Indonesia adalah kepatuhan pajak yang rendah, penerimaan pajak yang belum mencapai target, serta tax ratio yang rendah. Oleh karena itu peneliti mengambil tema ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan akses informasi keuangan membuat perbankan berkewajiban untuk melaporkan data nasabahnya kepada otoritas pajak. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivis melalui wawancara dan data sekunder.Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan akses data perbankan dalam meningkatkan tax complaince di Indonesia adalah (i) Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, dalam hal ini pelaporan data nasabah oleh perbankan kepada DJP. Perbankan di Indonesia dinilai sebagian besar telah compliance. Kebijakan keterbukaan akses data perbankan ini juga tidak menghambat atau menurunkan jumlah rekening dan simpanan di bank. Perbankan dinilai menunjukkan sikap kooperatif terhadap kebijakan, namun masih terdapat kekhawatiran karena terbenturnya kepentingan antara melaksanakan kebijakan pemerintah dengan tugasnya untuk merahasiakan data nasabah. Kebijakan keterbukaan data perbankan menjadi salah satu faktor peningkatan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak di tahun 2018 di Indonesia. (ii) Dalam pelaksanaanya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adanya teknis kesulitan yang dialami oleh DJP dan Perbankan sendiri di tahun pertama juga tinggi, terkait pelaporan itu sendiri. Selain faktor teknis, DJP juga masih perlu untuk mensosialisasikan dan mengidentifikasi keberadaan lembaga keuangan lainnya termasuk BPR, KSP, dll.Selain implementasi, juga terdapat faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan ini adalah (i) Faktor yang mendukung adalah dukungan dari berbagai kalangan dan adanya legal basis yang mengatur. (ii) Faktor penghambat adalah faktor IT. Selain itu, solusi atau saran yang diberikan atas implementasi kebijakan ini adalah (i) Dalam implementasi kebijakan ini membutuhkan faktor konsistensi, (ii) Faktor SDM sangatlah penting, sehingga DJP seharusnya melakukan perbaikan kualitas SDM dibidang IT dan juga sistem teknologi informasi yang mendukung. (iii) DJP seharusnya segera mengolah data tersebut dengan cepat dan menganalisis data sehingga hasil dari kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh KPP untuk mengidentifikasi kepatuhan pajak (iv) perlu dibangunnya trust antara wajib pajak dan fiskus, agar saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

---

Optimal receipts must be supported by the ability of the tax authority to collect data and information that are used as tax compliance monitoring tools. In Indonesia, in carrying out tax collection using the self assessment system, so that it requires taxpayer data and information through financial institutions, one of which is banking. Before the openness policy, Indonesia's condition was low tax compliance, tax revenues that had not yet reached the target, and a low tax ratio. Therefore the researcher took this theme to find out how the implementation of the policy of open access to financial information made banks obliged to report their customer data to the tax authority. The researcher used the post-positivist approach through interviews and secondary data.The results of this study are the implementation of banking data access disclosure policies in increasing tax complaints in Indonesia are (i) Willingness of the target groups to comply with policy output, in this case the customer data reporting by banks to the DGT. Most banks in Indonesia are considered to have compliance. This policy of open access to banking data also does not hamper or reduce the number of accounts and deposits in banks. Banking is considered to show a cooperative attitude towards policy, but there are still concerns because of the lack of interest between implementing government policy and its duty to keep customer data confidential. The banking data disclosure policy is one factor in increasing tax compliance and tax revenue in 2018 in Indonesia. (ii) In its implementation there are influencing factors, namely the existence of technical difficulties experienced by DGT and Banking itself in the first year is also high, related to the reporting itself. In addition to technical factors, DGT also needs to socialize and identify the existence of other financial institutions including BPR, KSP, etc.In addition to implementation, there are also factors that support and hinder this policy are (i) Supporting factors are support from various groups and legal basis which governs. (ii) The inhibiting factor is the IT factor. In addition, the solutions or suggestions given for implementing this policy are (i) In implementing this policy requires a consistency factor, (ii) HR factors are very important, so the DGT should improve the quality of human resources in the IT sector and supporting information technology systems. (iii) DGT should immediately process the data quickly and analyze the data so that the results of this policy can be utilized by KPP to identify tax compliance (iv) the need for trusts between taxpayers and tax authorities, to mutual trust in carrying out their tax rights and obligations."

"Riset ini ditujukan untuk menginvestigasi hubungan dari transparansi laporan keuangan dan distribusi pengembalian harga saham. Manajemen laba digunakan sebagai pengukuran dari level kurangnya transparansi perusahaan. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisa regresi logistik dengan sampel dari 457 perusahaan manufaktur pada Bursa Saham Indonesia tahun 2012. Dengan menggunakan riset terdahulu dari Hutton, Marcus, dan Tehranian (2009) sebagai dasar, riset ini menyediakan bukti pada hubungan positif antara opasitas laporan keuangan terhadap resiko kejatuhan harga saham. Sementara itu, tidak didapatkan bukti hubungan antara kurangnya transparansi perusahaan dan loncatan positif harga saham.

---

This research is aimed to investigate the relationship of financial reporting transparency and stock return distributions. Earnings management measures is used to proxy for financial reporting opacity. Hypothesis test is conducted using logistic regression analysis with sample of 457 manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange as of 2012. Consistent with the prior research of Hutton, Marcus and Tehranian (2009), this research provides empirical evidence on positive association between financial reporting opacity on the risk of stock price crash. However, there has not been found evidence supporting the relationship between opacity and stock price positive jump.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik transaksi merger dan akuisisi (M&A) serta karakteristik perusahaan terhadap abnormal return jangka panjang. Sampel penelitian terdiri dari 64 transaksi M&A dalam periode 2009-2021. Penelitian ini menunjukan bahwa terjadi abnormal return negatif pada saham perusahaan pengakuisisi pada seluruh periode pengukuran. Status target perusahaan privat berpengaruh positif dan signifikan terhadap BHAR. Deal-value relative size, ukuran perusahaan pengakuisisi, dan book to market ratio berpengaruh signifikan terhadap BHAR. Metode pembayaran tunai dan pandemi Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap BHAR. Perusahaan pengakuisisi dan investor perlu memperhatikan karakteristik transaksi dan perusahaan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan mendapatkan abnormal return yang positif di masa datang.

---

This study aims to determine the effect of the firm and deal characteristics of mergers and acquisitions on long-term abnormal returns. The research sample consists of 64 M&A transactions in the 2009–2021 period. This study shows that there is a negative abnormal return on the acquirer company's shares in all measurement periods. The target status of private companies has a positive and significant effect on BHAR. The deal-value relative size, the size of the acquiring company, and the book-to-market ratio have a significant effect on BHAR. The cash payment method and the COVID-19 pandemic have had a negative and significant effect on BHAR. Companies and investors need to pay attention to the characteristics of transactions and companies to optimize company value for shareholders and get positive abnormal returns in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh intellectual capital yang merupakan modal perusahaan berbasis knowledge (knowledge-based) terhadap capital gain perusahaan yang diperoleh investor. Data penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan bank, asuransi, dan finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi statistik. Komponen intellectual capital yang digunakan untuk mengukur kinerja intellectual capital perusahaan yaitu value added intellectual coefficient (VAIC), human capital, structural capital, dan capital employed. Hasil pengujian menunjukkan bahwa salah satu dari ketiga komponen tersebut, yaitu capital employed, yang terbagi lagi atas physical capital dan financial capital adalah komponen yang berpengaruh positif terhadap capital gain.

---

The objective of this research is empirically to find the impact of intellectual capital, the asset of company which is based on knowledge, to capital gain’s company investor. The research data samples are taken from the financial statements of Bank, Insurance, and Finance Companies which are listed in Indonesia Stock Exchange from the year of 2009 until with 2011. This research analysis is done by using the statistic regression. The intellectual capital components which are used to measure the performance of company intellectual capital are value added intellectual coefficient (VAIC), human capital, structural capital, and capital employed. The results of the statistic regression show that capital employed which consists of both physical capital and financial capital, is the only component among the three components of VAIC, which has positive impact to capital gain’s investor."