Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar modal Indonesia memegang peranan yang penting sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha mengingat peran yang amat vital ini, maka hasil dari kegiatan Pasar Modal ini di harapkan semaksimal mungkin untuk tercapainya tujuan tersebut di upayakanlah suatu sistem perdagangan efek yang likuid, efisien, efektif dan ekonomis. Sistem perdagangan efek tanpa warkat yang di terapkan secara penuh dalam Pasar Modal Indonesia ada Pertengahan tahun 2002 ini seakan telah menjawab kebutuhan itu. Sistem ini tidak mengutamakan transaksi efek secara fisik tetapi lewat pemindah bukuan rekening saja. Akan tetapi di dalam penerapannya tentu membawa implikasi yang tidak dapat dielakkan terhadap peran lembaga-lembaga penunjang yang ada di Pasar Modal salah satunya adalah terhadap peran Biro Administrasi Efek (BAE) seperti : Bank Data (Dokumen-Dokumen) yang di miliki oleh BAE dan mengenai dokumen saham yang telah dikonversi ke dalam bentuk tanpa warkat (elektronik)."

"ABSTRAKPasar modal sebagai sarana untuk menghimpun danabagi pembiayaan perusahaan dalam mengembangkan usahadengan menjual efek di Bursa. Penjualan efek berupa sahamdi pasar modal yang selama ini dilakukan dengan sahamberbentuk fisik yaitu berupa warkat, untuk saat ini danakan datang sudah tidak dapat lagi menjamin kelancarandan meningkatkan nilai perdagangan setiap hari, karenaadanya keterbatasan ruang, tempat dan waktu sehinggamenghambat kelancaran dalam bertransaksi. Kemajuantekonologi informasi telah membawa dampak positif bagiperkembangan Pasar Modal Indonesia, Perdagangan di lantaibursa telah dilakukan dengan sistem komputerisasi, yangmenghemat biaya, waktu, dan perdagangan menjadi likuidserta nilai transaksi menjadi tinggi. Komputerisasitersebut membawa perubahan dalam bentuk perdagangan sahamdengan fisik menjadi hilang diganti dengan saham tanpawarkat, yang berarti pemilik saham tidak perlu lagimemegang saham tapi cukup berupa laporan Rekening Efek,Lembaga yang bertugas untuk menyimpan saham investor tersebut berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995tentang Pasar Modal telah diperkenalkan satu LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian (LPP) selaku Self RegulatoryOrganizations (SRO), yang dilaksanakan oleh PT. KustodianSentral Efek Indonesia (KSEI) yang bertindak sebagaiKustodian Sentral yang menyimpan efek dalam rekeningelektronik untuk kepentingan investor."

"Dalam ketentuan UUPLH Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan diatas menunjuk kepada mutlak perlunya peran serta setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan berhasil dengan baik.Dalam kenyataannya manusia modern, dengan kemampuannya, mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan menjadi mudah. Namun dibalik kesuksesan yang telah dicapai, manusia telah mengorbankan alam lingkungan melalui praktek eksploitasi lingkungan secara membabi buta tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan baik terhadap manusia maupun lingkungan hidup.Demikian juga halnya dengan perusahaan-perusahaan industri di Indonesia banyak yang tidak memperdulikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan proses produksi nya perusahaan-perusahaan tersebut tak jarang mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan produksinya seringkali mencemari lingkungan. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan tajam sebagai akibat pencemaran lingkungan yang dilakukannya adalah PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) . Proyek PT IIU telah mencemari kawasan hulu Sungai Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Porsea, Tapanuli Utara, Sumatera Utara bergerak di bidang industri pulp.Status perusahaan yang berbentuk perusahaan terbuka yang telah menjual sahamnya di pasar modal membawa konsekuensi bahwa perusahaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap investor yang membeli sahamnya di Pasar Modal. Tanggung jawab ini dalam prakteknya seringkali diabaikan oleh perseroan tersebut. Perseroan seringkali tidak memperdulikan kepentingan investor. Dalam pencemaran yang dilakukan oleh PT IIU menyebabkan masyarakat Porsea menuntut penutupan perusahaan. Penutupan perusahaan membawa dampak turunnya harga saham dan pengeluaran saham tersebut dari perdagangan di bursa. Hal tersebut akan membawa kerugian terhadap pemegang saham (investor) karena saham PT IIU tersebut tidak bernilai lagi.Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal memang tidak mensyaratkan secara jelas bahwa perusahaan yang akan menjual sahamnya di Pasar Modal untuk melampirkan dokumen-dokumen lingkungan hidup atau memperhatikan masalah lingkungan hidup.Tesis ini mencoba menjelaskan sejauh mana pengurus perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam kaitannya dengan perlindungan investor. Selain itu juga mencoba menjelaskan bagaimana peranan Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Go Publik dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 yang menyatakan bahwa Bapepam bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal."

"Integritas dan kredibilitas Pasar Modal merupakan bagian terpenting dalam menarik minat para pemilik modal untuk menginvestasikan dananya di Pasar Modal Indonesia. Minat pemodal tersebut akan sangat tergantung kepada rasa aman atas dana yang diinvestasikan dan hal ini akan ditentukan oleh seberapa tinggi peraturan perundang-undangan beserta pelaksanaannya mampu melindungi para pemodal terutama dalam hal perdagangan dan transaksi efek (khususnya saham) di Pasar Modal. Semakin tinggi jaminan perlindungan terhadap pemodal dalam perdagangan saham akan semakin tinggi pula minat para pemodal untuk menginvestasikan dananya di Pasar modal. Permasalahan utama yang timbul dari perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemodal dalam perdagangan saham di Pasar modal adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya bisa berlaku efektif untuk tujuan perlindungan tersebut. Dari misi yuridis sesungguhnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sesuai dengan kewenangannya telah memberikan perlindungan kepada pemodal dari hal-hal yang merugikan melalui pengaturan terhadap proses penawaran umum, prospektus, keterbukaan informasi, transaksi yang memiliki benturan kepentingan, praktek penipuan dan manipulasi pasar, praktek perdagangan orang dalam, pengambilalihan perseroan dan perilaku penasihat investasi serta pengaturan lainnya guna mencegah praktek perdagangan saham yang merugikan. Kewenangan Bapepam untuk mengatur, mengawasi dan bahkan melakukan pemeriksaan dan penyidikan serta kewenangan memberi sanksi telah memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan kondisi Pasar Modal yang wajar dan efesien serta terlindunginya kepentingan pemodal dalam perdagangan saham di Pasar Modal. Konsistensi pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan itulah yang menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang hasilnya sebagaimana tersaji dalam tesis ini."

"Gadai merupakan salah satu hak jaminan yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahulu dari para kreditur lainnya. Gadai hanya diletakkan atas benda bergerak. Saham adalah benda bergerak dan oleh karenanya Saham dapat dijadikan jaminan oleh pemiliknya dalam suatu bentuk Gadai Sahara. Bukti kepemilikan Sahara diwujudkan dalam bentuk fisik berupa surat atau sertifikat Saham, yang disebut warkat, namun dalam perkembangannya bukti kepemilikan Saham ini diwujudkan bukan lagi hanya dalam bentuk warkat saja, melainkan sudah dalam bentuk data elektronik, yang diberlakukan dalam sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading). Adanya sistem ini dengan sendirinya mengakibatkan prosedur dalam peletakan Gadai atas Saham mengalami perubahan. Menurut hukum perdata, penyerahan Saham yang digadaikan dilakukan dengan menyerahkan warkat Saham dalam penguasaan penerima Gadai, sedangkan dalam Perdagangan Tanpa Warkat penguasaan warkat secara fisik oleh penerima gadai bukanlah merupakan suatu keharusan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pencatatan Gadai atas saham kepada KSEI dan selanjutnya pihak KSEI akan berperan sebagai pihak yang melakukan pencatatan atas Gadai Saham serta menerima penguasaan atas Saham yang dijadikan obyek Gadai tersebut, yaitu dengan cara memblokir Saham yang dijadikan jaminan sehingga tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan selama dalam status Gadai. Landasan hukum terkait Gadai Saham ini adalah konsep penitipan kolektif yang termuat dalam bab VII bagian kedua UUPM dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-012/DIR/KSEI/0806 Tentang Jasa Kustodian Sentral, serta termuat pula dalam Surat Edaran PT Kustodian Sentral Indonesia No. KSEI-0101/DIR/0101 perihal Pencatatan Agunan Efek.

---

Pledge of shares is one of the security rights, that gave the creditor priority in debt settlement among other creditors. Pledge is only charge on moveable object. Shares are moveable object; therefore shares can be used by its owner as security object, in form of Pledge of shares. Ownership of shares can be authenticated physically by a letter or certificate of shares, mention as "warkat". Nevertheless, this authenticity, in progress, not only shown by warkat, but also by the form of electronic data, that happened in Scripless Trading System. The presence of the Scripless Trading System has made pledge of shares some alteration. According to civil law, shares, as the object of pledge, must be transferred by giving the warkat in authority of the creditor (pledgee), but in Scripless Trading this mechanism is not a necessity. Pledge of shares in Scripless Trading System can be done, in on way, by making an application on recording of pledged shares to KSEI. KSEI, after receive the application, act as a party who record the pledged shares and also have the authority on the pledged shares (pledgee) by blocking it during the tenor of the pledge. The shares cannot be withdrawn or transferred during the tenor of the pledge. Pledge of shares in Scripless Trading System base on collective custodian concept as shown in Chapter VII part two Capital Market Act and regulated in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Regulation Number KEP-012/DIRIKSEI/0805 regarding Central Custodian Services and in Circulate Letter of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Number KSEI 0101IDIR/0101 regarding Recording of Pledged Shares."