Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaanpembangunan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi penting sebagai salah satualternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namunkenyataannya, dalam proses pendiriannya tetap harusmengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku.Beberapa permasalahan pendirian BUMD ini antara lain adalahbagaimanakah persyaratan-persyaratan, tata cara, prosedurdan mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalambentuk Perseroan Terbatas ditinjau dari perundang-undanganyang berlaku, dan apakah persyaratan-persyaratan, tatacara, prosedur, dan mekanisme pendirian PT. Lampung TimurCemerlang telah sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku. Penelitian ini menganalisa proses pendirian PT.Lampung Timur Cemerlang, sekaligus meneliti dan mengkajiapakah terdapat kesalahan prosedur dan pelanggaran dalampendiriannya. Dengan penelitian yang menggunakan metodepenelitian kepustakaan dan pengamatan di lapangan diperolehkesimpulan bahwa pendirian PT. Lampung Timur Cemerlangtelah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam UndangundangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,selain itu dalam pendiriannya sudah melalui kesepakatanpolitis di level pemerintahan daerah, yaitu pemisahanmodalnya ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan PeraturanDaerah (Perda), yang diikuti dengan keluarnya KeputusanKepala Daerah sebagai pelaksanaan pemberlakuan PeraturanDaerah. Walaupun pada tataran teknis ditemukan juga‘pelanggaran-pelanggaran’ lain yang tidak berkaitan denganprosedur pendiriannya, seperti adanya anggota Direksi yangmerangkap jabatan, adanya anggota Direksi yang memilikihubungan keluarga dengan Kepala Daerah, adanya Direksi danKomisaris yang masih bersatus Pegawai Negeri Sipil, danadanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki saham dalam PT.Lampung Timur Cemerlang."

"ABSTRAKPembangunan nasional pada era desentralisasi dan otonomi daerah yang ada saat ini maka, pemerintah daerah harus dapat mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah saat ini diatur secara umum pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena belum adanya peraturan pelaksanaan maka terdapat permasalahan dalam pendiriannya yaitu mengenai pelimpahan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai wakil dari daerah untuk menandatangani akta pendirian Peseroan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah dan batasan kepala daerah dalam melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan akta pendirian Peseroan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penulisan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan kajian penulis dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai wakil dari daerah untuk menandatangani akta pendirian perseroan terbatas Badan Usaha Milik Daerah merupakan kewenangan atributif dari Undang-Undang. Batasan kepala daerah dalam melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas Badan Usaha Milik Daerah menurut peraturan perundang-undangan merupakan kebebasan Kepala Daerah sepanjang tidak berkaitan dengan keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini penulis menyarankan kepada Kepala Daerah dalam memberikan kuasa harus memperhatikan pemberian kuasa diberikan kepada orang yang memiliki tugas dan wewenang terkait serta batasan kewenangan yang dimiliki dan kepada Notaris dalam membuat Akta Pendirian PT dimana Pemerintah Daerah harus juga memperhatikan PERDA yang menetapkan pendiriannya sebagai landasan pembuatan akta terkait dengan permodalan.

---

ABSTRACTNational development in the era of decentralization and regional autonomy that exists today, local governments should be able to develop the ability to increase local revenue, one way that government can do is establishing regional owned enterprises. Establishment of Regional Owned currently set in general Act No. 23 of 2014 on Regional Government. Because of the lack of regulations implementing that there are problems in his stance that the delegation of authority possessed by the head of the region as a representative of the region to sign the deed of incorporation of the company may Limited Regional Owned Enterprises and the limits of regional heads within delegated authority to the Articles of the company may Limited Owned regions according to the legislation. In the writing, author uses research methods that used in this paper is a normative juridical research method. Based on the study, authors concluded that the authority possessed by the head of the region as a representative of the region to sign the deed of incorporation of a limited liability company Regional Owned Enterprises is attributive authority of the Act. Limitation of regional heads within delegated authority to sign the deed of incorporation of a limited liability company Regional Owned by the legislation is the Regional Head option as far not related to state finances. Under these conditions, authors suggest to the Regional Head in giving authority must consider the authorization given to the person who has the duty and the authority concerned and the limits of authority possessed and to the Notary in making the Deed of Establishment of Limited Liability Company where the regional government act as party, Notary needs to pay attention on the local regulation on the establishment of the Limited Liability Company which sets its founding as the foundation deed relating to government capital."

"Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan diberlakukannya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan perlakuan khusus kepada BUMN berupa pengecualian praktek monopoli. Pengecualian ini disebabkan oleh komoditi (barang dan jasa) yang dimonopoli menguasai hajat hidup orang banyak, dilakukan oleh BUMN dan diatur oleh undang-undang. Dalam Hukum Persaingan BUMN adalah salah satu subyek UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Kegiatan BUMN yang cenderung berkaitan dengan kegiatan monopoli tentu saja harus berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Peran BUMN sudah meluas menjadi tiger kegiatan utama, yaitu, perencana, pelaku dan regulator. Hal ini terjadi karena setiap kegiatan BUMN tidak terlepas dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Kondisi ini dapat dipertanyakan pada saat privatisasi BUMN, apakah pada saat itu pertimbangan dilakukannya privatisasi adalah karena setiap kegiatan BUMN harus dikontrol dengan alasan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah tetap berperan besar dalam petentuan kepemilikan BUMN. Industri telekomunikasi Indonesia, sejak tahun 1961 diselenggarakan oleh perusahaan milik negara. Perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi juga memainkan peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia secara umum. Sasaran pemerintah dalam industri jasa telekomunikasi adalah meningkatkan akses, daya jangkau dan mutu jasa telekomunikasi. Pemerintah telah menempuh kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor telekomunikasi dengan mempermudah keikutsertaan sektor swasta yang diharapkan meningkatkan perkembangan industri tersebut dan memberikan tambahan modal serta keahlian teknis."

"Tdk bisa dicopy"

"Kegiatan Humas merupakan suatu seni persuasi untuk mempengaruhi publik sasaran. Kemampuan untuk mempengaruhi keputusan publik yang berpengaruh merupakan suatu fungsi dari kemampuan lembaga untuk menangani informasi yang dimilikinya yang kemudian digabungkan dengan penampilan organisasi yang berkualitas. Tujuan paling mendasar dari kegiatan ini adalah untuk menolong organisasi di dalam membentuk, mengadakan dan memelihara hubungan yang memuaskan antara dan diantara unit-unit yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan.Penelitian yang diadakan di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran, tugas dan kegiatan serta penilaian publik sasaran mengenai peranan Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, terutama dalam era otonomi daerah, di mana penyelenggaraan pembangunan menjadi wewenang dari pemerintah daerah yang bersangkutan dan karena itu partisipasi aktif dari masyarakat menjadi tulang punggung dari penyelenggaraan pembangunan tersebut.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Merujuk pada kasus yang diteliti, penelitian ini bersifat single case holistic, karena hanya ada satu kasus yang akan diteliti dan hanya melihat satu unit of analysis, yaitu di level organisasi atau lembaga saja, yaitu Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dengan satu kasus yang akan dianalisis, yaitu pelaksanaan kegiatan Humas di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada sejumlah narasumber, baik secara internal maupun eksternal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah dinilai sudah cukup baik oleh sebagian besar publik sasaran, karena tugasnya baik sebagai penyampai informasi pembangunan maupun menampung aspirasi dari masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik. Bagian Humas bahkan dinilai cukup kooperatif di dalam memberikan informasi kepada publik. Media komunikasi yang digunakan oleh Bagian Humas juga dirasakan sudah cukup baik dan memadai, karena ketersediaan berbagai media untuk berkomunikasi dengan publik, seperti majalah dan panel foto, atau radio dan forum konsultasi.Tetapi, posisi Bagian Humas di Pemda Lampung Tengah yang berada pada struktur organisasi level menengah membuat Bagian ini tidak dapat bergerak terlalu bebas di dalam menjalankan aktivitasnya. Rantai birokrasi yang cukup panjang ini kemudian menjadikan Bagian Humas terkendala di dalam perannya balk sebagai penyampai informasi kepada masyarakat maupun sebagai pengumpul dan pengolah informasi dari masyarakat, karena Bagian Humas tidak dapat memutuskan sendiri setiap keputusan yang akan diambil, tetapi harus membicarakannya terlebih dahulu dengan Dinas I instansi terkait. Kedudukan humas yang masih sangat lemah ini membuat tugas humas menjadi tidak jelas.Tetapi, untuk meningkatkan peran Humas di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Lampung Tengah, secara akademik direkomendasikan perlunya pemikiran lanjutan dari para pemimpin puncak untuk merumuskan ulang peran dan wewenang yang lebih strategis bagi Humas di dalam menjalankan fungsinya sebagai Komunikator. Selain itu perlu juga ditingkatkan kemampuan kerja dan ketrampilan berkomunikasi dari para petugas Humas yang ada di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah."

"Tesis ini membahas tentang harmonisasi antara ketentuan yang dibuat Pemerintah Pusat dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam kaitannya dengan pungutan retribusi menara telekomunikasi melalui studi kasus Pemerintah Kota Lampung. Di dalamnya juga membahas tentang jenis-jenis pungutan retribusi yang dapat dikenakan terkait keberadaan menara telekomunikasi, tata cara pemungutan, serta bagaimana konsep harmonisasi pungutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan Pemerintah Pusat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa terkait keberadan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah sebaiknya perlu membuat suatu aturan khusus retribusi menara telekomunikasi dengan memperhatikan asas harmonisasi dan hirarki serta kendala-kendala sosial-politik yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the harmonization of provisions between central & regional/ district government related to Telecommunication Tower Retributions through case studies of Lampung Local Government. It also discusses the types of payments that may be imposed related to telecommunication tower existence, procedures of payment collectingg, and models of harmonization in retributions of tower telecommunication made by local government refers to the regulations of the Central Government. This study is a descriptive qualitative research design.The results suggest that in related to tower existance, local government should have to prepare special regulation with regard to the principle of telecommunications towers and the harmonization of the hierarchy and the constraints of social-political that may arise in its implementation."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrindo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

---

This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to Goverment Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature sources and interviews conducted with the parties concerned."