Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama UKM dan koperasi. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Commonwealth Bank dikenal sebagai PTBC merupakan anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia dengan fokus usahanya menumbuhkan bisnis UKM. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaturan prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan dan (2) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk UKM oleh PTBC yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek penelitian adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit PTBC. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah: UU Perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, 8, 10, 11, 29 ayat (2), (3), dan (4). Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian tersebar dalam berbagai peraturan. PTBC melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta memiliki pedoman tersendiri dalam melaksanakan usahanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh PTBC mencakup: kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, penerapan prinsip mengenal nasabah.

---

National bank functions to empower people and all of the national economy, especially small and medium enterprises (SMEs) and cooperatives. One factor that makes the national banking system loss is due to the behavior of bank managers and owners who ignore the prudential principle. Commonwealth Bank known as PTBC is a subsidiary of Commonwealth Bank of Australia focus on growing SME business. This study aims to find out (1) regulation of the prudential principle in the Banking Act and (2) application of the principle of prudential banking in SMEs lending by PTBC set forth in the credit agreement. This research is a normative juridical literature. Object of research is the principle of prudence in lending PTBC. Data collected with the documentation and interviews.

The result is: the Banking Act regulating the prudential principle in Article 2, 8, 10, 11, 29 paragraph (2), (3), and (4). Furthermore, the principle of prudential are regulated in various laws. PTBC will conduct its operations under the provisions of the legislation and has its own guidelines in conducting its business. Implementation of the precautionary principle is applied in the credit agreement by PTBC include: the preparation and implementation of credit obligations, legal lending limit, the assessment of asset quality, debtor information system, the application of the principle of Know Your Customer."

"Skripsi ini membahas bentuk Perjanjian Baku yang sudah merupakan hal yang lazim dalam perdagangan atau dunia usaha dan hampir tidak pernah diperdebatkan. Setelah Hondius mempertahankan pendapatnya bahwa Perjanjian Baku adalah sah dan sangat dibutuhkan oeh dunia usaha, akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang- Undang Perlindungan Konsumen di mana ketentuan mengenai Perjanjian Baku dipermasalahkan kembali. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengangkat masalah Perjanjian Baku sebagai objek penelitian dalam skripsi ini. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pemberian Kredit UKM PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. seperti juga dunia perbankan menggunakan Perjanjian Baku untuk perjanjian kreditnya oleh penulis diteliti dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, keabsahannya, kekuatan mengikatnya bagi para pihak serta kedudukan hukum para pihak dalam membuat perjanjian tersebut. Metode penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi segala jenis peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Bank Indonesia; bahan hukum sekunder meliputi pendapat pakar hukum. Setelah dilakukan kajian, penelitian ini menyimpulkan Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak, sah dan mengikat para pihak, serta para pihak mempunyai kedudukan hukum yang tidak seimbang dalam membuat perjanjian, hal ini disebabkan karena pada saat kredit diberikan, bank dalam posisi yang kuat dibandingkan dengan nasabah debitur. Pada saat pembuatan perjanjian kredit ini nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Dalam situasi seperti ini biasanya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar menawar menjadi sangat kuat."

"Krisis perbankan di Indonesia masih belum pulih walaupun pemerintah telah melaksanakan rekapitalisasi perbankan flaSlOflal dengan memindahkan kredit-kredit macet perbnkan baik kredìt korporasi maupun kredit usaha kecil dan menengah dengan pagu di atas Rp. 5 milyar ke hadan khusus yang dibentuk yaitu Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN). Namun cara ini ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi salah satunya karena masih banyaknya kredit bermasalah yang ada di perbankan terutama berasal dari sektor usaha kecil dan menengah dengan jumlah debitur yang banyak dan dengan beraneka ragam permasalahan yang berbeda-beda, untuk merestrukturisasi kredit kredit tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Penulis tertarik untuk mendalami salah satu jenis usaha yang jumlah debiturnya cukup banyak dan memiliki kharakteristik yang sama yaitu usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dalam hal ini adalah PT. XYZ. Pembahasan berbagai skenario pola restrukturisasi akan dievaluasi pada perusahaan ini. Dari perusahaan ini akan didentifikasi penyebab terjadìnya tunggakan dan penyelesaiannya, untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. Selain itu dicari pola restrukturisasi yang sesuai dan membandingkannya dengan kebiasaan di bank M. Sebagian besar pola restruktunisasi yang dilakukan untuk debitur usaha kecil dan menengah adalah dengan memperpaniang jangka waktu kredit. menurunkan tingkat suku bunga dan menjadwal tuggakan bunga yang telah terjadi sesuai kemampuan cash flow debitur. Namun seringkali pelaksanaannya tidak berjalan, sehingga program restrukturisasinya perlu ditinjau ulang bahkan sampai berkali-kali. Hal inilah yang menyita tenaga dan waktu petugas bank. Selain itu pola restrukturisasi ini tidak mengutamakan pengembalian pokok kredit, sehingga penyelesaian permasalahan tidak tuntas. Apabila restrukturisasj gagal ditengah jalan, maka bank akan terbebani lagi dengan biaya PPAP sebesar pokok kredit semula (karena tidak ada cicilan). Dengan dasar tersebut penulis tertarik untuk mencuri suatu pola umum restrukturisasi yang lebih baik. Pola restrukturisasi alternatif yang akan penulis bahas melakukan pendekatan berdasarkan kemampuan cash flow debitur, dan dana yang tersedia tersebut digunakan untuk mengurangi pokok kredit terlebih dahulu, kemudian sisa dana tersebut untuk membayar bunga kredit baik seluruhnya maupun sebagian. Dengan pola ini permasalahan debitur dapat tuntas tertangani, minimal mengurangi beban bunga debitur. Apabila restrukturisasi gagal ditengah jalan, maka bank akan terbebani dengan biaya PPAP yang lebih kecil karena pokok kredit telah berkurang dengan adanya cicilan. Sebagai pengontrol kebijakan restruktunisasi yang diberikan, dilakukan dengan cara menean present value dan total penenimaan pokok dan bunga dikurangkan dengan jumlah pokok dan tunggakan bunga saat restrukturisasi dilakukan, kemudian ditambahkan dengan release PPAP yang terjadi sebagai akibat peningkatan kolektibilitas debitur, sehingga diketahui apakah restrukturisasi tersebut rugi atau menguntungkan. "

"Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan pengendalian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank X, sebuah bank swasta nasional yang berkomitmen untuk terus mendukung program Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Bank X mengendalikan pertumbuhan angka kredit macet (Non Performing Loan) disaat pertumbuhan portofolio terus bertambah. Bank X telah melakukan sistem pengendalian kredit baik sebelum ataupun sesudah pemberian kredit yakni dengan adanya kebijakan pemberian kredit yang jelas, pemberian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian kredit UKM serta adanya prosedur pemberian kredit dan pengawasan kredit setelah diberikan. Dalam penelitian didapatkan bahwa peningkatan jumlah portofolio diikuti dengan peningkatan jumlah kredit macet. Bank X perlu meningkatkan sistem pengendalian kredit UKM karena nilai Non Performing Loan yang terus naik akan menyebabkan ancaman bagi Bank X pada masa yang akan datang. Telah dilakukan berbagai strategi untuk mengantisipasi kenaikan nilai Non Performing Loan yakni dengan mengubah Account Officer menjadi Marketing Officer dan Credit Officer serta dilakukannya penyederhanaan proposal kredit sehingga diharapkan pemberian kredit menjadi lebih terkendali dan Non Performing Loan dapat berkurang.

---

This research analyzes the application of Small Medium Enterprise (SME) credit control in Bank X, a private national bank that commits itself to keep supporting Indonesian Government program in empowering Small Medium Enterprise. This is a qualitative research with a descriptive design. The purpose of this research is to explain how Bank X control the growth of Non Performing Loan in the times of growing portfolio. Bank X has conducted credit control system either before or after release of loan, namely by applying clear-cut policy of loan release, assigning clear-cut tasks and responsibilities to those who might be involved in the UKM loan release, and also applying loan release procedure and supervison.

From the research, it can be seen that the increase of the number of portfolios is followed by the the increase of non-performing loans. X bank needs to improve the UKM credit control system because the continuous increase of non-performing loans might threaten the bank in the future. Some strategies have been conducted to anticipate the increase of non-performing loans, namely by changing account officer into marketing officer and credit officer, and also by simplifyng credit proposal, in hope to take better control of loan release and to reduce the number of non-performing loans."

"Tesis ini membahas mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yakni UKM Center FEUI. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi serta penarikan informan dengan purposif sampling.Hasil penelitian ini menggambarkan Strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan UKM Center FEUI, seperti langkah-langkah yang ada di dalamnya: need assessment, implementasi, monitoring dan evaluasi serta permasalahan yang ada seperti keterbatasan dana, keterbatasan jumlah SDM, serta kurangnya komitmen anggota binaan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan tersebut. Namun, dari permasalahan tersebut, UKM Center FEUI bersama binaannya berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan beberapa solusi.

---

The focus of this study is the Strategy of Micro, Small and Medium Enterprises which was been done by UKM Center FEUI. This research used a qualitative approach with descriptive research. While collecting data using study literature, observation, in-depth interview with purposive sampling technical, there are 9 informants from UKM Center FEUI Staffs and Members.

The results of this study show the strategy micro, small and medium enterprises, that are: need assessment, implementation, monitoring and evaluation. In the implementation, there are problems such as limited finance, limited human resource, and the low commitments members. Therefore UKM Center made problem solving to solve the problems."

"Keberadaan bank syariah telah mendapat berbagai kritik, yang salah satunya adalah tidak memperhatikan pengusaha kecil, sebagaimana bank-bank konvensional. Padahal, sccara konseptual bank syariah bukan hanya mernpunyai tujuan ekonomi semala, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan sosial. Apakah kritik universal tersebut juga berlaku di Indonesia? Oleh karena itu akan dilihat bagaimana praktek Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan terhadap UKM. Disisi lain, UKM scsungguhnya merupakan usaha yang berpotensi untuk memberikan pendapatan bagi Bank Muamalat Indonesia. Dengan demikian, perlu dipenimbangkan pula tentang adakah perbedaan pendapatan yang diperoleh hank syariah akibat pembiayaan UKM dan Non UKM. Akhirriya, tahapan sampai untuk menjawab pertanyaan: apakah benar bahwa di Indonesia, pembiayaan UKM merupakan suatu fungsi sosial dari Bank Muamalat Indonesia? Untuk melihat kondisi Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan terhada UKM digunakan Analisis Deskriptif dan Inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan membandingkan proporsi, melihat trend dengan grafik, dan membuat cross tahulasi. Sedang analisis inferensial akan dilakukan dengan membuat Model Perlumbuhan. Untuk melihat pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan akan digunakan Analisis inferensial, yaitu dengan membuat analisis regresi. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan tersebut, pada akhirnya akan dapat dijawab pertanyaan: apakah benar pembiayaan UKM merupakan sualu fungsi sosial dari Bank Muamalat Indonesia?Setelah dilakukan analisis rnenggunakan ructodoiogi dialas, didapat berbagai kesimpulan yaitu: Pertama: perhatian Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan terhadap UKM semakin tinggi sejak tahun 2004. Kedua: Pengaruh pembiayaan untuk UKM dan Non UKM terhadap pendapatan relatif sama. Ketiga: Pembiayaan terhadap UKM tidak dapat dijadikan indikator bahwa Bank Muamalat telab menjalankan fungsi sosialnya.

---

The existence of Bank Syariah (Bank based on Islamic Law) had had some criticism one of which it had not concerned with small enterprises(s) as other conventional banks. Indeed, conceptually, bank is not aimed at economic objective solely, but also social concerns. Had such universal criticism applied in Indonesia? Hence, it will be proven practically, how Bank Muamalat Indonesia (Indonesia's Islamic Bank) had financed UKM. In other hand really, UKM potentially, it may give revenue for Bank Muamalat Indonesia. So that, it is necessary also to consider on differences of bank syariah's revenue in financing both UKM and non UKM. Finally, it is arrived on stages for answering the questions : is it true that in Indonesia UKM's finance as any social function of Bank Muamalat Indonesia?. To see Bank Muamalat Indonesia's condition in financing UKM it had been applied both Descriptive and Inferential Analysis. Descriptive analysis is conducted by comparing proportions, to see trend in graphic and make growth tabulation. To see finance effect against revenue it is used inferential analysis by making regression analysis. Based on those analysis, finally, it may be answered the question on is it true that in Indonesia UKM' s finance as any social function of Bank Muamalat Indonesia?.

Upon conduction of such analysis using methodologies above it had been drawn conclusions those are : The first, Since year 2004 the longer Bank Muamalat Indonesia the higher financed UKM. Secondly, Finance effect for both UKM and non UKM against the revenue is same relatively_ Thirdly, UKM' s finance is not indicator that Bank Muamalat Indonesia had realized its social function."

"Barriers for woman to entry in a medium & small business entrepeneur (MSE) commonly stemmed from the stigma that economic activities undertaken by women are limited on the form of augmentation, of filing up the spare time, and less taking care profesionally. The stigma gives consequence to structural aspect, that is the less unsound policy implementation for women to involve freely in economic activities. While there is no rule which prohibit women to have and manage economic assets, it is men who usually own economic aset , be it household asset or formal economic business asset...."