Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah diberlakukan sejak Mei 2000 dan disusul dengan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 sebagai pendampingnya, dimana keduanya berlaku sebagai dasar hukum untuk industri jasa konstruksi di Indonesia. Undang-uindang itu sendiri menjanjikan adanya suatu kemitraan dan kesetaraan kedudukan antara Pemberi Tugas dan Kontraktor, namun sampai sekarang belum ada suatu standar kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang mengacu pada kedua dokumen tersebut diatas. Tujuan dari tesis ini adalah untuk meneliti kemungkinan diberlakukannya dokumen FIDIC (1999), Conditions of Contract for Construction, sebagai standar kontrak untuk Indonesia itu, karena dokumen-dokumen terbitan FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, telah sejak lama dipakai secara luas dalam bidang industri konstruksi internasional dan sudah terkenal dalam menerbitkan dokumen-dokumen persyaratan kontrak yang menganut asas "balanced risk sharing" antara kedua pihak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokumen FIDIC tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan Indonesia, pemakaiannya bersifat umum sehingga cukup fleksibel dan dapat dipakai sebagai dasar dari standar kontrak kerja konstruksi untuk Indonesia.

---

The Indonesian Construction Law No 18, 1999, has been effective since May 2000, followed soon thereafter by the government regulation, PP No 29, 2000, both documents provide the legal base for the construction industry. They promise a relation based on partnership and equality between the Employer and the Contractor, unfortunately however there is no standard construction contract based on those regulations in existence in Indonesia at this moment.

The purpose of this thesis is to reseach the possibility of applying the FIDIC (1999). Conditions of Contract for Construction, document as the standard construction contract for Indonesia as FIDIC, the International Federation of Consulting Engineers, publications have long been in widespread use in the international construction industry and is well known for their various publications on contract conditions, which are based on balanced risk sharing principles between both parties.

The result of the research has proven that the FIDIC document is in accordance with the Indonesian laws and regulations, is of a general nature and is flexible to be used as a base for the Indonesian standard form of construction contracts."

"Dalam perkembangan dunia perakuntansian di Indonesia, akuntansi inflasi atau akuntansi perubahan tingkat harga adalah salah satu isu yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu pula, hingga saat skripsi ini ditulis belum terdapat suatu standar yang mengatur penerapan akuntansi inflasi di Indonesia, yang secara otomatis menvebabkan tidak diterapkannya akuntansi inflasi di dalam praktek. Kondisi laju inflasi yang tinggi di Indonesia merupakan suatu "panggilan" bagi penerapan akuntansi inflasi. Secara khusus, hal ini semakin mendesak pada masa-masa gejolak laju inflasi yang sangat tinggi pada saat krisis ekonomi 1997/98 yang telah membawa Indonesia ke ambang hiperinflasi. Dalam kondisi laju inflasi yang sedemikian tinggi, laporan keuangan konvensional yang berbasis biaya historis sudah tidak dapat diandalkan lagi. Pelaporan menghasilkan gambaran yang semu dan menyesatkan bagi para pengambil keputusan ekonomi, sebagai akibat distorsi efek-efek inflasi yang telah menurunkan daya beli rupiah sebagai satuan yang digunakan untuk mengukur unsur-unsur laporan keuangan. Skripsi ini akan berusaha menunjukkan bagaimana suatu laporan keuangan konvensional yang telah terdistorsi efek inflasi dapat menuntun kepada pengambilan keputusan ekonomi yang keliru. Di samping itu, skripsi ini juga akan meninjau bagaimana persepsi negara lain terhadap akuntansi inflasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding dengan kondisi di Indonesia. Secara keseluruhan, skripsi ini bertujuan untuk menyemangati perkembangan akuntansi inflasi di Indonesia, yang menuntun kepada terbentuknya suatu standar dan praktek akuntansi inflasi yang dapat mengembalikan keandalan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi pada masa-masa laju inflasi tinggi. Sebagai pelengkap, skripsi ini menyertakan suatu model aplikasi akuntansi inflasi yang berjudul Model Laporan Daya Beli Umum (DBU) dalam sebuah disket. Model ini memungkinkan pembaca untuk melakukan analisa terhadap laporan keuangan yang spesifik seperti analisa yang akan dilakukan penulis pada Bab V. Petunjuk penggunaan model disertakan dalam skripsi ini sebagai Lampiran V."

"Industri konstruksi memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam pembangunan suatu negara. Ciri-ciri yang membedakan industri dengan industri lainnya ialah industri konstruksi merupakan industri yang unik dimana proyek yang dikerjakan tidak pernah sama dengan proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya. Kompleksitas yang tinggi membuat masalah-masalah yang timbul dalam suatu industri konstruksi harus diminimalkan. Salah satu masalah yang kerap timbul dan berakhir menjadi sengketa salah satunya ialah Klaim. Permasalahan yang penulis teliti ialah bagaimana berkembangnya suatu klaim konstruksi menjadi sengketa konstruksi dan bagaimana pengaturan standar kontrak konstruksi FIDIC dalam pengaturan klaim dan sengketa kosntruksi dengan menggunakan kontrak yang dibuat antara PT. Sanggar kaltim Jaya dan Total E&P Indonesie yang kemudian bersengketa dipengadilan sebagai pembanding.

---

The construction industry provides a significant contribution in the development of a country, characteristic that distinguish the construction industry with other industry is the construction industry has a unique industry. Where the projects never similar wth the previous project.

High complexity makes the problems that arise in the construction industry should be minimized. One of the problems that often arise and end in the dispute is a claim.

The problems that I research in this thesis are how a claim construction become a dispute construction and how the FIDIC standarad contract s\construction arrange the claims and disputes by using a contract made between PT. Sanggar Kaltim Jaya and Total E&P Indonesie who later disputed in court as a comparison."

"Selain dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan pengaturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dibutuhkan suatu efek jera. Efek jera yang efektif akan menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan efek jera adalah sanksi berupa denda. Yang menjadi fokus pada skripsi ini adalah Pengaturan Pedoman dan Penerapan denda dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Serta sebagai bahan komparasi akan digunakan Pedoman dan Pengaturan denda Hukum Persaingan Usaha yang ada di Negara Malaysia dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menjatuhkan putusan yang didalamnya terdapat sanksi administratif berupa denda KPPU seringkali tidak mencantumkan penjelasan perhitungan denda dan juga seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbeda dengan Malaysia Competition Commision dan European Commision yang ketika menjatuhkan putusan dengan sanksi berupa denda selalu mencantumkan mengenai langkah dan penjelasan perhitungan denda yang dikenakan. Perlu dilakukan perubahan pengaturan dan pedoman penjatuhan denda dalam Hukum Persaingan Usaha Negara Indonesia karena selama ini pengaturan dan pedoman penjatuhan denda yang diterapkan sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan keadaan yang ada.

---

In addition to law enforcement carried out by KPPU and regulation regulated by Law Number 5 Year 1999, In order to facilitate a fair business competition, a deterrent effect is needed. Effective detterent effect will cause persons to not do things that cause unfair business competition. One of the factors that can cause a deterrent effect to businesses is sanctions in the form of fines. The focus of this paper is Regulation, Guidelines and Application of fines in Indonesian Competition Law. As a comparison, Regulations and Fining Guidelines of Competition Law in Malaysia and the European Union will be used. This study uses a normative juridical method which carried out by library research. Sometimes KPPU in its decision, which contained administrative sanctions in the form of fines do not include an explanation of the calculation of fines and sometimes the fine imposed is not in accordance with existing provisions. It is very different from Malaysia and the European Union. Malaysia Competition Commision and European Commision when imposing a decision with sanctions in the form of fines always include the steps and explanation of the calculation of fines imposed. Changes in regulation and guidelines for the imposition of fines in Indonesian Competition Law need to be made, because so far the regulations and guidelines for imposing fines applied have been ineffective and not in accordance with existing conditions."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan Consumer Rights Act 2015 dan UK eIDAS sebagai peraturan di negara Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dengan penulisan deskriptif analitis. Assessment of fairness dapat diberlakukan sebagai bentuk mitigasi dan perlindungan hukum terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian terhadap adanya klausula baku dalam suatu kontrak elektronik. Namun, perlu adanya tinjauan kembali terhadap negara yang menerapkan prosedur tersebut, yaitu Inggris.

---

This thesis discusses the regulation of the inclusion of standard clauses in electronic contracts which are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, associated with Consumer Rights Act 2015 and UK eIDAS as regulations in the UK. The research method used is the juridical-normative method with a comparative law approach with analytical descriptive writing. Assessment of fairness can be applied as a form of mitigation and legal protection for parties who have the potential to suffer losses due to the existence of standard clauses in an electronic contract. However, there needs to be a review of the country that implements the procedure, Which is United Kingdom."