Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian global dan arus investasi lintas batas negara semakin berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya arus investasi lintas batas negara membawa keuntungan sekaligus ancaman. Dalam hal perpajakan, investasi lintas batas negara bisa menyebabkan pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap objek pajak yang sama. Hal ini dikarenakan yuridiksi negara dalam memungut pajak atas warga negara yang berada di negara asing untuk berinvestasi dan warga negara asing yang berinvestasi di negara tersebut. Keadaan ini menyebabkan satu objek pajak dikenakan pajak yang sama oleh kedua negara. sehingga pelaku bisnis mencoba untuk melakukan penghindaran pajak berganda. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak sebuah negara. Salah satu solusi menghadapi permasalahan ini adalah dengan membuat perjanjian penghindaran pajak berganda antar dua negara. Dalam perjanjian penghindaran pajak berganda biasanya mengikuti model yang telah ada dan dipakai luas di dunia seperti OECD model (model yang dikembangkan Organization for Economic Cooperation and Development) dan UN model (model yang dikembangkan United Nations). Masing-masing model memiliki perbedaan terutama dalam hak menarik pajak oleh negara. Namun semua kembali kepada negosiasi antara kedua negara dalam menentukan isi pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda mereka. Indonesia sendiri telah melakukan negosiasi pertama mengenai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Belanda dimulai tahun 1970-an dan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda ini selain sebagai perjanjian untuk menghindarkan pajak berganda, juga sebagai upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Semakin berkembangnya perekenomian global, perjanjian penghindaran pajak berganda ini diamandemen beberapa kali hingga tahun 2002. Namun renegosiasi ini belum selesai dan akan terus terjadi, selama perekonomian global terus berkembang dan undang-undang pajak penghasilan terus berubah menyesuaikan kondisi masing-masing negara.

---

Global economic and transnational of investment flows growing very fast. The rapid grow of transnational of investment flows bring both benefits and. In term of taxation, transnational investment could lead to double tax collection by both of the countries to same tax object. This is due to jurisdiction of the country in collecting taxes on citizens residing in foreign countries to invest and foreign citizens who invest in the country. This situation led to an same tax object of is taxed by both countries. So business people trying to do the avoidance of double taxation. This can lead to loss of potential tax revenues of a country. One of the solutions to this problem is to make a tax treaty between two countries.

In the tax treaties typically follow a model that already exist and are used widely known in the world such as the OECD model (model developed by the Organization for Economic Cooperation and Development) and UN model (model developed by the United Nations). Each of model has its differences, especially in the right to tax by the country. But all returned to the negotiation between the two countries in determining the content of articles in their tax treaty. Indonesia itself has been negotiated the first tax treaty with the Netherlands began in the 1970s and within tax treaty is in addition to a treaty to avoid double taxation, as well as Indonesia's efforts to gain recognition from other countries. The continued development of global economies, this double taxation avoidance agreement was amended several times until 2002. However, renegotiation is not completed and will continue to occur, as long as the global economic continues to grow and the income tax law continue to change adjusting the conditions of each countries."

"Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan swasta asing hanya boleh melakukan usaha di industri hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi melalui Contract Production Sharing (KPS).Dengan usaha yang dijalankan Kontraktor KPS asing di Indonesia akan menimbulkan Pajak Berganda akibat adanya benturan yurisdiksi pemajakan. Dalam rangka mengeliminasi Pajak Berganda biasanya dirumuskan Perjanjian atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) termasuk P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis.Dari uraian permasalahan di atas, maka research questions dari tesis ini adalah bagaimanakah implementasi P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis terhadap pengenaan P Ph kepada Kontraktor KPS Perancis dan permasalahan apa sajakah yang timbul dalam implementasi P3B dalam pengenaan PPh kepada Kontraktor KPS Perancis?"

"Tesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan atas perolehan keuntungan dari pengalihan aktiva (capital gains) secara unilateral dan bilateral terkait tax treaty dengan negara mitra lainnya (bilateral) serta perhitungan waktu (time test) dimulainya hak pemajakan melalui pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang menjadikan data kepustakaan sebagai tumpuan utama. Hak pemungutan pajak suatu negara dalam ketentuan tax treaty meliputi 2 (dua) hal, yaitu hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri (WPDN) atas penghasilan dari luar negeri, dilakukan atas penghasilan luar negeri atau transaksi (ke) luar batas negara dan hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak luar negeri (WPLN) atas penghasilan dari dalam negeri (domestik), dilakukan atas penghasilan domestik atau transaksi (ke) dalam batas negara. Dimana pada praktiknya pemungutan pajak penghasilan luar negeri dilakukan oleh negara domisili (residence country), sedangkan pernungutan pajak penghasilan domestik dilakukan oleh negara sumber (source country) dengan tar-if tertentu yang telah disepakati dalam tax treaty. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam undang-undang pajak penghasilan memerlukan penambahan ketentuan mengenai pengenaan atas perolehan penghasilan dari penjualan harta di luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri untuk melengkapi ketentuan tax treaty secara unilateral dan menambah ketentuan dalam setiap tax treaty mengenai kemungkinan perubahan nilai dalam pasal yang menerangkan capital gains, sehingga dapat memperkecil perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas transaksi peralihan harta tersebut di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the tax treatment of gains from transfer of assets (capital gains) in unilateral and bilateral tax treaty, are associated with other partner countries (bilateral) and computation time (time test) the commencement of taxation rights normative juridical approach to the study of law which makes data literature as the main pedestal. The right ofa state tax collections in the tax treaty provisions include two things, namely: the right of tax collection on domestic taxpayers o nthe income from abroad carried out on foreign income or transactions (to) outside the limits of state and the rights collection of tax on overseas tax payers on income from domestic, carried out on domestic income or transactions (to) within state boundaries. Where in practice income tax collections by the overseas country of domicile (residence country), while the domestic income tax collections by source country (source country) to certain tariffs agreed in the lax treaty.

Results of research suggest that the income tax laws require the addition of provisions regarding the imposition of the acquisition of income from the sale of overseas property received by the taxpayer to complete the domestic tax treaty provisions and add provisions unilaterally in any tax treaty on the possibility of changes in value article that explains capital gains, so that it can minimize the differences over the recognition of gains or losses on property transfer transactions are in their respective countries."

"Kemajuan teknologi informasi yang melonjak pesat berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet, meningkat pula jumlah transaksi elektronik di Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait transaksi elektronik ini perlu terintegrasi untuk menghindari tumpang tindihnya peraturan serta memaksimalkan pemasukan negara dari pajak penghasilan, termasuk juga penerapan Persetujuan Pajak Berganda terhadapnya. Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk memastikan kepatuhan pajak bagi para pelaku transaksi elektronik di Indonesia. Belum lama ini sempat disahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Namun sebelum sempat diberlakukan, PMK tersebut justru dicabut. Dengan pencabutan PMK tersebut, saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai transaksi elektronik melalui Platform Marketplace. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah saat ini pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik masih menggunakan ketentuan yang sama dengan pajak penghasilan atas transaksi konvensional. Dari hal tersebut, maka diharapkan setelah ini akan dikeluarkan peraturan baru yang khusus mengatur mengenai perpajakan terhadap transaksi elektronik dan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda terhadapnya untuk memaksimalkan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik.

---

The rapid advancement of information technology is directly proportional to the increase in internet users in Indonesia. With the increase in internet users, the number of electronic transactions in Indonesia has also increased. Government policy regarding electronic transactions needs to be integrated to avoid overlapping of regulations and to maximize state revenues from income taxes, including the application of the Double Taxation Agreement. The government in this case has the authority to ensure tax compliance for perpetrators of electronic transactions in Indonesia. Recently, the Minister of Finance released Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 about Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). But before it could take effect, the PMK 210/2018 was actually revoked. With the revocation of the PMK 210/2018, there are currently no regulations that clearly regulate electronic transactions through the Marketplace Platform. This study uses a normative legal research method with a law and literature approach. The conclusion obtained from this study is that currently the collection of income tax on electronic transactions still uses the same provisions as income tax on conventional transactions. From this, it is expected that after this will be issued a new regulation specifically regulating the taxation of electronic transactions and the application of the Double Taxation Avoidance Agreement to maximize the collection of income tax on electronic transactions."

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang formulasi, potensi permasalahan yang mungkin terjadi dan ketentuan anti penghindaran pajak terkait berlaku efektifnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Hong Kong sejak 1 Januari 2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi P3B Indonesia - Hong Kong telah dilandasi dasar hukum yang legal namun belum dilandasi kajian akademis yang transparan dan efektif. Dengan tujuan utama transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, maka partial/ limited tax agreement seperti tax information exchange agreement bisa menjadi alternatif comprehensive tax treaty dengan "tax haven" country. Terhambatnya pemanfaatan P3B ini, kurang efektifnya pertukaran informasi, residence abuse merupakan beberapa isu yang berpotensi menjadi masalah terkait implementasi P3B Indonesia ? Hong Kong ini.Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam membuat P3B, kajian akademis harus transparan dan melibatkan pihak-pihak kompeten seperti akademisi dan praktisi perpajakan, memberi penegasan atas permasalahan yang berpotensi timbul serta memperkuat domestic anti tax avoidance rules.

---

This research discussed about the background and formulation of Indonesia - Hong Kong Comprehensive Tax Treaty and the potential problems that may arise under that treaty. The research type is descriptive qualitative research design.

The result of this research concludes that the tax treaty has been based on valid legal basis but nut based on transparent and effective academic study. With the ultimate goal of transparency and exchange of tax information, the partial/limited tax information exchange agreements such as tax agreement could be an alternative comprehensive tax treaty with a tax haven country. Inhibition of the tax treaty utilization, lack of effective exchange of information, residence abuse are some of the issues that could potentially be a problem related to the implementation.

This research suggest that in concluding tax treaty, academic study should be transparent and involve competent parties such as academics and tax practitioners, competent authority shoul provides confirmation of the potential problems that arise and to strengthen domestic anti-tax avoidance rules."