Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Objek pemeriksaan pajakKualitas adalah bahan baku yang dibutuhkan DJP untuk pemeriksaan pajak dapat berjalan secara efektif. DJP telah membentuk Komite Perencanaan Audit yang memiliki: kewenangan untuk menetapkan objek pemeriksaan mutu. Objek inspeksi wajib memenuhi 4 (empat) variabel yaitu indikasi ketidakpatuhan wajib pajak, modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak, potensi tax/tax gap, dan tingkat kolektibilitas. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kualitas variabel pemilihan objek pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan objek pajak merupakan proses penting yang harus dilakukan agar DJP dapat memperoleh objek tersebut pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan upaya pemeriksaan pajak.Tax audit is one form of law enforcement carried out by the Directorate General of Taxes General of Taxes (DGT) to improve taxpayer compliance. Tax inspection object Quality is the raw material needed by DGT for tax audit can run effectively. DGT has established an Audit Planning Committee which has: authority to determine the object of quality inspection. Mandatory inspection object fulfills 4 (four) variables, namely an indication of taxpayer non-compliance, mode ofTaxpayer non-compliance, potential tax/tax gap, and collectibility level. This research using a qualitative approach that aims to analyze the quality of the variables selection of tax audit object. The results of this study indicate that the selection of tax object is an important process that must be carried out so that the DGT can obtain the objectquality audits in order to improve tax audit efforts."

"Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak tertentu yaitu pihak klien/Perusahaan, pihak ketiga/masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dalam rangka digunakan untuk tujuan. pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, akuntan publik tidak memihak pada kepentingan klien, pihak ketiga maupun pemerintah. Akuntan publik dalam menjalankan pemeriksaan akuntan suatu perusahaan berlandaskan kepada perjanjian/kontrak yang dibuat dengan pihak klien/perusahaan. Perjanjian auditing (pemeriksaan laporan keuangan) merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang pengaturannya berdasarkan kebebasan berkontrak, ketentuan khusus untuk itu, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (pasal 2602 jo 1339 KUHPer). Hal yang khusus dari perjanjian auditing adalah perjanjian auditing harus tunduk kepada ketentuan khusus yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia, Norma Pemeriksaan Akuntan dan Kode Etik Akuntan. Pelanggaran terhadap ketentuan khusus itu atau kelalaian dalam membuat opini (laporan akuntan) dapat berakibat fatal bagi perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan, sehingga karena itu akuntan publik dapat dituntut menurut hukum. Karena hal tersebut, penulis menjadi sangat tertarik untuk membahas perihal Tinjauan Yuridis Perjanjian Auditing (Pemeriksaan Laporan Keuangan) antara Perusahaan dengan Akuntan Publik dengan melihat permasalahan yang timbul dan bagaimana upaya penyelesaiannya sehingga tercipta perlindungan hukum. Adapun metode yang dipergunakan adalah dengan melakukan analisa atas hasil riset lapangan di PT JIEP Jakarta dan Kantor Akuntan Drs. Santoso Harsokusumo di Jakarta maupun bahan kepustakaan."

"Penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara sejak beralihnya status Indonesia menjadi negara net importer minyak bumi yang dikarenakan produksi minyak dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik. Kriteria kinerja penerimaan pajak suatu negara dilihat dari tax ratio negara tersebut, dimana kalau berdasarkan tax ratio , negara kita memiliki index yang paling rendah di antara negara Asean, sehingga masih ada potensi untuk meningkatkannya Tax ratio dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepatuhan Wajib Pajak dan salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.Dalam melakukan pemeriksaan, seringkaii masyarakat mempertanyakan mutu dan laporan Pemeriksaan Pajak dan standar yang dipakai oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Untuk menjawab keragu-raguan tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP-Jawa Bagian Barat I melakukan review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak tahunan yang menyatakan lebih bayar datas Rp 100 juta yang diiakukan oleh Karikpa dalam Iingkungannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk meiihat hubungan antara kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang dan Hasil Audit Review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT Iebih bayar yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang Mutu Laporan Pemeriksaan Pajak, terkait dengan profesionalisme pemeriksa dan untuk meneliti mutu Laporan Pajak tersebut dilakukan dengan mengajukan kuesioner terhadap 20 orang perneriksa di Karikpa Tangerang, dimana kuesioner tersebut meliputi : pemeriksa pajak, perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan untuk Audit review, dilakukan analisa terhadap hasil review dan mengkuantifisir dengan cara pemberian nilai terhadap hasil review.Metode penelitian yang dipakai adalah metode survey dengan eksplanasi asosiatif dimana alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pemeriksaan pajak sebagai independen variabel, dengan hasil audit review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak sebagai dependen variabel.Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara kualitas pemeriksaan dengan hasil audit review.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran tentang profil Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa yang menjadi responden rata-rata memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi pemerik sadari tingkat pendidikan, pengalaman, dan usia. Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan, tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak Ianjut hasil pemeriksaan, dan tanggapan Wajib Pajak Serta pengetahuan ketentuan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian yang menggunakan uji statistik Spearman rank diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas pemeriksaan di Karikpa Tangerang dengan hasil audit review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Iaporan pemeriksaan pajak lebih bayar.

---

Tax revenue has become the back bone of the state's earning since the change of status of Indonesia to becoming a net importer of oil for the domestic production of oil cannot meet the domestic demand. The criterion of performance of tax eaming of a country is viewed from the tax ratio of the country, where based on the tax ratio point of view, our contry has the lowest index amongst the Asean countries, so tha there is still a potential to improve it. Tax ratio is influenced by some factors, among others by the obedience of Tax Payers and one of the efforts of the Directorate General of Tax to enhance the obedience is through verification of Tax Notice Submitted by Tax Payers.

ln doing the verification, people often raise questions regarding the quality of the Tax Verification Report and the srandard applied by the tax verification official in carrying out the verification. To respon to the hesitation, the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java I, conducts a review on the Tax Verification Report on annual Tax Notice indicating over payment over Rp 100 million carried out by the Tax Verification Office within its circle.

The purpose of this survey is to see thr relationship between the verification quality carried out by the Office of Tax Verification Tangerang and the outcome of Audit Review carried out by the Regional Office of Directorate General of Tax Westem Java I against te Tax Verification Report on over-payment Tax notice done by the Office of Tax Verification Tangerang. The quality of Tax report is related to the professionalism of the verification officials and in order to examine the quality of the Tax Report a set of questionnaries is addressed to 20 verification officials in Tax Verification Office Tangerang ; the questionnaries include : tax verification, verification planning, and implementation of verification. As for Audit Review, analyze the outcome of review and quantify by giving point to the review result.

The survey method used is a survey method with associative explanation where the main data gathering is questionnaries and to explain the relationship between two variables namely the quality of tax verification as an independent variable, with the result of audit review of Tax verification report as dependent variable. The hypothesis put forward is the significant relationship or influence between the quality of verification and the result of the audit review.

From the result of examination, we can get a picture regarding the profile of Human Resources of the responding verification officials ; from education, experience, and age point of view generally they have good qualification for becoming verification officials. As for implementation of verification, the steps to be taken, namely starting from planning, implementation of verification, reporting of verification result, follow-up action of the verification result, response of Tax Payers, as well as knowlwdge of taxation regulation have been caried out appropriately. The result of the survey using statistical test spearman rank indicates that there is no significant relationship between the verification quality at Tax Verification Office Tangerang and the result of Audit Review carried out by the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java i on the verification report on over-paid tax."

"Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun, dan untuk itu Pemerintah membutuhkan dana yang semakin meningkat pula. Sedangkan di sisi lain, andalan sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak dan gas alam tidak dapat lagi memasok dana yang optimal ke kas negara. Yayasan merupakan subyek pajak penghasilan, yaitu subyek pajak badan berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yayasan merupakan subyek Pajak Penghasilan sejak saat didirikan secara sah di hadapan notaris, dan oleh karena itu sejak saat pendirian yayasan sebagai badan hukum, yayasan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dewasa ini, terjadi pergeseran fungsi yayasan, yang pada awalnya memiliki fungsi sosial bergeser ke fungsi komersial, dimana kegiatan pelayanan masyarakat berubah menjadi kegiatan yang berbasis laba. Dengan diberlakukannya UU Yayasan terdapat pengaturan baru yaitu yayasan diperkenankan melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang pembiayaan dalam kegiatan sehari-hari yayasan. Kegiatan usaha yang dilakukan yayasan ini harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dalam mendirikan badan usaha, terdapat pembatasan bagi yayasan yaitu penyertaan yang dilakukan yayasan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Dengan pengaturan baru ini terdapat permasalahan mengenai kedudukan dan status badan usaha yang didirikan oleh yayasan dalam Sistem Perpajakan Nasional, perlakuan pajak penghasilan pada yayasan dan kendala dalam implementasi pengenaan pajak penghasilan pada yayasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan melakukan studi dokumen pada beberapa perpustakaan. Penulis menggunakan Data Sekunder sebagai bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier."

"Skripsi ini membahas tentang pendapatan Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi (selanjutnya disebut sebagai “LPMUBTI”) yang beroperasi di Indonesia yang kini mulai menjamur dijadikan lahan investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tentunya, hasil dari investasi tersebut berkontribusi pada penambahan kemampuan ekonomis Pemberi Pinjaman sehingga dapat dijadikan objek pajak penghasilan. Akan tetapi, mengingat umur kegiatan usaha LPMUBTI yang masih muda, maka peraturan perundang-undangan yang meregulasi model bisnis tersebut masih sangat minim termasuk pada sektor perpajakan. Hal ini mengakibatkan banyaknya pendapatan Pemberi Pinjaman tersebut yang luput dari pemungutan pajak dan akan terus berlanjut sampai ada tindakan konkret tertentu. Oleh karena itu, perlu diadakan kerjasama antara OJK dan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan pendapatan investasi Pemberi Pinjaman pada LPMUBTI agar penghasilan tersebut tidak lagi luput dari pemungutan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the Lenders’ Income on peer-to-peer lending operating in Indonesia which is currently used as a place of investment. The method used in this study is a normative juridical method. As it has always been, the acquired income from such investment contributes to the Lenders’ economic capabilities and hence it can be subjected to income tax. However, considering the age of peer-to-peer lending business is juvenile, there are only limited law and regulations subject to peer-to-peer lending including in taxation sector. This results to the amount of Lenders’ income that escapes tax collection and will continue to happen unless certain concrete action are taken. Therefore, it is necessary to establish cooperation between FSA and Directorate General of Taxes and/or law in the form of Government Regulations regarding the income tax on investment income of Lenders at peer-to-peer lending so that those income is no longer escaped from tax collection."