Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Percepatan konsolidasi perbankan nasional yangdilakukan otoritas perbankan tidak dapat dihindarkanmemaksa bank melakukan penambahan modal. Bank Indonesiamensyaratkan rasio kecukupan modal sekurang-kurangnya 8%s/d 12%. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalahmenerbitkan obligasi subordinasi dengan berlandasakan PBINo. 3/12/PBI/2001. Instrumen Obligasi tidak lain adalahkonstruksi pinjam meminjam yang secara umum diatur dalamBab XIII pasal 1754 s/d pasal 1773 KUH Perdata. Obligasisubordinasi diakui sebagai modal pelengkap (tier 3) dengancatatan setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti bankyang bersangkutan. Tetapi, berkaitan dengan upaya pemenuhankebutuhan modal, hubungan hukum antara kreditur dengan bankdalam perjanjian penerbitkan obligasi subordinasi untukmemenuhi kebutuhan modal bank menjadi agak berbeda, dalamkeadaan tertentu lebih mendekati hubungan hukum antarapemegang saham dengan perusahaan. Hubungan hukum yang agaklain ini disebabkan oleh syarat-syarat yang ditetapkan bagipinjaman dimaksud. Sebagai missal, salah satu syarat yangditetapkan bagi instrument utang yang diterbitkan oleh bankdengan maksud memenuhi kebutuhan modalnya, mengharuskanpinjaman yang diperoleh dari penerbitan instrumen obligasisubordinasi tersebut mempunyai kedudukan yang sama denganmodal pada saat bank mengalami kerugian yang melebihi labaditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti.Artinya, pemegang obligasi subordinasi dalam hal terjadilikuidasi atas bank, hak tagihnya berlaku paling akhir darisegala pinjaman yang ada"

""Tanah Sebagai Agunan Dalam Penerbitan Obligasi . Obligasi merupakan salah satu instrumen pasar modal yang digunakan untuk menarik dana dan masyarakat. Inti dari obligasi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam uang antara pihak penerbit/emiten dengan pembeli/investor dengan adanya bunga. Pihak pembeli/investor dapat meminta jaminan tambahan kepada emiten guna menjamin pembayaran bunga dan pokok pinjaman obligasi. Biasanya penerbit emiten memberikan jaminan yang biasanya berupa tanah. Alasan dipilihnya tanah karena merupakan benda tetap dan tidak mudah musnah, nilainya selalu naik, mempunyai tanda bukti hak, memberikan kedudukan istimewa kepada para krediturnya. Kedudukan istimewa ini berupa kedudukan untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu bila debitur pailit dengan menjual tanah yang dijaminkan dan bila debitur wanprestasi, tanah tersebut Juga dapat dijual untuk memenuhi hutangnya. Dengan keluarnya Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-27/PM/1994 tentang Lembaga Pemeringkat Efek, ada sebagian penerbit/emiten obligasi yang tidak memberikan lagi agunan benda tetap, yang biasanya berupa tanah karena dengan pemeringkatan saja (minimal BBB) menurut mereka sudah menjamin kredibilitas/kemampuan membayar hutang obligasi baik bunga maupun pokok pinjaman. Tetapi sebagian besar masyarakat lebih percaya dengan adanya agunan berupa benda tetap dibandingkan dengan pemeringkatan."

"Penerbitan obligasi merupakan Salah satu alternatif pembiayaan dalam suatu perusahaan. Belakangan ini semakin banyak perusahaan yang melakukan emisi obligasi di Bursa, baik di Bursa Efek Jakarta maupun Bursa Efek Surabaya. Sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menginvestasikan modalnya dalam pasar modal maka perlu lebih diperhatikan kepentingan dari investor sebagai penanam modal dan tingkat kepercayaan investor agar tetap tinggi sehingga investor tidak punya keraguan untuk menanamkan modalnya melalui pembelian obligasi. Untuk menjaga kepentingan investor tersebut diperlukan adanya jaminan dari pihak emiten terhadap pelunasan bunga dan pokoknya. Salah satu alternatif jaminan yang digunakan oleh pihak emiten adalah tanah yang dibebani hak tanggungan. Alasan dipilihnya tanah sebagai jaminan adalah disebabkan karena tanah dianggap sebagai jaminan yang aman karena merupakan benda tetap yang tidak musnah, nilainya selalu naik, tidak mudah digelapkan mempunyai tanda bukti hak dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur. Mengenai jaminan berbentuk tanah, sepanjang mengenai tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah diatur oleh UU no. 4 tahun 1996. Skripsi ini membicarakan mengenai pelaksanaan jaminan berupa tanah dikaitkan dengan emisi suatu obligasi, resiko yang dihadapi kreditur selaku pemegang hak tanggungan dan penyelesaian apabila emiten selaku pemberi hak tanggungan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman obligasi beserta bunganya yang sudah jatuh tempo."

"Kajian "Pengelolaan Risiko Fiskal sebagai dampak penerbitan obligasi pemerintah " yg telah diselesaikan oleh Direktorat Keuangan Negara pd th Anggaran 2008 ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan risiko fiskal yg muncul sebagai dampak dr penerbitan obligasi pemerintah, yg diharapkan dpt memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelola fiskal terkait pengelolaan obligasi pemerintah . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantuitatif & kualitatif. Secara kuantitatif penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif & mengevaluasi kebijakan ekonomi makro, evaluasi aspek kelembagaan yg berkaitan dengan penerbitan obligasi pemerintah maupun kerangka hukumnya, evaluasi terhadap kebijakan mikro struktur obligasi, serta evaluasi basis investor. Data yg digunakan dlm penelitian ini merupakan data time series dr th 1999 - 2008, yg mencakup data : Produk domesyik Bruto (PDB), nilai tukar, suku bunga, jumalh utang pemerintah , jumlah penerimaan negara, jumlah pengeluaran negara, & jenis - jenis obligasi yg telah diterbitkan oleh pemerintah. Dr analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pemerintah akan menaggung tambahan beban bunga sebesar sekitar Rp 900 milyar, jika tingkat bunga mengalami kenaikan sebrsar 1 %. Jika tingkat bunga meningkat dengan 2 % & 3 % maka kenaikan beban bunga mencapai sekitar Rp. 1,8 triliun & 2,7 triliun. Selain itu juga diperoleh temuan bahwa jika rupiah mengalami depresi menjadi sekitar Rp 11. 000/US $ , beban bunga tambahan adalah sekitar Rp. 7, 6 triliun dengan baseline kurs Rp. 9.000/US $. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperlihatkan risiko ekonomi akibat penerbitan obigasi misalnya risiko yg diakibatkan terjadinya kesalahan - kesalahan dlm pengelolaan yg meliputi : besaran obligasi yg tdk optimal (over subcribed maupun under subcribed); alokasi yg tdk efektif & pembayaran kupon yg tdk sesuai persyaratan . Mengingat semakin meningkatnya peran SUN dlm porsi pembiayaan defisit APBN pd th- th mendatang & dlm rangka mewujudkan prudent debt management, maka keberadaan SUN masih dibutuhkan namundemikian perlu dilakukan pengelolaan portofolio & risiko dengan sebaik-baiknya."