Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan suatu proyek adalah salah suatu usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi usaha. Pembahasan mengenai pembanguan proyek erat kaitannya dengan pembiayaan proyek. Salah satu Badan Usaha Milik Negara di sektor penyaluran gas bumi, yaitu PGN, bermaksud membangun Proyek Transmisi Gas Bumi dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (“Proyek SSWJ”). Proyek tersebut akan mengalirkan gas dari Lapangan Gas milik Pertamina yaitu UEP II di Prabumulih, Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Banten dan Jawa Barat. Pembiayaan proyek tersebut diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan proyek, adalah : persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial. PGN telah memenuhi prosedur dan mekanisme di dalam perolehan pinjaman luar negeri tersebut yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN. Demikian pula dengan jaminan yang dipasang PGN dalam perolehan pinjaman luar negeri dari JBIC tersebut, yang berupa jaminan dari Pemerintah RI. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif."

"Beberapa kerjasama yang melibatkan Indonesia dan Jepang dalam beberapa proyek pembangunan infrastuktur mengharuskan pengguna anggaran menggunakan pedoman pengadaan barang/jasa yang diatur JICA JICA procurement Under Japanese ODA Loan. Pada pedoman proses pengadaan terdapat beberapa perbedaaan antara pedoman JICA dengan pedoman pengadaan yang diatur oleh Pemerintah Indonesia Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010.Penelitian ini meninjau proses pengadaan jasa konstruksi pada salah satu proyek yang didanai oleh Jepang yaitu proyek Rumah Sakit UI untuk mengetahui perbedaan-perbedaan pedoman tersebut dan mengetahui implementasinya secara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam. Pengolahan data pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan disajikan dalam bentuk jaringan kausal.Penelitian ini mendokumentasikan kendala pelaksanaan proyek dan tahapan pengadaan yang harus diperhatikan karena mempengaruhi perjanjian Indonesia-Jepang. Segala keputusan yang diambil setelah loan agremeent ditandatangani akan memiliki konsekuensi salah satunya kepada commitement fee yang terus berjalan. Untuk itu diperlukan kajian menyeluruh mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan untuk dapat memaksimalkan dana pinjaman. Tahap tersebut antara lain tahap perencanaan pengadaan, penyusunan HPS, persetujuan concurrence JICA dan evaluasi penawaran peserta.

---

Several collaborations involving Indonesias government and Japans government in various national infrastructure projects requires the borrower to conduct service or goods procurement using JICA Procurement Guidelines Under Japanese ODA Loan. There are several differences between JICA Procurement Guideline and procurement guideline regulated by Indonesias government namely Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. Every decision taken after the loan agreement was signed will have consequences, such as affecting commitment fee that has to be paid by the borrower to the lender. Hence, comprehensive research is needed to overview procurement process to maximize usage of the loan.

The purpose of this study is to review procurement of Universitas Indonesias Hospital construction service which the project funded by JICA in order to know the differences and know how the guideline being implemented as well. This study uses in depth interview technique to gain a better understanding of the project 39s nature and the procurement process itself. In addition, observation directly to the project also conducted to determine the condition quality of University Hospital that has been built. The data analyzed descriptively and presented using causal networks.

This study captured several obstacles during the construction and procurement process which beliefs affect substance of the agreement between two countries. Several procurement processes which need to be considered are the procurement planning stage, arranging Owner Estimates OE stage, participants bid evaluation stage, and JICA concurrence."

"ABSTRACTRumusan masalah skripsi ini berupa mengapa terjadi peningkatan pemanfaatan skema pinjaman luar negeri Indonesia terhadap IDB pasca 2010 didasari oleh hubungan Indonesia dengan IDB yang mengalami kecondongan baru yaitu peningkatan pemanfaatan skema pinjaman yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kongruen menggunakan kerangka teori Pendekatan Negara Resipien dalam Pemanfaatan Skema Pinjaman Luar Negeri. Skripsi ini mengidentifikasi dua sebab peningkatan kerja sama Indonesia dengan IDB pasca 2010 yaitu [1] peran IDB sebagai bank pembangunan regional dalam mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia pasca 2010 karena karakteristik pinjamannya dan [2] adanya implementasi government leadership dalam mekanisme pemanfaatan pinjaman IDB. Dalam perannya mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia, IDB secara jumlah bantuan tidak besar dibanding mitra pembangunan yang lain, yakni sebesar 8,7 dari APBN 2016. Akan tetapi, angka ini tetap signifikan karena pinjaman IDB memiliki karakteristik di antaranya [1] IDB mampu memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia sebagaimana menjadi sebab kesenjangan pendanaan terbesar menurut RPJMN yang berlaku dan [2] IDB memberikan perhatian pada sektor vital pembangunan Indonesia yang tidak menjadi prioritas mitra pembangunan lainnya yaitu sektor pendidikan tinggi. Dalam implementasi government leadership, Indonesia memiliki posisi yang sama dengan IDB sehingga hubungan yang tercipta adalah kerja. Government leadership terhadap IDB dalam level operasional dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas RI. Hal ini juga diperkuat oleh peran elite lokal Bambang Brodjonegoro yang memiliki peran strategis seperti membumikan ekonomi syariah di Indonesia, mengarahkan komunikasi informal dengan pejabat IDB menjadi kerja sama formal, menginisiasi dan meresmikan Country Gateway Office di Jakarta, menyelenggarakan pertemuan tahunan IDB ke-41, dll. Akan tetapi, perlu dikritisi bahwa peran strategis yang dilakukan masih sebatas seremonial dan melekat pada jabatan yang dimilikinya. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan berkontribusi secara akademis dalam mengembangkan kajian pendekatan resipien dalam pinjaman luar negeri dan secara praktis dalam meneguhkan praktik Kerja sama Selatan Selatan KSS.

---

ABSTRACTThe research question of the thesis is Why is there an increasing utilization of Indonesias foreign loan scheme to IDB post 2010 proposed based on Indonesias relationship with IDB which experienced a new trend that did not happened in previous period. The collected data is analyzed by congruent method using the theoretical framework of Recipient Country Approach in Utilization of Foreign Loan. This thesis identifies two causes of enhancement of Indonesia 39 s foreign loan scheme utilization to IDB post 2010 which are, 1 the role of IDB mdash as a regional development bank mdash in filling the Indonesias financing gap and 2 the implementation of government leadership in IDB lending mechanism. In its role to fill the financing gap, found that the IDB doesn rsquo t give large amount of aid contributed only 8,7 from APBN . However, this figure remains significant because IDB loans have different characteristics which are 1 IDB is able to meet Indonesia 39 s infrastructure development funding needs as stated it is the biggest financing gap based on current RPJMN and 2 IDB puts high attention to the vital sector of Indonesias development which is not the priority of other development partners namely the higher education sector. In the implementation of government leadership, Indonesia has the same position with IDB so the relationship created is cooperation. Government leadership to IDB in operational level is run by Ministry of Finance and Bappenas RI. It is also strengthened by the role of local elite Bambang Brodjonegoro who plays strategic role such as familiarizing sharia economy in Indonesia, directing informal communication with IDB officials into formal cooperation, initiating and inaugurating Country Gateway Office in Jakarta, organizing the 41st annual meeting of IDB, etc. However, it should be criticized that the strategic role is still merely ceremonial and attached to the position he has. But it can not be denied that there is implementation of government leadership itself. Thus, this thesis is expected to contribute academically in developing the study of recipient approaches in foreign loans and practically in affirming South South Cooperation KSS practices."

"Thesis ini merupakan suatu penelitian deskriptif dan kualitatif yang dilengkapi dengan metode studi kasus. Studi kasus atas administrasi dan kebijakan publik pinjaman luar negeri dilakukan dengan melakukan evaluasi atas bantuan Japan Bank for hnternational Cooperation (JBIC) di Indonesia. Mengingat bahwa proses pembuatan kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu aktivitas yang kompleks (rumit), dimana tidak satu modelpun dapat secara penuh dapat mengintegrasikan banyak faktor (variable) dalam suatu pengambilan kebijakan publik, maka pilihan analisis dalam thesis ini digunakan analisa kualitatif. Sebagaimana dimaklumi, hal yang paling sentral dari proses kebijakan publik, adalah dalam hal pelaksanaannya (implementasinya), sehingga proses pelaksanaan yang buruk akan menjadikan rencana yang sudah digariskan akan jauh menyimpang dengan kenyataan yang ada.Melalui data serta informasi dapat diperoleh gambaran/deskripsi serta kecenderungan pola hubungan antara berbagai faktor yang dominan dalam proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri. Berbagai informasi yang ada tersebut dipilah-pilah sesuai dengan model yang diperkenalkan oleh Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985). Kedua model tersebut menjelaskan pola hubungan input, proses, dan output, serta feedback, dalam suatu lingkungan tertentu. Oleh karena itu, model Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985) tersebut dipergunakan secara bersama-sama dalam menjelaskan item demi item proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri.Perdebatan mengenai manfaat/efektivitas bantuan luar negeri bagi negara penerima bantuan banyak diperdebatkan oleh banyak peneliti yang kemudian menimbulkan pro dan kontra, khususnya yang menyangkut apakah bantuan luar negeri mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima bantuan. Perdebatan tersebut juga mencakup "selfish motivation" dari negara donor. Diakui bahwa bantuan luar negeri merupakan satu dari beberapa sumber pembiayaan pembangunan ekonomi yang bermanfaat, namun efektivitasnya sangat tergantung pada beberapa hal, tidak semuanya semata-mata karena faktor ekonomis, ataupun yang langsung terkait dengan bantuan itu sendiri, melainkan ada faktor-faktor non-ekonomis, seperti misalnya proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk melihat persoalan administrasi dan kebijakan pinjaman luar negeri,perlu diperhatikan hal-hal terkait dengan makroekonomi maupun mikroekonomi.Walaupun kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah umumnya sulit untuk diukur, karena biasanya kebijakan/program tersebut umumnya memiliki definisi yang longgar sifatnya. Evaluasi atas kebijakan dapat dilihat dari beberapa tingkatan: policy level, program level, dan project level. Lebih jauh lagi, hubungan antara cara (means) dan hasil (ends) tidaklah sederhana. Selain itu juga dalam banyak kasus, suatu keputusan diambil melalui tawar-menawar dengan banyak pihak (multilateral bargaining), namun demikian melalui contoh-contoh yang diberikan dalam thesis ini, (dari lingkup yang besar/makro, seperti APBN; public expenditure management, maupun lingkup kecil/mikro, seperti proyek yang dibiayai JBIC) dapat diketahui rumitnya suatu proses pengambilan keputusan, sebagai akibat tarik-menarik dari berbagai kepentingan masing-masing stakeholders, baik di Indonesia maupun di negara donor (dalam hal ini Jepang).

---

This thesis is based upon a descriptive-qualitative research supplemented by case study method. A study on the administration and public policy involving off-shore loan is conducted through an evaluation of Japan Bank for International Cooperation Loan (JBIC) for Indonesia. Considering the fact that public policy making process is a complex process where no known model can integrate all or even most variables relevant to public policy decision making, the choice of analytical approach for this thesis is qualitative.

The most central aspect in public policy processing is its implementation, the failure in ensuring the effective implementation of a policy will only, mean that the target of that policy will be far than reachable.

Through data and information accumulated, a clearer view and description of the patterns of relationship between and among dominant factors in administration and public policy making process related to off-shore loan can be obtained. Various information collected is classified according to the model introduced by Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver- S. (1985). Both patterns explained the relation of input, process and output as well as feedback within a particular environment.

In light of this Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver S. (1985) models are utilized simultaneously in describing item by item the administration and public policy making process related to off-shore loan.

The debate on benefits of off-shore loan for recipient countries is widely occurred among researchers, resulting in a pro and contra opinion of foreign loan contribution towards the economic growth of recipient countries. The debate also covers the issue of "selfish motivation" of donor countries. It 's a widely acknowledge fact that foreign loan is one of many potential sources of economic development, however its effectiveness depends on several factors which may not be entirely economic or relevant to the loan itself but may fall into the n on-economic category such a s a decision making process. In relation t o this, to observe administration and foreign loan policy issues factors related to macro and micro economic aspect must also be considered.

Although the government policies and programs are relatively difficult to measure, since program of this type has a somewhat broader definition, the policy can still be evaluated by conducting observation on several levels: policy level, program level and project level. Furthermore the relationship between means and ends is not as simple as commonly thought. In many cases decision is made through a process of multilateral bargaining, as a result, through the samples presented in this thesis, (from a macro scope, such as state budget,- public expenditure management as well as micro scope, such as project financed by JBIC) we will obtain a glimpse on the complexity of a decision making process as a result of clash of stakeholders interest both in the recipient and donor countries."