Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tugas kurator dalam kepailitan khususnya terhadap rahasia bank. Kurator sebagai pihak yang ditunjuk oleh undang-undang kepailitan bertugas mengurus dan/atau membereskan harta kekayaan debitor pailit. Namun kurator menghadapi permasalahan hukum terhadap harta kekayaan debitor yang berada pada perbankan seperti rekening simpanan, deposito, safe deposit box, dan produk jasa perbankan lainnya, yang disebabkan oleh adanya ketentuan rahasia bank. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan kurator berdasarkan kedudukan dan kewenangannya dalam kepailitan dapat menyimpangi/membuka rahasia bank; dan perlu adanya sinkronisasi dan perbaikan peraturan perundangundangan yaitu undang-undang kepailitan dan undang-undang perbankan

---

The focus o f this thesis is the duties of Receiver in a bankruptcy case, in particular issues related to bank secrecy. Under the Bankruptcy Law, Receiver is authorized to manage and/or settle the bankruptcy estate. However, the Receiver face a legal problem in accessing the debtor?s property which placed in bank, such as saving account, deposits, safe deposit box, and other banking services, due to the restriction under the provisions of bank secrecy. This research is using normative method with statute approach. These research resulting that the Receiver in his capacity and authority given by Bankruptcy Law can lift the bank secrecy; and the Law needs to synchronize between the Bankruptcy Law and the Banking Law."

"ABSTRAKRahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabahadalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembagakepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikankepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untukmenjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu,apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap bank, ketentuanmengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris serta segala sanksi yangmengikutinya apabila dilanggar, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dandipatuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila kewajiban untukmerahasiakan, baik oleh bank maupun Notaris diperhadapkan dengan kepentinganumum atau penegakan hukum yang menghendaki keterbukaan akan rahasia bankdan rahasia jabatan Notaris. Apabila ketentuan kerahasiaan bank dan rahasiajabatan Notaris merupakan suatu hal yang mutlak, maka hal tersebut tentunyamenjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yangterkait dengan kegiatan usaha bank dan Notaris, terutama dalam mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang yang tidak jarang melibatkan bankdan Notaris sebagai salah satu sarana yang memudahkan para pelaku tindakpidana pencucian uang. Oleh karena itu pembentuk undang-undang tentangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telahmengatur pengecualian mengenai kerahasiaan untuk mengurangi hambatanhambatanbagi para penegak hukum tersebut. Dengan menggunakan metodepenelitian deskriptif analitis, penulis menyelesaikan permasalahan yang adadengan melakukan wawancara, membahas dan menguraikan dengan tepat danjelas mengenai pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kaitannya denganpemberian jasa Notaris terhadap Bank serta pengecualian rahasia bank dan rahasiajabatan Notaris dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang diIndonesia.

---

Abstract Bank secrecy is a confidential relationship between bank and its customer thatbecome logical consequences from bank?s business character as a trust entity. Thesame applies to a Notary as public officer who is given trust by state and society,also has a consequence to keep such secrecy in conducting his/her liability.Therefore, if Notary being acted as a service provider to the bank, regulation onbank secrecy and Notary secrecy including all sanctions that follow if thosesecrecies being violated, inevitably become important matters to be observed andcomplied with. What becomes a problem is if the obligation to keep the secret,either by bank or Notary is confronted with public interest or law enforcementwhich requires disclosure on bank secrecy and Notary secrecy. If the regulationon bank secrecy and Notary secrecy are inalienable then those regulations couldturn into obstacle for the law enforcement officers to solve the case in relation tobusiness activities of bank and Notary, particularly in preventing and combatingcrime on money laundering which often involves bank and Notary as one ofmeans to facilitate the person who conduct crime on money laundering. In thatmatters, legislators of crime on money laundering in Indonesia have alreadystipulate the exemption on secrecy in order to reduce obstacles for lawenforcement. The writer solved the mentioned problem by using the researchmethod of descriptive analytical through interview, clear discussion and preciseelaboration regarding with the bank secrecy regulation in relation to notaryservices granted against bank and the enforceability exemption of bank secrecyand notary secrecy based on law regarding the preventing and combating crime onmoney laundering in Indonesia"

"Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap bank, ketentuan mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris serta segala sanksi yang mengikutinya apabila dilanggar, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipatuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila kewajiban untuk merahasiakan, baik oleh bank maupun Notaris diperhadapkan dengan kepentingan umum atau penegakan hukum yang menghendaki keterbukaan akan rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris. Apabila ketentuan kerahasiaan bank dan rahasia jabatan Notaris merupakan suatu hal yang mutlak, maka hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang terkait dengan kegiatan usaha bank dan Notaris, terutama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang tidak jarang melibatkan bank dan Notaris sebagai salah satu sarana yang memudahkan para pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu pembentuk undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengatur pengecualian mengenai kerahasiaan untuk mengurangi hambatanhambatan bagi para penegak hukum tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, penulis menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan wawancara, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kaitannya dengan pemberian jasa Notaris terhadap Bank serta pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia

---

Bank secrecy is a confidential relationship between bank and its customer that become logical consequences from bank?s business character as a trust entity. The same applies to a Notary as public officer who is given trust by state and society, also has a consequence to keep such secrecy in conducting his/her liability. Therefore, if Notary being acted as a service provider to the bank, regulation on bank secrecy and Notary secrecy including all sanctions that follow if those secrecies being violated, inevitably become important matters to be observed and complied with. What becomes a problem is if the obligation to keep the secret, either by bank or Notary is confronted with public interest or law enforcement which requires disclosure on bank secrecy and Notary secrecy. If the regulation on bank secrecy and Notary secrecy are inalienable then those regulations could turn into obstacle for the law enforcement officers to solve the case in relation to business activities of bank and Notary, particularly in preventing and combating crime on money laundering which often involves bank and Notary as one of means to facilitate the person who conduct crime on money laundering. In that matters, legislators of crime on money laundering in Indonesia have already stipulate the exemption on secrecy in order to reduce obstacles for law enforcement. The writer solved the mentioned problem by using the research method of descriptive analytical through interview, clear discussion and precise elaboration regarding with the bank secrecy regulation in relation to notary services granted against bank and the enforceability exemption of bank secrecy and notary secrecy based on law regarding the preventing and combating crime on money laundering in Indonesia."