Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan pasar modal dewasa ini menuntut adanya aturan main yang komprehensif mengenai perlindungan terhadap investor, termasuk di dalamnya terhadap kepentingan para pemegang saham minoritas. Sebagaimana investor belum memiliki lembaga yang dapat mewakili kepentingannya, maka dikenal adanya keberadaan Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan salah satu ciri khas dalam praktik good corporate governance, keterlibatannya adalah kontribusi vital bagi mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances). Eksistensi Komisaris Independen tidak tersentuh oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena itu, keberadaannya masih perlu didukung dengan diciptakannya kerangka dan aturan hukum yang jelas. Sehubungan dengan pelaksanaan merger vertikal antara PT Indonesia Satellite Corporation Tbk. (Indosat), suatu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang informasi dan telekomunikasi, dengan beberapa anak perusahaannya, yaitu PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo), PT Indosat Multi Media Mobile (IM3), dan PT Bimagraha Telekomindo (Bimagraha, Komisaris Independen secara khusus memiliki kewajiban untuk membela kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya sebagai seluruh pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap kelangsungan (sustainability) perusahaan, termasuk didalamnya pelanggan, pemasok, kreditor, dan masyarakat sekitar (stakeholders)."

"Penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatuperusahaan publik memberikan pengaruh yang besar terhadapsejumlah besar pemegang saham sebagai investor dan asetasetdalam suatu perusahaan publik, karenanya diperlukansuatu upaya perlindungan hukum bagi para pemegang sahampublik (sebagai pemegang saham yang memiliki posisi tawaryang lemah) dalam rangka memberikan kepastian hukum danjaminan keamanan bagi mereka dalam kedudukannya sebagaiinvestor. Untuk memenuhi perlindungan hukum tersebutpemerintah melalui UU No.1 Tahun 1995, PP No.27 Tahun 1998serta UU No.8 Tahun 1995 dan berbagai peraturanpelaksananya mengatur mekanisme pelaksanaan penggabunganusaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan publik dimanakeberlakuannya didasarkan atas asas Lex Specialis DerogatLex Generalis (undang-undang yang bersifat khususmenyampingkan undang-undang yang bersifat umum). Di dalamberbagai peraturan perundang-undangan tersebut telahterakomodasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)yang salah satu ide dasarnya adalah memberikan perlindunganterhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalamkaitannya dengan perbuatan pengelola perusahaan, sehinggadengan dilaksanakannya ketentuan dalam berbagai peraturanperundang-undangan tersebut penerapan atas prinsip-prinsipGCG telah dilaksanakan, yang berarti bahwa upayaperlindungan terhadap pemegang saham minoritas telah puladilaksanakan oleh perusahaan publik yang melaksanakanpenggabungan usaha. Permasalahan muncul apabila prinsipprinsipGCG sebagaimana yang terkandung dalam berbagaiperaturan perundang-undangan tersebut tidak diterapkan dandilaksanakan, sehingga dapat merugikan kepentingan pemegangsaham minoritas. Untuk itu diperlukan peran aktif dariBapepam sebagai pembina, pengatur dan pengawas sehari-harikegiatan pasar modal, pemerintah sebagai pembuat peraturanperundang-undangan terkait serta peran serta dariperusahaan publik sebagai pelaksana berbagai peraturanperundang-undangan terkait dengan pelaksanaan penggabunganusaha tersebut."

"OECD telah menerbitkan prinsip-prinsip dalam mengelola perusahaan yang dikenal sebagai prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penulis menganalisis dampak dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perusahaan terbuka di Indonesia. Dalam menilai dampak dari penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, penulis melakukan analisis terhadap penerapan dan dampak dari prinsip-prinsip tersebut dalam PT Vale Indonesia Tbk.

---

OECD has issued principles used in governing companies known as Good Corporate Governance principles. The writer will analyze the effect in implementing said principles within Indonesian Listed Companies. In analyzing the effect of implementing Good Corporate Governance principles, the writer will analyze the implementation and effect of said principles within PT Vale Indonesia Tbk."

"Mergers and acquisitions are recognized as a way to ensure sustainability and growth of a business in the market. This enables businesses to expand their activity and generate more profit due to the ability of maximizing their assets and efficiently allocating their resources. However, this may project potential threats to businesses that do not possess as big of a market share compared to those that have a dominant position. This, in turn, stimulates the use of a Competition Law in Indonesia, which came to legal force in 1999, which prohibits all the necessary practices that may be done by businesses in order to ensure a competitive nature of the market. In this thesis, two case studies will be examined, involving the merger and acquisition done by two named companies in Indonesia, namely: PT Indosat Tbk and Unilever Indonesia Holding BV. The research methods used includes a juridical-normative approach, which concluded that the merger and acquisition of the two case studies were approved by KPPU, and posed no concrete evidence towards the Abuse of a Dominant Position done by the merging and acquiring companies. Additionally, both consequences and sanctions of a merger are analysed, being Unilateral and Coordinated effects, as well as Market Foreclosure. This research was concluded with a Personal Opinion by the Author, which agreed with the concluding analyses of KPPU which had ultimately allowed the merger and acquisition of the companies in this thesis to be conducted, in addition to a suggestion that leaned towards one necessary calculation that was missed out by KPPU.

---

Merger dan akuisisi diakui sebagai cara untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di pasar. Ini memungkinkan bisnis untuk memperluas aktivitas mereka dan menghasilkan lebih banyak keuntungan karena kemampuan memaksimalkan aset mereka dan mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien. Namun, hal ini dapat memproyeksikan potensi ancaman terhadap bisnis yang tidak memiliki pangsa pasar sebesar ini dibandingkan dengan bisnis yang memiliki posisi dominan. Hal ini, pada gilirannya, mendorong penggunaan Undang-Undang Persaingan di Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 1999, yang melarang semua praktik yang diperlukan yang dapat dilakukan oleh bisnis untuk memastikan sifat pasar yang kompetitif. Dalam tesis ini akan dikaji dua studi kasus yang melibatkan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh dua nama perusahaan di Indonesia, yaitu: PT Indosat Tbk dan Unilever Indonesia Holding BV. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang menyimpulkan bahwa penggabungan dan pengambilalihan kedua studi kasus tersebut disetujui oleh KPPU, dan tidak menimbulkan bukti nyata adanya Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penggabungan dan pengambilalihan. Selain itu, baik konsekuensi dan sanksi merger dianalisis, menjadi efek Unilateral dan Terkoordinasi, serta Penyitaan Pasar. Penelitian ini diakhiri dengan Pendapat Pribadi Penulis yang sependapat dengan kesimpulan analisis KPPU yang pada akhirnya memungkinkan dilakukannya merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini, dan juga saran yang condong ke satu perhitungan yang diperlukan namun dilewatkan oleh KPPU."

"Isu mengenai tata kelola perusahaan menjadi bahasan yang menarik dalam beberapa dekade terakhir. Salah satunya adalah mengenai hubungan perusahaan dengan stakeholder-nya dan bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan stakeholder, namun tetap sejalan dengan strategi perusahaan. Stakeholder mapping, sebagai tahapan dalam stakeholder engagement, merupakan hal yang krusial bagi perusahaan untuk mengetahui siapa key stakeholder perusahaan agar pembuatan dan penerapan strategi dapat berjalan dengan baik. Obyek penelitian pada skripsi ini adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk, yang merupakan strategic holding BUMN di industri semen. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dan pemberian kuesioner kepada manajemen perusahaan, serta tinjauan literatur dan dokumen perusahaan. Dengan menggunakan indikator penilaian atas stakeholder salience, hubungan ketergantungan antara stakeholder dan perusahaan, power dan interest stakeholder, dan potensi kerja sama atau ancaman, ditemukan bahwa key stakeholder Semen Indonesia adalah konsumen akhir, distributor, dan Pemerintah Indonesia. Dengan mengelola stakeholder dan key stakeholder-nya, Semen Indonesia mendapatkan manfaat secara finansial, seperti pencapaian laba optimal, dan secara non finansial, seperti citra positif di mata masyarakat dan menghindari tuntutan hukum dari para stakeholder-nya.

---

Issues regarding corporate governance have been an interesting topic over few decades. One of the topics is about firm rsquo s relationship with its stakeholder and how to fulfill stakeholder needs, and still in line with overall firm rsquo s strategic plan. Stakeholder mapping, as a step of stakeholder engagement, plays a crucial part for firms to identify the key stakeholder in order to plan and implement its strategy effectively. The object of research is PT Semen Indonesia Persero Tbk, a strategic holding State Owned Enterprise in cement industry. Research data gathered by conducting interviews and distributing questionnaires to management, doing literature study, and analyzing company rsquo s related documents. Using indicators of stakeholder salience, resource dependency theory, stakeholder power and interest, and stakeholder potency to cooperate or become a threat, it can be concluded that Semen Indonesia rsquo s key stakeholder are costumer, distributor, and Pemerintah Indonesia. By managing its stakeholder and key stakeholders, Semen Indonesia gained financial benefit, such as optimum profit, and also non financial benefit, such as positive images in public and avoid litigation from its stakeholder."