Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh emiten merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap emiten memiliki kewajiban kepada pemegang saham publik untuk melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kepada para pemegang sahamnya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu laporan dokumen yang diumumkan kepada publik, akan tetapi, masih banyak emiten yang lalai atau sengaja memberikan laporan yang terlambat dan atau tidak sesuainya isi laporan dengan kondisi emiten tersebut. Tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan pelanggaran di dunia pasar modal bahkan bila suatu emiten terus-menerus melakukan pelanggaran dapat dikategorikan suatu kejahatan di bidang pasar modal. Hal tersebut sering terjadi disebabkan oleh karena rendahnya sanksi yang dapat dikenakan kepada emiten yang lalai melakukannya, rendahnya kuantitas penyidik di bidang pasar modal, dan rendahnya pengetahuan pemegang saham publik atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

---

The application of the principles of good corporate governance by listed companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an obligation to shareholders to do the principles of good governance to its shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market. It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate governance., The application of the principles of good corporate governance by listed

companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an

obligation to shareholders to do the principles of good governance to its

shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one

of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers

who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or

incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of

good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if

an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market.

It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails

to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack

of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate

governance.]"

"This paper critically reviews general description and mechanism of delisting in capital market, espiciality in Indonesia which isknown as PT BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) ....."

"Dalam ketentuan UUPLH Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan diatas menunjuk kepada mutlak perlunya peran serta setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan berhasil dengan baik.Dalam kenyataannya manusia modern, dengan kemampuannya, mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan menjadi mudah. Namun dibalik kesuksesan yang telah dicapai, manusia telah mengorbankan alam lingkungan melalui praktek eksploitasi lingkungan secara membabi buta tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan baik terhadap manusia maupun lingkungan hidup.Demikian juga halnya dengan perusahaan-perusahaan industri di Indonesia banyak yang tidak memperdulikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan proses produksi nya perusahaan-perusahaan tersebut tak jarang mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan produksinya seringkali mencemari lingkungan. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan tajam sebagai akibat pencemaran lingkungan yang dilakukannya adalah PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) . Proyek PT IIU telah mencemari kawasan hulu Sungai Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Porsea, Tapanuli Utara, Sumatera Utara bergerak di bidang industri pulp.Status perusahaan yang berbentuk perusahaan terbuka yang telah menjual sahamnya di pasar modal membawa konsekuensi bahwa perusahaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap investor yang membeli sahamnya di Pasar Modal. Tanggung jawab ini dalam prakteknya seringkali diabaikan oleh perseroan tersebut. Perseroan seringkali tidak memperdulikan kepentingan investor. Dalam pencemaran yang dilakukan oleh PT IIU menyebabkan masyarakat Porsea menuntut penutupan perusahaan. Penutupan perusahaan membawa dampak turunnya harga saham dan pengeluaran saham tersebut dari perdagangan di bursa. Hal tersebut akan membawa kerugian terhadap pemegang saham (investor) karena saham PT IIU tersebut tidak bernilai lagi.Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal memang tidak mensyaratkan secara jelas bahwa perusahaan yang akan menjual sahamnya di Pasar Modal untuk melampirkan dokumen-dokumen lingkungan hidup atau memperhatikan masalah lingkungan hidup.Tesis ini mencoba menjelaskan sejauh mana pengurus perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam kaitannya dengan perlindungan investor. Selain itu juga mencoba menjelaskan bagaimana peranan Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Go Publik dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 yang menyatakan bahwa Bapepam bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal."

"ABSTRAKPerbedaan yang mendasari antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah ialah metode financial screening yang terdapat dalam pasar modal syariah. Metode financial screening yang ada pada pasar modal syariah menimbulkan permasalahan. Terdapat pembatasan utang berbasis bunga sebesar 45% dan pendapatan non-halal sebesar 10%. Penelitian ini membahas dasar hukum pihak OJK dan DSN-MUI memberikan batasan tersebut dan penerapan financial screening pada instrumen saham syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mempelajari literatur yang ada serta melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini. Pemberian batasan tersebut diperbolehkan karena sifat dari harta berbeda dengan makanan, sedangkan jika ada harta halal dan haram maka kedua harta tersebut dapat dipisahkan karena pada makanan tidak bisa dilakukan pemisahan. Oleh karena itu selagi unsur haram tidak lebih dominan dari pada unsur halalnya dan unsur haram tersebut tidak dimanfaatkan guna kepentingan perusahaan, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Pada akhirnya tentu pengurangan secara bertahap terhadap persentase dalam financial screening pada sektor keuangan ini patut di lakukan, sehingga pasar modal syariah tidak memerlukan lagi batasan financial screening agar dapat mengikuti ketentuan syariah secara menyeluruh

---

ABSTRACTThe difference between the conventional capital market and the Islamic capital market is the financial screening method found in the Islamic capital market. The financial screening method that exists in the Islamic capital market creates some problems. There is an interest-based debt limit of 45% and a non-halal income of 10%. This study discusses about legal basis from OJK and DSN-MUI to impose this limit and the implementation of financial screening on Islamic stock instruments. This study uses a normative research method, namely studying the existing literature and conducting interviews with those who are competent in this problem. The limitation is allowed because the nature of assets is different from food, whereas if there are halal and haram assets then the two assets can be separated. After all, food cannot be separated. While the haram element is not more dominant than halal element, and the haram element is not used for the benefit of the company, it is still allowed. In the end, a gradual reduction in the percentage of financial screening in the financial sector is worth to do, so that the Islamic capital market does not need a financial screening limitation to fully comply with sharia regulations."

"Pemegang saham selalu concern terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Sebagai pemegang saham dari sebuah perusahaan, mereka akan selalu mempengaruhi/menekan manajemen perusahaan untuk meningkatkan value dari perusahaan (maximized value of the firm). Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu teori struktural modal dan teori keagenan (agency teori), maka pemegang saham akan selalu mempengaruhi manajemen untuk mencapai tingkat hutang yang mendekati optimal sehingga memberikan value optimal buat perusahaan yang juga berarti kesejahteraan yang maksimal bagi pemegang saham.Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh dari pemegang saham terhadap tingkat hutang perusahaan. Selain itu, perlu juga diketahui faktor-faktor lain seperti size, profitability, investment policies dan dividen policies sebagai pertimbangan dari manajemen dalam menentukan tingkat hutang perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 40 perusahan sampel. Model pengujiannya adalah semi-log cross sectional regression model. Pengujian ekonometrik akan diberlakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan dan kesahihan dari hasil perhitungan. Pengujian statistik standar juga akan diberlakukan untuk mengetahui kesignifikan dari model secara keseluruhan dan kesignifikan dari masing-masing variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam periode perekonomian normal dan krisis, pemegang saham mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat hutang perusahaan walaupun dengan tingkat kesignifikanan yang berbeda-beda. Dari beberapa faktor lain yang diuji, dividen policies ternyata tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan baik dalam kondisi perekonomian normal maupun dalam kondisi krisis. Sementara faktor seperti size, profitability dan investment policies tetap signifikan baik dalam kondisi perekonomian normal maupun krisis. "

"Pemegang saham selalu concern terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Sebagaipemegang saham dari sebuah perusahaan, mereka akan selalu mempengaruhi / menekan manajemen perusahaan untuk meningkatkan value dari perusahaan (maximized value ofthe firm). Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu teori struktur modal dan teorikeagenan (agency theory), maka pemegang saham akan selalu mempengaruhi manajemen untuk mencapai tingkat hutang yang mendekati optimal sehingga memberikan value optimal buat perusahaan yang juga berarti kesejahteraan yang maksimal bagi pemegang saham.Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh dari pemegang saham terhadap tingkat hutang perusahaan. Selain itu, perlu juga diketahui faktor faktor lain seperti size, profitability, investment policies dan dividen policies sebagai pertimbangan dari manajemen dalam menentukan tingkat hutang perusahaan.Penelitian ini menggunakan data data sekunder dari 40 perusahaan sampel. Model pengujiannya adalah semi - log cross sectional regression model. Pengujian ekonometrik standar akan diberlakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan dan keshahihan dari hasil perhitungan. Pengujian statistik standar juga akan diberlakukan untuk mengetahui kesignifikanan dari model secara keseluruhan dan kesignifiknan dari masing masing variabel.Hasil peneltian menunjukkan bahwa dalam periode perekonomian normal dan krisis, pemegang saham mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat hutang perusahaan walaupun dengan tingkat kesignifikanan yang berbeda beda. Dari beberapa faktor lain yang diuji, dividers policies ternyata tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan baik dalam kondisi perekonomian normal maupun dalam kondisi krisis. Sementara faktor seperti size, profitability dan investment policies tetap signifikan baik dalam kondisi perekonomian normal maupun krisis."