Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga jaminan utang dibutuhkan guna menjamin pelunasan atas utang, salah satu yang dikenal sebagai Lembaga Jaminan adalah Gadai. Gadai merupakan lembaga jaminan untuk benda bergerak. Gadai sebagai lembaga jaminan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata telah dijalankan di Indonesia. Bahkan dalam konteks perbankan gadai dalam hal ini biasanya saham juga merupakan lembaga jaminan yang sering dipakai selain Hak Tanggungan. Masalah yang paling sering terkait dengan pelaksanaan gadai adalah terkait dengan eksekusi. Manakala seorang debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian gadai dan telah dinyatakan wanprestasi, maka seorang kreditur dapat melaksanakan eksekusi tentunya dengan cara-cara yang diatur dalam ketentuan yang ada.KUHPerdata telah mengatur tatacara pelaksanaan eksekusi gadai secara jelas dan terperinci. Tulisan ini akan membahas secara rinci terkait dengan pelaksanaan eksekusi gadai, tatacara pelaksanaan eksekusi gadai, pelaksanaan eksekusi gadai dalam praktik, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan akibat pelaksanaan eksekusi gadai saham. Dalam tulisan ini juga dipaparkan sebuah studi kasus pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT Rifan Financindo Asset Management terhadap saham PT Kemang Jaya Raya. Metode penelitian yang digunakan melalui studi dokumen dan wawancara."

"Eksekusi merupakan hal yang penting dalam gadai saham dirnana pihak kreditur memperoleh hak-haknya dalam pemenuhan kewajiban pihak debitur apabila pihak debitur wamprestasi, karena suatu pinjaman tidak ada artinya tanpa adanya suatu jaminan. Dalam gadai saham atas saham-saham PT. Go Publik maka kreditur harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan suatu gadai saham yaitu dalam per-janjian gadai saham tersebut harus terpenuhi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, karena apabila tidak terpenuhi administratifnya maka saham yang digadaikan tersebut tidak dapat dieksekusi. Mengenai gadai saham dengan adanya scripless trading (perdagangan tanpa warkat) pengaturannya diatur dalam pasal 61 Undang-undang No.8 Tahun 1995 dan pasal 1155 KUH Perdata untuk efek bearer (saham atas tunjuk), maupun pasal 1156 KUH Perdata untuk efek registered (saham atas nama). Mengenai eksekusi gadai saham sendiri tidak ada pengaturan yang jelas dan pasti dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga yang terkait sehingga tidak dapat menjamin kepastian hukum, meskipun pare pihak Lelah membuat perjanjian baik itu perjanjian kredit maupun perjanjian gadai saham yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam tesis iri akan dianalisa dan dibahas studi kasus " Perdagangan saham PT. Trias Sentosa. Tbk" berdasarkan Kitab Undang-undang Hukurn Perdata. Secara keseluruhan isi dari tests ini bersifat deskriptifdan merupakan studi kepustakaan, yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pihak kreditur dalam hal menerima suatu jaminan agar dapat terpenuhi haknya."

"ABSTRAKTerkait dengan parate eksekusi didalam ketentuan eksekusi gadai saham, pelaksanaan gadai saham pada praktiknya menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam pengeksekusiannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya penafsiran yang berbeda mengenai eksekusi gadai saham oleh praktisi hukum maupun yang dihasilkan oleh pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait dengan pengaturan jangka waktu dalam perjanjian gadai itu sendiri. Hal ini menggambarkan belum ada kesamaan penafsiran terhadap eksekusi gadai saham di Indonesia. Tentunya, perbedaan-perbedaan penafsiran inilah yang nantinya dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya yang terjadi dalam sengketa perjanjian gadai saham antara PT. BFI Finance, Tbk (PT. BFI) selaku pemegang gadai dengan PT. Ongko Multicorpora (PT. OM) dan PT. Aryaputra Teguharta (PT. APT) selaku pemberi gadai. PT.APT dan PT. OM mendalilkan jangka waktu Perjanjian Gadai Saham adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian, karena itu tanggal jatuh tempo Akta Gadai Saham adalah 1 Juni 2000 dan akibat hukum berakhirnya jangka waktu gadai adalah objek gadai, yaitu saham-saham yang digadaikan Pemberi Gadai sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang kepada PT.BFI. oleh karena itu pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT. BFI dengan menjual saham-saham milik Pemberi Gadai pada tanggal 9 Februari 2001 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dalil Pemberi Gadai tersebut, Majelis Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 240 PK/pdt/2006 mengabulkan gugatan Pemberi Gadai (PT. APT) dan menyatakan tidak sah pelaksanaan eksekusi atas gadai saham yang dilakukan PT. BFI. Namun terhadap Putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 240 PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 ternyata terdapat perbedaan baik didalam pertimbangan dan hasil putusan yang kemudian diajukan oleh PT. OM dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt.2007 dimana pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT.BFI adalah sah menurut hukum. Untuk menjawab permasalahan perbedaan penafsiran tersebut, dilakukan penelitian secara normative terhadap putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pengolahan data secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Dengan metode ini diharapkan kesimpulan yang disampaikan dalam tesis ini dapat menjawab permasalahan kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi atas gadai saham, dalam hal jangka waktu perjanjian gadai telah berakhir tetapi hutang debitor belum dilunasi seluruhnya.

---

ABSTRACTThe implementation of pledge on shares raises legal issues, particularly in the enforcement of the execution in the provision of pledge on shares. It is characterized by the existence of different interpretations regarding to legal opinion of the execution on pledge of shares, related to period time in pledge of shares agreement, by legal practitioners nor the Court, especially the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This illustrates that the execution of pledge of shares in Indonesia has not yet had similar interpretation in legal framework of pledge. The differences of this interpretation is what will create legal uncertainty, especially those that occur in pledge of shares agreement disputes between PT. BFI Finance Tbk (PT BFI) as "pledgee" with PT. Ongko Multicorpora (PT OM) and PT. Aryaputra Teguharta (PT APT) as "pledgor". PT.APT and PT. OM postulated that Pledge of Shares Agreement term is during 12 (twelve) months from the date of the agreement, hence the agreement is ended in June 1, 2000. The expiry of period time in pledge of shares agreement is that pledge property, the shares which is guaranteed by pledgor is no longer bound as collateral to PT.BFI as pledgee. Therefore the execution of pledge of shares by PT. BFI which selling the pledgor shares on February 9, 2001 is considered as a tort. Based on the pledgor arguments, the Supreme Council of Judges in judicial review of the Supreme Court decision No. 240 PK/pdt/2006 fulfill pledgor (PT APT) petition and outlawed the execution of the pledged shares selling by PT. BFI. However, the Petition for Judicial Review Decision of supreme court No. 240 PK/Pdt/2006 dated February 20, 2007 turned out there is a controversial. It is because of difference both in judgment and the verdict which was then filed by PT. OM in judicial review of the Supreme Court decision No. 115 PK/Pdt.2007. Its judge that the enforcement of execution of pledged shares by PT. BFI was lawful. This Thesis is using a normative research towards the supreme court verdict and legislation underlying to answer the legal issues which has proposed above. In addition, it uses Qualitative data processing, while the conclusions made with deductive logic. With these method are expected conclusions presented in its can answer the problem of legal certainty regarding the execution of the pledge on shares, especially in which case the contract period has ended but debtor has not fulfill the debt."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum.Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum. Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum.

---

This paper analyzes how the execution of Securities Pledge is legally implemented in Indonesia in the realm of Securities Pledge holder protection. This paper is prepared by using doctrinal research method in data collection. Securities Pledge is a form of lending service that uses shares and/or bonds without certificates (scriptless) as a form of collateral in credit agreement transactions between contracting parties. The convenience offered by Securities Pledge has resulted in this guarantee becoming the choice of many people in transactions. However, until now, the laws and regulations applicable to Securities Pledge are still centered on the rules of Pledge which are generally regulated in the Civil Code. Due to the absence of a detailed Securities Pledge regulation to protect Securities Pledge holders and pledgers in Indonesia, there is still confusion in its execution. Now, the Ministry of Law and Human Rights is preparing the Draft Law on Movable Object Guarantee as a step to renew the regulation of all movable object guarantees in Indonesia, which is inseparable from the regulation of Securities Pledge execution in Indonesia as an effort to provide legal certainty."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilaian, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dengan memberikan sanksi denda administratif.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in conflict of interest transaction of Karwell Indonesia, Public Company. The decision by the majority shareholders in the General Meeting Shareholders (“GMS”) is not always fair for minority shareholders because of the principle of majority rule and one share one vote. This thesis organized by normative legal writing methods to generate data that is descriptive anlytical. The proceed of research conclude that shareholders protection is not implemented by Board of Director because violation of the principle of fiduciary duty and statutory duty. It is seen from violation of the rights of minority shareholders is not doing apraisal, did not commit the disclosure of information immediately after transaction, and not done Independent GMS. On the other hand, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency has been protecting the interest by an administrative penalty."