Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan doktrin indemnitas yang terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re yang berkaitan erat dengan penyelesaian dan besaran penetapan ganti rugi. Kemudian persoalan lainnya Pertimbangan Hakim pengadilan dan arbiter perkara tuntutan ganti rugi antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk terhadap metode penggantian indemnity yang diatur dalam KUHD dan metode penggantian reinstatement yang terdapat dalam polis asuransi property all risk - standard munich re. Persoalan berikutnya mengenai prosedur pengajuan klaim dalam polis asuransi property all risk -standard munich re dan persoalan terakhir, cara penyelesaian sengketa klaim asuransi polis property all risk - standard munich re antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk dengan klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis.Sebagai hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya doktrin indemnitas juga terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re, hal tersebut ditegaskan dalam polis bila tertanggung tidak melakukan penggantian secara reinstatement maka penggantian yang digunakan secara indemnity. Hakim Pengadilan dalam pertimbangannya masih belum memahami doktrin indemnitas dan reinstatement sehingga putusan hanya mengacu kepada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung untuk membayar secara reinstatement.Lain halnya dengan putusan arbitrase ad-hoc memutuskan jumlah klaim yang harus dibayar memang berdasarkan kondisi polis.Prosedur klaim yang diajukan oleh Tertanggung sudah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam polis. Dan yang terakhir penyelesaian sengketa klaim asuransi, bila terjadi perselisihan mengenai jumlah pembayaran klaim maka akan diselesaikan secara arbitrase. Dengan kata lain sengketa yang terjadi diluar perbedaan perselisihan jumlah pembayaran klaim dapat diajukan melalui pengadilan.

---

This law research is using normative juridicial as a type of law research which produces prescriptive studies. In the data collection techniques, researchers using secondary data by conducting literature study of the legal materials of primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. The data are analyzed in qualitative manner. The problem in this research is the application of indemnity doctrine specifically Property All Risk Policy - Standard Munich Re is closely related to the settlement and determination of compensation amount. Then another problem Considerations Justice and arbitral court lawsuit case between PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al to indemnity basis method set forth in the Book of Laws of Commerce and reinstatement basis method set forth in the Property All Risk Policy - Standard Munich Re.The next issue regarding the claims procedure in the Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy and the last issue, how the settlement of insurance claims Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy of PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al is in compliance with dispute resolution clause contained in the policy.

As a result of this thesis research can be concluded basically indemnity doctrine also exists in Property All Risk Policy - Standard Munich Re, it is stressed in the Policy if Insured does not fulfill reinstatement basis therefore will be used as indemnity basis. Justice of court in its consideration still do not understand the indemnity doctrine and reinstatement, the decision only refers to the agreement between Insurer and Insured to pay the claim with reinstatement basis. Contradiction with the award ad hoc decide that the amount of claim must be pay according policy condition. Claim procedure proposed by insured has fulfilled the requirement contained in the policy. And the last, settlement of insurance claims disputes declared when there is a dispute about the amount of the claim payment will be settled by arbitration.In other words going beyond dispute the amount of the difference of claim payment may be filed through the courts."

"Dewasa ini industri asuransi telah menjelma sebagai salah satu pilar utama perekonomian modern. Perananan sektor asuransi kian signifikan seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan,akselerasi inovasi teknologi dan proses difusinya,serta deregulasi berbagai sektor finansial dan pasar riil. Akan tetapi ditengah perjalanan di dapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi oleh pemegang polis, seperti prosedur penyelesaian,kendala di dalam mengurus klaim serta bentuk penyelesaian klaim kurang dipahami. Prosedur penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat 1 PP No.73 Tahun 1992. Adapun bentuk penyelesaian kendala adalah dengan menyerahkan dokumen - dokumen pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 butir M Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.06/2003. Sedangkan bentuk penyelesaian kendala yang ditempuh oleh para pihak adalah musyawarah kekeluargaan,serta jika tidak ada kata sepakat maka ditempuh dengan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

---

Insurance industry currently has emerged as one of the main pillars of modern economy. increasingly significant role of the insurance sector in line with current globalizm liberalism and trade, technological innovation and accelerate the diffusion process, and deregulation of the financial sector and the real market. But on the way to some of the constraints faced by the policyholder, such as settlement procedures, difficulties in managing the claim and claim settlement is less understood. The resolution procedures adopted by the parties refer to the provisions of article 23 paragraph 1 of Government Regulation No. 73 year 1992. Form of constraint solving is to hand over documents - supporting documents as stipulated in article 8 M clause in the decision of the Minister of Finance of the number 422 in 2003. While the form of constraint resolution adopted by the parties is a family consultation, and if no agreement is reached by settlement through national arbitration bodies Indonesian (BANI)."

"Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) sebagai badan usaha yang berbentuk koperasi dan bergerak di bidang usaha asuransi jiwa mempunyai keuntungan dalam bidang pemasaran yang tidak dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa lainnya. Tetapi produksi program asuransi perorangannya (Asper) dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 tidak pernah mencapai yang telah ditetapkan, sedangkan untuk program asuransi kumpulan (Askum) selalu melampaui target produksi yang ditetapkan. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi program Asper tersebut. target produksi produksinya. Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, melalui pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan pimpinan serta beberapa kepala bagian KAI, diketahui bahwa unsur-unsur marketing mix sebagai faktor yang dapat dikendalikan, dan secara langsung dapat mempengaruhi tingkat penjualan polis asuransi jiwa dilaksanakan dengan baik oleh KAI, terutama faktor distribusi dan promosi, sehingga target produksi yang ditetapkan untuk program Asper tidak pernah tercapai. Faktor lain yang mempengaruhi belum tidak tercapainya target produksi Asper adalah penentuan target produksi yang tidak mempertimbangkan jumlah agen (aparat dinas luar) yang ada, tetapi mempertimbangkan jumlah agen (aparat dinas luar) yang seharusnya ada dalam struktur organisasi, kenyataannya, badan pelaksana KAI tidak mampu merekrut agen (aparat dinas luar) sesuai dengan jumlah agen (aparat dinas luar) yang seharusnya ada dalam struktur organisasi, sehingga target yang ditetapkan pengurus KAI terlalu tinggi untuk. Sedangkan dicapai oleh badan pelaksana KAI. Untuk menghindari kegagalan dalam mencapai target produksi di masa yang akan datang, penulis menyarankan agar dalam proses penentuan target produksi diadakan nasi antara pengurus dengan badan pelaksana KAI, koordisehingga terdapat kesesuaian jumlah agen (aparat dinas luar) dengan target produksi yang ingin dicapai."