Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan dan kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum selain pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan juga suatu mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh notaris untuk melindungi dirinya sehingga profesi notaris tetap di percaya oleh masyarakat. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:1. Apakah notaris dapat dituntut secara hukum bila dalam menjalankan jabatannya terjadi kesalahan?2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya?Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap sejarah notariat, perundang-undangan notariat, serta kedudukan akta notaris sebagai akta otentik. Sementara itu, metode analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian akan bersifat deskriptif analitis evaluatif. Di dalam praktek ditemukan 1. Notaris bila melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya wajib mempertanggung-jawabkan perbuatannya, setelah mendapatkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikenakan hukuman berupa denda, sanksi, teguran atau bahkan pemecatan. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan notaris adalah apabila pihak penyidik melakukan pemanggilan maka harus menunggu izin Majelis Pengawas apabila Majelis Pengawas memberikan izin untuk memenuhi panggilan kepada Penyidik maka notaris wajib memenuhi panggilan itu. hak ingkar atau hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi (verschonigs-recht) digunakan notaris untuk melindungi rahasia jabatannya menyangkut akta-akta yang dibuatnya.Notaris yang menjadi terdakwa dalam kasus pidana mempunyai hak untuk menghadirkan saksi ahli (expert testimony) dari organisasi profesi notaris untuk memberikan masukan kepada hakim tentang pelanggaran yang dilakukan oleh notaris apakah kesalahan pribadi atau kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya. Bila kesalahan itu kesalahan diri pribadi notaris maka mekanisme penghukumannya sama seperti masyarakat biasa dan sebaliknya bila kesalahan tersebut kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya maka kesaksian dari saksi ahli (expert testimony) sangat berpengaruh kepada hakim dalam mengambil keputusannya."

"Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari penetapan status tersangka terhadap seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Banyaknya kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris mengharuskan Notaris bertanggung jawab atas akta otentik yang dibuatnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari penetapan status tersangka terhadap seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seorang Notaris yang berstatus tersangka tetap diperbolehkan membuat akta kecuali Notaris tersebut ditahan dan akta yang dibuat seorang Notaris dalam statusnya sebagai tersangka yang tidak ditahan adalah akta otentik yang sah.

---

This thesis discusses about the legal consequences of suspect status determination of a Notary in doing his/her duties as public official. The number of criminal cases which is related to the position of Notary profession makes a Notary has to take the responsibility of the authentic document which is made.

The results of this study is that the legal consequence of suspect status determination of a Notary in doing his/her duties as public official has not been regulated in the regulation. A Notary in his/her status as a suspect is permitted to make a document unless the Notary is on hold. The Document made by a notary in his /her status as a suspect is a legitimate authentic document."

"Keberadaan profesi insinyur mempunyai kedudukan yang krusial dalam kehidupan manusia khususnya dengan kontribusi dalam bentuk penyelesaian masalah secara teknik yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan ilmu sains, matematika, dan ekonomi. Akan tetapi, tidak jarang terdapat berbagai peristiwa yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh risiko menjalankan praktik keinsinyuran. Dalam rangka untuk mengurangi beban dari risiko tersebut, maka dapat dilakukan pengalihan risiko (transfer of risk) melalui professional indemnity insurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan professional indemnity insurance terhadap Insinyur yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta membandingkan regulasi dan pengimplementasiannya dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu metode yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan UU Keinsinyuran. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang diberikan oleh professional indemnity insurance terhadap insinyur dengan memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Indonesia belum mengatur mengenai kewajiban untuk memiliki professional indemnity insurance bagi insinyur. Berbeda dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia yang telah memiliki statutory obligation serta pengaturan lebih lanjut terkait dengan keberlakuan professional indemnity insurance. Penulis menyarankan agar dibuat suatu peraturan perundang-undangan atau mengamandemen ketentuan UU Keinsinyuran serta dukungan dari organisasi profesi agar insinyur memiliki polis professional indemnity insurance.

---

The existence of the engineering profession has a crucial position in human life, especially with contributions in the form of technical problem solving in everyday life by combining science, mathematics, and economics. However, it is not uncommon for there to be various undesirable caused by risks in carrying out engineering practice. In order to reduce the burden of these risks, it is possible to transfer risk through professional indemnity insurance. This research aims to determine the protection of professional indemnity insurance for engineers who are negligent in carrying out their duties and to compare the regulation and implementation with the states of New South Wales and Victoria, Australia. In this research, the research method used is doctrinal, which is a method that focuses on doctrine which is a synthesis of rules, norms, or guidelines for interpretation, and values. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and Engineering Law. The results of the research show that the protection provided by professional indemnity insurance to engineers by providing compensation for losses suffered by third parties. Indonesia has not regulated the obligation to have professional indemnity insurance for engineers. Unlike the states of New South Wales and Victoria, Australia, which have a statutory obligation and further arrangements related to the validity of professional indemnity insurance. The author suggests that legislation or amendments be made to the provisions of the Engineering Law as well as support from professional organizations so that engineers have a professional indemnity insurance policy."

"Manajer pelayanan pasien (MPP) merupakan salah satu jabatan baru yang diterapkan di rumah sakit, sehingga masih banyak kekurangan selama penerapannya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman MPP baru dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 10 partisipan, analisa data menggunakan metode Colaizzi. Hasil penelitian ini mengidentifikasi sebanyak enam tema tersebut yaitu 1) Penetapan MPP sesuai area pelayanan dilakukan secara berjenjang dan berdasarkan kualifikasi untuk mendukung akreditasi  rumah sakit, 2) Perawat yang baru menjalankan peran dan fungsi MPP membutuhkan adaptasi, 3) Keahlian dan wawasan yang luas sangat diperlukan oleh MPP untuk menjalankan peran dan fungsinya, 4) Prosedur kerja MPP dilakukan secara terstruktur sistematis, 5) MPP melakukan koordinasi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasien/ keluarga secara holistik, 6) MPP mendapat apresiasi dan dukungan dari pasien/keluarga, profesional pemberi asuhan (PPA), dan rumah sakit. Rumah sakit yang baru atau akan menetapkan MPP perlu meningkatkan dukungan berupa pembekalan terkait kolaborasi interprofesional, koordinasi pelayanan, pelayanan pasien secara holistik (holistic care) dengan pendekatan sosial budaya, penyusunan dokumen terkait pelayanan rumah sakit, kegiatan preceptorship untuk calon MPP baru, serta dukungan fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kinerja MPP. MPP diharapkan untuk meningkatkan keahlian dan wawasannya melalui pembelajaran lapangan (pre/post conference dan presentasi kasus) serta pelatihan  tambahan terkait dengan pelayanan pasien. 

---

Case manager is one of the new positions applied in the hospital, so there are still many shortcomings during the implementation. This study aim to explore the experience of the new case manager in carrying out their duties at the hospital. This study uses phenomenological research methods, data collection was done by in-depth interviews with 10 participants, data analysis using the Colaizzi method. The results of this study identified six themes, namely 1) Determination of case manager according to the service area carried out in stages and based on qualifications to support hospital accreditation, 2) Nurses who have just carried out case manager roles and functions need adaptation, 3) Extensive expertise and insight are needed by case manager to carry out their role and function, 4) Case manager work procedures are carried out in a systematic manner, 5) Case manager coordinates services to meet patient/family needs holistically, 6) Case manager receives appreciation and support from patients/families, professional care giver, and hospitals. The hospital that has just established or will establish case manager  need to increase support in the form of debriefing related to interprofessional collaboration, service coordination, holistic patient service (holistic care) approach to social culture, preparation of documents related to hospital services, preceptorship activities for new case manager candidates, and facility support which is more adequate to support case managers performance. Case manager is expected to improve their expertise and insights through through field learning (pre/post conference and case presentation) and additional training related to patient care."