Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa arbitase melalui UNCITRAL antara HCL dan PPL sebagai Pemohon dan PLN sebagai Termohon dalam ESC PLTP Dieng dan PLTP Patuha telah dimenangkan oleh Pemohon; PLN diharuskan membayar USD 572.281.974 dalam waktu 30 hari semenjak putusan dijatuhkan tanggal 4 Mei 1999, namun sampai tanggal yang telah ditetapkan PLN tidak mampu mematuhinya. Sebagai konsekuensinya Pemohon menuntut Arbitrase Kedua melawan Pemerintah Republik Indonesia, mengingat adanya keterlibatan Pemerintah dalam bentuk persetujuan dan jaminan Pemerintah terhadap pelaksanaan ESC. Cara ini juga tidak berhasil dan akhirnya Pemohon mengajukan klaim asuransi sebesar US$ 290 juta kepada OPIC, suatu asuransi milik Pemerintah Amerika yang memberikan pinjaman, jaminan dan resiko politik kepada Investor Amerika yang bergerak diluar negeri. Mengingat OPIC ini merupakan BUMN Amerika, kemudian melalui Pemerintah Amerika, menuntut Pemerintah Indonesia untuk membayar ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh OPIC tersebut berdasarkan Investment Guarantee Agreement yang ditandatangani tahun 1997. Akhirnya Pemerintah Indonesia melakukan penyelesaian tersebut yang disebut global settlement berupa restrukturisasi aset-aset yang terkait dengan arbitrase ini termasuk membayar tuntutan OPIC dan menyelesaikan hutang-hutang Proyek kepada Pihak Ketiga. Pembayaran ke OPIC disepakati sebesar USD 260 juta dan diselesaikan dengan berpedoman kepada skema Paris Club, sedangkan hutang-hutang Proyek kepada Pihak Ketiga (konsorsium Bank Eropah sebagai lenders) sebesar USD 140 juta diselesaikan dengan jalan pendirian perusahaan sebagai Vehicle Company yang akan menjalankan secara komersial aset-aset yang ditinggalkan HCE dan PPL antara lain berupa PLTP Dieng 60 MW yang telah terpasang. Perusahaan ini dinamai PT Geo Dipa Energi yang merupakan konsorsium anak perusahaan PLN dan PERTAMINA. Pemerintah menugaskan kepada PLN untuk melakukan pekerjaan penyelesaian hutang-piutang tersebut sebagai bagian dari global settlement dengan tujuan utama agar proyek PLTP Dieng dan PLTP Patuha ini dapat dikembangkan kapasitasnya dan komisioning ulang (recomissioning) mesin pembangkit Dieng (60 MW) yang hasil operasi penjualan listrik ini diharapkan dapat dipakai untuk membayar hutang piutang kepada Para Pihak yang terlibat.

---

The arbitration proceeding through UNCITRAL’S Rule among HCE and PPL as Claimants versus PLN as Respondent have been awarded unanimously to Claimants; PLN is ordered immediately to pay USD 572,281,794 during 30 days from the awarded date of May 4, 1999, however PLN could not follow to do so. The following second arbitration against the Government of Republic Indonesia for as its approval and guarantee letter again have awarded to claimants. Nevertheless it does not work neither Furthermore the Claimants claimed political insurance of USD 290 millions to OPIC, the insurance company under Government of United States of America. The OPIC through Government of United States of America demanded insurance pay-back to the Government of Indonesia under Investment Guarantee Agreement 1967. Finally the Government of Indonesia settled this iteration out court process through a global settlement which to include assets restructuring, OPIC’S payment, pay-back to lenders (European Bank Consortium) PT GeoDipa Energy establishment, as subsidiary company of PLN and PERTAMINA with its objective. The Government of Indonesia assigned PLN in relation with the debt settlement to the lenders and OPIC as well, as a part of the global settlement with its objective to operate the existing plant of 60 MW (after its recommissioning works) and development further unit of Dieng dan Patuha fields. The operation return should cover its debts liability."

"Dari beberapa penyelesaian sengketa yang dikenal saat ini, arbitrase merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang umumnya dipilih oleh para pihak dan disepakati sebagai klausula penyelesaian sengketa di dalam sebuah kontrak yang mengikat para pihak tersebut. Pemilihan ini didasarkan kepada beberapa kelebihan dari arbitrase, yang salah satunya ialah penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun demikian, pada kenyataannya, para pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk tunduk pada putusan arbitrase ternyata masih melakukan upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase yang senyatanya bertentangan dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang tercermin dari pencantuman klausula arbitrase di dalam kontrak. Dengan menggunakan jenis penelitian doktrinal, tulisan ini akan menganalisis kekuatan mengikat dari klausula arbitrase yang tercantum di dalam kontrak bagi para pihak yang terikat di dalam kontrak tersebut serta kaitannya dengan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak dalam melaksanakan upaya hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Adapun temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya inkonsistensi dalam pengaturan mengenai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase di dalam UU 30/1999 yang berimplikasi kepada banyakan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan dengan alasan di luar ketentuan Pasal 70 UU 30/1999.

---

Of the several dispute resolutions known today, arbitration is one type of alternative dispute resolution that is generally chosen by the parties and agreed upon as a dispute resolution clause in a contract that binds the parties. This choice is based on several advantages of arbitration, one of which is that dispute resolution through arbitration results in a final and binding decision. However, in reality, the parties who have bound themselves to submit to the arbitration award still make legal efforts in the form of canceling the arbitration award which is in fact contrary to the agreement of the parties to resolve disputes through arbitration as reflected in the inclusion of the arbitration clause in the contract. By using doctrinal research, this paper will analyze the binding force of the arbitration clause contained in the contract for the parties bound by the contract and its relation to the reasons submitted by the parties in exercising legal remedies for the annulment of arbitral awards in Indonesia. The findings obtained from this research are that there are inconsistencies in the provisions regarding the grounds for requesting the annulment of arbitral awards in Law 30/1999 which have implications for the large number of requests for annulment of arbitral awards submitted for reasons outside the provisions of Article 70 of Law 30/1999."

"Skripsi ini membahas integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mitigasi perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca tetapi masih bisa berkontribusi dengan berpartisipasi sebagai tempat pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM). Dengan demikian diperlukan persiapan dalam berbagai aspek kebijakan dan regulasi, aspek keuangan dan teknis selama pelaksanaan CDM. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari korelasi antara teori dan praktek. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan responden. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang akan memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksaan CDM, mengingat mandat dari CDM di bawah Protokol Kyoto akan berakhir pada tahun 2012.

---

This thesis discussess integration of sustainable development policy in Indonesia with the climate change mitigation. As developing country, Indonesia has no obligation in restricting of its Green House Gas, but it still can contribute into Clean Development Mechanism (CDM) project execution. Consequently, it will take a preparation in many aspects of policy and regulation, financial and technical aspect during the CDM implementation. In connection with implication point, this research has become a problem focused research where the processed issue is based on theory or observing its correlation between theory and practice. Data are collected through library research and interviews with respondents. In general this research aims to provide policy recommendations that will enable the Government of Indonesia to maximize the benefits that can be secured, and the urgency that the current mandate of CDM under the Kyoto Protocols will expire in 2012."

"Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu legal, akuntansi, dan pajak yang dihadapi oleh PT ABC pada tiga alternatif skema kemitraan proyek PLTP di WKP A Area X dan bertujuan untuk menganalisis skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Data diperoleh dari wawancara mendalam semi-terstruktur, laporan joint study PT ABC dan PLN, serta regulasi yang mengatur tentang panas bumi dan perlakuan perpajakannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh PT ABC pada ketiga alternatif skema kemitraan yang tersedia. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas skema Operasi Bersama pada alternatif kesatu dan kedua. Isu pajak dihadapi karena terdapatnya perbedaan rezim perpajakan yang berlaku pada alternatif kesatu dan kedua yang menerapkan rezim perpajakan lama sedangkan alternatif ketiga menerapkan rezim perpajakan baru. Skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC adalah alternatif ketiga, yaitu pembentukan Perusahaan Patungan dengan AP-PLN karena perlakuan perpajakannya akan mengacu kepada rezim baru. Dengan demikian, Perusahaan Patungan PT ABC dan AP-PLN tidak perlu membayarkan Setoran Bagian Pemerintah setiap triwulan dan tidak perlu mengajukan permohonan reimbursement PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP.

---

This study aims to identify legal, accounting, and tax issues faced by PT ABC in the three alternative partnership schemes for the Geothermal Power Plant project in WKP A Area X and aims to analyze the partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC. This study applies a descriptive qualitative approach with a case study as a research strategy. The results indicated that there is a legal uncertainty issue faced by PT ABC in the three alternatives. There are differences in accounting and tax treatment of the Joint Operation scheme in the first and second alternative. The tax issue is the differences in the tax regime that apply to the first and second alternatives that apply the old tax regime, while the third alternative applies the new tax regime. The partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC is the formation of a Joint Venture Company as the third alternative with AP-PLN because the tax treatment will refer to the new regime. Thus, the Joint Venture Company PT ABC and AP-PLN does not need to pay the Government's Share Deposit every quarter and does not need to apply for a VAT reimbursement."