Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang perlindungan hak cipta di bidang lagu menjadi penting, setidaknya karena empat alasan. Pertama, kerugian akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia cukup besar. Kedua, menurut laporan tahunan Special 301 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR – United States Trade Representative), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori Priority Watch List (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI. Ketiga, Indonesia turut serta dalam perjanjian pembentukan WTO (World Trade Organization). Keempat, Bargaining Position Produser Rekaman terhadap Pencipta Lagu. Alasan keempat inilah yang menjadi latar belakang Penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Mengumumkan (Performing Right) Di Indonesia (Kasus Ring Back Tone Telkomsel)”. Penulis mengkaitkan permasalahan tersebut dengan kasus Ring Back Tone Telkomsel agar penjelasan mengenai pembahasan tersebut menjadi lebih konkret. Pokok permasalahan skripsi Penulis adalah untuk membahas mengenai hal-hal berikut, yaitu menjelaskan mengenai alasan tidak dapat dibenarkannya pengalihan hak cipta seluruhnya dari Pencipta lagu kepada Produser Rekaman menurut Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki Pencipta lagu dalam penggunaan karya ciptanya terhadap ring back tone Telkomsel, dan menjelaskan mengenai alasan tidak berhaknya Produser Rekaman memberikan lisensi hak mengumumkan atas ring back tone terhadap Telkomsel. Pada penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, menggunakan metode penelusuran sumber di perpustakaan yang disebut dengan penelitian kepustakaan, dan dilakukan pula wawancara dengan berbagai pihak untuk untuk lebih memahami norma-norma yang terkait dengan pokok permasalahan skripsi Penulis, dalam hal ini Board of Directors YKCI (Tedjo Baskoro), Advokat PRISM Law Office (Dani Setyonugroho), dan General Manager ASIRI (Michael Edwin)."

"Lagu atau musik rekaman suara, merupakan karya cipta seseorang atau lebih, dimana untuk menciptakannya orang harus mengeluarkan segala daya pikirnya berdasarkan kemampuan, imajinasi, tenaga, ketrampilan,dan waktu. Disamping mempunyai nilai moral, karya musik/lagu mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas, namun dalam- era globalisasi saat ini dan diiringi dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, maka orang lebih mudah untuk dapat merekam lagu tersebut baik untuk didengarkan sendiri maupun untuk kepentingan komersial, selain itu perkembangan media televisi atau radio di Indonesia serta tumbuhnya tempat-tempat hiburan menyebabkan suatu karya cipta musik/lagu sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sejauh mana keefektifan suatu perangkat perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta dalam mencermati perlindungan hak cipta yang terkait dalam perlindungan terhadap Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak, karena sebagimana yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjadi surga baik pelanggar hak cipta khususnya dibidang hak cipta musik dan lagu, banyaknya kaset,CD, DVD bajakan yang dapat mudah diperoleh dimanapun, menyebabkan kita bertanya bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam Undang-undang Hak Cipta, dan sejauh mana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai satu-satunya badan administrative yang mempunyai hak untuk memungut royalty sekaligus mendistribusikannya kepada Pencipta lagu, serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala bagi YKCI dalam menyelesaikan segala permasalahan sengketa hak cipta di tanah air serta bagaimana penyikapan dari aparat hukum di Indonesia dalam penegakan hak cipta di Indonesia, terutama yang menyangkut berbagai kasus pelanggaran hak cipta terutama yang menyangkut hak memperbanyak dan hak mengumumkan."

"ABSTRAKPerlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah merupakan salah satu dampak dari berlangsungnya era globalisasi dalam hal perdagangangan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah meliputi perwajahan (lay out) dari mulai cover depan, isi majalah, hingga cover belakang, artikel, gambar (ilustrasi), karya fotografi, terjemahan, saduran dan hasil pengalihwujudan. Pengalihan Hak Cipta atas Ciptaan-ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dialihkan, dilakukan dengan tetap melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi si Pencipta. Adapun majalah Her World Indonesia merupakan lisensi dari majalah Her World Singapore sebagai majalah prinsipalnya. Segala hal menyangkut perlindungan Hukum Hak Cipta diatur oleh para pihak dalam Perj anj ian Lisensi Majalah Her World Indonesia, yakni meliputi Pasal 1 tentang Grant of License, Pasal 2 tentang Royalty, Pasal 3 tentang Terms of Payment dan Pasal 8 tentang Intellectual Property. Konsekuensi utama atas pengaturan ini yakni pihak Pemberi Lisensi nempunyai status hukum sebagai Pemegang Hak atas merek "Her World" dan Pemegang Hak Cipta atas materi editorial majalah Her World, sedangkan Penerima Lisensi berkedudukan sebagai Pemegang flak Eksklusif untuk mempublikasikan majalah Her :orld Indonesia ke dalam bahasa Indonesia, mendistribusikan dan menjualnya di wilayah Indonesia. Penerapan atas aspek perlindungan Hukum Hak Cipta menyangkut royalti, penggunaan materi editorial, upaya untuk menjaga kualitas majalah Her World Indonesia, Hak Moral dan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Lisensi. Penerapan atas perlindungan aspek-aspek Hukum Hak Cipta juga penting dari segi kepentingan bisnis para pihak dalam bidang penerbitan majalah. Penerapan dengan itikad baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan melancarkan kerja sama yang terjalin di antara para pihak sehingga diharapkan akan mendatangkan investasi yang terus meningkat, yang bermanfaat untuk kepentingan para pihak, bangsa dan negara."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan atas penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube pada program-program televisi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak televisi tidak menghargai hak cipta dari video-video dari YouTube yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan nama pemilik video-video tersebut namun menggunakannya untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman "courtesy of YouTube" tidak melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pihak televisi harus menghargai hak cipta yang melekat pada video-video yang mereka gunakan.

---

This thesis discusses the giving copyright protection of broadcasting the pieces of pictures or videos from YouTube on television programs in Indonesia. This is a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation.

Based on the results obtained that the television does not respect the copyright of the videos from YouTube that they use by not include the name of the owner of these videos, but use them for commercial purposes and get benefit from them. The phrase "courtesy of YouTube" not legalize the act of television on utilizing the videos from YouTube. Television must respect copyright attached to the videos they use."

"Hyperlink merupakan salah satu fitur utama dari teknologi world wide web.Terhubungnya satu website dengan website lainnya memudahkan pengguna internet untuk menemukan berbagai informasi yang diinginkan. Disamping kegunaannya yang besar, hyperlink dapat memicu implikasi hukum dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam ranah hukum hak cipta. Di berbagai negara seperti negara - negara Eropa dan Amerika Serikat, tipe - tipe dari hyperlink seperti deeplinking, framing dan inlining menjadi objek dari sengketa - sengketa hak cipta. Pemilik website yang menjadi target dari hyperlink menggugat pihak-pihak yang membuat atau menyediakan hyperlink tersebut dengan basis pelanggaran hak cipta. Mereka berpendapat bahwa tindakan pembuatan atau penyediaan hyperlink merupakan bentuk dari tindakan memperbanyak ataupun mengumumkan konten milik mereka. Di sisi lain, Internet Service Provider seperti penyedian jasa hosting ataupun search engine juga juga tidak luput dari gugatan pemegang hak cipta karena dinilai turut menyebarkan ciptaan milik mereka yang sebelumnya disebarkan oleh orang tanpa izin, oleh karena itu ISP secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Skripsi ini mencoba menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hyperlink yang terjadi diberbagai negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

Hyperlink is known to be one of main features of World Wide Web. The way that all website on internet linking each other with hyperlink makes users so easy to find informations that they want because they can move from one to another website without the needs to remembering its URL Address. Despite their clear utility, hyperlinks can raise legal liability issues in certain circumstances especially copyright area. In many countries, like European Country and US, the types of hyperlink like deeplinking, framing and inlining have been subject of copyright litigation because the owner of linked site sued the provider or creator those hyperlink based on copyright infringement. They argue that the act of providing or creating those hypelinks constitute the act of reproduction or dissemination their copyrighted content without autorization. In the other hand,Internet Service Provider like the one who providing web hosting service and search engine also been sued by copyright owner because they argue that the ISP have contribution to find or locate their copyrighted work that have been disseminated without their authorization by others, so they have secondary liability from copyright infringement that done by the others. This thesis try to discuss those many hyperlinking case that happened in foreign country based on Law No.19 Year 2002 Concerning Copyright."

"Mekanisme pemungutan royalti lagu belum diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), namun dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat YKCI yang merupakan suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (performing right). Penerapan mekanisme pemungutan royalti oleh YKCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu adanya penambahan regulasi mengenai royalti atas lagu dan collecting society yang berwenang mengelola pengadministrasian kolektif atas royaltinya, sehingga hak cipta lagu dapat dilindungi dalam pengeksploitisasinya secara komprehensif.

---

Mechanism on collecting song?s royalties have not been regulated in Law No. 19 of 2002 about Copyrights, but in the implementation, collection of song?s royalties is referring to the standards that made by Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) who is a professional organization that managed by collective administration, especially in the field of song or music that is instrumental in exploiting copyrighted songs or music for creators, copyright holders, artists, and record producers, and also broadcasting organizations, especially in the collection and distribution of royalties for the performing rights. Application of royalty?s collection mechanisms by YKCI also still has many obstacles and violations. Therefore, the authors suggest the need for additional regulation of the royalties on songs and also the collecting society which competent to manage the collective administration of royalties, so the exploitation of song's copyright can be protected in a comprehensive manner."

"Perkembangan teknoIogi informasi dan komunikasi (TIK) ditunjukkan hasil karya berupa hak cipta perangkat Iunak (software). n pertumbuhansoftware beIum diimbangi dengan kesiapan perangkat hukum. Peraturan dan perundang-undangan seIain melindungi ptakarya bidang IT juga memberikan kepastian hukum. Tulisan ini akan mengekspIorasi prospek pengaturan perlindungan hukum negakan hukum software program komputer di Indonesia. Kami menemukan bahwa perIindungan hukum dan penegakan hukum dapprogram komputer (software), tidak terIaksana secara efektifkarena sistem Hak Kekayaan IntelektuaI (HKI) tidak menganggap re sebagai bagian dari hak paten."

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Nyatanya, banyak Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia yang sudah berdiri dan menjalankan fungsinya untuk memungut royalti. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh penegakan hukum yang memadai bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya-upaya hukum yang dimiliki ketika haknya dilanggar. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta lagu karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya.

---

ABSTRACT

This research focuses on the role of Collecting Management Society in collecting royalty to song authors. Nowadays, there are a lot of Collecting Management Society in Indonesia that have been established and conducting the business to collecting the royalty. However, this development is not followed by the adequate protection and law enforcement of copyright for author or copyright holder. From this research, song author right might know any efforts can be taken when their rights are violated. The existence of Collecting Management Society is not optimally protecting author rights yet because there is no clear legal basis."

"Beijing Treaty on Audio-Visual Performances merupakan salah satu perjanjian internasional terbarukan yang mengatur mengenai hak-hak pemeran film. Sementara itu, Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual Performances, telah meratifikasi perjanjian internasional termaktub. Kendatipun demikian, pasca ratifikasi, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tampaknya belum mengalami perubahan sedikit pun. Tentunya, hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan terkait kesesuaian norma di antara kedua sumber hukum. Di sisi lain, pengaturan terkait hak-hak pemeran, khususnya pemeran film, yang diatur baik oleh Beijing Treaty maupun UU Hak Cipta tampak begitu besar. Hal tersebut telah memantik adanya pandangan bahwa terdapat embrio dari ciptaan baru yang mampu berdiri sendiri, yang nantinya mungkin saja dapat dilindungi sebagai karya cipta. Faktor-faktor lain, seperti realitas terhadap lingkup kerja dan tanggung jawab besar yang dibebankan kepada pemeran rupanya turut memperkuat pantikan tersebut. Kembali kepada eksistensi dari kedua sumber hukum yang melindungi hak-hak pemeran, yaitu Beijing Treaty dan UU Hak Cipta. Penelitian ini merasakan bahwa UU Hak Cipta, sebagai peraturan perundang-undangan nasional perlu untuk diperbaharui. Mengingat, akan ratifikasi Indonesia terhadap Beijing Treaty yang mengandung sejumlah kebaruan norma

---

The Beijing Treaty on Audio-Visual Performances is one of the latest international agreements regulating the rights of film performers. Indonesia has ratified this treaty through Presidensial Regulation No. 2 of 2020 on the Ratification of the Beijing Treaty on Audiovisual Performances. However, following the ratification, Law No. 28 of 2014 on Authors Right appears to have undergone no amendments. This raises questions regarding the alignment of norms between the two legal sources. On the other hand, the provisions regarding performers' rights, particularly film performers, as stipulated in both the Beijing Treaty and the Authors Right Law, are significant. This has sparked the view that there is an embryonic concept of a new creation capable of standing independently, which may eventually be protected as intellectual property. Other factors, such as the reality of the scope of work and the significant responsibilities assigned to performers, further strengthen this notion. Returning to the existence of these two legal sources—namely, the Beijing Treaty and the Authors Right Law—that protect performers' rights, this research finds that the Authors Right Law, as a national regulation, needs to be updated. Considering Indonesia's ratification of the Beijing Treaty, the treaty introduces several new legal norms.

"

"Disrupsi teknologi telah mendorong perkembangan konten digital, terutama video pendek modifikasi di platform User-Generated Content (UGC) seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Jenis konten ini sering memanfaatkan elemen ciptaan orang lain yang diolah menjadi karya kreatif, menimbulkan isu hukum terkait pelanggaran dan perlindungan hak cipta. Indonesia mengadopsi konsep fair dealing, seperti Inggris dan Kanada, berbeda dengan fair use di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis perlindungan hukum atas video pendek modifikasi di kedua negara. Analisis dilakukan terhadap UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia dan Copyright Act of 1976 di Amerika Serikat, termasuk studi kasus Campbell v. Acuff-Rose Music (1994) yang memperjelas konsep fair use. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin fair use di Amerika Serikat lebih fleksibel, mendukung karya modifikasi (transformative work), sementara fair dealing di Indonesia lebih kaku dan kurang mendorong kreativitas di ruang digital. Hal ini menjadi tantangan bagi content creator Indonesia yang terlibat dalam pembuatan video pendek modifikasi.

---

Technological disruption has accelerated the creation and distribution of digital content, particularly modified short videos popular on platforms like TikTok, Instagram, and YouTube. These videos often transform copyrighted materials into creative works, raising legal concerns about copyright infringement and protection. Indonesia adopts the concept of fair dealing, similar to the UK and Canada, while the United States follows fair use. This research uses a normative juridical method to analyze and compare copyright protection in both systems, focusing on Indonesia’s Law No. 28 of 2014 on Copyright (UUHC) and the United States Copyright Act of 1976. It also examines cases like Campbell v. Acuff-Rose Music (1994) to elucidate the fair use doctrine. Findings show that fair use in the U.S. provides more flexibility for content creators to produce transformative works, supporting creativity and innovation. In contrast, Indonesia’s fair dealing framework is more rigid, restricting creativity in the digital space. This poses challenges for Indonesian content creators in adapting to global content trends, as the regulatory environment limits their ability to engage in transformative practices, which are more widely supported under the fair use doctrine in the U.S. "