Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan Reksa Dana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mendapat perhatian dari berbagai pihak seiring dengan pertumbuhannya yang sangat pesat dengan total dana kelolaan melebihi Rp. 110 triliun hingga akhir bulan Januari 2005 di Indonesia. Beberapa pemicu pertumbuhan Reksa Dana diantaranya adalah pembebasan pajak atas investasi pada Reksa Dana, penurunan bunga deposito, potensi pengembalian kembali dari produk Reksa Dana dan kemungkinan dicabutnya program penjaminan deposito oleh pemerintah.Faktor pembebasan pajak terhadap pendapatan Reksa Dana lebih ditujukan untuk mendukung pertumbuhan Reksa Dana sebagai salah intrumen investasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar menjadi investor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Karena karakteristik masyarakat yang masih cenderung untuk menabung kurang dapat membantu pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan sektor.Perlakuan dispensasi pajak atas Reksa Dana sangat memberikan keuntungan yang cukup signifikan dari segi tingkat pengembalian, khususnya pada Reksa Dana Pendapatan Tetap.Setelah beberapa tahun melihat pertumbuhan Reksa Dana di Indonesia, pemerintah berencana untuk mengenakan pajak terhadap Reksa Dana. Rencana pemerintah tersebut pun mendapat tanggapan dari beberapa pihak. Beberapa anggapan yang berkembangpun menjadi pusat perhatian sebagai pertimbangan untuk melihat seberapa besar potensial pajak yang dapat diperoleh dari pengenaan pajak atas Reksa Dana, seberapa besar pengenaan pajak tersebut dapat mempengaruhi perkembangan Reksa Dana.Setelah melakukan penelitian menggunakan data-data yang tersedia dengan melihat perkembangan Reksa Dana dan asumsi-asumsi yang digunakan, rencana pemerintah untuk mengenakan pajak atas return Reksa Dana belum tentu mengganggu perkembangan Reksa Dana yang telah menjadi salah satu raksasa kecil di setor keuangan. Tetapi memang dalam mengenakan pajak atas Reksa Dana harus ditetapkan berdasarkan pergerakan pasar dengan mempertimbangkan tingkat return yang sesuai dengan risiko yang hadapi.Penerimaan pajak atas Reksa Dana Pendapatan Tetap tidak terlalu signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dari PPh pajak atas Bunga Depositol Tabungan, yaitu sebesar 10,97% setelah memperhitungkan kelebihan return yang diterima investor atas risiko investasi. Tetapi sebagai tahap pembelajaran masyarakan yang masih didominasi oleh penabung (deposan) untuk menjadi investor, rencana pengenaan pajak atas Reksa Dana tidak akan terlalu mengganggu pertumbuhan Reksa Dana ke depannya dengan terus mengedukasi masyarakat dalam memilih instrumen investasi yang ada."

"Sering kali pihak pemberi waralaba membuat perjanjian waralaba tanpa terlebih dahulu mendaftarkan merek miliknya di negara asalnya maupun di negara tujuan. Perbedaan sistem pendaftaran di negara asal dan di negara tujuan sering pula tidak diperhatikan. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika merek yang digunakan dalam waralaba berkembang menjadi merek asing terkenal. Terdapat banyak kasus dimana para pihak dalam perjanjian waralaba dirugikan karena merek yang digunakan dalam waralaba telah digunakan oleh pihak ketiga terlebih dahulu ataupun merupakan subyek dari peniruan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pelaksanan waralaba atas merek asing terkenal. Namun, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melarang didaftarkannya suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek asing yang sudah terkenal. Pertanyaan yang muncul adalah apakah urgensi dari dilaksanakannya pendaftaran merek milik pemberi waralaba di negara asal dan pemeriksaan apakah merek tersebut telah digunakan di negara tujuan, sebelum pihak pemberi waralaba melakukan perjanjian waralaba dengan pihak penerima waralaba? Apakah perbedaan sistem pendaftaran merek di negara pihak pemberi waralaba dan di negara pihak penerima waralaba mempengaruhi pemberian perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba atas merek asing terkenal? Serta apakah hukum merek dan hukum waralaba di Indonesia sudah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian waralaba untuk menggunakan merek asing terkenal tanpa gangguan dari pihak ketiga ataupun bahaya peniruan? Penelitian ini akan memberikan tinjauan HPI atas pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba atas merek asing terkenal di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif."

"ABSTRAK

Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain.

---

ABSTRACT

Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries.

"

"Perubahan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau sebaliknya, merupakan hal yang biasa terjadi di pasar modal dunia termasuk di Indonesia.go private adalah perubahan status perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Beralihnya status ini di tandai dengan disetujuinya akta persetujuan pemegang saham tentang perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri Kehakiman dan hak Azasi Manusia. Bagi Bapepam-LK, hal utama yang diperhatikan dalam go private adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik, dimana pemegang saham publik dianggap sebagai pemegang saham independen kecuali yang bersangkutan menyatakan lain. Sehingga diwajibkan memperoleh persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu dan melakukan pembelian saham melalui penawaran tender. Perlindungan yang didapat melalui ketentuan penawaran tender tersebut adalah dalam hal harga saham, dan adanya kesempatan yang sama bagi semua pemeganga saham publik untuk menjual saham yang dimilikinya.Ketentuan go private di pasar modal belum diatur secara jelas, akan tetapi Bapepam-LK telah menetapkan rambu-rambu ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan go private, beberapa diambil dari ketentuan-keteuan yang memang sudah ada sebelumnya ditambah dengan perubahan-perubahan utuk menampung aspek perlindungan hukum bagi investor publik.Go private merupakan salah satu bagian dari industri pasar modal secara keseluruhan, maka apapun bentuk jaminan kepastian hukum tersebut, sudah sewajarnya apabila tetap diberikan perlindungan bagi pemegang saham publik baik sebelum maupun setelah perusahaan melakukan go private.

---

Change from a private company into a public company or otherwise, common thing in the world capital markets, including Indonesia. Go private company is changing the status of a public company into private company. Shifting this status on the mark with the approval of the shareholders deed of agreement daras budget changes by the Minister of Justice and Human Right. For Bapepam-LK, the main thing is to go private to be considered in the protection of public shareholders, whereby the public shareholders are considered as independent shareholders unless the concerned states otherwise. Therefore obliged to obtain independent shareholder approval in advance and make a purchase of shares through a tender offer.

Protection is obtained through the provisions of the tender offer is in terms of stock price, and the existence of equal opportunities for all holder public shares to sell its shares. Terms go private in the capital market has not been clearly regulated, but the capital market regulator has set the guidelines provisions associated with the implementation go private, some taken from the provisions who had been there before plus weeks to accommodate changes in aspects of legal protection for public investors. Go private is one part of the capital markets industry as a whole, then any form of guarantee of legal certainty is, naturally, if still provided protection for public shareholders both before and after the company did go private."